IDXChannel - Pemerintah menargetkan pembangunan 7 pabrik pupuk baru di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Adapun anggaran yang disiapkan mencapai Rp57 triliun.

Salah satu dari 7 target tersebut, yaitu proyek pembangunan Pabrik Pupuk NPK Nitrat yang berlokasi di Kawasan Industri Pupuk Kujang, yang resmi dilakukan groundbreaking hari ini, Selasa (23/12/2025).

"Sampai dengan tahun 2029 targetnya membangun 7 pabrik pupuk baru. Ada untuk mengganti pabrik yang terlalu tua, selain itu juga substitusi pupuk impor," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai acara groundbreaking Pabrik Pupuk NPK Nitrat di Kawasan Industri Pupuk Kujang.

Beberapa wilayah telah ditentukan untuk lokasi pabrik baru dan revitalisasi pabrik lama, seperti Aceh, Palembang, Gresik, Karawang, Fak-Fak, dan Bontang.

Sudaryono mengatakan impor pupuk NPK di Indonesia mencapai 450 ribu ton per tahun akibat sedikitnya fasilitas produksi. Dia berharap dengan kehadiran pabrik-pabrik baru ini, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor.

"Indonesia ini negara besar, penduduknya besar maka kebutuhannya besar. Kalau negara kecil bingung mau pabrik gimana, kalau kita, sudah pasti ada yang beli," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (4/12/2025).

Penandatanganan ini memperkuat akselerasi Tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi. Capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif.

Berdasarkan laporan Otorita IKN, kedelapan paket kontrak tersebut meliputi 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha.

Kemudian, 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha.

Selanjutnya, 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” kata Basuki dalam keterangannya seperti dikutip dari situs resmi OIKN, Jumat (5/12/2025).

Penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Sementara itu, melansir laman resmi SPSE Inaproc, total nilai delapan proyek yang baru diteken mencapai Rp12,578 triliun. Adapun, nilai terbesar ialah untuk pembangunan

Perincian 8 Paket Proyek Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN:

1. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di IKN: Rp1,9 triliun
2. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di IKN: Rp2,1 triliun
3. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di IKN: Rp1,6 triliun
4. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di IKN: Rp1,8 triliun
5. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di IKN: Rp1,4 triliun
6. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di IKN: Rp1,3 triliun
7. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di IKN: Rp1,7 triliun
8. Pembangunan Bangunan/Kantor Pendukung di IKN: Rp778 miliar.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total pemesanan dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi mencapai Rp4,57 triliun pada penutupan penawaran awal, melampaui target emisi Rp2,3 triliun.

BTN menargetkan dana Rp2 triliun dari penerbitan PUB obligasi subordinas, serta Rp300 miliar dari PUB obligasi berwawasan sosial (social bond) untuk mendukung ekspansi pembiayaan perumahan dalam Program 3 Juta Rumah.

"Penerbitan PUB obligasi subordinasi BTN merupakan bagian dari strategi penguatan modal BTN, khususnya komponen modal tier 2-capital untuk mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya KPR," ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Sabtu (29/11).

Pada penawaran awal, BTN menawarkan kupon indikatif 5,85-6,75 persen untuk obligasi subordinasi tenor 5 tahun, serta 5,25-5,75 persen untuk social bond tenor 3 tahun.

Nixon menilai, minat investor cukup tinggi, dengan pemesanan Rp2,93 triliun untuk obligasi subordinasi atau 1,47 kali dari target Rp2 triliun, dan Rp1,64 triliun untuk social bond atau 5,47 kali dari target Rp300 miliar pada penutupan penawaran awal, Jumat (28/11).

Adapun rasio kecukupan modal (CAR) BTN hingga Oktober 2025 berada di level 18,16 persen. Nixon menilai, diperlukan peningkatan CAR agar pertumbuhan kredit terjaga di angka 8-10 persen, terutama di pembiayaan perumahan dan perbankan ritel.

PUB obligasi berwawasan sosial ini merupakan penerbitan pertama BTN yang bertujuan memperkuat pendanaan, sejalan dengan fokus lama perusahaan di sektor perumahan, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita.

"Social bond menjadi instrumen yang dapat langsung mengalirkan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusi BTN dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional," kata Nixon.

Dana yang dihimpun dari social bond itu akan dialokasikan untuk pembiayaan KPR subsidi dan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan infrastruktur dasar pendukung perumahan rakyat, pembiayaan UMKM, serta kegiatan lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja di ekosistem perumahan.

Nixon menyebut, kebijakan ini dirancang seiring dengan peta jalan keberlanjutan BTN yang berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

"Peran ini telah membentuk karakter BTN yang secara alamiah berorientasi sosial," ujarnya.

BTN memulai penawaran awal pada 21 November 2025 dan menargetkan dana hasil penerbitan kedua obligasi tersebut efektif pada 12 Desember 2025. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 15 Desember 2025.