Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima kredensial sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, mulai dari Korea Utara hingga Qatar di Istana Negara pada hari ini Selasa (9/6/2026).

Deretan duta besar negara-negara sahabat yang diterima kredensialnya oleh Prabowo hari ini antara lain:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;
2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Negara Qatar untuk Republik Indonesia;
3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;
4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;
5. Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;
6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Portugal untuk Republik Indonesia;
7. Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Panama untuk Republik Indonesia;
8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;
9. Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa secara tradisional, dalam penyerah kredensial para duta besar masing-masing negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu terdapat ramah tamah secara informal.

"Jadi yang kami lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar, yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa Presiden, bisa Raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing," ujarnya.

Sementara, dalam ramah tamah itu menurut Havas, Prabowo menyampaikan rasa senangnya atas kehadiran para duta besar negara sahabat.

"Beliau [Presiden Prabowo] juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri, bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini, agar-agara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan," ujarnya.

Adapun, Havas menjelaskan bahwa secara tradisi, duta besar tidak menyampaikan substansi. Biasanya, para duta besar itu menyampaikan salam dari kepala negaranya.

"Jadi, satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia," tuturnya.

Sehari sebelumnya, pada Senin (8/6/2026), Prabowo pun telah menerima kredensial delapan duta besar negara-negara sahabat, mulai dari Filipina hingga Palestina di Istana Negara.

Sebanyak delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Prabowo pada kemarin, antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;
2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;
3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;
4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;
5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;
6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;
7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan
8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan delapan duta besar (dubes) negara sahabat. Delapan dubes yang bertemu Prabowo itu dari negara Sri Lanka, Republik Filipina, Republik Korea, Republik Ceko, Palestina, Republik Yunani, Republik Lebanon, dan Saint Lucia.

"Bapak Presiden juga sekali lagi menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan semenjak oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan kita non-aligned," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan ini, para duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Kemudian, Presiden Prabowo melakukan pertemuan ramah tamah dengan para dubes negara sahabat.

Menurut Prasetyo, para dubes negara sahabat itu juga menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara masing-masing kepada Prabowo. "Sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia," lanjutnya.

Di momen ini, para duta besar tersebut juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Duta Besar LBBP Sri Lanka untuk Indonesia Sumadhurika Sashikala Premawardhane menyoroti kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan.

Dia berharap ke depannya kedua negara dapat semakin mempererat hubungan. "Kami memiliki sejarah panjang hubungan bilateral dan sejarah panjang persahabatan, dan saya berharap untuk memperkuat hubungan tersebut di sini, di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Duta Besar LBBP Filipina Christopher Baltazar Montero menegaskan harapannya agar hubungan Indonesia dan Filipina dapat terus ditingkatkan. Apalagi kedua negara merupakan kepulauan besar sehingga diharap dalam penugasannya ini dapat memperkuat kerja sama maritim.

"Saya berharap bahwa kita akan dapat mengejar kerja sama maritim yang lebih dalam, terutama karena ini juga merupakan salah satu prioritas kepemimpinan Filipina di ASEAN tahun ini," tuturnya.

Begitu juga dengan Duta Besar LBBP Saint Lucia Menissa Rambally yang menilai Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi negaranya. Menurutnya, pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi inspirasi bagi Saint Lucia dalam memperkuat hubungan dengan komunitas di kawasan Karibia.

"Kami berharap tidak hanya untuk bekerja dengan anda secara bilateral, tetapi untuk bekerja dengan anda di komunitas internasional untuk dunia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih damai, untuk kemanusiaan yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar LBBP Lebanon Salam Al Achkar menyoroti kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon dalam menjaga harmoni, keberagaman, dan toleransi.

Dubes Lebanon untuk RI itu pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat jembatan persahabatan antara Indonesia dan Lebanon. "Izinkan saya mulai hari ini untuk menjadi jembatan persahabatan antara kedua negara kita," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, mulai dari Filipina hingga Palestina di Istana Negara pada Senin (8/6/2026). Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa delapan duta besar negara sahabat itu menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelahnya, dilanjutkan dengan agenda ramah tamah.

"Para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026).

Simak delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Prabowo antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;

4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;

5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;

6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;

7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan

8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Kemudian, beberapa duta besar memberikan pandangan-pandangan dan Prabowo menyampaikan komitmennya bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa Prabowo pun memberikan pesan kepada para duta besar. Prabowo menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif.

"Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apa pun. Dan kata Presiden bahwa karena dunia saat ini menjadi jauh lebih kecil, sehingga yang kita perlukan sekarang ini adalah semua bentuk penyelesaian yang bersifat damai," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026 yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026), Prabowo mengatakan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peran Indonesia dalam konflik yang melibatkan Iran, Prabowo menyatakan bahwa posisi nonblok justru memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

“Sebagai negara nonblok, Indonesia menawarkan kepada semua negara yang terlibat konflik seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan selain perdamaian dan stabilitas,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tawaran mediasi itu tidak hanya diberikan untuk konflik Iran, tetapi juga sebelumnya untuk perang Rusia-Ukraina.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan telah berkoordinasi dengan Pakistan terkait upaya meredakan konflik yang melibatkan Teheran.

