Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pertumbuhan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) alias paylaterdinilai akan tetap positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengingatkan tantangan terbesar industri ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas pembiayaan.

Dia mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan layanan pembiayaan digital semakin mudah diakses, tetapi proses penilaian kemampuan membayar konsumen belum tentu semakin baik.

“Akibatnya, risiko gagal bayar terus meningkat dan dapat berdampak pada masyarakat maupun stabilitas industri,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, Heru mendorong agar penyelenggara harus menerapkan prinsip responsible lending, memperkuat analisis kelayakan kredit, dan tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.

Untuk diketahui, OJK menerbitkan aturan paylater yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. POJK ini mengatur penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. Adapun, bagi pelaku jasa keuangan selain itu diberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan layanan BNPL-nya.

Bagi Heru, POJK tersebut membuat industri lebih sehat karena penyelenggara berada di bawah pengawasan yang lebih kuat dan memiliki manajemen risiko yang lebih baik. Kepercayaan masyarakat juga berpotensi meningkat.

“Namun, pertumbuhan ke depan harus diimbangi dengan prinsip pemberian pembiayaan yang bertanggung jawab agar tidak mendorong masyarakat terjebak dalam utang yang melebihi kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia turut berpendapat persaingan antara industri paylater dan industri pinjaman daring (pindar) ke depannya kemungkinan akan semakin ketat karena sama-sama menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara digital.

Namun, meskipun karakteristiknya sama, Heru melihat kedua industri ini menghadapi risiko yang sama yaitu gagal bayar. Sebab itu, yang dia khawatirkan adalah dampak dari persaingan yang hanya fokus pada kemudahan memperoleh pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan konsumen untuk membayar.

“Karena dalam jangka panjang, masyarakat akan memilih layanan yang cepat dan mudah, tetapi industri harus memastikan kemudahan tersebut tidak berubah menjadi jebakan utang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB. Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur. IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan pemerintah.

Fitch juga mengungkapkan bahwa setiap perubahan pada peringkat jangka panjang nasional IIF akan berdampak langsung terhadap peringkat program MTN maupun obligasi senior tanpa jaminan yang diterbitkan perseroan. Selain itu, penurunan skor dukungan secara keseluruhan hingga di bawah 45 poin dapat memicu aksi pemeringkatan negatif.

Penetapan peringkat tersebut dilakukan berdasarkan hasil komite pemeringkatan yang digelar pada 12 Maret 2026. Dengan peringkat AAA(idn), IIF memiliki landasan yang kuat untuk menghimpun pendanaan melalui pasar obligasi guna mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan layananbuy now pay later(BNPL) atau paylaterdi industri pembiayaan yang kian masif memunculkan kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko gagal bayar.

Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. Aturan turunan ini akan mengatur strategi pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan yang bergerak di layananpaylater.

“Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Agusman menuturkan bahwa pihaknya menilai kepemilikan multi-akun BNPL dapat meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar.

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," tegasnya.

Sebagai informasi, pembiayaan BNPL oleh multifinance pada kuartal I/2026 tumbuh 55,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp12,81 triliun. Pertumbuhan itu didorong oleh meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Sementara itu, Non-Performing Financing (NPF) gross BNPL sejak Januari 2025 hingga Maret 2026 masih tetap dalam level terjaga atau di bawah batas ambang 5%.

Per Maret 2026, NPF gross tercatat 2,51%. Adapun, NPF gross tertinggi terjadi pada April 2025 sebesar 3,78%. Sementara itu, NPF terendah terjadi pada Maret 2026 atau 2,51%.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyerahkan keputusan kebijakan itu kepada OJK. Menurut Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, regulator yang lebih memahami perkembangan dan kondisi industri paylater saat ini.

Meski demikian, Suwandi menilai rencana pembatasan tersebut bisa berdampak positif bagi industri. Dia yakin bahwa dalam menetapkan rencana kebijakan itu, OJK sudah memiliki kajian akademisnya.

