Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 75 rencana penawaran umum di pasar modal yang telah masuk dalam pipelinefundraising OJK. Di tengah lesunya pasar modal, nilai penawaran umum tersebut bahkan ditaksir mencapai Rp56,93 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan hingga Mei 2026, nilai fundraising di pasar modal RI telah mencapai Rp68,18 triliun dari 59 aksi penawaran umum.

Diperinci, penawaran umum perdana saham atau IPO mencapai Rp300 miliar, Penawaran Umum Terbatas mencapai Rp140 miliar, penawaran Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) mencapai Rp4,30 triliun, dan Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS mencapai Rp63,44 triliun.

”Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Hingga akhir Mei 2026, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp68,18 triliun serta terdapat 75 rencana penawaran umum dalam pipeline,” kata Hasan dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Dalam paparannya mengenai pipeline, Hasan menerangkan bahwa terdapat sedikitnya 15 calon emiten yang bakal melantai di BEI dengan nilai indikatif mencapai Rp3,67 triliun, 13 perusahaan dalam rencana PUT dengan nilai Rp11,12 triliun, 1 perusahaan dalam rencana penerbitan EBUS, dan 46 perusahaan dalam rencana PUB EBUS dengan nilai mencapai Rp40,14 triliun.

Sementara untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), total nilai dana dihimpun disebut telah mencapai Rp1,94 triliun dari 609 penerbit dan 18 penyelenggara.

Bersamaan dengan tingginya rencana fundraising di pasar modal, OJK juga mencatat pertumbuhan jumlah investor di pasar modal menjadi 27,75 juta investor pada Mei 2026.

”Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan dengan kembali terjadi penambahan sebesar 1,26 juta investor di bulan Mei 2026, sehingga tercatat total jumlah investor mencapai 27,75 juta atau tumbuh sebesar 36,27% YtD,” kata Hasan.

Hasan menilai, di tengah tekanan terhadap pasar keuangan, kondisi pasar modal domestik masih menunjukkan ketahanan yang memadai.

Hal itu dinilai tampak dari likuiditas yang tetap terjaga, dengan rata-rata spreadbid dan ask pada Mei 2026 terjaga di tingkat yang rendah pada level 1,5%. Hal ini dinilai mencerminkan likuiditas pasar yang masih terjaga dengan baik.

”Adapun untuk yield SBN naik secara rata-rata sebesar 5,61 bps MtM. Ini dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat ketidakpastian global,” tambahnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Komitmen bank bjb dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan kembali mendapat respons positif dari pasar. Hal ini tercermin dari tingginya minat investor terhadap penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bondbank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun. Pada tahap pertama yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan investor terhadap Sustainability Bond bank bjb telah mencapai Rp932,4 miliar. Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45%–6,05%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70%–6,30%. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Sustainable Portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission. Upaya tersebut juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya. Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) menghentikan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Obligasi dan PUB IV Obligasi Subordinasi sebagai bagian dari penyesuaian strategi pendanaan perseroan.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Manajemen Bank Panin menyampaikan penghentian dilakukan dengan pertimbangan strategis untuk membuka penawaran umum berkelanjutan yang baru guna memenuhi kebutuhan pendanaan dalam dua tahun ke depan.

“Penghentian tersebut dilakukan dengan pertimbangan strategis perseroan untuk melakukan pembukaan Penawaran Umum Berkelanjutan yang baru, guna memaksimalkan fleksibilitas serta potensi perolehan pendanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan untuk 2 (dua) tahun ke depan,” tulis manajemen, dikutip Jumat (27/2/2026).

Sebelumnya, Panin menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp15 triliun melalui PUB IV Obligasi dan Rp8 triliun melalui PUB IV Obligasi Subordinasi. Kedua pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif pada 27 Juni 2024 dan berlaku selama dua tahun.

Dalam pelaksanaannya, perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp50 miliar, Tahap II Tahun 2024 sebesar Rp3,91 triliun, Tahap III Tahun 2025 sebesar Rp3,2 triliun, dan Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp2,71 triliun. Adapun untuk PUB IV Obligasi Subordinasi, perseroan telah merealisasikan penerbitan Tahap I Tahun 2024 senilai Rp50 miliar.