“Terkait konflik dengan Iran secara khusus, kami bertindak bersama pemerintah Pakistan yang lebih dekat dengan situasi di lapangan. Perdana Menteri Pakistan bahkan menawarkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyoroti kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Dia menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung kebebasan dan perdamaian dunia.

Menurut Prabowo, kesamaan nilai tersebut menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif diplomatik yang didorong Prancis, termasuk pengakuan negara Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia dipandu oleh konstitusi kami yang mewajibkan kami membela kebebasan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai yang sama,” ujarnya.

Selain membahas konflik Timur Tengah, Prabowo menanggapi isu kebebasan navigasi internasional yang mencuat setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik kawasan.

Dia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Indonesia memperoleh status negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Kebebasan navigasi adalah hak yang sakral yang harus dihormati dalam segala keadaan,” kata Prabowo.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penegakan aturan internasional memerlukan kapasitas pertahanan yang memadai. Karena itu, pemerintah saat ini terus memperkuat kemampuan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat.

“Indonesia sedang memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi agar memiliki kemampuan menjaga tatanan yang berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya memahami semangat perjuangan kaum buruh karena berpijak pada pemikiran para pendiri bangsa, terutama ajaran Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden meminta kalangan buruh memahami bahwa pemerintah saat ini berupaya menjalankan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa.

“Saya terima kasih dan percayalah kaum buruh percayalah semuanya paham saya adalah paham pendiri bangsa kita,” kata Prabowo.

Ia juga menyinggung kedekatannya dengan pemikiran Bung Karno yang menurutnya banyak dipelajari sejak lama, terutama mengenai nasionalisme dan persatuan bangsa.

“Jadi Surabaya sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno,” ujarnya.

Prabowo menegaskan tokoh proklamator seperti Bung Karno dan Bung Hatta tidak boleh dipandang sebagai milik kelompok atau partai tertentu, melainkan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

“Bung Karno bukan milik satu partai Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia Bung Karno Bung Hatta milik seluruh rakyat semuanya,” tutur Presiden.

Menurut dia, kekuatan Indonesia justru lahir dari kemampuan bangsa menyatukan berbagai pemikiran dan kekuatan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kita di situ kehebatan kita, kalau kita mau hebat kalau kita mau maju jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak itu dahsyat Indonesia itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga kembali menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menurutnya tetap relevan di tengah konflik global saat ini.

Ia mengatakan Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan seluruh negara dan menghindari permusuhan.

“Indonesia bebas aktif seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak kita hormati semua,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya mengedepankan politik luar negeri yang berorientasi pada hubungan baik dengan seluruh negara tetangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyebut Indonesia ingin menjadi mitra yang bersahabat dan menjaga stabilitas kawasan melalui hubungan diplomatik yang konstruktif.

“Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be the good neighbor and our policy is the good neighbor policy,” kata Prabowo.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan sejumlah persoalan bilateral yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik temu, termasuk dengan Singapura.

“Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung penyelesaian sejumlah isu dengan Vietnam yang menurutnya turut dilakukan bersama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dengan Vietnam kita selesaikan Pak Jokowi, saya kita selesaikan semua,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengatakan hubungan Indonesia dengan China terus diperbaiki, termasuk upaya menjaga stabilitas di kawasan Natuna yang sebelumnya kerap diwarnai ketegangan dengan Malaysia.

“Sama Tiongkok, kita perbaiki. Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut sama Malaysia,” kata Prabowo.

Ia menambahkan pemerintah juga terus membangun hubungan baik dengan Papua Nugini, Australia, dan Thailand sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

“Saya berusaha, Insyaallah, kita selesaikan dengan baik sama PNG, kita baik sama Australia, kita baik semua tetangga sama Thailand,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pendekatan diplomasi tersebut dijalankan sebagai bentuk konsistensi terhadap ajaran dan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa Indonesia.

“Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Associate Professor of International Relations, President University

PERANG antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia. Namun dampaknya terasa sangat dekat—bahkan terlalu dekat untuk diabaikan.

Ketika Selat Hormuz terganggu, harga energi melonjak. Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, harga pangan ikut terdorong. Dan pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya negara, tetapi masyarakat sehari-hari.

Inilah realitas geopolitik hari ini: konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat dengan cepat mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Indonesia tidak berada di medan perang, tetapi tetap merasakan tekanan yang nyata. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: mengapa negara sebesar Indonesia masih begitu rentan terhadap krisis eksternal? Jawabannya terletak pada satu kata: ketergantungan.

