KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Dunia tidak akan menunggu negara yang hanya berpangku tangan pada keberuntungan sumber daya alam, dan KTT G7 2026 di Évian, Prancis, menjadi pengingat keras akan realitas tersebut.

Kesempatan untuk menjadi aktor utama dalam rantai pasok global masa depan memang masih terbuka lebar, namun menuntut langkah-langkah yang jauh lebih berani dan terukur.

Kita harus segera menetapkan standar nasional yang melampaui ekspektasi global, memperkuat posisi di berbagai forum Global South untuk memastikan suara kita didengar, serta mempercepat transisi energi agar industri nasional benar-benar siap menghadapi era ekonomi hijau yang makin kompetitif.

Kekuatan bangsa kita, sesungguhnya tidak terletak pada seberapa besar kita mampu mengikuti arus kebijakan negara-negara maju, melainkan seberapa cerdas kita mendefinisikan aturan main sendiri di tengah pertarungan raksasa ekonomi dunia.

Jika Indonesia mampu mengorkestrasi hilirisasi mineral kritis dengan standar keberlanjutan yang tidak terbantahkan, kita tidak akan lagi sekadar menjadi pion dalam peta geopolitik, melainkan pemain kunci yang menentukan ke mana arah rantai pasok dunia akan berlabuh.

Masa depan ekonomi nasional tidak ditulis di Évian, melainkan di dalam negeri, melalui kebijakan yang tepat sasaran dan keberanian untuk memimpin.

Diplomasi sebagai penyangga

Posisi Indonesia sebagai negara jembatan yang menghubungkan agenda pembangunan negara berkembang dengan kebutuhan teknologi negara maju adalah kunci strategis dalam menghadapi masa depan.

Peran tersebut tentu menuntut kecakapan diplomasi ekonomi yang jauh lebih agresif. Setiap perundingan bilateral yang dilakukan pemerintah harus dikaitkan langsung dengan transfer teknologi dan keterlibatan modal asing yang nyata dalam ekosistem industri nasional, bukan sekadar terjebak pada skema pinjaman utang yang membebani.

Di tengah ancaman fragmentasi pasar global, Indonesia harus tetap teguh memegang politik luar negeri bebas aktif sebagai kompas diplomasi yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan blok tertentu.

Kita tidak perlu terjebak dalam dikotomi persaingan blok Barat versus China yang dipaksakan oleh pihak lain. Sebaliknya, kemandirian diplomasi akan menjadi benteng bagi ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas.

Pergeseran geopolitik yang dipicu oleh kesepakatan damai AS-Iran, pasca-KTT G7, memberikan ruang napas yang cukup signifikan bagi ekonomi domestik kita.

Penurunan volatilitas harga minyak dunia yang terjadi setelah pembukaan kembali Selat Hormuz harus dimanfaatkan sebagai momen emas untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih sehat.

Stabilitas tersebut adalah modal dasar bagi kita untuk melakukan restrukturisasi ekonomi ke arah yang lebih produktif.

Namun, kita harus menyadari bahwa stabilitas hanyalah kondisi sementara. Ancaman disrupsi rantai pasok dunia akan selalu mengintai di balik setiap perubahan peta politik global.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas diplomasi ekonomi yang dipadukan dengan kebijakan luar negeri yang mandiri akan menjadi penyangga utama agar Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian dunia yang terus berganti arah.

Menakar ulang hilirisasi

Langkah G7 membentuk aliansi mineral kritis melalui Critical Minerals Alliance merupakan realitas baru yang memaksa kita untuk menakar ulang strategi hilirisasi nasional.

Komitmen investasi sebesar $100 miliar yang digelontorkan G7 ke wilayah Afrika dan Amerika Latin untuk diversifikasi rantai pasok bukan sekadar ancaman, melainkan kompetisi yang sehat yang harus dimenangkan dengan keunggulan kualitas.

Narasi yang berkembang di Évian menunjukkan adanya preferensi investasi yang condong ke wilayah tersebut, yang mengisyaratkan bahwa tantangan utama Indonesia, saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan cadangan sumber daya, melainkan standar kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang menjadi syarat mutlak pasar Barat.

Sebagaimana disitat dari laporan International Energy Agency (IEA), tuntutan akan transparansi rantai pasok dan dekarbonisasi industri pertambangan menjadi prasyarat non-negosiasi bagi negara maju.

Tanpa integritas ESG yang kuat, Indonesia akan sulit bersaing di pasar premium global. Karena itu, kita harus berani mengubah strategi dari sekadar mengejar volume ekspor hilirisasi menuju kualitas proses yang berkelanjutan.

Jika kita gagal mengintegrasikan standar karbon rendah dalam pengolahan mineral, posisi Indonesia sebagai hub industri hijau global hanya akan menjadi angan-angan, sementara modal besar justru akan mengalir deras ke negara-negara pesaing yang dianggap lebih "hijau" di mata hukum pasar negara maju.

Proteksionisme yang sering dibungkus dalam jargon "keamanan ekonomi" oleh G7 memang berisiko menciptakan hambatan dagang baru, namun kita harus melihatnya sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik.

Solusinya bukanlah dengan melunak pada standar internasional, melainkan dengan memimpin standarisasi melalui platform Global South.

Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema pendanaan iklim yang lebih adil, seperti yang secara lantang digemakan oleh PM India Narendra Modi dan Presiden Kenya William Ruto dalam forum G7 tersebut.

Kita tidak bisa selamanya menjadi penyedia bahan baku mentah yang terus didikte oleh aturan main yang dibuat di kota-kota besar Eropa.