Dengan penghentian tersebut, perseroan tidak melanjutkan penawaran atas sisa dana yang belum diterbitkan. Manajemen menegaskan langkah ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Kinerja Bank Panin

Sebagai informasi, PNBN atau Panin Bank membukukan laba bersih konsolidasian senilai Rp2,87 triliun sepanjang 2025, tumbuh 0,13% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp2,86 triliun.

Presiden Direktur Panin Bank Herwidayatmo menyampaikan pertumbuhan laba bank pada 2025 itu utamanya ditopang oleh peningkatan fee-based income yang tumbuh 3,47% YoY atau sebesar Rp2,30 triliun.

“Pertumbuhan Laba PaninBank 2025 terutama didukung oleh peningkatan fee-based income yang naik 3,47% atau sebesar Rp2,30 triliun,” kata Herwidayatmo dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan laba juga didorong oleh pendapatan bunga bersih yang berhasil ditingkatkan dan tercatat tumbuh sebesar 0,19% YoY menjadi Rp8,95 triliun, sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga.

Beban operasional lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, beban operasional perseroan menyusut 2,83% YoY menjadi Rp5,02 triliun dari tahun sebelumnya Rp5,16 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Panin Tbk. (PNBN) kembali menghimpun dana dari pasar modal melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp2,7 triliun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana maksimal Rp15 triliun.

Obligasi Tahap IV ini terbagi dalam dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp1,7 triliun dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 5,90% per tahun, sedangkan Seri B sebesar Rp1 triliun dengan tenor 5 tahun dan kupon tetap 6,15% per tahun.

Seluruh obligasi ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan pembayaran pokok dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 25 Mei 2026. Sementara itu, obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 25 Februari 2029, dan Seri B pada 25 Februari 2031.

Adapun penggunaan dana tersebut yakni penyaluran kredit kepada nasabah ritel dan korporasi, baik kredit jangka pendek, menengah, maupun panjang, untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga perseroan.

Lalu penguatan likuiditas dan struktur pendanaan, sehingga Bank Panin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola kewajiban dan ekspansi aset produktif.

Selain itu, mendukung kegiatan operasional perbankan, termasuk pembiayaan transaksi perbankan, layanan sistem pembayaran, serta aktivitas treasury yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama.

Serta pengembangan usaha perbankan secara berkelanjutan, sejalan dengan strategi perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di tengah dinamika pasar keuangan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin secara paripassu dengan seluruh kekayaan Bank Panin sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam penerbitan ini, Bank Panin juga telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan kemampuan kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya.

Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari sampai dengan 20 Februari 2026, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2026.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025. Dari penerbitan surat utang ini perseroan membidik pendanan sebesar Rp500 miliar.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu seri A bertenor 1 tahun dengan kupon 6,75%-7,25%, seri B bertenor 3 tahun dengan kupon 7,50%-8,25%, dan seri C bertenor 5 tahun dengan kupon 8,50%-9,25%. Pembayaran kupon tersebut akan dilaksanakan secara kuartalan.

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada yang menargetkan pendanaan masksimal hingga Rp4 triliun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi atau underwriter penerbitan obligasi ENRG adalah Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Edoardus Ardianto, Wakil Direktur Utama & CFO Energi Mega Persada, mengatakan era penurunan suku bunga saat ini memberikan keuntungan perseroan dalam mendapatkan pendanaan yang lebih murah.

"Apabila seluruh obligasi ini bisa subscribe dari tahap I sampai kemudian nanti di tahap IV, itu bisa menurunan pressing untuk pembiayaan kita dalam membiayai seluruh pembiayaan, modal kerja, dan pengembangan usaha," kata Edoardus dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pendanaan yang didapat dari obligasi tahap I ini akan digunakan sebesar 24,82% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd. Kemudian, sekitar 21,03% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Sisanya, akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya sewa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Penerbitan obligasi tahap I ini mengacu pada kondisi neraca keuangan ENRG sepanjang semester I/2025, di mana perseroan per 30 Juni 2025 memiliki total liabilitas sebesar US$926,48 juta, terdiri dari liabilitas jangka pendek US$452,15 juta dan liabilitas jangka panjang US$474,32 juta.