Indonesia memang kaya sumber daya. Negara ini memiliki cadangan energi, mineral strategis, dan posisi geografis yang sangat penting dalam jalur perdagangan global. Namun kekayaan itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kemandirian. Indonesia masih bergantung pada impor energi, masih rentan terhadap gangguan rantai pasok global, dan masih belum memiliki sistem ekonomi yang cukup tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks ini, konflik di Timur Tengah bukan sekadar krisis regional. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan struktural Indonesia. Negara yang tidak mandiri dalam energi akan selalu menjadi korban volatilitas global. Negara yang tidak memiliki kapasitas industri yang kuat akan selalu terjebak dalam posisi reaktif. Dan negara yang tidak mampu mengelola sumber dayanya secara efektif akan terus kehilangan peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.

Dari perspektif geopolitik, posisi Indonesia sebenarnya unik. Negara ini berada di persimpangan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta dekat dengan Selat Malaka—jalur perdagangan yang dilalui sebagian besar arus energi dunia. Posisi ini memberi Indonesia potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam arsitektur global.

Namun pada saat yang sama, posisi ini juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Dengan kata lain, posisi strategis tanpa kapasitas nasional yang kuat justru berubah menjadi sumber kerentanan.

Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Prinsip bebas aktif selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Namun dalam praktiknya, bebas aktif tidak boleh hanya berarti menjaga jarak dari konflik atau menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Bebas aktif harus berkembang menjadi strategi otonomi yang nyata.

Indonesia tidak bisa terlalu condong ke Amerika Serikat, karena itu berisiko mempersempit ruang gerak terhadap China dan mitra lainnya. Namun Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya menjauh dari Amerika, mengingat pentingnya kerja sama pertahanan dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, hubungan dengan China juga tidak bisa dilepaskan begitu saja karena keterkaitan ekonomi yang semakin dalam. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi memilih, tetapi dalam posisi mengelola ketergantungan. Tantangannya bukan lagi siapa yang harus didukung, tetapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menjadi sumber ketergantungan tunggal.

Namun tantangan terbesar Indonesia justru datang dari dalam negeri. Ketika tekanan eksternal meningkat, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum terselesaikan: lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas kepemimpinan daerah yang tidak merata, serta kualitas tata kelola yang masih jauh dari ideal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang di pusat tidak berjalan efektif di daerah. Sebaliknya, daerah seringkali merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pusat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan saling menyalahkan antara elite pemerintahan. Menteri menyalahkan kepala daerah. Kepala daerah menyalahkan pusat. Dan publik hanya menyaksikan tanpa melihat solusi yang konkret.

Dalam situasi krisis, pola seperti ini bukan hanya tidak produktif—tetapi berbahaya. Negara yang kuat bukan hanya ditentukan oleh sumber daya atau posisi geografisnya, tetapi oleh kemampuannya untuk bertindak secara terkoordinasi.

Tanpa koordinasi yang solid, bahkan kebijakan terbaik sekalipun akan gagal dalam implementasi. Indonesia hari ini tampaknya masih berjuang untuk mencapai tingkat koordinasi tersebut.

Masalah ini diperparah oleh persoalan korupsi yang belum terselesaikan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kapasitas institusi. Ia menghambat pembangunan infrastruktur, mengganggu distribusi subsidi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks geopolitik, korupsi adalah ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Negara yang korup akan selalu lebih rentan terhadap tekanan eksternal, karena setiap kebijakan strategis berpotensi bocor di tingkat implementasi. Karena itu, krisis global saat ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Indonesia. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana merespons dampak jangka pendek dari konflik Timur Tengah, tetapi bagaimana membangun fondasi jangka panjang yang lebih kuat.

Indonesia harus mulai memandang ketahanan energi sebagai bagian dari keamanan nasional, bukan sekadar isu ekonomi. Diversifikasi sumber energi, percepatan hilirisasi, dan penguatan industri domestik harus menjadi prioritas strategis. Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus ketergantungan yang sama.

Selain itu, politik luar negeri harus diarahkan untuk memperluas ruang manuver, bukan sekadar menjaga keseimbangan. Indonesia perlu membangun jaringan kerja sama yang lebih luas dan lebih beragam, sehingga tidak terjebak dalam satu poros kekuatan global.

Yang tidak kalah penting adalah reformasi domestik. Tanpa perbaikan tata kelola, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan pemberantasan korupsi, semua strategi besar hanya akan berhenti di atas kertas.

Pada akhirnya, krisis ini membawa satu pesan yang sangat jelas: Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan stabilitas global sebagai penopang utama ekonominya. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu semakin tidak dapat diprediksi.

Jika Indonesia tidak segera memperkuat dirinya dari dalam, maka setiap krisis global akan terus menjadi ancaman yang berulang. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang mandiri: sumber daya, posisi strategis, dan potensi ekonomi. Namun tanpa kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan tata kelola yang bersih, semua itu hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.

Krisis ini bukan hanya ujian bagi ekonomi Indonesia. Ia adalah ujian bagi keseriusan Indonesia untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jawabannya tidak bisa lagi ditunda.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global dan tekanan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, Indonesia kembali dihadapkan pada dilema klasik: memperkuat kapasitas pertahanan melalui kemitraan strategis dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, atau menjaga jarak demi mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kedaulatan nasional.

Pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum penting—sekaligus ujian—bagi arah kebijakan strategis Jakarta ke depan.

Pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak baru dalam hubungan pertahanan kedua negara. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas dalam kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa MDCP dirancang untuk memperkuat stabilitas kawasan, sekaligus memperdalam hubungan militer yang telah terjalin selama puluhan tahun. Tiga pilar utama menjadi fondasi kerja sama ini, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pendidikan serta pelatihan militer profesional, serta peningkatan latihan bersama dan kerja sama operasional.

Namun, di balik narasi penguatan kemitraan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan strategis terkait batasan, implikasi, dan arah kebijakan Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan geopolitik global.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa kerja sama ini tetap berada dalam koridor kebijakan nasional Indonesia.

“Pada prinsipnya, kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara mana pun, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap ditempatkan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi pada Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kerangka MDCP yang diumumkan kedua pihak difokuskan pada modernisasi pertahanan, pembangunan kapasitas, pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional, sehingga bagi Indonesia yang utama adalah memastikan seluruh implementasinya tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan komitmen yang bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri kita.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga agar kerja sama tidak bergeser menjadi ketergantungan strategis. Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan dirinya sebagai mitra yang setara, bukan sekadar penerima bantuan atau dukungan militer.

Lebih jauh, Rico menekankan pentingnya nilai tambah dalam setiap bentuk kerja sama pertahanan.

Bahkan, kata Rico, terkait pengembangan teknologi pertahanan dan peningkatan kapasitas, pemerintah tentu mendorong agar setiap kerja sama memberi nilai tambah nyata bagi penguatan kemampuan nasional, termasuk peningkatan kualitas SDM, transfer pengetahuan, penguasaan teknologi, dan penguatan ekosistem industri pertahanan dalam negeri.

“Jadi orientasinya bukan semata kerja sama jangka pendek, tetapi bagaimana kolaborasi tersebut dapat mendukung kemandirian pertahanan nasional secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan industri pertahanan nasional yang menekankan transfer of technology (ToT) dan penguatan kapasitas domestik. Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan komponen lokal dalam pengadaan alutsista, meski masih menghadapi tantangan dalam hal teknologi tinggi dan pembiayaan.

Dari sisi ekonomi, dia melanjutkan bahwa kerja sama pertahanan juga dinilai memiliki potensi multiplier effect. Rico memerinci peluang kerja sama di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan kesiapan operasional tentu memiliki pandangan positif sepanjang dapat melibatkan kapasitas nasional, memperluas kesempatan bagi industri dalam negeri, dan membuka ruang penguatan kompetensi teknis.

“Pemerintah pada dasarnya akan terus mengarahkan agar setiap bentuk kerja sama pertahanan memberikan manfaat strategis, manfaat kelembagaan, dan manfaat ekonomi yang terukur bagi Indonesia,” tandasnya.

Di sisi lain, DPR RI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kerja sama tersebut, terutama terkait isu kedaulatan udara. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa informasi yang beredar terkait akses lintas udara militer AS masih bersifat spekulatif.

“Penting bagi semua pihak untuk tidak menarik kesimpulan prematur sebelum terdapat klarifikasi yang komprehensif dari otoritas terkait. Namun terlepas dari itu, kami memegang teguh prinsip bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” ujar Sukamta.

Dia menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Dia menegaskan bahwa kerja sama pertahanan tetap terbuka, namun harus berada dalam batasan yang jelas.

Apalagi, kata Sukamta, Indonesia pada prinsipnya membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional.

Kendati demikian, dia mengatakan bbahwa seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, menghormati prinsip kedaulatan, serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan peran DPR dalam mengawasi perjanjian internasional.

“Apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan strategis yang berdampak pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara, maka hal tersebut semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian amanat UU RI No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan Putusan MK No. 13/PUU/XVI tahun 2018 tentang kewenangan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional dan bentuk pengesahan perjanjian internasional,” iminternasional.

Dia juga menyoroti aspek hukum terkait ruang udara. Menurutnya, isu dalam perjanjian tersebut berkenaan dengan ruang udara Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional, setiap aktivitas penerbangan asing, terlebih yang bersifat militer, wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, termasuk diplomatic clearance dan security clearance.

Sukamta menekankan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing. Bahkan, dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia dinilai sangat strategis.

“Dalam isu strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta,” tandasnya.

Perspektif Amerika Serikat: Kemitraan yang Meningkat

Dari pihak Amerika Serikat, penguatan kemitraan ini dipandang sebagai langkah strategis. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan Pemerintah Amerika Serikat secara resmi meningkatkan status kemitraan keamanan dengan Indonesia menjadi kerja sama pertahanan utama sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan keamanan antara kedua negara yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

“Sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi keamanan penting yang sedang kita jalankan, hari ini kami mengumumkan bahwa kedua negara kita meningkatkan kemitraan keamanan menjadi kemitraan kerja sama pertahanan utama,” ujar Hegseth.

