Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Organiasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia memperkuat kerja sama mereka dengan penandatanganan Grant Agreement dan penyusunan Joint Work Plan (JWP) Biennium 2026–2027.

Padabienniumatau periode dua tahun 2026—2027, kedua pihak menyepakati nilai hibah yang mencapai US$997.853 atau sekitar Rp17 miliar.

Penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan Perwakilan WHO untuk Indonesia, N. Paranietharan, pada Rabu (6/5/2026) itu dilakukan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan Indonesia. Kolaborasi itu juga merupakan kelanjutan kemitraan antara BPOM dan WHO Indonesia yang telah berlangsung sejak 2020.

Dengan memasukibienniumkeempat implementasi hibah, kedua pihak kembali mendorong sinergi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia, mandat WHO, dan kebutuhan penguatan sistem pengawasan obat serta makanan nasional. Nilai hibah sekitar Rp17 miliar itu pun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 63 kegiatan lintas unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk di unit standardisasi, pengawasan, serta laboratorium BPOM.

Taruna menyebut bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPOM.

“Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar dunia serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif,” katanya dalam siaran pers, seperti dikutip pada Senin (11/5/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa kolaborasi itu berguna untuk menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authorityuntuk vaksin.

BPOM mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pembangunan (capacity building), dialog kebijakan (policy dialogue), dukungan ahli (expert support), dan bantuan teknis (technical assistance). Kemudian, lingkup kerja sama yang ada meliputi penguatan sistem kesehatan (health systems), peningkatan kesehatan populasi (healthier populations), pengendalian penyakit menular dan imunisasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan.

BPOM menekankan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, serta berdaya saing melalui kolaborasi ini. Kerja sama ini pun selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat serta makanan di tanah air untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Perwakilan WHO Indonesia Phoubandith Soulivong menyampaikan apresiasinya kepada BPOM atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu kerja sama penting bagi kami, mengingat BPOM merupakan salah satu mitra strategis WHO Indonesia,” ungkapnya.

Soulivong dan pihaknya berharap bahwa kerja sama Biennium 2026—2027 itu tidak sekadar makin memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, tetapi juga dapat mendukung upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. WHO Indonesia juga mengharapkan bahwa kolaborasi itu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, CIREBON- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan tiga pejabat Perumda BPR Bank Cirebon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pencairan kredit.

Penetapan tersebut dilakukan pada Senin (13/4/2026) setelah penyidik meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DG (58) selaku direktur utama, AS (59) selaku direktur operasional, dan ZM (54) selaku kepala bagian kredit. Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari di Rutan Kelas I Cirebon untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andhika S Sembiring mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil audit kerugian negara.

"Tim penyidik telah meningkatkan status tiga orang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda BPR Bank Cirebon," ujar Roy, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pemberian kredit pada periode 2017 hingga 2024. Penyimpangan tersebut mencakup penyaluran kredit konsumtif dan kredit modal kerja yang diduga tidak sesuai ketentuan perbankan.

“Penyimpangan terjadi dalam pemberian kredit kepada 17 pegawai internal Perumda BPR Bank Cirebon. Prosesnya diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait,” kata Roy.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp17.358.703.318. Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 05/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Roy menjelaskan, dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan primair, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan dakwaan subsidiair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Penerapan pasal primair dan subsidiair ini merupakan bagian dari strategi pembuktian dalam proses penegakan hukum, agar seluruh perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal," ujar Roy.

Lebih lanjut, ia menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kejaksaan juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana serta aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan,” kata Roy.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) mengamankan kontrak senilai Rp217 miliar dari segmen perkebunan kelapa sawit pada awal 2026.

Direktur Utama NPGF Ujang Suparman menilai, kontrak tersebut menjadi tonggak penting bagi perseroan dalam memperkuat kinerja penjualan sekaligus memperluas penetrasi pasar di sektor agribisnis strategis.

“Nilai kontrak tersebut setara dengan sekitar 97% dari pendapatan perseroan pada tahun sebelumnya, sehingga memberikan visibilitas pendapatan yang signifikan sejak awal 2026 serta mendukung perencanaan produksi dan distribusi yang lebih terukur,” kata Ujang, Selasa (10/2/2026).

Produk yang tercakup dalam kontrak tersebut meliputi pupuk NPK serta formulasi nutrisi tanaman yang dirancang sesuai karakteristik lahan dan fase pertumbuhan kelapa sawit. Menurut Ujang, kontrak ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan perseroan.

“Keberhasilan NPGF mengamankan kontrak PO senilai Rp217 miliar di awal tahun 2026 merupakan hasil dari konsistensi perseroan dalam menjaga kualitas produk, ketepatan distribusi, serta pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan perkebunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perolehan kontrak tersebut turut memperkuat portofolio bisnis NPGF di tengah pengembangan berbagai segmen agribisnis yang saat ini dijalankan perseroan.

“Kontrak ini menjadi modal awal yang penting bagi NPGF dalam menjaga momentum pertumbuhan sepanjang 2026. Dengan basis kontrak yang sudah terbentuk sejak awal tahun, kami optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan,” lanjut Ujang.

Sejalan dengan capaian tersebut, manajemen NPGF menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 20 persen pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen juga menegaskan bahwa kontrak senilai Rp217 miliar ini tidak bersifat satu kali (one-off), melainkan merupakan bagian dari pipeline penjualan berkelanjutan yang tengah dibangun perseroan.

