Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan.

Hal tersebut itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi karena telah diundang dalam acara panen raya tersebut. Namun, ternyata Prabowo salah menyebutkan nama desa di lokasi.

"Jadi terima kasih saya diundang ke sini. Desa Karangduwur," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Setelah itu, Prabowo memanggil perwakilan masyarakat untuk menyebutkan nama desa yang benar. Salah satu perwakilan masyarakat pun menyatakan bahwa nama desa yang benar adalah Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Dalam hal ini, Prabowo menyinggung Menko Zulhas salah memberikan informasi. Dia pun menanyakan kepada masyarakat, apakah Menko Zulhas perlu dilakukan reshuffle.

"Waduh, ini. Menko tadi salah. Salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira?" tanya Prabowo ke masyarakat, sontak masyarakat kompak untuk menyatakan tidak.

"Jangan? Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf," pungkasnya.

Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

Zulhas menekankan hal itu saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara tiga pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan itu mencakup tiga wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong transisi energi bersih.

Zulhas menyebut sebelumnya proyek PSEL dirancang dalam kurun waktu 11 tahun, namun hanya dua proyek yang terealisasi dan itu pun tidak seluruhnya berjalan optimal.

"Selama 11 tahun itu cuma dua. Dua pun, satu jalan satu tidak, yang jalan pun juga kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak," tuturnya.

Atas hal itu, pemerintah kemudian menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu enam bulan. Namun, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan yang jauh lebih cepat agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

Hasilnya, target penyelesaian proyek dipangkas menjadi tujuh minggu melalui berbagai langkah percepatan dan koordinasi lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah.

Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih proyek jika dalam waktu tujuh minggu tersebut pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengawal langsung pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana dan tidak kembali mengalami keterlambatan.

"Karena itu rapat terakhir di sini saya juga mengatakan Pak Gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, karena ini perintah Bapak (Presiden) langsung," tegasnya.

Saat ini, sejumlah proyek telah mulai berjalan dan pemerintah menargetkan percepatan terhadap 12 lokasi tambahan yang juga harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuh minggu.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 32 kawasan aglomerasi sebagai bagian dari upaya besar menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, capaian tersebut baru akan menyelesaikan sekitar 24 hingga 25 persen dari total persoalan sampah nasional, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan untuk menangani sisa permasalahan yang ada.

"Kalau ada yang pakai waste-to-energy bisa, silakan, kita akan bikin agar lebih cepat. Karena itu banyak terdapat di beberapa kabupaten/kota," ucapnya.

Pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya, seperti di pasar, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik lainnya agar beban penanganan dapat berkurang secara signifikan.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap persoalan sampah nasional dapat ditangani lebih cepat sekaligus mendorong investasi di sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik secara berkelanjutan.

"Jadi, tolong Pak Gubernur, Bupati, Walikota ini dikawal agar bisa selesai tepat waktu agar juga kita senang, kita bersih, tapi investornya juga tidak rugi karena selalu ada yang dikerjakan sampahnya tersedia," katanya.

Adapun proyek PSEL di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara.

Kemudian untuk proyek PSEL di Bogor Raya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor bersama PT Weiming Nusantara Bogor New Energy.

Selanjutnya untuk wilayah Denpasar Raya, kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energy.

Diketahui, rencana pembangunan PSEL sebelumnya diajukan di sekitar 34 lokasi, kemudian disesuaikan menjadi 33 lokasi yang mencakup 61 kabupaten/kota.

Namun, sejumlah lokasi tersebut kemudian digabung dalam bentuk kawasan layanan sehingga menjadi 30 proyek yang mencakup 61 kabupaten/kota karena menggunakan pendekatan penggabungan wilayah dalam satu proyek.

Proyek PSEL tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional.

Menurut Zulhas, sekitar 77,5 persen sampah lainnya akan ditangani melalui pendekatan lain, termasuk pengelolaan di sektor perkantoran, pasar, sekolah dan fasilitas publik.

Pemerintah telah memiliki berbagai teknologi pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), hingga pengolahan kompos, yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, sejumlah proyek lain seperti Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan telah diverifikasi dan siap memasuki tahap lelang.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada 2027, sedangkan proyek lainnya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita bantu karena jembatan ini penting untuk jalur distribusi pangan dan perekonomian serta berbagai aktivitas masyarakat,

Jepara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, komitmennya untuk membantu proses pengajuan bantuan anggaran dari pemerintah pusat guna pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Jepara dan Demak, Jawa Tengah.

