IDXChannel - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) membagikan dividen tunai Rp25 per saham untuk tahun buku 2025.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp389,61 miliar sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 29 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 32,6 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,19 triliun.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp6,84 triliun dengan total ekuitas Rp10,17 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 9 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai ERAA:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 7 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 8 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 9 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 10 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 9 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 31 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp389,62 miliar atau Rp25 per saham kepada pemegang saham setelah membukukan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun buku 2025.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (29/6/2026). Pembagian dividen mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan imbal hasil kepada investor di tengah pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga.

Wakil Direktur Utama Erajaya Swasembada Hasan Aula mengatakan pembagian dividen sejalan dengan performa perseroan yang mampu mempertahankan pertumbuhan melalui strategi diversifikasi bisnis.

"Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp25 per lembar saham, dengan total nilai mencapai Rp389,62 miliar kepada para pemegang saham," ujarnya dalam paparan Public Expose, Senin (29/6/2026)

Sepanjang 2025, Erajaya membukukan penjualan bersih sebesar Rp76,6 triliun dengan laba kotor Rp8,35 triliun dan margin laba kotor mencapai 10,9%. Perseroan menilai capaian tersebut ditopang oleh strategi diversifikasi yang membuat pertumbuhan bisnis tidak lagi hanya bergantung pada penjualan perangkat telekomunikasi.

Meski bisnis digital masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi 74% terhadap pendapatan, Erajaya terus memperkuat lini usaha lainnya. Segmen bisnis internasional menyumbang 14,8%, disusul active lifestyle sebesar 7,5% serta food & nourishment sebesar 3,8%.

Penguatan portofolio bisnis juga dilakukan melalui penambahan sejumlah merek baru. Pada 2025, Erajaya menghadirkan merek minuman CHAGEE di lini food & nourishment, kendaraan listrik XPENG, serta merek perlengkapan olahraga ANTA dan Wilson di segmen active lifestyle.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada kuartal I/2026. Perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp22,4 triliun, meningkat 41,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan di seluruh vertikal bisnis seiring ekspansi jaringan dan pengembangan portofolio usaha.

Hingga akhir Maret 2026, Erajaya telah mengoperasikan lebih dari 2.400 gerai ritel di Indonesia. Perseroan juga terus memperkuat ekosistem omnichannel melalui platform digital dan program loyalitas MyEraspace yang kini memiliki lebih dari 17,5 juta anggota.

Di sisi lain, perusahaan tetap menjalankan berbagai program keberlanjutan (ESG), mulai dari pengelolaan limbah elektronik, konservasi lingkungan di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung, hingga pengembangan pendidikan vokasi.

Hasan mengatakan strategi diversifikasi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir diyakini akan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

"Kami akan terus memperkuat strategi diversifikasi dan inovasi bisnis sehingga Erajaya dapat tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga pertumbuhan jangka panjang," katanya.

IDXChannel - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) menetapkan dividen sebesar Rp389,6 miliar untuk tahun buku 2025. Besaran dividen tersebut setara Rp25 per saham.

Perusahaan raksasa ritel milik keluarga Aguan itu mencatat kinerja positif pada tahun lalu dengan membukukan penjualan bersih sebesar Rp76,6 triliun. Sedangkan laba kotor mencapai Rp8,35 triliun dengan laba bersih Rp1,19 triliun.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Senin (29/6/2026), pemegang saham menyetujui usulan dividen sebesar Rp25 per saham atau sekitar 32,6 persen dari laba bersih.

Wakil Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk, Hasan Aula menegaskan bahwa pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan untuk terus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, sejalan dengan kinerja perseroan yang solid sepanjang tahun 2025.

"Kami akan terus memperkuat strategi diversifikasi dan inovasi bisnis, sehingga Erajaya dapat tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga pertumbuhan jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Pertumbuhan bisnis Erajaya terus didukung strategi diversifikasi melalui bisnis digital, international business, active lifestyle, serta food & nourishment. Kontribusi bisnis digital, terutama dari penjualan smartphone masih menjadi terbesar dengan porsi 74 persen.

Kinerja positif Erajaya terus berlanjut pada awal 2026, seiring momentum ekspansi perseroan. Pada kuartal I-2026, Erajaya mencatat penjualan bersih Rp22,4 triliun, naik 41,1 persen secara tahunan.