Dalam 6 bulan pertama 2025 ini, debt to equity (DER) ENRG tercatat sebesar 0,36 kali, hampir menyamai DER sepanjang 2024 di level 0,43 kali. Sebagai informasi, DER digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayi oleh utang dibandingkan modal sendiri.

Sementara itu, interest coverage ratio (ICR) tercatat sebesar 12,80 kali dan return on asset (ROA) perseroan ada di level 4,41%. Sebagai informasi, ICR mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional, sedangkan ROA menggambarkan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba.

Berikut jadwal penerbitan Obligasi ENRG:

• Bookbulding: 27 November-11 Desember 2025
• Pernyataan efektif dari OJK: 23 Desember 2025
• Penawaran umum: 29 Desember 2025-2 Januari 2026
• Tanggal penjatahan: 5 Januari 2026
• Tanggal pembayaran investor: 6 Januari 2026
• Distribusi obligasi dan pembayaran kepada emiten: 7 Januari 2026
• Pencatatan di BEI: 8 Januari 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total pemesanan dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi mencapai Rp4,57 triliun pada penutupan penawaran awal, melampaui target emisi Rp2,3 triliun.

BTN menargetkan dana Rp2 triliun dari penerbitan PUB obligasi subordinas, serta Rp300 miliar dari PUB obligasi berwawasan sosial (social bond) untuk mendukung ekspansi pembiayaan perumahan dalam Program 3 Juta Rumah.

"Penerbitan PUB obligasi subordinasi BTN merupakan bagian dari strategi penguatan modal BTN, khususnya komponen modal tier 2-capital untuk mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya KPR," ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Sabtu (29/11).

Pada penawaran awal, BTN menawarkan kupon indikatif 5,85-6,75 persen untuk obligasi subordinasi tenor 5 tahun, serta 5,25-5,75 persen untuk social bond tenor 3 tahun.

Nixon menilai, minat investor cukup tinggi, dengan pemesanan Rp2,93 triliun untuk obligasi subordinasi atau 1,47 kali dari target Rp2 triliun, dan Rp1,64 triliun untuk social bond atau 5,47 kali dari target Rp300 miliar pada penutupan penawaran awal, Jumat (28/11).

Adapun rasio kecukupan modal (CAR) BTN hingga Oktober 2025 berada di level 18,16 persen. Nixon menilai, diperlukan peningkatan CAR agar pertumbuhan kredit terjaga di angka 8-10 persen, terutama di pembiayaan perumahan dan perbankan ritel.

PUB obligasi berwawasan sosial ini merupakan penerbitan pertama BTN yang bertujuan memperkuat pendanaan, sejalan dengan fokus lama perusahaan di sektor perumahan, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita.

"Social bond menjadi instrumen yang dapat langsung mengalirkan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusi BTN dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional," kata Nixon.

Dana yang dihimpun dari social bond itu akan dialokasikan untuk pembiayaan KPR subsidi dan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan infrastruktur dasar pendukung perumahan rakyat, pembiayaan UMKM, serta kegiatan lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja di ekosistem perumahan.

Nixon menyebut, kebijakan ini dirancang seiring dengan peta jalan keberlanjutan BTN yang berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

"Peran ini telah membentuk karakter BTN yang secara alamiah berorientasi sosial," ujarnya.

BTN memulai penawaran awal pada 21 November 2025 dan menargetkan dana hasil penerbitan kedua obligasi tersebut efektif pada 12 Desember 2025. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 15 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Merujuk prospektus ringkas yang diterbitkan media massa, Jumat (28/11/2025). Penawaran ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun.

Bank Mandiri menyiapkan tiga seri obligasi dalam tahap pertama ini, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari kalender, Seri B dengan tenor tiga tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Tingkat bunga tetap untuk masing-masing seri akan ditentukan kemudian.

"Dalam rangka penerbitan obligasi keberlanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA [triple A]," tulis prospektus singkat tersebut.