Dia menambahkan, peningkatan status kemitraan ini tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis di bidang pertahanan, tetapi juga dilandasi oleh hubungan historis yang telah terjalin sejak lama antara kedua negara.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas militer modern, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan, termasuk upaya pemulangan prajurit yang hilang dalam sejarah perang.

Perspektif Hukum: Risiko Blanket Overflight Clearance

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kedaulatan dan posisi geopolitik Indonesia.

“Saat ini sedang diperbincangkan Departemen Perang AS meminta kepada Kemenhan Indonesia Blanket Overflight Clearance meski permintaan tersebut belum disetujui oleh Kemhan Indonesia,” ujar Hikmahanto.

Dia menjelaskan bahwa blanket overflight clearance merupakan izin bagi pesawat negara, termasuk militer, untuk melintasi wilayah udara suatu negara tanpa harus mendarat.

“Blanket Overflight Clearance adalah hak untuk melintas bagi pesawat negara (state aircraft) suatu negara di atas ruang udara negara yang mengizinkan tanpa mendarat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, dalam hukum internasional, kedaulatan udara bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago.

“Menurut Pasal 1 dari Konvensi Chicago ditentukan bahwa ruang udara dari suatu negara adalah penuh dan eksklusif. Dengan demikian setiap pesawat udara asing wajib mendapat izin bila hendak melintasi wilayah udara suatu negara,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pesawat negara, termasuk pesawat militer, yang tetap memerlukan izin khusus.

“Namun ini tidak berlaku bagi pesawat negara, termasuk pesawat militer, maupun pesawat pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh, Hikmahanto memperingatkan bahwa pemberian izin semacam itu dapat menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia dalam konflik global.

“Bila Indonesia memberikan Blanket Overflight Clearance pada saat ini maka Indonesia bisa dianggap mempunyai keberpihakan kepada AS sehingga membahayakan politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya.

Dia juga mengaitkan potensi implikasi tersebut dengan dinamika geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Dalam situasi geopolitik saat ini Iran akan menganggap Indonesia memberi ruang kepada AS untuk melakukan serangan ke Iran,” katanya.

Menurutnya, terdapat kemungkinan pesawat militer AS dari berbagai pangkalan di Asia Pasifik dan Australia melintasi wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan operasi militer di kawasan tersebut.

“Hal ini mengingat ada kemungkinan pesawat militer dari berbagai pangkalan militer AS di Asia Pasifik dan Australia harus melewati wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan kekuatan militer AS yang telah ada di Timur Tengah untuk menyerang Iran,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Hikmahanto menilai pemerintah sebaiknya tidak memberikan izin tersebut.

“Sebaiknya Indonesia tidak memberi Blanket Overflight Clearance kepada AS,” tandasnya.

Menjaga “Bebas Aktif” di Era Baru

Dalam konteks yang lebih luas, MDCP bukan sekadar kerja sama pertahanan, melainkan refleksi dari posisi Indonesia dalam peta geopolitik global. Sebagai negara dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, stabilitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia kembali diuji. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan kerja sama strategis tanpa terjebak dalam orbit kepentingan salah satu pihak?

Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan dalam setiap perjanjian internasional.

Di tengah kompleksitas tersebut, satu hal menjadi jelas: kemitraan strategis seperti MDCP bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kepentingan nasional—yang pada akhirnya harus tetap berpijak pada kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa.

Bisnis.com, SURABAYA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang seharusnya diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi eskalasi konflik bersenjata yang pecah di kawasan Jazirah Arab.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut memuncaknya rivalitas antara kekuatan besar, ketegangan ekonomi, hingga krisis kemanusiaan saat ini terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, hal tersebut menuntut kejelasan arah sekaligus keteguhan sikap Indonesia dalam panggung geopolitik internasional.

“Bung Karno telah meletakkan fondasi melalui politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia harus berani menyatakan sikap, tetapi tetap menjaga independensi dari pengaruh blok mana pun,” beber Hasto dikutip Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan prinsip politik luar negeri bebas-aktif berdasarkan pengertian PDIP bukan sekadar warisan historis semata, melainkan doktrin strategis yang masih relevan dalam menghadapi dunia yang semakin multipolar. Tanpa sikap yang jelas, lanjut dia, negara berkembang seperti Indonesia berpotensi terseret dalam kepentingan global yang tidak serta-merta sejalan dengan kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan posisi Indonesia dalam panggung internasional adalah sebagai kekuatan penyeimbang, dan hadir sebagai motor penggerak nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 serta cita-cita para pendiri bangsa.

Hasto mengingatkan peran strategis Indonesia dalam panggung internasional pernah ditunjukkan dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Ia menyatakan Indonesia saat itu tampil sebagai pelopor solidaritas global yang menolak dominasi kekuatan besar.

“Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral untuk berbicara di forum internasional, terutama dalam membela negara-negara yang mengalami ketidakadilan,” tegasnya.