“Ya itu mungkin OJK sudah melihat dan sudah ada kajian akademisnya gitu loh. Ya tentu dengan yang ada sekarang mungkin sudah dirasakan cukup ya kan cukup banyak juga pemain BNPL-nya hari ini,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Dia pun pernah berpandangan bahwa risiko gagal bayar sebagai ancaman utama yang perlu diwaspadai perusahaan penyedia layanan BNPL. Sebab itu, proses persetujuan BNPL yang sepenuhnya berbasis sistem tanpa tatap muka menuntut infrastruktur teknologi yang kuat.

"Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri," katanya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Suwandi mengatakan pertumbuhan BNPL yang pesat didorong oleh basis yang masih kecil, kemudahan akses, dan fleksibilitas waktu penggunaan.

Outlook BNPL

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat layanan BNPL saat ini memang perlu diperketat, diawasi, dan diatur ulang. Dia khawatir, tanpa pengaturan yang ketat, industri BNPL dapat menghadapi persoalan serupa pinjaman online (pinjol), yakni banyak masyarakat yang gagal bayar.

Kendati demikian, dia melihat BNPL tetap memilikioutlookyang baik dan akan meningkat pada tahun ini. Terlebih, segmen kaum muda di Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Kemudian juga kegandrungan anak-anak muda kita untuk membeli produk-produk yang branded, produk-produk terbaru yang berkualitas dan mahal kan gitu kan. Sebab itu, memang kalau bisa BNPL ya mereka seneng sekali,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Dia mengingatkan bahwa dengan potensi itu, perusahaan yang menyediakan BNPL harus bisa memastikan memberikan pinjaman kepada konsumen yang memiliki kemampuan membayar, supaya risiko kredit bermasalah tetap terjaga.

“Karena kalau angkanya ningkat, ningkat gitu loh, tapi risiko ancamannya itu adalah gagal bayar, gagal pengembalian. Itu yang hal yang pasti gitu,” sebutnya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat rencana kebijakan OJK yang akan membatasi multi-akun bisa berdampak pada industri. Namun, tantangannya terletak pada kepastian apakah itu bisa berjalan atau tidak.

“Kan seperti di pinjol ya, kan seolah sudah ada aturan tapi kan juga banyak yang seolah tidak mematuhi gitu ya. Atau mungkin juga ternyata bisa dikadali ya, orang tetap bisa meminjam pinjol dari beberapa penyedia,” singgungnya.

Sebab itu, selain membatasi kepemilikan akun, Heru berpendapat pembatasan untuk nilai pinjaman perlu diatur dan harus disesuaikan dengan kemampuan orang untuk membayar atau mencicil.

Di lain sisi, dia juga berpandangan perusahaan perlu memberikan layanan BNPL untuk hal produktif, sehingga penerima pinjaman juga bisa membayar cicilannya.

“Jadi memang harus yang dicek nih apakah barang yang dibutuhkannya itu memang dibutuhkan dan dia mampu membayar. Mampu membayar harus dicek lagi ini bayarnya dari mana, apakah dia punya pendapatan atau apa. Kalau enggak punya pendapatan udah pasti nggak bisa bayarlah,” tegasnya.

Sementara itu, PT Akulaku Finance Indonesia menilai ada dua faktor utama yang membuat pembiayaan buy now pay later (BNPL) bisa tumbuh solid dan berkelanjutan pada 2026.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor berujar faktor pertama adalah meningkatnya adopsi layanan keuangan digital yang membuat akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah dan inklusif, khususnya bagi segmenunderserved.

“Kedua, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembayaran yang fleksibel dan instan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun konsumsi gaya hidup,” katanya kepada Bisnis.

Melihat dua faktor itu, dia menegaskan BNPL akan tetap menjadi produk pembiayaan inti Akulaku Finance, yang didukung tidak hanya oleh pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga oleh tingginya tingkat penggunaan berulang (repeat usage) dan frekuensi transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka opsi pembatasan penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater. Ini menyusul tingginya pertumbuhan pembiayaan sekaligus risiko gagal bayar masyarakat alias kredit macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ketentuan tersebut akan diatur dalam aturan turunan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL.