“Kita bantu karena jembatan ini penting untuk jalur distribusi pangan dan perekonomian serta berbagai aktivitas masyarakat,” ujarnya saat meninjau langsung jembatan penghubung di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo beserta jajaran.

Menurut dia, rencana pembangunan jembatan penghubung Jepara-Demak memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus memperkuat distribusi pangan antara kedua wilayah.

Dalam peninjauan tersebut, Zulkifli Hasan bersama rombongan berjalan langsung di badan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kedung, Jepara, dengan Kecamatan Wedung, Demak.

Lebar jembatan yang ada saat ini diperkirakan berukuran 3,5 meter, sehingga membuat kendaraan roda empat tidak dapat berpapasan secara langsung di atas jembatan. Salah satu kendaraan harus menunggu giliran untuk melintas karena bentuk jembatan yang juga melengkung ke atas.

Bahkan ketika mobil berpapasan dengan sepeda motor, pengendara roda dua harus menepi untuk menghindari gesekan dengan bodi kendaraan.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan, pembangunan jembatan penghubung Jepara-Demak merupakan salah satu kebutuhan strategis daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi hasil produksi pangan.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan jembatan tersebut.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam memperkuat sektor pangan, meningkatkan perekonomian daerah, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menyatakan 30.008 dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ditargetkan selesai dibangun dan beroperasi pada tahun ini.

Dari total 83.297 desa dan kelurahan di Indonesia, koperasi desa ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus pengumpul atau offtaker hasil produksi masyarakat.

Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat, Zulkifli menjelaskan dari total tersebut, 30.008 koperasi akan diselesaikan tahun ini, sementara sekitar 40 ribu koperasi lainnya di wilayah perkotaan belum memenuhi standar lahan yang ditentukan.

“Kalau di desa mencari tanah 1.000 meter persegi relatif mudah, tetapi di kota sulit. Karena itu koperasi di perkotaan akan disesuaikan dengan ukuran dan desain yang sesuai kondisi setempat,” ujarnya.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih akan berfungsi menampung hasil usaha rakyat di bidang usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), peternakan, maupun perikanan.

Gabah, jagung, dan komoditas lain yang dijual di bahwa harga pembelian pemerintah (HPP), lanjut dia, akan ditampung Kopdes melalui kerja sama dengan Bulog.

“Sehingga rakyat di desa itu, dia punya kepercayaan bahwa hasil produksi mereka ada yang membeli, dan itu memotong rantai pasok yang panjang,” tuturnya.

Selain itu, Zulkifli menjelaskan koperasi desa juga akan menjadi pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam tata kelola SPPG, Zulkifli menyebut hanya usaha desa setempat seperti BUMDes, koperasi desa, atau UMKM yang dapat menjadi pemasok.

Dari sisi tenaga kerja, Zulkifli menyebut setiap Kopdes Merah Putih diproyeksikan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 20 orang.

Menurut dia, dengan target 80 ribu koperasi desa, jumlah tenaga kerja langsung yang terserap mencapai 1,6 juta orang. Angka tersebut belum termasuk mitra tidak langsung seperti peternak, petani sayur, buah, maupun UMKM lainnya.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan memotong rantai pasok dari produsen langsung ke desa … Ini diharapkan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru,” kata Zulhas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung kebijakan beras satu harga nasional di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas (sapaan akrabnya) menjelaskan margin Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar, sehingga belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.

Menurut Zulhas, dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.

"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas.

Ia menyampaikan pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.

Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia dari barat hingga timur kepulauan nasional secara adil merata.

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.

Kendati demikian, Zulhas tidak menyebutkan berapa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog yang akan ditetapkan nantinya.

Hanya saja, ia menegaskan hal itu penting, terutama untuk mendukung distribusi beras bagi wilayah yang sulit terjangkau dengan kebijakan satu harga.

Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.

"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, usulan itu sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.

Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pengadaan cadangan beras pemerintah 4 juta ton pada tahun 2026 untuk memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.

Keputusan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta menjadi 4 juta ton diambil agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP serta menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat tepat sasaran.

"Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton, kita naikkan jadi 4 juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, penambahan target serapan beras tersebut penting untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilisasi pangan nasional yang jangka panjang, berkelanjutan, adil, hingga efektif bagi petani.