Dalam konteks kekinian, PDI Perjuangan mendorong pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk dapat konsisten menjalankan amanat konstitusi, yakni berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo, salah satunya membahas isu bangsa dan masalah geopolitik internasional. Hasil dari pembahasan itu juga dijelaskan bahwa poin penting adalah bagi para pemimpin bangsa untuk saling berdialog.

Selain itu, Hasto mengatakan Megawati juga berbagi pengalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden RI ke-5 tersebut juga diundang bersama dengan para tokoh bangsa lain untuk bertemu, tetapi saat itu Presiden Prabowo masih menghadiri agenda lain di luar daerah.

Hasto menyatakan PDIP mempunyai pandangan yang lebih tegas terhadap masalah sikap politik luar negeri Indonesia dewasa ini. Hasto menjelaskan kemerdekaan Indonesia ditujukan untuk membangun persaudaraan dunia, sehingga sebagai bangsa yang pernah mengalami ketertindasan dapat menimbulkan spirit kemerdekaan bagi seluruh bangsa.

"Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. itulah yang harus dilanjutkan oleh seluruh Presiden," pungkas Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap Indonesia yang tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Pemerintah, menurutnya, tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan global tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis pada Minggu (15/3/2026).

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap kekuatan negara lain. Oleh karena itu, pembangunan kemampuan pertahanan nasional menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat.

"Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan negara-negara di kawasan.

Dia menegaskan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif dan bertujuan menjaga stabilitas serta keamanan nasional, bukan untuk agresi.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Dia menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan untuk terus mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina melalui pendekatan two-state solution atau solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," Prabowo menerangkan.

Meski begitu, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke wilayah Gaza untuk sementara ditunda. Seluruh pembahasan terkait forum BoP saat ini dihentikan sementara menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu memediasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang belakangan memicu ketidakstabilan global.

Dia menilai konflik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi banyak negara di dunia sehingga diperlukan upaya dialog untuk mencari penyelesaian yang damai.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Perang terbaru di Timur Tengah mem­­perlihatkan dua kenyataan. Pertama, kon­­sep perang su­­­­­­­­per cepat hyperwar me­­la­­­lui swarm drone, kon­­disi ini ter­­jadi ketika ke­­­cer­­das­an buatan (AI), oto­ma­­­si, dan sistem otonom be­­ker­­­ja ber­­­sa­­ma. Hasilnya, ke­­pu­­­tusan, identifikasi target, dan eksekusi serangan ber­­­langsung sangat cepat. Ke­­­dua, dia yang mampu me­­­man­faatkan kecerdasan, pu­­nya potensi unggul.

Kita mulai yang pertama, dalam operasi gabungan ke Iran pada 28 Februari 2026, tempo serangan AS & Israel, terbukti melampaui perang sebelumnya. Beberapa laporan menyebut rantai serangan memadat: serangan 900+ target dalam 12 jam. Siklus dimulai dari rangkaian intel, diramu jadi keputusan, lalu dieksekusi. Ritme berulang ini terjadi di hitungan menit, lebih cepat dari kemampuan manusia mengevaluasinya.

Dipastikan, di balik pola itu, AI yang jadi orkestrator. Algoritma yang mengkoor­di­nasi multi‑domain real ti­me dan bermuara pada pe­­mendekan rantai serangan. Laporan Nature menggambarkan Project Maven dan Large Language Model (LLM) mempercepat intelijen, logistik, dan dukungan keputusan dalam operasi.

CBS News melaporkan Pen­­tagon memakai model Clau­de dari Anthropic selama ope­rasi Iran. Walau diakhiri ketegangan antara kecepatan operasional dan pagar etika, karena Anthropic menolak penggunaan untuk militer yang menabrak batas etikanya. Pentagon akhirnya mem-blacklist Anthropic dan bekerja sama dengan OpenAI.

Adapun, ekosistem AI militer Israel disokong Habsora/Gospel yang berbasis big data sebagai mesin utama memproduksi target. Di mana s­o­­­lusi Lavender mengidentifikasi individu di skala besar, serta sistem Where’s Daddy? melacak pola kehadiran target. Kabarnya ini sebelumnya digunakan di Gaza, kini digunakan dalam operasi atas Iran. Bahkan AI-nya terhubung platform seperti F‑35 dan drone berkemampuan edge‑AI. Hasilnya, Israel mampu menyerang simultan, menjalankan operasi lintas domain dengan ratusan serangan terkoordinasi, hingga mempercepat rantai serangan.

Kondisi ini terjadi karena berkelindannya integrasi sensor, intelijen real‑time, dan rekomendasi berbasis algoritma. AI bermetamorfosis tak hanya alat bantu. Dia menjadi infrastruktur inti penopang efektivitas serangan Israel berperang dengan Iran.

Lantas bagaimana dengan Iran?