Perseroan terus memperkuat ekosistem omnichannel dengan lebih dari 2.400 jaringan ritel dan 17,5 juta anggota program loyalitas MyEraspace. Ke depan, Erajaya akan memperluas jaringan ritel, mengembangkan portofolio bisnis, memperkuat kemitraan strategis, serta menjalankan inisiatif ESG demi mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

(Rahmat Fiansyah)

Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat, Helvi mengatakan hampir seluruh provinsi di kawasan tersebut masih memiliki jumlah debitur KUR yang relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM.

"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Bogor, Jumat.

Kementerian UMKM mencatat hingga saat ini realisasi pembiayaan di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun yang disalurkan kepada 255.979 debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan nilai mencapai Rp8,18 triliun. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Helvi mengatakan kualitas penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur juga menunjukkan perkembangan positif karena porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen atau melampaui target nasional sebesar 65 persen.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR.

Ia menyebut dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang telah memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Helvi mengajak seluruh lembaga penyalur KUR agar lebih aktif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lainnya di Indonesia Timur.

Untuk mendukung perluasan akses pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Melalui regulasi itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.

Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat mengakses KUR dengan suku bunga efektif 6 persen tanpa dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

"Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM," ujar Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur graduasi.

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Helvi mengingatkan seluruh lembaga penyalur untuk bersama-sama mendukung pencapaian target nasional KUR tahun 2026, yakni penyaluran sebesar Rp290 triliun, porsi pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, dan 1,1 juta debitur graduasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB. Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur. IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan pemerintah.

Fitch juga mengungkapkan bahwa setiap perubahan pada peringkat jangka panjang nasional IIF akan berdampak langsung terhadap peringkat program MTN maupun obligasi senior tanpa jaminan yang diterbitkan perseroan. Selain itu, penurunan skor dukungan secara keseluruhan hingga di bawah 45 poin dapat memicu aksi pemeringkatan negatif.

Penetapan peringkat tersebut dilakukan berdasarkan hasil komite pemeringkatan yang digelar pada 12 Maret 2026. Dengan peringkat AAA(idn), IIF memiliki landasan yang kuat untuk menghimpun pendanaan melalui pasar obligasi guna mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Transisi energi kerap identik dengan pembangunan pembangkit listrik, pengembangan teknologi rendah karbon, dan investasi infrastruktur berskala besar.

Namun di tingkat masyarakat, transisi energi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.Misalnya, bagaimana petani dapat mengurangi biaya operasional, pelaku usaha kecil memperoleh listrik yang lebih andal dan terjangkau, serta bagaimana komunitas dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.Perspektif tersebut menjadi salah satu landasan Schneider Electric dalam mendorong akses energi berkelanjutan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.Melalui Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA), perusahaan mendorong investasi berdampak yang berfokus pada Perusahaan rintisan (starup) tahap awal di sektor energi bersih, akses energi, mobilitas rendah karbon, dan solusi iklim.SEEAA berperan sebagai jembatan antara ambisi global Schneider Electric dan dampak nyata di tingkat lokal. Di tingkat global, Schneider Electric menargetkan dukungan bagi 100 juta orang untuk memperoleh akses terhadap listrik berkelanjutan pada 2030.Namun, target tersebut membutuhkan eksekusi lokal melalui solusi yang relevan, terukur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat."Kami berinvestasi pada perusahaan tahap awal yang secara langsung menyediakan akses energi dan layanan energi bersih kepada pengguna akhir," ujar SVP Corporate Citizenship & Institutional Affairs Schneider Electric Gilles Vermot Desroches dalam keterangan resmi, Selasa (23/6).Menurut Gilles, dampak tersebut diukur melalui indikator yang jelas di tingkat perusahaan, seperti jumlah penerima manfaat, emisi yang dihindari, dan lapangan kerja yang tercipta.Dengan demikian, dampak yang dihasilkan tidak hanya menjadi target abstrak, tetapi juga terhubung langsung dengan aktivitas perusahaan yang didukung, mulai dari pemasangan sistem tenaga surya, akses energi bersih, hingga elektrifikasi mobilitas.Di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan SEEAA mendukung model bisnis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Beberapa perusahaan yang didukung, seperti Agros, Xurya, SolarKita, dan Dash Electric, menunjukkan bahwa transisi energi dapat menjawab persoalan yang dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha.Agros, misalnya, mendukung petani melalui solusi pertanian berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi surya untuk menggantikan irigasi berbasis diesel.Pendekatan ini dapat membantu menekan biaya bahan bakar, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan petani dalam menghadapi tantangan iklim maupun biaya operasional.

Di sisi lain, perusahaan energi surya seperti Xurya dan SolarKita membantu pelaku usaha maupun rumah tangga mengakses listrik yang lebih bersih, terjangkau, dan andal. Bagi pelaku usaha kecil, efisiensi biaya energi dapat berdampak langsung pada margin usaha dan keberlanjutan operasional.Sementara itu, Dash Electric mendukung peralihan menuju mobilitas listrik, terutama dalam ekosistem logistik dan layanan berbasis kendaraan roda dua.Selain membantu menurunkan emisi dan polusi udara perkotaan, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasional pengemudi dan meningkatkan prediktabilitas pendapatan mereka."Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal adopsi dan penyelesaian masalah sehari-hari bagi masyarakat dan bisnis," jelas Gilles.Inovasi energi bersih di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang terukur. Hingga akhir Desember 2025, perusahaan yang didukung SEEAA dan beroperasi di Indonesia telah menjangkau lebih dari 38.000 penerima manfaat, menghindari lebih dari 407.000 ton CO2e emisi, serta mendukung lebih dari 280 lapangan kerja.Menurut Gilles, angka tersebut menunjukkan bahwa inovasi energi bersih tidak lagi hanya berada pada tahap uji coba, tetapi sudah menjangkau pengguna yang nyata.Jumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa solusi tersebut mulai diadopsi lebih luas, sementara emisi yang dihindari menunjukkan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.Di sisi lain, lapangan kerja yang tercipta menegaskan bahwa transisi energi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal, termasuk melalui peran baru dalam instalasi, pemeliharaan, dan operasional."Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi energi bersih di Indonesia tidak hanya layak secara komersial, tetapi juga telah memberikan dampak lingkungan, peluang ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap layanan," katanya.Melalui SEEAA, Schneider Electric berfokus pada tiga hal:

Menghubungkan Aksi Iklim sampai Mata Pencaharian

Di luar SEEAA, komitmen Schneider Electric terhadap aksi iklim yang inklusif juga tercermin melalui keterlibatannya dalam Livelihoods Funds.

Apabila SEEAA berfokus pada investasi di perusahaan tahap awal yang menghadirkan solusi energi bersih dan akses energi, Livelihoods Funds menempatkan masyarakat pedesaan, petani, dan ekosistem lokal sebagai bagian penting dari upaya membangun ketahanan iklim jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, aksi iklim tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat mata pencaharian, memperbaiki kualitas ekosistem, dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan di tingkat komunitas.

Dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, Gilles melihat secara langsung bahwa aksi iklim, restorasi ekosistem, dan kehidupan masyarakat pedesaan saling terkait erat.

Ia menilai, restorasi ekosistem melalui pendekatan seperti agroforestri bukan hanya intervensi lingkungan, tetapi juga berdampak pada pendapatan petani, kesehatan tanah, produktivitas jangka panjang, serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun, dampak tersebut tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta pemahaman terhadap realitas di lapangan.

Menurutnya, transformasi tidak bisa hanya dilakukan dengan menerapkan model yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi harus dimulai dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal dan membangun solusi yang praktis serta inklusif.

"Transisi ini sangat manusiawi. Ini tentang kepercayaan, hubungan, dan tujuan bersama dalam jangka panjang. Solusi iklim yang berhasil harus melampaui jawaban teknis. Solusi tersebut harus berakar pada ekosistem lokal, selaras dengan mata pencaharian masyarakat, dan dibangun melalui kemitraan," ujar Gilles.

Pada akhirnya, transisi energi berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi baru diterapkan, tetapi juga oleh seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui SEEAA di sektor akses energi, serta Livelihoods Funds pada agenda restorasi ekosistem dan ketahanan mata pencaharian, Schneider Electric berupaya mendukung solusi yang memperluas akses energi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memulai proses penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana hingga Rp6 triliun.

Berdasarkan prospektus awal di harian Bisnis Indonesia, masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi berlangsung pada 22–25 Juni 2026. Selanjutnya, perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026.

Adapun masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Juli 2026. Setelah proses penjatahan pada 6 Juli 2026, obligasi akan didistribusikan secara elektronik pada 8 Juli 2026 dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2026.

Jadwal Obligasi Berkelanjutan III IIF Tahap I 2026:

• Masa Penawaran Awal: 22–25 Juni 2026
• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di BEI: 9 Juli 2026

Dalam tahap pertama ini, IIF menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor berbeda, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari kalender, Seri B berjangka waktu 3 tahun, dan Seri C berjangka waktu 5 tahun. Besaran kupon dan nilai masing-masing seri akan ditetapkan menjelang masa penawaran umum.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat AAA(idn) atau Triple A dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat tertinggi tersebut mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema full commitment. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Manajemen IIF menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek yang layak secara komersial dengan penerapan aspek sosial dan lingkungan sesuai standar nasional maupun internasional.