Pemerintah harus segera melakukan renegosiasi kemitraan strategis dengan menawarkan model "hilirisasi hijau" yang tidak hanya mengandalkan energi fosil, tetapi memanfaatkan potensi energi terbarukan domestik secara masif.

Dengan metode tersebut, produk nikel atau tembaga Indonesia akan memiliki nilai tambah keberlanjutan yang tidak dimiliki oleh pasokan dari banyak negara di Afrika, sehingga menjadikannya aset tak tergantikan bagi industri teknologi maju di Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan langkah-langkah berani ini, kita tidak hanya menanggapi perubahan ekonomi dunia, tetapi aktif mengambil peran dalam mengarahkan perubahan tersebut demi kepentingan nasional.

Optimisme untuk membawa Indonesia menjadi pusat gravitasi industri hijau dunia bukanlah mimpi di siang bolong jika kita mampu bersinergi, berinovasi dengan standar tinggi, dan berani bersuara lantang dalam percaturan global.

KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa.

*) Rioberto Sidauruk, pemerhati industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai potensi invasi Amerika Serikat ke Venezuela, yang disertai upaya penguasaan cadangan minyak mentah, berisiko menghambat investasi energi terbarukan secara global. Situasi ini dinilai dapat memperpanjang ketergantungan negara-negara berkembang terhadap bahan bakar fosil.

Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset PolitikBadan Riset dan Inovasi Nasional, Yogi Setya Permana, mengatakan minyak murah kerap menjadi jebakan kebijakan. Secara jangka pendek, harga minyak yang rendah terlihat menguntungkan secara fiskal, namun dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan risiko geopolitik.

“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ujar Yogi dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Yogi menilai langkahAmerika SerikatterhadapVenezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro serta wacana penguasaan wilayah strategis seperti Greenland, memicu kekhawatiran serius terhadap komitmen keadilan iklim global, khususnya bagi negara-negara Global South.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Menurut Yogi, jika cadangan tersebut dikuasai dan dilepas ke pasar global, harga minyak mentah berpotensi semakin melandai, sehingga minat investasi pada energi terbarukan ikut tertahan.

“Dalam kondisi seperti ini, transisi energi di negara berkembang akan melambat, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil justru semakin panjang,” ujarnya.

Yogi menegaskan bahwa negara berkembang pada akhirnya menanggung beban paling besar dari situasi tersebut, meskipun kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil. Ia merujuk pada konseploss and damageyang menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sering kali melampaui kapasitas adaptasi suatu negara.

Ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral, melainkan sangat dipengaruhi dinamika politik dan kepentingan global.

Dalam konteks itu, Yogi menyoroti kebijakan Presiden ASDonald Trumpyang pada 7 Januari lalu memerintahkan penarikan diri Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Di antaranya termasuk lembaga-lembaga kunci kerja sama iklim global sepertiUNFCCCdanIPCC. Langkah tersebut, menurut Yogi, semakin memperlihatkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim internasional.

“Ini menjadi situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci, justru saat perundingan iklim global seperti COP ke-30 dideklarasikan sebagaiCOP of Truth,” kata Yogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan menjadi ketua kelompok negara berkembang atau developing 8 (D-8) yang berisi Iran hingga Mesir, dengan fokus memperkuat perdagangan dan teknologi.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan kepemimpinan Indonesia di D-8 akan diarahkan untuk memperkuat perdagangan hingga teknologi.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan di dunia yang multiplex, ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring.

Indonesia pun menjalankan strategi diversifikasi yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bebas menentukan jalur, dan aktif memanfaatkan setiap ruang kerja sama yang tersedia.

Pendekatan tersebut mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D-8 periode 2026-2027. Indonesia akan membawa agenda D-8 yang lebih delivery-oriented, memperkuat perdagangan intra-D-8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama ekonomi biru, sains, dan teknologi.

“Fokusnya jelas: jobs, growth, and resilience. D-8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” ujar Sugiono dalam PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

D-8 sendiri merupakan organisasi untuk kerjasama pembangunan internasional yang terdiri dari sejumlah negara mulai dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.

Indonesia kemudian menjadi ketua D-8 mulai 1 Januari 2026, untuk periode 2026–2027. Adapun, serah terima resmi keketuaan akan dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8, pada April 2026 di Jakarta.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat menjelaskan keketuaan Indonesia di D-8 merupakan momentum strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

Selain itu, memperkokoh solidaritas negara-negara Global South, serta meningkatkan daya tawar kolektif negara berkembang dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan multilateralisme.

“D-8 adalah forum ekonomi strategis Global South. Di tengah dinamika geopolitik dan tantangan multilateralisme, keketuaan Indonesia di D-8 akan menjadi sarana penting untuk memperkuat kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama ekonomi yang konkret,” ujar Tri Tharyat.

KTT D-8 2026 di Jakarta diharapkan menghasilkan deklarasi sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama ekonomi, solidaritas Global South, serta mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh negara anggotanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dentuman tank dan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, suara Indonesia terdengar—tetapi nyaris tanpa gema. Bukan karena tak ada pernyataan, melainkan karena pernyataan itu terasa terlalu hati-hati untuk sebuah dunia yang sedang menyaksikan pelanggaran terang-benderang atas kedaulatan sebuah negara.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memilih diksi aman yakni keprihatinan, seruan dialog, dan penegasan prinsip hukum internasional. Semua benar secara normatif, tetapi terasa janggal karena satu hal krusial tak pernah disebut Amerika Serikat.

Ketiadaan itu yang membuat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal angkat suara. Bagi diplomat kawakan itu, pernyataan Kemlu RI bukan sekadar soal bahasa, melainkan cermin keberanian politik luar negeri Indonesia.