Ia menegaskan Perum Bulog menjadi andalan pemerintah dalam pelaksanaan SPHP sekaligus menjaga harga gabah di tingkat petani melalui penyerapan hasil panen secara konsisten, berkelanjutan, stabil, adil, merata terpercaya bagi semua.

Zulhas menambahkan keberhasilan Bulog tercermin dari harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan penyerapan gabah pemerintah pusat, daerah, terpadu, berkelanjutan, konsisten, adil, bagi petani.

Dengan cadangan beras pemerintah 4 juta ton, pemerintah optimistis ruang gerak Bulog semakin kuat dalam menjaga pasokan, menstabilkan harga, serta melindungi kepentingan petani dan konsumen Indonesia secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menargetkan cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog pada 2026 bisa mencapai 4 juta ton demi memperkuat kemandirian pangan secara berkelanjutan.

"Kita target 4 juta ton (cadangan beras pemerintah pada tahun 2026), seluruh Indonesia," kata Amran usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Adapun realisasi pengadaan setara beras bersumber dari produksi dalam negeri yang telah dilaksanakan Perum Bulog di sepanjang tahun 2025 mencapai 3,435 juta ton

Capaian itu telah melampaui 114,5 persen dari target serap beras 3 juta ton. Apalagi tidak ada impor beras di tahun ini yang dilaksanakan Bulog untuk penambahan cadangan beras pemerintah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan 100 karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan kemasan masing-masing 5 kilogram secara gratis kepada warga yang berkunjung di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur.

Sebelum menyerahkan beras tersebut kepada warga di pasar itu, Senin, Zulhas terlebih dahulu membeli beras SPHP kepada salah satu pedagang di pasar tersebut.

Zulhas secara keseluruhan membeli beras SPHP seharga Rp6.200.000. Yang mana, beras itu dijual oleh pedagang seharga Rp62.000 per satu kemasan ukuran 5 kilogram.

Di sisi lain, warga yang berdatangan terlihat sudah mengantre dengan rapi di antara kios-kios di pasar itu. Jajaran Menko Pangan yang hadir dalam kegiatan itu turut mengatur warga agar pembagian beras itu berjalan tertib.

Seusai transaksi pembayaran beras itu selesai kepada pedagang, Zulhas yang didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan secara langsung kepada warga yang telah mengantre.

Dirut Bulog turut membantu mengangkat beras SPHP secara paralel dari kios lalu diserahkan kepada Mendag. Kemudian Mendag memberikan beras itu kepada Zulhas, yang selanjutnya diserahkan kepada warga. Hal itu dilakukan hingga 100 karung beras ukuran 5 kg itu habis terbagi kepada warga yang mengantre.

Pembagian beras SPHP itu dilakukan Zulhas di sela-sela meninjau stok dan harga pangan di pasar tersebut. Yang mana, berdasarkan hasil peninjauan sejumlah harga terpantau stabil. Salah satunya beras premium dijual Rp14.000 per kg.

Selain itu, daging sapi Rp130.000 per kg, daging ayam bervariatif mulai Rp39.000 hingga Rp41.000 per kg, telur ayam ras Rp29.000 per kg.

Sementara itu, Uningsih, pedagang yang tokonya menjadi lokasi pembelian beras SPHP oleh Menko Pangan, mengaku bersyukur karena beras yang dijualnya diborong.

Ia menyebut penjualan sempat menurun akibat libur Natal dan Tahun Baru. Yang mana, rata-rata pembeli beras SPHP di kiosnya merupakan pedagang nasi goreng.

Dalam pembelian tersebut, sebanyak 100 karung beras SPHP laku terjual dengan harga sesuai HET, yakni Rp62.000 per kemasan 5 kilogram, sehingga membantu meringankan dampak penurunan omzet selama masa liburan.

"Tadi yang dibeli itu 100 karung, Beras SPHP yang kami jual sesuai HET Rp62.000 per kemasan 5 kg," kata Uningsih.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Apa saja mau ngatain saya enggak ada masalah, saya maafkan. Tapi bantulah saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan hujatan saat memanggul beras, karena yang terpenting bantuan pangan segera sampai kepada korban bencana serta meringankan beban masyarakat terdampak.

"Apa saja mau ngatain saya enggak ada masalah, saya maafkan. Tapi bantulah saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," kata Zulhas dalam kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference, di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu, menanggapi dirinya yang menjadi perbincangan di media sosial ketika memanggul beras saat kunjungan di lokasi bencana banjir Sumatera Barat pada 30 November 2025. Video aksi panggul beras diunggah di akun instagram pribadinya, aksi itu pun menjadi sorotan publik.