"OJK akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL, yang mengatur antara lain bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," ujar Agusman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan kepemilikan banyak akun paylater atau multi-akun dapat meningkatkan eksposur utang debitur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kredit macet apabila total kewajiban pengguna sudah melampaui kemampuan bayar.

"Kepemilikan multi-akun BNPL tentu dapat meningkatkan eksposur utang debitur yang berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar debitur," katanya.

Karena itu, OJK meminta perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan paylater memperketat penilaian kredit kepada calon pengguna. Penilaian tersebut mencakup asesmen kemampuan bayar debitur guna mengantisipasi lonjakan kredit bermasalah.

[Gambas:Youtube]

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," ujar Agusman.

Di sisi lain, OJK mencatat pembiayaan BNPL industri multifinance pada Maret 2026 masih tumbuh cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp12,81 triliun atau naik 55,85 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Agusman, pertumbuhan itu antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat selama momentum Ramadan dan Lebaran.

"Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh menguat 55,85 persen yoy menjadi sebesar Rp12,81 triliun. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat, termasuk saat momentum Ramadan dan Lebaran," katanya.

Meski pertumbuhannya masih tinggi, laju pembiayaan paylater sebenarnya mulai melambat dibandingkan akhir tahun lalu.

OJK mencatat pertumbuhan BNPL pada Desember 2025 mencapai 75,05 persen yoy, lalu turun menjadi 71,13 persen pada Januari 2026 dan kembali melandai menjadi 53,53 persen pada Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan segmen tersebut yang makin pesat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan aturan turunan tersebut akan mengatur strategi pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan yang bergerak di layanan paylater.

"Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip Minggu (10/5/2026).

OJK menilai kepemilikan multi-akun BNPL dapat meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar.

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," tegas Agusman.

Pembiayaan BNPL oleh multifinance pada kuartal I/2026 tumbuh 55,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp12,81 triliun, didorong meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Di tengah pertumbuhan tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko gagal bayar sebagai ancaman utama yang perlu diwaspadai. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan proses persetujuan BNPL yang sepenuhnya berbasis sistem tanpa tatap muka menuntut infrastruktur teknologi yang kuat.

"Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri," kata Suwandi kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Suwandi mengatakan pertumbuhan BNPL yang pesat didorong oleh basis yang masih kecil, kemudahan akses, dan fleksibilitas waktu penggunaan.

"24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat," sebutnya.

Dia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar pembiayaan BNPL dikelola dengan bijak, meski nilainya relatif kecil.

Bisnis.com, BANDARLAMPUNG — Asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia atau REI merespons arahan Presiden Prabowo terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai skema tenor panjang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah agar tetap mampu membeli rumah tanpa terbebani cicilan besar setiap bulan.

Menurutnya, saat ini kenaikan upah minimum belum cukup mengimbangi lonjakan kebutuhan hidup, sehingga banyak masyarakat kesulitan menyisihkan penghasilan untuk membeli rumah.

Dia menjelaskan dengan tenor yang lebih panjang juga memberi ruang yang lebih longgar bagi masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Dengan cicilan yang lebih ringan, masyarakat masih memiliki ruang finansial untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan darurat.

Tak hanya itu, lanjutnya dengan besaran cicilan dapat ditekan sehingga risiko gagal bayar atau kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga berpotensi lebih terjaga.

"Juga pada akhirnya tidak menimbulkan NPL, kan kadang-kadang misalkan punya. Sehingga itu bisa meringankan, memperluas, juga menjaga kesehatan dari performance kreditnya," ujarnya setelah acara penanaman sejuta pohon dalam rangka HUT REI ke-54.

Meski demikian, Djoko menilai implementasi KPR 40 tahun tetap membutuhkan sinkronisasi lintas lembaga. Dia menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu disesuaikan mulai dari ketentuan pertanahan, regulasi perbankan, hingga aturan otoritas keuangan.