“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu RI yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat,” tulis Dino melalui akun X resminya, Selasa (6/1/2026).

Kritik Dino tajam karena dia menyentuh inti persoalan dan mempertanyakan bahwa sejak kapan Indonesia, negara yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme, menjadi sungkan menyebut pelaku ketika hukum internasional diinjak-injak?

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mempertanyakan sikap Indonesia yang dinilai enggan menyebut secara eksplisit pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Dia menilai dunia menunggu sikap Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South.

Invasi militer AS ke Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolás Maduro bukan isu abu-abu. Dunia tahu siapa penyerang dan siapa yang diserang. Namun dalam bahasa resmi diplomasi RI, pelaku menghilang, seolah kekerasan terjadi dengan sendirinya.

Diamnya Sugiono, menurut Dino, bukan sekadar kelalaian komunikasi, melainkan kemunduran sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dibanggakan.

Menurut Dino, Indonesia memiliki rekam jejak menyampaikan penolakan terbuka terhadap invasi militer negara besar ke negara lain, termasuk saat invasi AS ke Irak. Dia menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif seharusnya diwujudkan dalam sikap yang berani dan berpendirian.

“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal prinsipil,” ujarnya.

Di sisi lain, dengan kacamata berbeda, suara pemerintah justru terdengar jauh lebih lugas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak berbicara tentang moral global, melainkan grafik pasar, suplai minyak, dan subsidi energi.

“Venezuela sudah lama enggak terlalu aktif di pasar minyak dunia,” ujarnya santai usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).

Dalam logika ekonomi, Venezuela hanyalah variabel kecil. Dampaknya ke Indonesia “agak jauh”. Pasar saham naik. Rupiah berpotensi menguat. Bahkan, penurunan harga minyak bisa meringankan subsidi.

Namun, Purbaya bahkan melontarkan kritik yang lebih telanjang terhadap realitas global hari ini hukum internasional melemah, PBB tak lagi digdaya, dan negara berdaulat bisa diserang tanpa konsekuensi berarti.

“Hukum dunia agak aneh sekarang. Negara bisa menyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa lolos dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang,” kata Purbaya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.

"Selama sekitar 700 tahun, pasar modal dirancang untuk melayani segelintir orang saja." Kalimat pembuka Dr. Sarah Pearson di Orange Forum 2025 langsung menohok. Forum yang digelar di Bursa Efek Indonesia pada 17 November itu dihadiri hampir 500 peserta dari 32 negara.

Menurut Dr. Pearson, yang menjabat sebagai Ketua Perdana Orange Movement, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas marjinal nyaris tidak pernah duduk di meja pengambilan keputusan keuangan. "Ini bukan soal berbuat baik. Ini soal berbuat cerdas. Perempuan memberikan imbal hasil investasi yang terukur," tegasnya.

Kesetaraan Gender Berkorelasi dengan Pertumbuhan

Dr. Pearson tidak sekadar membawa argumen moral—ia membawa data ekonomi yang solid. Negara-negara dengan representasi perempuan lebih tinggi di parlemen cenderung lebih cepat meratifikasi perjanjian lingkungan. Perjanjian perdamaian yang melibatkan perempuan punya peluang 35% lebih besar untuk bertahan setidaknya 15 tahun.

Dari sisi ekonomi, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja berpotensi menambah US $12 triliun ke PDB global. "Kesetaraan gender adalah salah satu indikator paling andal untuk pertumbuhan jangka panjang," ujar Dr. Pearson. "Pertanyaannya sekarang: bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi instrumen yang bisa diperdagangkan?"

Jawabannya adalah Orange Bond—kelas aset lintas sektor pertama yang secara eksplisit berinvestasi pada perempuan, komunitas marjinal, dan ketahanan iklim. Dalam tiga tahun sejak diluncurkan, instrumen ini telah mengumpulkan komitmen US $1,5 miliar di Indonesia, Jepang, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Jadi Laboratorium Inovasi Keuangan Inklusif

Forum yang berlangsung di lantai perdagangan IDX ini merayakan pencapaian besar: penerbitan Orange Bond pertama Indonesia dan Orange Sukuk pertama di dunia oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp16 triliun.

Upacara pembukaan dipimpin oleh Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Direktur Utama IDX Iman Rachman, Komisaris PT PNM Veronica Colondam, dan CEO IIX Durreen Shahnaz. Bunyi bel seremonial menandai momentum baru: Global South tidak lagi mengikuti aturan yang ditetapkan dari belahan bumi lain, tapi menciptakan standarnya sendiri.

Leonardo Teguh Sambodo, Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan strategi Indonesia dalam mengintegrasikan SDGs ke kebijakan pembangunan nasional. "Kami mengarusutamakan SDGs ke dalam rencana nasional karena pembangunan tidak bisa bergantung pada pemerintah saja," jelasnya.

Integrasi ini memungkinkan Indonesia menerbitkan berbagai instrumen tematik: green sukuk (2018), SDG bonds (2021), blue bonds (2023), dan kini Orange Bond (2025). Portofolio lengkap ini menjadikan Indonesia pemimpin regional dalam pembiayaan berkelanjutan.

Regulasi dan Insentif: Fondasi Pasar yang Kredibel

Ekosistem pembiayaan berkelanjutan Indonesia didukung kerangka regulasi yang kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Forum membahas taksonomi, standar pengungkapan, pengamanan terhadap greenwashing, dan insentif fiskal untuk mendorong adopsi lebih luas.