Atas hal itu, ia mengajak seluruh pihak menahan emosi dan kritik berlebihan serta lebih memilih bergotong royong membantu saudara-saudara terdampak bencana alam yang tengah menghadapi masa sulit bersama.

Ia menekankan sekecil apa pun bantuan sangat berarti, karena satu rupiah maupun satu karung beras bisa membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam.

"Yang paling penting saya mengajak Bapak-Ibu ayo, kita jangan marah-marah, jangan cuma emosi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satu rupiah pun penting bagi mereka, satu karung beras pun penting. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban mereka," katanya pula.

Bahkan Zulhas mengaku akibat video aksi memanggul beras tersebut, dirinya justru menjadi candaan warga yang ditemuinya ketika sedang berolahraga di wilayah Jakarta.

"Saya lagi jalan kemarin olahraga di Jalan Sudirman. Ada yang lirik-lirik tapi enggak ngomong gitu ya. "Wah Pak Zul." Ada yang gitu. Ada ibu-ibu dua. "Pak Zul, berasnya mana? Enggak gotong beras?" katanya. Ini saya bilang "Saya lagi olahraga karena kecapean gotong beras", ketawa semua," ujar Zulhas lagi.

Ia mengaku kebiasaan berbagi telah diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya almarhumah sang ibu serta nilai keislaman yang menekankan pentingnya memberi dalam kondisi senang maupun susah.

Menurut Zulhas ajaran itu terus ia praktikkan hingga kini dengan menjadikan memberi sebagai kebiasaan harian tanpa menghitung jumlah, karena baginya keikhlasan jauh lebih penting dari penilaian publik.

"Jadi saya diperintah ibu saya almarhumah. Tiap hari harus memberikan bantuan. Karena dalam Islam itu ayatnya jelas. Orang baik itu, kata guru ngaji saya, Al Quran, itu orang yang berguna dan memberi dia senang ataupun susah," ujarnya pula.

Ia mengaku pernah dihujat karena kebiasaan berbagi, namun memilih memaafkan semua kritik karena keyakinannya bahwa membantu sesama adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral sebagai manusia.

"Saya mulai enam tahun, tujuh tahun sudah biasa berbagi gitu. Setiap ke daerah tanya teman-teman saya, saya memang bagi beras. Biasa saya gotong beras, tuh biasa, bisa 5 kilogram. Saya biasa tuh, saya bagi gitu. Biasa," katanya.

Zulhas menegaskan gotong royong dan empati harus terus dirawat, agar bangsa Indonesia mampu bangkit bersama menghadapi bencana serta memastikan tidak ada saudara yang merasa sendirian menghadapi cobaan berat.

"Tapi mungkin buat yang lain aneh, ya enggak apa-apa, saya juga maafkan," kata Zulhas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat, kalau biasanya 1.000 ton, kita kirim 2.000 ton.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pangan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) diperkuat dua kali lipat guna menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat terdampak bencana banjir tiga provinsi ini.

"Kami memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat, kalau biasanya 1.000 ton, kita kirim 2.000 ton," kata Zulhas dalam kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan cadangan pangan Bulog dikirim dua kali lipat sebagai langkah cepat pemerintah menjaga suplai wilayah terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.

Zulhas menyampaikan sektor pertanian mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung Aceh termasuk perbaikan bendungan persawahan serta penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani terdampak bencana alam nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan cepat.

"Kemarin beliau (Presiden Prabowo, Red) meninjau Provinsi Aceh, langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur bendungan, persawahan, penghapusan utang KUR yang terdampak bencana," ujar Zulhas.

Selain itu, kata Zulhas lagi, bantuan cadangan pangan pemerintah terus mengalir ke daerah terdampak sebagai bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.

Ia berharap bantuan tersebut mampu membantu masyarakat yang terdampak serta menjaga stabilitas pangan di tengah situasi sulit yang dirasakan bersama oleh seluruh bangsa Indonesia dalam semangat gotong royong nasional berkelanjutan.

Dia menyebut hari-hari terakhir menjadi masa berat bagi Indonesia, karena bencana alam melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar menorehkan duka mendalam kolektif nasional yang dirasakan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Ia menegaskan tidak ada kata mampu menggambarkan kesedihan tersebut, namun negara memastikan tak seorang pun ditinggalkan dengan kebersamaan saling menopang di tengah cobaan berat bangsa Indonesia hari-hari ini penuh empati.