“Ada kaitannya dengan BPN, umur sertifikat, aturan OJK, ketentuan Bank Indonesia, sampai operasional perbankan. Jadi memang ada beberapa pihak yang harus duduk bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tidak hanya kredit perumahan, Prabowo turut menyinggung sulitnya akses pembiayaan oleh masyarakat kelompok penghasilan menengah ke bawah. Dia menyebut, masyarakat menengah ke bawah dibebani bunga yang besar hingga 70% apabila mengajukan kredit ke perbankan.

Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan himpunan bank milik negara (himbara) agar segera menyalurkan skema kredit dengan bunga maksimal 5% setahun.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan mobil baru masih mendominasi portofolio industri multifinance. Kendati di balik dominasi tersebut, tekanan terhadap daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman berujar pada Februari 2026 bahwa penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan bahwa di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Dinamika Daya Beli Masyarakat

PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengungkapkan bahwa dinamika daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam penyaluran pembiayaan mobil baru pada 2026.

Direktur/Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian S. Sinaga menyebut perubahan preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi sentimen pasar sebagai tantangan lainnya.

“Untuk menghadapinya, MUF terus menyesuaikan strategi pemasaran, memperkuat kualitas analisis kredit, dan menjaga fleksibilitas produk pembiayaan sesuai kebutuhan pasar,” katanya kepadaBisnis, Senin (20/4/2026).

Dapot menjelaskan, preferensi debitur saat ini cenderung mengarah pada kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan efisiensi penggunaan sehari-hari. Selain itu, minat terhadap kendaraan listrik juga mulai menunjukkan peningkatan.

Adapun dari sisi tenor, mayoritas nasabah masih memilih jangka waktu pembiayaan menengah hingga panjang agar cicilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Dapot meneruskan, hingga Maret 2026, pembiayaan mobil baru MUF tumbuh 12,35% YoY. Segmen ini masih menjadi kontributor utama dengan porsi 59,4% terhadap total portofolio pembiayaan MUF.

“MUF terus memperkuat sinergi dengandealerdanshowroomrekanan, memperluas penetrasi pasar melalui ekosistem Mandiri Group, serta menghadirkan program pembiayaan yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah,” ucapnya.

Di sisi lain, imbuh dia, perusahaan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan tetap sehat. Adapun, wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap portofolio mobil baru MUF saat ini masih berasal dari Jabodetabek, diikuti oleh wilayah Sulawesi dan Papua.

“Ke depan, MUF akan terus mengembangkan potensi pasar di kawasan Indonesia Timur seiring dengan penguatan jaringan yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi kantor cabang yang sudah beroperasi,” tegasnya.

Senada, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menilai daya beli masyarakat yang masih bervariasi menjadi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan mobil baru pada awal 2026.

Selain itu, persaingan yang semakin ketat di industri pembiayaan dan dinamika suku bunga turut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Untuk mengantisipasinya, Clipan Finance menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

“Menghadirkan produk kredit yang adaptif dan berdaya saing, serta mempererat sinergi dengan dealer dan mitra strategis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026)

Kendati begitu, Harjanto menekankan bahwa tren pembiayaan mobil baru di perusahaannya menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didukung oleh permintaan sektor otomotif yang masih solid.

“Segmen ini tetap menjadi kontributor utama dalam total portofolio perusahaan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya,” tegasnya.

Adapun, lanjutnya, untuk mendongkrak pembiayaan mobil baru pada awal 2026, Clipan Finance menguatkan kemitraan dengan dealer dan ATPM, mengembangkan skema kredit yang kompetitif dan fleksibel, hingga pemanfaatan berbagai kanal distribusi, termasuk pameran otomotif.

“Digitalisasi proses pembiayaan juga terus difokuskan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio melalui penerapan manajemen risiko yangprudent,” kata Harjanto.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar penjualan mobil pada Januari dan Februari 2026 masih cukup bagus. Berbeda dengan Maret 2026 yang mengalami penurunan.

“Jadi memang masih belum bisa [dikatakan terus bertumbuh] dan ya masih mirip-mirip lah dengan tahun lalu, tapi ya mungkin turunnya lebih kecil ya, seberapa saya belum dapat datanya. Namun yang pasti, sepengetahuan saya penjualannya mungkin tidak sebaik dengan event tahun lalu, tapi diharapkan bisa sama dengan tahun ini kan, secara total sampai akhir tahun,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, Suwandi melihat penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Maret 2026 tidak lepas dari jumlah hari kerja yang hanya sekitar 15 hari karena ada liburan panjang.