Sesi-sesi diskusi mengkaji berbagai dimensi implementasi. Panel "Enabling the Shift" menyoroti kolaborasi regulator pasar dengan penerbit obligasi. Panel "Business of Inclusion" menunjukkan bagaimana inklusi meningkatkan margin, stabilitas, dan ketahanan rantai pasokan—terutama di sektor yang rentan iklim, di mana perempuan mendominasi usaha pertanian dan mikro.

Charlotte Camille Chow Turk dari Global Green Growth Institute (GGGI) menekankan pentingnya integrasi gender dalam proyek infrastruktur. "Integrasi gender menentukan apakah sebuah proyek bertahan setelah dibangun," katanya. Pengelolaan komunitas dan keterlibatan yang dipimpin perempuan terbukti memperpanjang umur proyek dan meningkatkan kelayakan kredit.

Data sebagai Infrastruktur Kritis

Diskusi "Turning Risk into Resilience" menggarisbawahi peran data dalam menentukan siapa yang mendapat akses pembiayaan. Indonesia mempresentasikan arsitektur Satu Data sebagai fondasi infrastruktur digital.

Penilaian kredit berbasis AI telah memberi visibilitas keuangan kepada petani dan pengusaha perempuan yang sebelumnya tak terlihat dalam sistem formal. Indeks ESG yang didorong media menciptakan akuntabilitas publik. Namun, para panelis sepakat: data saja tidak cukup—harus diiringi kebijakan yang memungkinkan modal mengalir ke penerima yang tepat.

"Kalau tidak bisa mengukur, tidak bisa memperbesar dampaknya," kata salah satu panelis, menyoroti kebutuhan akan kerangka pengukuran yang lebih baik untuk menyelaraskan operasi korporasi dengan pertumbuhan yang responsif gender.

Dari Konsep ke Pasar yang Beroperasi

Panel teknis membahas mekanisme underwriting, kepastian hukum, dan arsitektur regulasi. Bangladesh dan Indonesia berbagi pengalaman evolusi pasar dari instrumen pilot yang terisolasi menjadi ekosistem berkelanjutan yang sistemik.

Model pembagian risiko, blended finance, dan jaminan dari lembaga keuangan pembangunan memainkan peran kunci. Jaminan ini telah memungkinkan mobilisasi US $288 juta untuk dampak akar rumput di empat benua.

Pleno penutup menyatukan praktisi dari spektrum lengkap: PNM dengan program Rp16 triliun, IDX dan OJK dengan kerangka kebijakan, hingga lembaga keuangan pembangunan internasional. Pesan yang konsisten: Orange bukan lagi eksperimen—ini pasar yang beroperasi dengan permintaan yang terbukti dan infrastruktur yang mapan.

Salah satu panelis menggunakan analogi sepak bola: sistem keuangan ibarat bermain di lapangan miring, di mana satu tim selalu memulai dari posisi lebih rendah. "Begitulah kenyataannya ketika perempuan diminta menavigasi sistem dengan hambatan yang dianggap normal—padahal tidak," ujar panelis tersebut. Solusinya: meratakan lapangan dengan memecah sekat antara pembiayaan hijau dan oranye.

Momentum Regional: Vietnam, Bangladesh, Jepang

Orange Movement menunjukkan momentum regional yang kuat. Vietnam melampaui rata-rata global dalam Orange Index. Bangladesh Securities and Exchange Commission resmi mengakui Orange Bonds. ITOCHU Corporation Jepang menerbitkan Orange Bond pertama di negara tersebut.

Lebih dari 293.000 orang di enam benua telah menandatangani Orange Pledge. IIX mengumumkan ambisi mendirikan Orange Fund senilai US $1 miliar , bagian dari target mobilisasi US $10 miliar pada 2030.

Durreen Shahnaz, CEO IIX, menyimpulkan: "Ini bukan lagi cerita tentang berinvestasi di pasar berkembang. Ini cerita tentang belajar dari mereka. Pasar kami, perempuan kami, pengusaha kami tengah mendefinisikan ulang ukuran nilai—bukan sekadar imbal hasil, tapi ketahanan, kesetaraan, dan harapan."

Pertanyaan bagi pasar lain bukan lagi "apakah", tapi "kapan". Oversubscribe yang konsisten pada setiap penerbitan Orange Bond membuktikan: investor sudah siap, infrastruktur sudah ada. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengubah sistem yang telah mengabaikan separuh populasi dunia selama 700 tahun.

Catatan Editor:
Orange Bond adalah instrumen pembiayaan yang secara eksplisit mengalokasikan dana untuk pemberdayaan perempuan, komunitas marjinal, dan ketahanan iklim. Berbeda dengan green bonds yang fokus pada lingkungan atau social bonds yang lebih luas cakupannya, Orange Bond menjadikan kesetaraan gender sebagai kriteria investasi utama.

PT PNM menerbitkan Orange Bond dan Orange Sukuk pertama di Indonesia dengan total Rp16 triliun (sekitar US $980 juta ) pada 2025, menjadikan Indonesia pelopor instrumen ini di Asia Tenggara.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, Rusia, Rabu (10/12).

"Kami sangat senang bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS, dan kami sedang membahas dengan Uni Ekonomi Eurasia tentang perjanjian perdagangan bebas," kata Putin.

Dalam kesempatan itu, Putin juga menawarkan Prabowo kerja sama di berbagai sektor kepada Indonesia, termasuk pertanian hingga pengembangan energi nuklir.

Putin mengatakan hubungan ekonomi RI dan Rusia telah berkembang dengan konsisten seiring 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

"Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Saya tahu Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memutuskan melibatkan Rusia kami siap untuk membantu," kata Putin.

"Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak, dalam pertanian juga. Pasokan gandum memang sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, kami juga bisa membahas hal itu hari ini, " sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan kedatangannya ke Moskow menemui Putin untuk melakukan konsultasi.

Pada pertemuan itu, Prabowo juga berterima kasih kepada Putin karena hubungan diplomatik antara kedua negara saat ini berjalan dengan sangat baik.

"Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dengan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik," kata Prabowo.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mengundang Putin untuk mengunjungi Indonesia.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada 6 Januari 2025.

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS setelah negara-negara anggota lain setuju secara konsensus saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

"Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South," kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Awalnya, BRICS bernama BRIC. Nama tersebut dicetuskan oleh Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian pada 2001.

BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan. Grup ini dibentuk atas dasar bahwa lembaga-lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat dan tidak lagi melayani negara-negara berkembang.

Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, G7), dan Dewan Keamanan PBB.

Intelligent Transport System (ITS) Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah RI akan menggelar Indonesia International Transport Summit (IITS) 2025 pada 26-27 November 2025 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta.

Ajang ini menjadi ruang strategis untuk mempercepat pengembangan sistem mobilitas cerdas, berkelanjutan, dan inklusif di kawasan Global South.

Mengusung tema "The Global South Mobility Atlas", IITS 2025 menjadi platform utama bagi rangkaian dialog kebijakan, kolaborasi industri, hingga penyampaian solusi.

Penyelenggaraan IITS 2025 juga melanjutkan momentum Jakarta Declaration on Sustainable and Intelligent Urban Mobility yang dirilis pada ITS Asia Pacific Forum 2024, sekaligus menegaskan peran Indonesia dalam memimpin pengembangan Intelligent Transport Systems (ITS) di kawasan Asia-Pasifik.

Sejumlah tokoh penting diinformasikan hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Jenderal ITS Asia-Pacific Akio Yamamoto, serta Wali Kota Gangneung, Korea Selatan, Hong-Kyu Kim.

Presiden ITS Indonesia, William P Sabandar, menegaskan pentingnya percepatan transformasi transportasi nasional. Menurutnya, sistem transportasi merupakan fondasi pembangunan nasional, dimana ekonomi modern ditandai oleh ekosistem transportasi terpadu yangmemadukan infrastruktur yang kuat, layanan yang efisien, dan teknologi mutakhir.

Menurutnya, Transportasi publik yang andal juga menjadi salah satu indikator kemajuan negara-negara di kawasan Global South. Dia menilai, sebagai negara kepulauan, Indonesia mempercepat transformasi transportasinya untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan sosial, di mana Intelligent Transport Systems berperan penting.

"Melalui IITS 2025, kami berusaha memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi, dan memajukan masa depan mobilitas yang lebih cerdas, aman, dan terhubung," ucapnya.

IITS 2025 mempertemukan regulator, pemimpin industri, lembaga keuangan, penyedia teknologi, peneliti, dan organisasi internasional untuk membahas tren mobilitas terbaru, perkembangan regulasi, hingga peluang investasi dalam ekosistem mobilitas nasional dan regional. Program meliputi diskusi panel tematik, pertemuan bisnis, sesi jejaring, serta menampilkan inovasi teknologi transportasi terkini.

Konferensi ini mengusung lima jalur tematik strategis, yaitu:

1. Future Systems: Teknologi mobilitas terobosan dan solusi logistik end-to-end, termasuk EV, sistem otonom, drone, AI logistics, inovasi hidrogen, dan infrastruktur cerdas.

2. Policy Engines: Memperkuat kerangka tata kelola, sistem regulasi, dan model pembiayaan yang memungkinkan integrasi dan peningkatan skala inisiatif ITS.3. Everyday Journeys: Mengutamakan akses mobilitas, keterjangkauan, kualitas layanan, dan desain inklusif untuk memastikan mobilitas yang adil bagi seluruh komunitas.

4. The Business of Movement: Menggali peluang dalam ekonomi mobilitas yang berkembang pesat, termasuk investasi publik-swasta, ekosistem startup, platform digital, serta kapasitas manufaktur domestik.

5. Interlinked: Meningkatkan konektivitas intermodal dan multimodal melalui integrasi sistem laut, udara, darat, dan logistik, yang sangat relevan bagi negara kepulauan.

Menghadirkan lebih dari 500 peserta, IITS 2025 berkomitmen menjadi platform strategis dalam membentuk agenda transportasi dan mobilitas cerdas dan berkelanjutan di kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Foreign Policy Community of Indonesia telah menyelenggarakan Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 (CIFP 2025) ke-9 pada hari Sabtu, 29 November 2025 dengan tema besar “Preparing for the Next World Order: Indonesia, the Global South, and the West”, at the Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka Jakarta. Tema ini ditujukan untuk menyoroti transisi global dari tatanan dunia Barat menuju struktur baru yang penuh ketidakpastian, persaingan kekuatan besar, dan meningkatnya peran negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 6.200 pendaftar publik, lebih dari 100 Mitra, dan lebih dari 70 Jurnalis.

Konferensi tahunan yang dibuka oleh Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua FPCI menekankan bahwa tatanan dunia berikutnya didasarkan pada 3 alasan utama, yaitu:

“Pertama, dalam Tatanan Dunia Berikutnya, supremasi Barat telah berakhir. Bukan karena mereka merosot, tetapi karena negara-negara lain yang sedang bangkit. Kedua, momen unipolar Amerika telah berakhir karena distribusi kekuatan yang baru; apa pun yang dilakukan Amerika Serikat, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali unipolaritas yang mereka nikmati sesaat setelah 1991. Ketiga, Tatanan Dunia Berikutnya akan ditandai dengan kebangkitan negara middle power … Kami di FPCI benar percaya bahwa kekuatan-kekuatan menengah akan memainkan peran yang menentukan dalam membentuk Tatanan Dunia Berikutnya.