Inovasi asimetris jadi ja­­­wab­annya. Penggunaan teknologi murah tetapi efektif, seperti drone Shahed yang mengintegrasikan thermal imaging, object recognition, dan modul AI Jetson. Kombinasi ini menjadikannya bak pemburu semi‑otonom yang lebih tahan jamming dan anti GPS.

Apa yang dilakukan Iran, adalah kenyataan kedua. Strategi ini menutup kesenjangan kapabilitas, sambil menjaga daya gempur. Jadi walau tak memiliki sistem persenjataan canggih dan mahal, Iran tetap menekan, membebani, juga mengganggu ritme operasi. Inovasi asi­metris jadi bukti di perang modern, keunggulan tak se­­lalu ditentukan teknologi mutakhir. Namun, memanfaatkan kecerdasan, efisiensi, dan skalabilitas.

Merujuk Iran War Cost Tracker, biaya perang harian menunjukkan ketimpangan ekstrem. AS dan Israel membakar US$535—US$891 juta per hari, guna operasi udara dan interceptor mahal seperti Patriot, SM 6, dan THAAD. Sementara Iran US$4—US$25 juta per hari, dengan meluncurkan ratusan drone Shahed berbiaya US$20.000—US$50.000 per unit.

Konon, ada dua aktor yang berada di belakang Iran. Ba­­­nyak analis menegaskan Rusia dan Cina jangkar teknologinya. Di ranah drone, hubungan Iran–Rusia bersifat dua arah. Iran memasok blueprint Shahed dan pengetahuan produksi ke Rusia, di mana Rusia meningkatkan desain dan manufaktur. Pe­­­ngembangannya mengalir balik ke Iran, menciptakan siklus yang saling memperkuat.

Kembali ke urusan AI. Kita perlu melihat AI bukan sebagai benda mistis atau magis. Tetapi spektrum kemampuan yang bisa dipakai dari ruang kelas hingga ruang perang. Melihat perjalanan teknologi AI, bisa dikatakan kita di re­­­volusi industri keempat. Di­­tandai penggunaan internet dengan popularitas browser di 1995, disusul ponsel cerdas di 2007. Selama ini, kita berinteraksi dengan AI. Dari smart watch, scrolling media sosial, atau video conference, semua didukung kinerja AI beralgortima di setiap aplikasinya. Akan tetapi, lompatan terjadi pada 30 November 2022, saat OpenAI meluncurkan Gen AI dengan model LLM melalui ChatGPT. Saat itulah kita bisa berkomunikasi dengan komputer mengunakan bahasa sehari-hari.

Dipastikan, penggunaan AI di militer lebih maju, ini terlihat di perang antara Iran dan AS & Israel sudah ditahap agentic AI Workflows bah­kan AI Frontier Orga­ni­­­sations. Di level basic, AI hanya pengolah data cerdas mempercepat analitik intelijen dan pengolahan citra. Level moderate membawa AI ke ranah pengenalan objek, navigasi drone semi‑otonom, dan asistensi taktis. Ini terjadi di Ukraina, AI menggantikan beban analisis visual manusia dalam operasi drone.

Di level advanced, yang terwujud adalah perang hyperwar melalui swarm drone. Berkat algoritma, program seperti Replicator mampu menyiapkan ribuan sistem otonom murah dan mempercepat seluruh alur serangan. AS dan Israel mengandalkan ekosistem AI yang menyatu, bukan platform tunggal, sedangkan Iran ditopang jejaring teknologi lintas‑batas, dari suplai komponen, know‑how, dan interoperabilitas.

Bagi Indonesia, kita perlu menegaskan lagi arsitektur AI berdaulat. Di mana infrastrukur AI harus di dalam negeri, hak pengendalian data, menjaga rantai pasok, dan alur keputusan. Tanpa arsitektur AI berdaulat berlandaskan Pancasila, hasil AI tak relevan atas kebutuhan ekonomi juga pertahanan kita.

Untuk itu, kita harus memastikan prinsip bebas aktif dalam berteknologi AI. Dengan fondasi AI berdaulat, diplomasi kerja sama dengan negara-negara penguasa AI harus setara, sehingga jejaring teknologi lintas negara hingga transfer teknologi transparency by design terjaga. Pasalnya, ekosistem digital kita kian terhubung aktor luar, tanpa pilar AI berdaulat, AI justru dapat jadi pintu masuk ketergantungan baru.

Prinsip politik luar negeri bebas-aktif selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak kekuatan blok mana pun, sekaligus tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun, prinsip ini tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Ia harus dijaga melalui mekanisme pengawasan yang kuat, terutama oleh DPR sebagai lembaga representasi rakyat.

Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 pasal (3) tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Dua poin terpenting adalah “bebas aktif” dan “kepentingan nasional”.

Belakangan ini muncul sejumlah kebijakan pemerintah yang menimbulkan pertanyaan publik. Pertama, kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Kedua, perjanjian Dagang Indonesia Amerika atau Agreement of on Reciprocal Trade (ART).