Perseroan menyatakan penerbitan obligasi ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Adapun dana yang diperoleh dari tahap-tahap berikutnya dalam program PUB Obligasi Berkelanjutan III juga akan digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Detail Obligasi Berkelanjutan III IIF Tahap I Tahun 2026

• Nilai emisi: sebanyak-banyaknya Rp500 miliar
• Bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana hingga Rp6 triliun
• Peringkat obligasi: AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia
• Seri A: tenor 370 hari kalender
• Seri B: tenor 3 tahun
• Seri C: tenor 5 tahun
• Kupon: akan ditetapkan sebelum masa penawaran umum
• Wali amanat: PT Bank CIMB Niaga Tbk
• Penjamin pelaksana emisi efek (full commitment):
  PT Bahana Sekuritas
  PT BRI Danareksa Sekuritas
  PT CIMB Niaga Sekuritas
  PT Indo Premier Sekuritas
  PT Mandiri Sekuritas
• Penggunaan dana: seluruh dana hasil emisi setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, khususnya proyek yang layak secara komersial dan menerapkan aspek sosial serta lingkungan sesuai standar nasional dan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dinilai dapat meningkatkan risiko ekonomi di sejumlah negara, termasuk yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang produk domestik bruto (PDB).

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menilai El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga likuiditas eksternal, terutama di negara-negara dengan peringkat kredit kategori B atau lebih rendah.

Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi negara yang memiliki akses pendanaan terbatas atau memiliki rekam jejak peningkatan utang saat menghadapi krisis.

Meski demikian, Fitch menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta memicu perubahan peringkat kredit suatu negara.

Fitch menyebut tindakan pemeringkatan baru akan dipertimbangkan apabila dampak El Nino telah tercermin secara nyata pada indikator kredit.

Badan Oseanografi dan Atmosfer Nasional AS atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam laporan termutahir pada 11 Juni menyebutkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang di wilayah Pasifik tropis.

NOAA memperkirakan peluang sebesar 63% bahwa suhu permukaan laut akan melampaui ambang batas El Nino sangat kuat, yang tergolong jarang terjadi.

Sementara itu, proyeksi Climate Prediction Center per 8 Juni menunjukkan peluang 96% bahwa El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2026–Februari 2027.

Fenomena tersebut umumnya memicu kondisi lebih kering dari normal di sejumlah wilayah dan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah lainnya.

Menurut Fitch, perubahan pola cuaca yang mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi dapat memperlemah profil kredit negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, sebagian negara berpotensi memperoleh manfaat apabila peningkatan curah hujan justru mendukung produksi pertanian.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Haver Analytics, dan kantor statistik nasional, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% terhadap PDB Indonesia. Angka tersebut setara dengan Nikaragua dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 13%.

Di antara negara yang dinilai terekspos terhadap El Nino, Mozambik mencatat kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDB, yakni 29%. Disusul Kenya 25%, Laos 24%, Pakistan 24%, dan Nigeria 24%.

Fitch juga menyoroti risiko El Nino yang muncul di tengah ketidakpastian pasokan pangan global.

Kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok yang dipicu konflik AS–Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pertanian.

Menurut Fitch, apabila gangguan pasokan berlanjut, risiko kenaikan harga komoditas pangan global dapat semakin besar dan berdampak pada prospek inflasi, termasuk di negara-negara dengan peringkat kredit tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyampaikan industri manufaktur, program hilirisasi sumber daya alam (SDA), pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor prioritas pembiayaan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Dony juga menyampaikan, sektor-sektor lain yang memiliki efek berganda atau multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional juga menjadi sektor prioritas dalam fokus pembiayaan bank Himbara.

Penentuan prioritas tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran sektor perbankan untuk mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dony menyampaikan arahan tersebut dalam rapat bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/06). Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi kinerja perbankan BUMN.

Dalam rapat tersebut, Dony menekankan bahwa kinerja positif yang terus ditunjukkan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus penggerak aktivitas ekonomi nasional.

Perbankan BUMN diharapkan terus meningkatkan kontribusinya melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.

“Perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dony.

Selain meninjau capaian kinerja, pertemuan juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi untuk menjaga daya tahan dan daya saing perbankan BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.

BP BUMN bersama Danantara dan jajaran Himbara berkomitmen memastikan perbankan BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Sinergi yang kuat antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nagan Raya (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo mengatakan pemerintah optimis dan terus mengejar agar proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, bisa berfungsi secara fungsional pada akhir Juni 2026 mendatang.