Dr. Dino juga menambahkan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di dunia yang terus berubah dengan cepat. Mengingat Indonesia selalu menjadi satu-satunya negara yang mengambil inisiatif di panggung global, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif.

“​​Saya ingin mengingatkan Anda bahwa sejarah diplomasi Indonesia sedang mengambil peran pionir di dunia yang terus berubah.Tradisi politik luar negeri kita bukan hanya tentang apa yang menguntungkan bagi Indonesia. Tetapi juga bagaimana kita dapat memperbaiki kawasan dan dunia. Inilah mengapa Bandung, Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan UNCLOS. Tradisi ini tidak boleh hilang dari para diplomat kita. Mereka harus menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi kita bertumpu pada kekuatan gagasan dan cita-cita kita. Lembaga politik luar negeri kita harus selalu kompetitif secara intelektual, dan memiliki keberanian untuk mengambil sikap dan risiko demi dunia yang lebih baik”.

CIFP 2025, pada hakikatnya, berfungsi sebagai wadah diskusi isu-isu internasional utama bagi para penggemar, aktivis, pemikir, dan praktisi hubungan internasional. Menurut Museum Rekor Indonesia, CIFP merupakan konferensi hubungan internasional tahunan terbesar di dunia. Konferensi ini menjadi tolok ukur bagi narasi dan debat publik mengenai isu-isu internasional yang berdampak pada kepentingan Indonesia, sekaligus menjadi wadah untuk menguji gagasan-gagasan baru tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, CIFP juga berfungsi sebagai wadah strategis bagi para tokoh kebijakan luar negeri Indonesia, yang menawarkan ruang utama bagi semua orang untuk mengambil pernyataan penting, merangkum arah kebijakan luar negeri Indonesia, dan memahami posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional.

Konferensi ini juga menyoroti tantangan-tantangan mendesak dan berulang, mulai dari KTT G20, perkembangan di Gaza, dan bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan perannya di bawah Presiden yang sangat aktif dalam urusan diplomatik seiring dunia bertransisi menuju tatanan global baru, seperti:

• Reimagining The Next World Order: What's Worth to Keep, What Should be Changed, and Why?
• Navigating a World in Turbulent Transition: What's ASEAN Response? What Can ASEAN Offer?
• Middle Powers as Game-Changers in World Affairs
• From Bold Promises to Robust Policies: Updates on President Prabowo's Clean Energy Transition Pledge and Climate Diplomacy
• From BRICS, OECD, RCEP, CPTTP, Trump's Tariffs, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA and Others: The Scorecard for President Prabowo’s First-Year Economic Diplomacy
• An Overview on President Prabowo's Foreign Policy in the First Year: Direction, Trends, Insights, Patterns, Management & Possible Blind Spots
• Stories from the Frontline: Suka-Duka Peacekeepers Indonesia di Medan Konflik
• Standing Up for Palestine: The Prospects for a Durable Ceasefire, Reconstruction, Two States Solution and Indonesia's Peacekeeping Role
• After President Prabowo's UNGA Speech, What's the Plan for Indonesia's Multilateral Diplomacy?
• Book Signing and Discussion with Prof. Amitav Acharya
• The Largest Defense Procurement in Indonesian History: Where Are We Going with This, and What Is the Strategy Behind It?
• Return of the Angels: Beautiful Hearts in an Ugly World
• IR Careers Decoded: What’s Out There and How to Get There
• Changing Strategic Environment in the Indo-Pacific: How can ASEAN and Japan stabilize the region?

CIFP 2025 dihadiri berbagai latar, seperti kepemerintahan, pegawai sipil, diplomat, akademisi, pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya:

1. H.E. Arif Havas Oegroseno, Vice Minister of Foreign Affairs of Indonesia
2. H.E. Teuku Riefky Harsya, Minister of Creative Economy of Republic of Indonesia
3. H.E. Airlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs of Indonesia
4. H.E. Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, Executive Director The Yudhoyono Institute (TYI) & Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development
5. H.E. Purbaya Yudhi Sadewa, Minister of Finance of Indonesia
6. Dr. Eddy Soeparno, Deputy Speaker of People’s Consultative Assembly Republic of Indonesia
7. Dr. Dino Patti Djalal, Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia
8. Prof. Amitav Acharya, UNESCO Chair in Transnational Challenges and Governance
9. Robert Matheus Michael Tene,Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Political Security Community (2021-2024)
10. Iman Pambagyo, Director General of International Trade Negotiations at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2012-2014) and (2016-2020).
11. Dr. Nattha Komolvadhin, News Director at THE STANDARD
12. Andi Widjajanto, Senior Advisor of LAB 45
13. Mada Ayu Habsari, Chairperson of Indonesian Solar Energy Association
14. Prof. Dewi Fortuna Anwar, Research Professor, Research Center for Politics at the National Research and Innovation Agency
15. Dr. Philips Vermonte, Senior Fellow at CSIS
16. Nadine Chandrawinata, Founder and Executive Director of Seasoldier

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan indeks risiko iklim atau Climate Risk Index yang dirilis oleh Germanwatch mengungkap bahwa 40% populasi dunia atau lebih dari 3 miliar orang hidup di 11 negara yang paling terdampak peristiwa cuaca ekstrem dalam 30 tahun terakhir.

Bencana seperti gelombang panas, badai dan banjir tercatat telah merenggut ratusan ribu nyawa dan memicu kerugian ekonomi triliunan dolar dalam kurun 1995–2024. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah India di peringkat ke-9, China peringkat ke-11, Libya peringkat ke-4, Haiti peringkat ke-5 dan Filipina peringkat ke-7.