Bank Mandiri merinci rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Bank pelat merah ini berencana mengalokasikan sekitar 60% dana untuk KUBL pada kategori energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Sementara sekitar 40% dana dialokasikan untuk KUBS pada kategori akses layanan esensial, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan UMKM.

Obligasi ini diterbitkan tanpa jaminan khusus dan menjadi kewajiban langsung Bank Mandiri dengan skema pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan secara pari passu dengan kewajiban lain. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 19 Maret 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2025.

Bank Mandiri juga membuka peluang untuk melakukan pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo, baik secara penuh maupun sebagian, sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

Dalam penawaran ini, perseroan menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi.

Indikasi jadwal :

- Masa Penawaran Awal : 28 November - 4 Desember 2025

- Tanggal Efektif : 11 Desember

- Masa Penawaran Umum : 15 - 16 Desember

- Tanggal Penjatahan : 17 Desember 2025

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Desember 2025

- Tanggal Distribusi Obligasi Keberlanjutan Secara Elektronik : 19 Desember 2025

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 Desember 2025

-------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) baru saja menyelesaikan program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) 2024 dengan penerbitan obligasi senilai Rp1,5 triliun pada minggu ini.
Aksi korporasi tersebut mendapat sambutan yang baik, dengan terjadi kelebihan permintaan (oversubscription) hingga lebih dari enam kali.

"(Oversubscribed) Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan prospek Perseroan," ujar Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Jumat (7/11/2025).

Penerbitan obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut terdiri dari empat jenis tenor, yaitu satu tahun, tiga tahun, lima tahun, dan 10 tahun, dengan partisipasi dari perusahaan asuransi, aset manajemen, dana pensiun, bank, investor ritel dan investor lainnya.

Bagi IIF, langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan partisipasi investor pasar modal dalam pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Penerbitan obligasi yang sukses ini akan memungkinkan kami untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar Rizki.

Per September 2025, IIF mencatat laba bersih sebesar Rp124 miliar, tumbuh 28 persen secara tahunan (year on year/YoY), didorong oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar 11 persen dan penurunan beban bunga sebesar sembilan persen.

Pada saat yang sama, total aset tumbuh tujuh persen (YoY) menjadi Rp14,6 triliun, dengan aset produktif meningkat tipis sebesar tiga persen, menjadi Rp13 triliun.

"Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dari para pemangku kepentingan. IIF akan terus bekerja keras untuk mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil tetap mempertahankan komitmen kami terhadap keunggulan dan keberlanjutan," ujar Rizki.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal membidik dana Rp2 triliun dari penerbitan Sukuk Mudharabah.

Rencana penerbitan surat utang syariah itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armidian Tritunggal dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Sukuk tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.

Sebagai informasi, PT Armadian Tritunggal merupakan perusahaan dengan kegiatan utama aktivitas perusahaan holding. Adapun, pemegang saham PT Armadian Tritunggal saat ini adalah PT Berau Coal Energy Tbk. sebesar 99,9% dan PT Banua Karsa Mitra 0,1%. Sebagai informasi, PT Berau Coal Energy Tbk. resmi delisting dari Bursa Efek Indonesia pada November 2017.

Armadian Tritunggal merupakan induk usaha perusahaan tambang batu bara PT Berau Coal. PT Berau Coal melaksanakan operasi penambangan batu bara dengan luas area konsesi 78.004 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, PT Berau Coal memiliki empat tambang aktif, yaitu Lati, Binungan, Sambarata, dan Gurimbang.

Produksi batu bara PT Berau Coal mencapai 29,7 juta ton pada 2023, 35,9 juta ton pada 2024 dan 9,97 juta ton pada Januari—April 2025. Pasar penjualan batu bara PT Berau Coal adalah pasar domestik dan pasar internasional, seperti China, India, dan negara-negara Asia lainnya.

Berdasarkan prospektus yang dikutip Sabtu (11/10/2025), PT Armadian Tritunggal akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah untuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan akad Mudharabah.

PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait dengan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, karyawan, dan modal kerja lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha.

Aliran dana segar itu diperlukan lantaran PT Berau Coal menggunakan modal kerja terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada PT Armadian Tritunggal untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun.