Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.

"Pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin (8/6). Gudang dibangun di seluruh wilayah Indonesia untuk menyimpan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai.

Keberadaan infrastruktur pascapanen dinilai menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan dan pendukung pascapanen, pemerintah menargetkan distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko gangguan pasokan yang berpotensi memicu gejolak harga dapat diminimalkan.

Program pembangunan infrastruktur tersebut didukung anggaran sekitar Rp5 triliun dengan lokasi pembangunan yang telah disiapkan di berbagai sentra produksi pangan nasional.

Menurut Amran, pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan nasional, menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, serta mewujudkan harga yang wajar bagi masyarakat.

"Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga (beras) naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar," ucap Amran.

"Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia," ujar Amran menambahkan.

Dia menjelaskan gudang-gudang yang dibangun nantinya akan menjadi simpul utama dalam ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Perum Bulog, dan program makan bergizi gratis (MBG).

"Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara program MBG menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung," jelas Amran.

Ia menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur itu menjadi relevan dengan semakin kuatnya stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog. Hingga saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga awa" Juni.

Dengan volume stok yang sangat kuat hingga melampaui kapasitas gudang Bulog secara nasional sekitar 3 juta ton, skema gudang filial pun diterapkan guna memastikan stok beras di Bulog tetap terjaga dengan baik dan dapat segera didistribusikan untuk stabilisasi pangan.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengungkapkan sejumlah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian bersama, seperti disparitas kondisi pangan antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan.

Selain itu, tingginya biaya logistik, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta perlunya penguatan sistem distribusi pangan yang lebih merata dan efisien.

Karena itu, senator dari dapil Sumatera Utara itu menilai, percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Badikenita.

Adapun pembangunan infrastruktur pasca panen (IPP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional di mana pemerintah menugaskan Bulog untuk membangun IPP di seluruh daerah.

Tujuannya, selain memperbesar kapasitas penyimpanan, infrastruktur tersebut akan mendukung penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi kehilangan hasil (losses), memperpanjang masa simpan, hingga memperkuat distribusi pangan nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit IPP yang terdiri atas gudang pangan, dryer (pengering), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice).

Infrastruktur tersebut akan tersebar di berbagai sentra produksi pangan nasional di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Agmad Rizal Ramdhani menyatakan pembangunan 100 gudang baru akan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas penyimpanan pascapanen.

Rizal memastikan pihaknya siap menjalankan amanat pemerintah dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel.

"Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional," kata Rizal di Jakarta, Kamis.

Bulog juga memastikan seluruh tahapan dipersiapkan secara matang agar pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar tepat lokasi, tepat fungsi, dan tepat manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat tiga langkah utama yang tengah disiapkan BUMN pangan itu.

Pertama, penyusunan studi kelayakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan para ahli. Kajian itu mencakup aspek teknis, operasional, serta finansial guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kedua, penyusunan pertimbangan teknis bersama Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, agar pembangunan gudang dan infrastruktur pascapanen disesuaikan dengan tipologi serta karakteristik wilayah masing-masing.

Ketiga, evaluasi kelayakan finansial dan rekomendasi penggunaan dana investasi pemerintah nonpermanen.

Setelah ketiga unsur tersebut terpenuhi, lanjut Rizal, hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelum pembangunan dimulai.

Adapun program pembangunan itu direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.

Adapun rencana pembangunan infrastruktur pascapanen itu meliputi 94 unit gudang penyimpanan; enam unit silo gabah; delapan unit silo jagung; 17 unit dryer beras; 17 unit Rice Milling Unit (RMU); delapan unit dryer jagung; dan sembilan unit sentra pengolahan dan fasilitas packaging beras.

Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis seperti soil test, analisis kemiringan lahan, serta kajian akses jalan guna mendukung mobilisasi angkutan logistik.

Rizal menuturkan pembangunan fisik akan dilaksanakan BUMN karya sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 terkait pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.

Infrastruktur itu akan diprioritaskan di sentra produksi pangan seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berupa dryer, RMU, silo, hingga sistem mekanisasi dan otomatisasi modern.

Sementara itu, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan pangan, khususnya saat kondisi cuaca ekstrem.

Melalui langkah itu, Bulog menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem logistik pangan nasional serta memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan dari Sabang sampai Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan progres proyek pembangunan 100 gudang baru saat ini telah memasuki tahap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan stok pangan nasional.

"Jadi progres sekarang sedang masuk dalam penyusunan Perpres-nya. Penyusunan Perpres, persetujuan dari masing-masing kementerian dan lembaga," kata Rizal ditemui seusai menjadi pembicara dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2025, di Jakarta, Senin (22/12).

Ia menerangkan draf regulasi tersebut kini berada dalam proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

"Itu kan sebelum dikeluarkan tanda tangan Bapak Presiden, kan harus masing-masing kementerian dan lembaga memberikan paraf setelah dibaca oleh para menteri dan lain sebagainya," ujarnya.

Proyek pembangunan gudang baru tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami sedang menunggu dan ini sekarang prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara," ucap Rizal.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sambil menunggu rampungnya regulasi dan pembangunan infrastruktur gudang, Bulog tetap mengandalkan gudang filial atau gudang sewa untuk menampung stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Bulog memproyeksikan kapasitas gudang filial yang digunakan pada 2026 mencapai sekitar 2 juta ton, menyesuaikan kebutuhan pengadaan yang diperkirakan meningkat.

"Kami masih pakai gudang filial karena sambil nunggu itu proses jadi, kita kan harus pakai gudang filial dulu. Gudangnya itu nanti menyesuaikan kebutuhan. Kami stokkan minimal untuk gudang filial di 2026 ini kami rencanakan sekitar 2 juta ton kapasitasnya," beber Rizal.

Lebih lanjut Rizal menjelaskan penambahan gudang menjadi kebutuhan mendesak karena estimasi pengadaan beras Bulog pada 2026 dipastikan melampaui realisasi 2025 yang mencapai 3 juta ton.

Pembangunan 100 gudang baru itu akan mencakup gudang penyimpanan beras dan jagung, fasilitas pengering (dryer), unit penggilingan (rice milling unit/RMU), silo, dan rice to rice (RTR) berbasis teknologi modern.

Program itu didukung pendanaan sebesar Rp5 triliun dari dana investasi pemerintah non permanen. Dalam proses pembangunan itu, turut melibatkan Danantara, sebagai badan pengelola investasi BUMN.

Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menyebut pembangunan 100 gudang Bulog itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

"Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejardraf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun," kata Rizal.

Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan 100 gudang baru menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

"Karena yang mau kita bangun (gudang Bulog) mayoritas banyak yang di 3T tersebut. Dan 3T ini kan jauh-jauh dan kita mobilisasi material aja agak sulit kesana. Jadi kita berharap secepatnya supaya dibangun," kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut nyata dari hasil penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang menjadi dasar percepatan program prioritas itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rizal menyampaikan Presiden secara langsung menginstruksikan agar Bulog segera membangun 100 gudang baru yang difokuskan di kabupaten dan kota yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan memadai.

Pembangunan gudang-gudang tersebut, lanjutnya, akan mendukung efisiensi rantai pasok pangan, mengurangi biaya logistik, serta memudahkan Bulog menyerap gabah dan jagung hasil panen petani di berbagai daerah.

Dia mencontohkan, sejumlah wilayah seperti Nias Selatan dan Morotai menjadi prioritas karena kondisi geografisnya sering terisolasi akibat pasang air laut dan cuaca ekstrem yang menghambat distribusi pangan.

Dengan adanya gudang di daerah tersebut, Bulog dapat memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski terjadi hambatan transportasi laut saat musim barat atau gelombang tinggi melanda wilayah kepulauan.

Selain sebagai tempat penyimpanan, beberapa gudang juga akan dilengkapi fasilitas modern seperti Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.

Rizal menjelaskan, fasilitas lengkap tersebut akan dibangun di daerah yang menjadi sentra produksi pangan, sedangkan di wilayah non-produksi hanya difokuskan pada gudang penyimpanan logistik dasar.

Ia menambahkan, Bulog akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menentukan lokasi pembangunan berdasarkan data wilayah produksi pangan agar hasil pembangunan tepat sasaran dan berdaya guna.

"Apalagi nanti nambah produksi padi (secara nasional), gabah itu nanti kan Kementan memprediksi kan 34 juta ton di akhir tahun (2025) ini," ucapnya.

Dia berharap seluruh proyek pembangunan 100 gudang ini dapat rampung dalam waktu satu tahun, meski tetap memperhitungkan faktor cuaca dan tantangan logistik di daerah terpencil Indonesia.

"Kapasitasnya setiap gudang bervariasi. Jadi ada yang kecil tipenya 1.000 ton, ada yang 3.500 ton, bahkan ada yang 7.000 ton. Tergantung dari kemampuan ataupun daerah tersebut memiliki daerah persawahan yang luas atau tidak," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

"Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok," kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

"Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat," tuturnya.

Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

"Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap," kata Zulhas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Perum Bulog memastikan rencana pembangunan 100 unit gudang baru masih dalam tahap pembahasan agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan berfungsi optimal saat dioperasikan nanti.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq dalam kegiatan panen padi di lahan budidaya Mitra Tani Perum Bulog di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa, mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh infrastruktur logistik yang dibangun benar-benar berfungsi dengan baik.

"Itu (rencana pembangunan 100 gudang baru) sementara pembahasan, karena kita itu kan tentu kita tidak mau ini salah sasaran. Jadi, supaya ketika ini dibangun infrastruktur benar-benar bisa operasional semaksimal mungkin," kata Marga Taufiq.

Ia menekankan rencana pembangunan 100 gudang beras tersebut untuk mendukung efisiensi distribusi pangan nasional serta memperkuat kapasitas penyimpanan beras di berbagai wilayah Indonesia.

Bulog menilai pembangunan gudang tidak hanya soal menambah kapasitas dan operasionalnya, tetapi sesuai kebutuhan rantai pasok serta standar keamanan penyimpanan pangan nasional.

Meski begitu, Marga menyebut bahwa rencana pembangunan gudang tersebut belum dapat dilakukan pada tahun ini.

"Tahun ini kan tinggal dua bulan. Ya, artinya perjalanannya itu dimulai dari perencanaan," tuturnya.

Rencana pembangunan 100 unit gudang ini telah dialokasikan dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, namun hingga kini anggaran tersebut masih dalam proses pencairan. "Belum (cair), (anggarannya) masih proses," ucap Marga singkat.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dari pemerintah untuk membangun 100 gudang baru di berbagai wilayah Indonesia.

"Itu perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Jadi total anggaran yang diberikan oleh Bapak (Presiden Prabowo Subianto) totalnya ada Rp5 triliun untuk 100 gudang," kata Rizal di sela menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta, Senin (13/10).

Program pembangunan 100 gudang itu merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan nasional di daerah sentra produksi yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

Gudang-gudang baru tersebut akan dibangun secara merata di kabupaten dan kota yang menjadi lumbung pangan, namun selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan hasil pertanian seperti padi dan jagung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dari pemerintah untuk membangun 100 gudang baru di berbagai wilayah Indonesia.

"Itu perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Jadi total anggaran yang diberikan oleh Bapak (Presiden Prabowo Subianto) totalnya ada Rp5 triliun untuk 100 gudang," kata Rizal ditemui di sela menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta, Senin.

Dikatakan program pembangunan 100 gudang itu merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan nasional di daerah sentra produksi yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

Gudang-gudang baru tersebut akan dibangun secara merata di kabupaten dan kota yang menjadi lumbung pangan, namun selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan hasil pertanian seperti padi dan jagung.

Bulog memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi hasil pertanian besar, seperti Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai sentra produksi jagung, tetapi belum dilengkapi dengan gudang penyimpanan.

"Contoh lagi di kabupaten yang produksi padi, tapi tidak ada gudangnya. Nah itu kita bangunkan. Itu perintah dari Pak Presiden seperti itu," tutur Rizal.

Dijelaskan, setiap gudang memiliki ukuran bervariasi mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, tergantung luas lahan pertanian dan volume panennya.

Penyesuaian kapasitas dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan sesuai kebutuhan, mengingat karakteristik produksi di tiap wilayah berbeda antara padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya.

Rizal menjelaskan perencanaan lokasi dan kapasitas gudang dilakukan secara matang melalui sinkronisasi data antara Bulog, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan sasaran pembangunan.

Pembangunan gudang dijadwalkan mulai terealisasi sebelum masa panen raya Maret hingga Mei, agar hasil panen baru dapat langsung terserap dan tersimpan di fasilitas baru tersebut.

Saat ini Bulog telah memiliki 1.555 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dengan tambahan 100 gudang baru diharapkan daya tampung nasional meningkat signifikan untuk menjaga stabilitas pasokan.

"Bulan Maret, insya Allah gudang-gudang ini bisa terbangun, sehingga panen raya Maret sampai dengan Mei nanti bisa masuk ke gudang baru," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025