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP banyak dinilai pakar sebagai langkah yang kurang pertimbangan dalam menjaga politik bebas-aktif Indonesia. Pasalnya, biaya kontribusi yang akan dikeluarkan Indonesia dianggap tidak sebanding dengan cita-cita perdamaian dan kepentingan nasional. Indonesia menyanggupi untuk mengirimkan 8000 tentara dan membayar iuran keanggotaan Rp17 triliun. Meskipun tak lama itu, AS dan Israel justru memicu perang dengan Iran.

Selanjutnya, dalam Perjanjian Dagang Indonesia Amerika dinilai banyak merugikan Indonesia. Indonesia seakan kegocek atau kena scam oleh Trump, pasalnya setelah menandatangani kesepakatan justru Mahkamah Agung Amerika membatalkan kebijakan tarif luar negeri Trump. Kebijakan itu dibatasi dengan maksimal 10% sementara Indonesia terlanjur menandatangani kesepakatan tarif 19% dan implikasi dagang lainnya yang lebih banyak merugikan.

Kebijakan dengan implikasi strategis sebesar BoP dan ART tentu tidak bisa diputuskan secara sepihak atau hanya melalui prosedur administratif. Publik berhak mengetahui apa dasar kebijakan tersebut, bagaimana dampaknya bagi kepentingan nasional, dan sejauh mana hal itu tetap selaras dengan prinsip politik bebas-aktif.

Di titik inilah fungsi pengawasan DPR seharusnya bekerja secara maksimal. Konstitusi telah memberikan mandat yang jelas melalui mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Setiap kebijakan strategis, terutama yang melibatkan komitmen internasional, pengerahan kekuatan militer, dan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya mendapat pengawasan yang ketat dan terbuka.

Sayangnya, realitas di parlemen seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Catatan Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan bahwa pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah masih cenderung bersifat administratif dan minim transparansi.

Pada masa sidang I-IV tahun sidang 2024/2025, 51,5% rapat pengawasan DPR tidak bisa dipantau. Hanya 11,4% rapat yang dapat di tracking hasilnya dan sisanya merupakan rapat yang bersifat formalitas tanpa rekomendasi spesifik sebesar 31,8%.

Artinya banyak proses pengawasan di DPR yang berlangsung tanpa publikasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak dapat menilai secara jelas bagaimana DPR menjalankan fungsi kontrolnya. Dalam situasi seperti ini, parlemen berisiko kehilangan peran strategisnya dan hanya menjadi stempel formal bagi kebijakan pemerintah. Padahal, DPR memiliki berbagai instrumen konstitusional yang kuat.

Hak interpelasi dapat digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan strategis yang menimbulkan polemik publik. Jika diperlukan, DPR juga dapat membentuk panitia kerja (panja) untuk melakukan pendalaman secara komprehensif. Instrumen-instrumen ini tidak boleh hanya menjadi pasal mati dalam undang-undang, tetapi harus digunakan secara nyata ketika kepentingan nasional dipertaruhkan.

Perlu diingat bahwa DPR memiliki legitimasi politik yang sama kuatnya dengan presiden karena sama-sama dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, sikap kritis parlemen terhadap pemerintah bukanlah bentuk pembangkangan politik. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Parlemen bukan sekadar pendukung pemerintah, melainkan mitra kritis yang memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Jika DPR ingin tetap relevan di mata publik, maka pengawasan terhadap kebijakan luar negeri, komitmen internasional, dan penggunaan anggaran negara harus diperkuat secara nyata. Parlemen tidak boleh sekadar hadir sebagai penonton dalam keputusan-keputusan strategis negara.

Fraksi-fraksi di DPR harus berani keluar dari kenyamanan politik koalisi ketika kepentingan nasional dipertaruhkan. Keberanian untuk menyuarakan pandangan yang berbeda justru menjadi bukti bahwa parlemen menjalankan mandat rakyat secara sungguh-sungguh. Tanpa sikap tersebut, prinsip politik bebas-aktif berisiko berubah hanya menjadi jargon diplomatik, sementara keputusan-keputusan strategis justru berjalan tanpa pengawasan yang memadai.

Untuk memastikan kebijakan luar negeri tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan prinsip politik bebas-aktif, DPR harus menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih tegas dan proaktif.

Melalui Komisi I, DPR perlu segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan, implikasi strategisnya bagi Indonesia, serta bagaimana keputusan tersebut diambil. Pemanggilan ini penting agar publik memperoleh kejelasan dan agar setiap komitmen internasional yang melibatkan anggaran besar maupun pengerahan kekuatan negara tidak berjalan tanpa pengawasan parlemen.

Jika penjelasan pemerintah tidak memadai, DPR dapat menggunakan instrumen pengawasan yang lebih kuat seperti pembentukan panitia kerja (panja) atau bahkan hak interpelasi. Dengan langkah tersebut, DPR dapat menegaskan perannya sebagai lembaga representasi rakyat yang memastikan setiap kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi, kepentingan nasional, dan komitmen Indonesia terhadap politik bebas-aktif.