“Tapi ya diusahakan pasti Gaikindo pada saat prediksinya kan masih memprediksi jika memungkinkan bisa jualan sama dengan tahun lalu, 2025,” ucapnya.

Dia turut menekankan bahwa pembiayaan otomotif masih tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi industri multifinance. Kendati begitu, Suwandi juga tak menampik saat ini ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi industri.

“Kan masih banyak gonjang-ganjing ya, terkait dengan geopolitik, terkait dengan daya beli, yang memang pemerintah sedang berusaha untuk menggiatkan perekonomian dalam negeri,” pungkas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap industri perbankan.

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa setiap bank telah mengantisipasi risiko, termasuk pelemahan nilai tukar, melalui perhitungan matang dan pelaksanaan stress test.

“Enggak [terdampak] lah. Tiap bank pasti mengantisipasinya, udah mereka hitung lah. Mereka pasti semua punya stress test,” kata Nixon di sela-sela konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Bagi BTN sendiri, Nixon memastikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Sebab, hampir semua transaksi yang dilakukan perseroan menggunakan rupiah.

Selain itu, kata dia, BTN belum memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sehingga kondisi ini tidak memengaruhi KPR BTN.

“BTN tuh rupiah currency-nya, hampir 100% currency-nya kita rupiah, karena belum ada KPR dalam USD di BTN. Jadi BTN terhadap perubahan currency belum direct,” tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tekanan di sektor perbankan, terutama melalui channel loan dalam foreign currency.

“Ini berpotensi meningkatkan credit risk dan menggerus profit margin perbankan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, menurutnya industri perlu mewaspadai risiko gagal bayar jika pelemahan rupiah berlanjut ke depannya.

Adapun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah ke posisi Rp17.135 pada perdagangan Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Trading View, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar AS, meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung,” jelas Lukman.

Pada perdagangan besok, Kamis (16/4/2026), dia memperkirakan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman menyampaikan bahwa pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di lain sisi, dia turut menyoroti praktik jual beli kendaraan dengan skema STNK Only yang menjamur juga perlu dihentikan karena berisiko merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan.

Agusman menekankan bahwa untuk memberantas itu diperlukan sinergi dari para pemangku kepentingan untuk menegakkan kepatuhan.

“Upaya pengawasan dan edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar transaksi pembiayaan pembelian kendaraan dilakukan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah dan lengkap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pertumbuhan pesat kredit pinjaman online alias pinjol, risiko gagal bayar mulai menjadi sorotan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) per Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75% (year on year/YoY). Namun, di sisi lain tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri mencapai 4,54%.

Menilik data periode Januari 2025 hingga Februari 2026, TWP90 sebesar 4,54% tercatat sebagai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kenaikan ini mulai terlihat signifikan sejak November 2025 ketika TWP90 melonjak jadi 4,33% dari posisi Oktober 2025 yang masih berada di level 2,76%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai peningkatan pembiayaan bermasalah di industri pindar antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam dana (borrower).

“Untuk menekan risiko tersebut, penyelenggara pindar didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e KYC dancredit scoringagar penyaluran pembiayaan lebih selektif danprudentserta menjaga pelindungan konsumen,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, per Februari 2026 terdapat 18 penyelenggaraan pindar dengan yang TWP90 di atas 5%. OJK, kata Agusman, telah mengenakan sanksi sesuai ketentuan dan meminta mereka untuk melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

Dia meneruskan, dari 18 penyelenggara pindar itu, didominasi oleh sektor produktif yang mencerminkan karakteristik usaha, khususnya UMKM yang antara lain bergantung pada arus kas dan kondisi pasar.

“Sehingga bukan semata-mata disebabkan keterbatasan data, mengingat penyelenggara telah memanfaatkan berbagai sumber data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] danFintech Data Center[FDC],” jelasnya.