Kontrak tersebut sekaligus melengkapi langkah strategis perseroan dalam memperkuat struktur modal kerja. Hingga saat ini, NPGF telah memperoleh fasilitas kredit perbankan sebesar Rp54 miliar. Dengan demikian, perseroan dinilai memiliki kombinasi permintaan yang solid serta kapasitas pendanaan yang memadai untuk mengeksekusi strategi pertumbuhan.

Ke depan, Ujang menyampaikan bahwa NPGF akan terus memperkuat hubungan dengan pelanggan eksisting sekaligus membuka peluang kontrak baru di segmen perkebunan dan agribisnis komersial lainnya. Dengan fondasi tersebut, perseroan optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia pupuk bagi industri perkebunan nasional serta mendukung target pertumbuhan kinerja sepanjang 2026.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT Borneo Alumindo Prima (BAP).
Denda itu dikenakan setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan smelter alumina itu tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Adapun temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa penegakan aturan ini menyangkut rasa adil di pasar kerja.
“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” ujar Ismail melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.
“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” katanya.
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pengawas ketenagakerjaan Kemnaker mendapati 164 warga negara asing melakukan aktivitas kerja di area PT BAP tanpa pengesahan RPTKA.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemnaker menerbitkan Nota Pemeriksaan I sebagai peringatan sekaligus perintah perbaikan agar perusahaan segera mematuhi norma penggunaan TKA.
Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP.
Adapun total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.
“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak terulang,” ujar Ismail.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldy Umar mengatakan, pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.
“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldy.
Rinaldy menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Menurutnya, jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat.
Kemnaker, lanjut Rinaldy, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.
“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” kata Rinaldy.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten komponen otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) mengantongi dividen dari anak usahanya senilai total Rp59,17 miliar.

Ang Andri Pribadi, Wakil Direktur Utama Selamat Sempurna, melaporkan perusahaan mendapatkan pendapatan dividen dari anak usaha. Pendapatan itu berasal dari PT Panata Jaya Mandiri senilai Rp34,12 miliar dan PT Prapat Tunggal Cipta Rp25,05 miliar.

"Total pendapatan dividen dari entitas anak Rp59,17 miliar," paparnya dalam keterbukaan informasi, Senin (24/11/2025).

Andri menyampaikan tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha perseroan.

Pada akhir bulan lalu, Selamat Sempurna memutuskan bakal membagikan dividen interim ketiga untuk tahun buku 2025 sebesar Rp40 per saham.

Aksi korporasi itu sesuai dengan keputusan Direksi perseroan pada Kamis (30/10/2025) dengan persetujuan Dewan Komisaris SMSM.

“Diputuskan pembagian dividen interim ketiga untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp40 per saham kepada para pemegang saham,” tulis manajemen SMSM dalam pengumuman, Kamis (30/10/2025).

Untuk tahun buku 2025, SMSM tercatat telah membagikan dividen interim pertama sebesar total Rp144 miliar pada 27 Mei 2025 dan dividen interim kedua senilai total Rp202 miliar pada 26 Agustus 2025.

Adapun, total nilai divideninterim ketiga yang akan dibagikan SMSM pada 25 November 2025 mencapai Rp230 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memberikan fasilitas pembiayaan berbasis sustainability-linked loan (SLL) senilai Rp117 miliar kepada PT Primarajuli Sukses, anak usaha PT Ever Shine Tex Tbk. (ESTI).

Fasilitas tersebut menjadi langkah Bank CIMB Niaga dalam memperluas dukungan pembiayaan hijau, khususnya untuk sektor manufaktur tekstil yang memiliki potensi besar dalam transisi menuju industri rendah karbon.

Fasilitas SLL ini dikaitkan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan-2 oleh Primarajuli Sukses. CIMB Niaga menilai langkah tersebut sejalan dengan agenda keberlanjutan bank yang semakin diperkuat melalui ekspansi portofolio pembiayaan ramah lingkungan.

Head of Commercial Banking CIMB Niaga Christian Prajitno mengatakan bank berkomitmen memfasilitasi nasabah dalam proses transisi menuju praktik industri yang lebih hijau, termasuk sektor manufaktur seperti tekstil.

“Kami berharap solusi pembiayaan berkelanjutan ini dapat direplikasi ke berbagai sektor lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025). Dia menambahkan, upaya ini juga didukung program GreenBizReady yang baru diluncurkan CIMB Niaga.

Direktur Ever Shine Tex Michael Sung menyampaikan bahwa Grup ESTI telah lama menerapkan berbagai inisiatif efisiensi energi, seperti pemanfaatan panel surya, peremajaan mesin, penggunaan gas alam, serta cooling-as-a-service.

“Kami menyambut baik fasilitas SLL ini karena membuat komitmen keberlanjutan kami terhubung langsung dengan dukungan pembiayaan yang berdampak positif,” kata Michael.

Sebagai bagian dari kerja sama, CIMB Niaga juga memfasilitasi integrasi platform CarbonIQ dari Jejakin untuk pemantauan emisi GRK secara digital dan transparan. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan memperkuat pencapaian target SLL oleh Primarajuli Sukses.

Hingga 30 September 2025, sekitar 24% dari total pembiayaan CIMB Niaga atau sekitar Rp54,7 triliun telah mendukung transisi rendah karbon dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Adapun, CIMB Niaga optimistis porsi pembiayaan berkelanjutan akan terus meningkat seiring kolaborasi dengan lebih banyak pelaku industri.