Pada periode yang sama, negara-negara Uni Eropa dan negara industri maju seperti Prancis menempati peringkat ke-12, Italia peringkat ke-16, dan Amerika Serikat menempati peringkat ke-18.

Temuan ini merupakan hasil utama dari Climate Risk Index (CRI) 2026 yang dipresentasikan oleh organisasi lingkungan dan pembangunan Germanwatch pada Selasa (11/11/2025) di sela-sela pertemuan COP30 di Belém, Brasil.

Indeks tersebut mencatat bahwa dalam kurun 1995 hingga 2024, terjadi lebih dari 9.700 peristiwa cuaca ekstrem yang menewaskan lebih dari 830.000 orang. Nilai kerugian ekonomi langsung akibat bencana-bencana ini diperkirakan melampaui US$4,8 triliun setelah disesuaikan dengan inflasi.

“Gelombang panas dan badai merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan manusia dalam konteks peristiwa cuaca ekstrem. Badai menyebabkan kerugian ekonomi terbesar, sementara banjir menjadi peristiwa yang paling banyak berdampak pada penduduk,” ujar Laura Schäfer, salah satu penulis CRI, dikutip dari siaran pers.

Beberapa negara yang menempati posisi tinggi dalam indeks ini mengalami satu atau dua peristiwa bencana tunggal yang sangat menghancurkan, sedangkan negara lainnya berulang kali diterpa peristiwa ekstrem setiap tahun.

Salah satu penulis laporan, Vera Künzel menjelaskan bahwa negara seperti Haiti, Filipina, dan India yang termasuk sepuluh negara paling terdampak dalam CRI, menghadapi tantangan besar karena kerap dilanda banjir, gelombang panas, atau badai secara berkala. Akibatnya, banyak wilayah yang belum sepenuhnya pulih ketika bencana berikutnya datang.

“Ketika pembiayaan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan [loss and damage] dibahas di COP30, fokus harus diberikan pada negara-negara seperti ini. Tanpa dukungan jangka panjang, termasuk untuk adaptasi terhadap krisis iklim, mereka akan menghadapi tantangan yang mustahil diatasi,” kata Künzel.

Peringkat pertama dalam indeks untuk periode 1995–2024 ditempati oleh Dominika, negara pulau kecil di Karibia yang berulang kali dilanda badai tropis dahsyat. Pada 2017, Badai Maria saja menyebabkan kerugian senilai US$1,8 miliar. Nilai ini hampir tiga kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Peristiwa tersebut merupakan badai paling merusak dari tujuh siklon tropis besar yang tercatat dalam tiga dekade terakhir.

“Dominika berada di puncak indeks jangka panjang kami terutama karena besarnya kerugian ekonomi dibandingkan dengan ukuran PDB-nya. Ini menegaskan tren ilmiah bahwa di dunia yang makin hangat, badai tropis menjadi lebih kuat dan lebih destruktif,” jelas Lina Adil, salah satu penulis laporan.

Myanmar menempati peringkat kedua dalam daftar. Pada 2008, Topan Nargis menewaskan hampir 140.000 orang dan menimbulkan kerugian senilai US$5,8 miliar akibat curah hujan ekstrem dan banjir besar yang menyertainya.

Laporan CRI menegaskan bahwa negara-negara di kawasan Selatan Global (Global South) merupakan yang paling rentan terhadap krisis iklim dan membutuhkan dukungan dari negara-negara kaya. Namun, dampak perubahan iklim kini juga makin dirasakan di negara-negara maju.

David Eckstein, penulis lain laporan CRI, menekankan bahwa hasil CRI 2026 menunjukkan kebutuhan mendesak bagi COP30 untuk menutup kesenjangan ambisi global dalam penanganan perubahan iklim. Dia menggarisbawahi bahwa emisi global harus dikurangi segera, atau dunia akan menghadapi lonjakan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang makin besar.

“Pada saat yang sama, upaya adaptasi harus dipercepat. Solusi yang efektif untuk loss and damage harus segera diterapkan, dan pendanaan iklim yang memadai wajib disediakan,” tutup Eckstein.

Sebagai catatan, indeks retrospektif ini menilai dampak absolut dan relatif dari peristiwa cuaca ekstrem terkait iklim untuk menyusun peringkat negara. Penilaian didasarkan pada enam indikator utama, yaitu jumlah korban jiwa, jumlah penduduk terdampak (terluka atau menderita akibat lainnya), serta kerugian ekonomi, yang disajikan dalam ukuran absolut dan relatif.

Negara-Negara yang Paling Terdampak pada 1995–2024:

1. Dominika

2. Myanmar

3. Honduras

4. Libya

5. Haiti

6. Grenada

7. Filipina

8. Nikaragua

9. India

10. Bahama

Negara-Negara yang Paling Terdampak pada 2024:

1. St. Vincent dan Grenadines

2. Grenada

3. Chad

4. Papua Nugini

5. Niger

6. Nepal

7. Filipina

8. Malawi

9. Myanmar

10. Vietnam

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi energi di tanah air, PT PLN (Persero) resmi menandatangani nota kesepahaman terkait studi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bersama perusahaan investasi multibisnis asal Brasil, J&F S.A.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta, Kamis (23/10).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis antara dua kekuatan ekonomi baru di kawasan global south untuk mempererat hubungan dan membuka peluang kerja sama lintas sektor.

“Kita berdua adalah kekuatan ekonomi baru yang tengah meningkat secara terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan global south. Karena itu, kerja sama antara Indonesia dan Brasil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan pertemuan bilateral kali ini berlangsung intensif dan produktif. Kedua pemimpin sepakat untuk terus mempererat hubungan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, energi, teknologi, pertanian, hingga pertahanan.

“Kita sudah punya defense cooperation agreement dengan Brasil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat, dan kita menandatangani kesepakatan di bidang energi yang cukup signifikan antara PLN dan pihak swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga telah melaksanakan kerja sama,” tutur Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan sebagai dua negara demokrasi besar di belahan selatan dunia yang ekonominya tumbuh pesat dan berorientasi pada keadilan sosial.

Karena itu, keduanya memikul tanggung jawab bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, serta kolaborasi teknologi yang berkelanjutan.

“Saya datang ke sini dengan harapan tinggi untuk memperbarui kemitraan strategis kita, menjalin perjanjian baru, tidak hanya perdagangan bilateral, tetapi juga berinvestasi dalam hal-hal baru seperti kecerdasan buatan, sentralisasi data, memperdalam hubungan ilmiah dan teknologi kita, meningkatkan hubungan antaruniversitas kita, dan yang terpenting, memiliki kebijakan perdagangan yang seimbang antara keduanya. Kebijakan ini haruslah saling menguntungkan,” ungkap Presiden Lula da Silva.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya dalam mendorong kemitraan strategis dengan Brasil guna mengakselerasi energi baru terbarukan, khususnya pada pengembangan PLTA.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah dalam membuka ruang kolaborasi internasional yang memperkuat langkah PLN menuju energi bersih. Kerja sama ini tidak hanya mempercepat pengembangan PLTA, tetapi juga mempertegas komitmen kita untuk menyediakan energi yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, kerja sama ini memiliki makna strategis di tengah upaya Indonesia meningkatkan pemanfaatan potensi besar energi air. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 11,7 gigawatt (GW) dalam satu dekade mendatang.

“Kami optimistis kerja sama ini akan menjadi enabler bagi percepatan pengembangan PLTA di tanah air. Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya berbagi pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan masa depan energi yang hijau, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi generasi mendatang,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan tekad Brasil dan Indonesia untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam tatanan dunia yang tengah berubah cepat.

Hal itu disampaikan Lula dalam joint statement bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam pernyataannya, Lula menyebut Indonesia dan Brasil sebagai dua kekuatan demokrasi besar dari belahan Selatan dunia yang memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih adil dan berkeadilan.

“Sebagai suara aktif dari Global South, kita juga membahas isu-isu penting dalam agenda internasional. Indonesia dan Brasil adalah dua negara yang bertekad untuk mengambil posisi yang pantas dalam tatanan dunia yang sedang mengalami perubahan mendalam,” ujar Lula.

Presiden Lula memberikan penghormatan khusus kepada Indonesia sebagai negara yang meletakkan dasar solidaritas negara-negara Selatan melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

“Dunia berkembang berutang budi kepada Indonesia. Tujuh puluh tahun lalu, Konferensi Bandung meletakkan dasar bagi gerakan solidaritas negara-negara Selatan,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Brasil dan Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan keadilan internasional.

Salah satu bentuk nyata dari kesamaan sikap itu, kata Lula, adalah penolakan tegas terhadap genosida di Gaza dan dukungan atas solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

“Pemerintah kita bersatu menentang genosida di Gaza dan terus mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah,” tegas Lula.

Lebih lanjut, Presiden Brasil menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar dapat lebih representatif dan efektif dalam menangani konflik global.

“Hanya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB yang dapat mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan yang ada saat ini,” ujarnya.

Lula juga menegaskan dukungan bersama terhadap perdagangan global berbasis aturan yang berpusat pada WTO (World Trade Organization), serta menyoroti peran BRICS sebagai wadah perjuangan kepentingan pembangunan negara-negara berkembang.

“Kita juga sepakat tentang peran penting BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan negara-negara Selatan,” katanya.

Presiden Lula turut menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas partisipasi aktif Indonesia dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro dan dalam pertemuan virtual pada September lalu.

“Saya menegaskan kembali dukungan Brasil terhadap keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank (Bank BRICS),” ujar Lula.

Di sisi lain, Lula menyoroti kerja sama konkret kedua negara dalam menghadapi krisis iklim, mengingat Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan hutan tropis terbesar dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

“Presiden Prabowo dan saya juga sepakat tentang urgensi bertindak tegas dalam menghadapi krisis iklim. Indonesia telah menjadi mitra penting dalam perjuangan ini,” ucapnya.

Keduanya juga bersepakat untuk mendorong transisi energi yang adil serta pengembangan biofuel dan ekonomi hijau yang tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Kita juga merupakan produsen utama biofuel, yang akan memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia dan Brasil akan bekerja sama untuk transisi energi yang adil, ekonomi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sambil menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi kesenjangan sosial,” kata Lula.

Presiden Brasil juga memuji dukungan Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan COP30 di Belem, serta partisipasi Indonesia dalam Tropical Forests Forever Fund — sebuah inisiatif global yang digagas Brasil untuk pelestarian hutan tropis dunia.

Selain isu iklim, Lula menekankan pentingnya kerja sama melawan kelaparan dan kemiskinan global. Ia mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan yang diluncurkan Brasil saat memimpin G20, serta menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai model nyata keberpihakan kepada rakyat.

“Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan telah mendapat dukungan Indonesia sejak awal. Kebijakan pemberian makan di sekolah yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Subianto, yang patut diakui, kini menjadi bagian dari program percepatan implementasi aliansi tersebut,” tandas Lula.