"Insya Allah semua kita kejar selesai di akhir Juni. Kita masih semangat seperti itu,” kata Dody Hanggodo kepada wartawan di Nagan Raya, Aceh, Minggu.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh menyediakan lahan seluas 8,1 hektare untuk mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

Proyek itu telah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, namun saat ini progres pembangunan nya masih renda karena terkendala transportasi material.

Menyikapi hal itu, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus berupaya sekolah tersebut dapat segera fungsional, meski di beberapa tempat kesulitan transportasi material, dan secara bertahap akan disempurnakan sampai benar-benar bisa berfungsi 100 persen.

Dengan percepatan tersebut, diharapkan anak-anak di Nagan Raya, Aceh sudah bisa masuk dan menikmati fasilitas sekolah yang baru pada bulan Juli 2026 mendatang, ujar dia.

Ia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di wilayah Aceh.

Meskipun demikian, tantangan geografis dan logistik berupa transportasi jalur darat masih menjadi kendala utama dalam penyaluran material bangunan.

Dody Hanggodo mengatakan sebagian besar material bangunan harus didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Jarak tempuh dan kondisi jalur darat yang ekstrem menjadi hambatan tersendiri bagi para penyedia jasa.

“Jalurnya cukup ekstrem, sehingga suplai material secara darat memang sangat berat," ujar Menteri PU saat memberikan keterangan di lokasi proyek,” katanya.

Sebagai solusi alternatif, opsi pengiriman via udara menggunakan pesawat sempat dipertimbangkan.

Namun, keterbatasan fasilitas bandara setempat yang belum mampu didarati oleh pesawat kargo berkapasitas besar seperti Hercules membuat jalur udara belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala bahan baku seperti semen yang kerap menghambat metode pengecoran beton konvensional, pihak rekanan dan penyedia jasa kini didorong untuk mengoptimalkan penggunaan batching plant lokal.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan logistik jarak jauh.

Meski menghadapi tantangan transportasi, Dody Hanggodo mengapresiasi kinerja di lapangan karena saat ini progres pembangunan telah mencapai kisaran 64 persen.

Kementerian PU menargetkan bangunan sekolah ini sudah dapat berfungsi secara fungsional pada akhir Juni 2026, sehingga para siswa dapat segera memanfaatkannya untuk kegiatan belajar mengajar.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia membidik peningkatan investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) guna memperkuat rantai pasok nasional hingga ketahanan pangan.

“Indonesia menyambut baik komitmen UEA dan pelaku usaha global seperti Louis Dreyfus Company untuk memperluas kerja sama ekonomi di Indonesia. Kami mendorong peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Airlangga mengatakan UEA merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA) dapat semakin meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara.

Pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap keberlangsungan dan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan asal UEA yang telah beroperasi di Indonesia, termasuk Louis Dreyfus Company yang sudah hadir selama 25 tahun.

Sementara itu, Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang positif.

“UEA melihat Indonesia sebagai mitra penting di Kawasan Asia Tenggara dan terbuka untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi,” kata Abdulla.

Dalam pertemuan tersebut, UEA juga menyampaikan sejumlah komitmen investasi strategis. Abu Dhabi Export (ADEX) disebut telah menyatakan komitmen investasi dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan UEA terhadap potensi sektor pangan dan agribisnis Indonesia, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara kedua negara.

Selain sektor pangan, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur. Abu Dhabi Ports (ADP) menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan bandar udara di Bali melalui pelaksanaan studi kelayakan.

Pemerintah Indonesia dan UEA sepakat menjaga intensitas komunikasi bilateral guna memastikan berbagai komitmen investasi dapat direalisasikan secara efektif.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat sinergi investasi, memberikan kepastian usaha bagi investor strategis, serta mempercepat implementasi proyek-proyek prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana haknya dan mana yang bukan haknya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi (Pertalite) belum masif.

“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Anggia menyampaikan bahwa hingga saat ini, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah konsumen Pertamax Turbo yang berpindah ke Pertamax.

Meskipun perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum masif, Anggia menyampaikan Kementerian ESDM sudah mengantisipasi dengan penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian Pertalite.

“Walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini (QR code). Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana haknya dan mana yang bukan haknya,” kata Anggia.

Anggia menegaskan pemerintah telah menjamin BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kebijakan “pro wong cilik” yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga energi di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

“Arahan dari Presiden Prabowo jelas kepada Pak Bahlil (Menteri ESDM), bahwa kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin yang paling terdampak, yang banyak menggunakan BBM subsidi, ini yang harus dijaga,” kata Anggia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026