Menurut Zulhas, keteguhan bangsa Indonesia selalu lahir dari gotong royong, sehingga di tengah krisis, solidaritas menjadi kekuatan utama menjaga harapan dan mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana nasional secara berkelanjutan bersama.

"Cobaan ini berat, tetapi keteguhan kita sebagai bangsa selalu lahir dari kebersamaan dan gotong royong. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-hari esok," kata Zulhas lagi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar melalui suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

"Kebutuhan Sumatera Utara, Aceh, dan Padang (Sumatera Barat), kami suplai tiga kali lipat dari kebutuhan, kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah," kata Mentan, di sela meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Rabu (3/12).

Mentan menekankan seluruh langkah itu merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jaminan tanpa syarat agar tidak ada masyarakat kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan fokus utama pada percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Zulhas memastikan pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menggandakan pengiriman cadangan pangan dari Bulog ke daerah-daerah tersebut.

“Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujar Zulhas di BIG Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Zulhas menambahkan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah akan terus dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang menjadi penyintas.

Adapun Zulhas menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas adalah luka yang dirasakan bersama oleh seluruh bangsa.

“Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya.

Zulhas menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit. “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.

Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat, sambil berharap musibah ini dapat memperkuat solidaritas nasional.

Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana, Menko Pangan menyebut bahwa sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, Presiden telah memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan fokus utama pada percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Zulhas memastikan pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menggandakan pengiriman cadangan pangan dari Bulog ke daerah-daerah tersebut.

“Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujar Zulhas di BIG Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Zulhas menambahkan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah akan terus dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang menjadi penyintas.

Adapun Zulhas menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas adalah luka yang dirasakan bersama oleh seluruh bangsa.

“Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya.

Zulhas menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit. “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.

Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat, sambil berharap musibah ini dapat memperkuat solidaritas nasional.

Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana, Menko Pangan menyebut bahwa sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, Presiden telah memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia segera mengumumkan swasembada beras dan jagung pada akhir 2025 sebagai tonggak penting ketahanan pangan nasional hasil kerja keras petani pemerintah dan dukungan kebijakan terpadu berkelanjutan.

"(Swasembada) komoditas beras dan jagung. Iya (swasembada beras dan jagung) di akhir tahun. Nanti biar Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) yang umumkan," kata Zulhas ditemui di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, proyeksi produksi padi melonjak signifikan dari 30 juta ton di 2024 menjadi 34,7 juta ton pada 2025. Sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog tembus 4 juta ton memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri dapat terpenuhi tanpa impor lagi.

Ia menjelaskan meski swasembada tercapai, impor khusus tetap ada untuk segmen tertentu seperti beras Jepang dan industri serta kebutuhan medis. Namun dia memastikan beras konsumsi utama masyarakat tidak lagi diimpor.

"Tapi tetap ada yang diimpor, misalnya itu ada beras Jepang, itu orang (Jepang) makan katanya susah kalau pakai beras kita. Ada juga yang industri, ada juga beras katanya untuk orang sakit, beras basmati, apapun itu lah. Tapi yang kita makan, yang biasa kita impor, tidak diimpor lagi," tegasnya.

Selain beras Zulhas menegaskan jagung telah cukup diproduksi dalam negeri menopang kebutuhan pangan dan pakan, sehingga sektor telur dan ayam turut menguat dan lebih mandiri stabil berdaya saing nasional berkelanjutan.

Kendati demikian, dia tidak menyebutkan jumlah produksi jagung saat ini.

Ke depan, lanjut Zulhas, pemerintah memperluas fokus swasembada dengan menargetkan penguatan sektor perikanan pada tahun berikutnya.

Zulhas menegaskan impor akan dihentikan. Namun beberapa bahan seperti gandum kedelai dan gula masih diperlukan, karena keterbatasan kapasitas produksi nasional saat ini secara bertahap.

Untuk garam pemerintah optimistis swasembada dapat diraih sekitar 2027 melalui peningkatan teknologi produksi dan perluasan kawasan sehingga ketergantungan impor perlahan ditekan konsisten berkelanjutan nasional terpadu jangka panjang demi kemandirian pangan.

Strategi besar pemerintah menitikberatkan optimalisasi sumber daya yang ada, serta pembangunan baru berbasis mekanisasi dan teknologi modern, agar produktivitas tinggi, sehingga Indonesia secara kokoh mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025