Di lain sisi, Agusman turut menyampaikan hingga kini masih ada 10 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikanaction plankepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

“Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/ataumerger,” ucapnya.

Ke depan, OJK mendorong agar penyelenggara pindar bisa menguatkan e-KYC, peningkatan kualitascredit scoring, dan penguatan permodalan. Hal ini supaya menjaga industri tetap sehat dan profil risiko terjaga serta pelindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik.

Demand Tinggi, Risiko Mengintai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilaioutstandingpembiayaan yang tumbuh mencapai 25,75% (YoY) menunjukkan demand dan penetrasi yang kuat. Namun, TWP90 di level 4,54% menandakan kualitas mulai tertekan.

Menurutnya, fase tersebut perlu diwaspadai karena saat ekspansi agresif membuat volume naik lebih cepat daripada pematangan manajemen risiko. Sebab itu, keseimbangan harus dijaga dengan pertumbuhan yang berkualitas, bukan sekadar cepat.

“Monitoringportofolio yang ketat agar tidak melewati ambang 5%, sebab meski secara rata-rata pasti banyak yang sudah di atas 5% dan tembus secara rata-rata ke 5% hanya menunggu waktu saja,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan TWP90 melonjak signifikan tidak lepas dari ekspansi ke segmen borrower baru yang lebih berisiko, pelonggaran seleksi saat mengejar pertumbuhan, tekanan daya beli atau likuiditas nasabah, serta modelscoringyang belum sepenuhnya menangkap perubahan perilaku pasca-siklus ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, kompetisi industri bisa mendorongunderpricingrisiko dan overlap pinjaman (multi-platformborrowing). Heru turut menyoroti bahwa pengawasan OJK kurang ketat dan kurang tegas terhadap pelanggaran, termasuk penggunaancredit scoringyang tidak maksimal karena ternyata semua bisa dikasih pinjaman tanpa perlu dilihat risiko apakah bisa kembalikan pinjaman atau tidak.

“Sebab itu, perusahaan perlu memperkuatcredit scoringberbasis data alternatif danbehavioral, memperketat limit awal, sertadynamic pricingsesuai risiko.Monitoring real-timedanearly warning systempenting untuk penagihan dini. Diversifikasi portofolio, pembatasan eksposur pada segmen berisiko tinggi, serta peningkatan kualitascollectionjuga krusial,” bebernya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat dengan TWP90 yang mendekati batas 5% maka pertumbuhan industri pindar kemungkinan lebih moderat dan selektif. Jadi, industri tetap ekspansif, tetapi dengan mitigasi risiko yang lebih kuat seperti peningkatangovernance, kolaborasi data, dan pengawasan regulator.

“Jika disiplin dijaga, pertumbuhan tetap berlanjut tanpa melampauithresholdrisiko. Namun, saya termasuk yang pesimis dan angka 5% pasti terlampaui minimal bulan Juni mendatang,” tegasnya.

Sependapat, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan ketika penyaluran pindar meningkat tajam, maka potensi gagal bayar juga meningkat.

“Ketika penyaluran jor-joran, dengan sistem yang ada harusnya bisa diminimalisasi. Namun, yang terjadi kadang sistemcredit scoring-nya tidak membaca kemampuan bayar yang valid. Akibatnya, ada penurunan kualitas dari penyaluran pembiayaan,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dirinya melihat bahwa kualitas penyaluran ke sektor produktif lebih buruk. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lesu sehingga membuat permintaan (demand) barang menjadi kurang. Jika terus terjadi seperti ini, TWP90 dinilai bisa melewati angka 5%.

Sebab demikian, Huda merasa penyelenggara pindar perlu mengerem penyalurannya untuk sementara waktu. Terlebih, saat ini industri juga sedang terkena isu KPPU yang bisa membuat TWP90 meningkat pada Maret atau April 2026.

“Jika tidak direm, bisa membuatlenderkabur karena masalah kepercayaan ke platform pindar dalam hal mengurus kualitas penyaluran kredit. Jika pun ingin di-pushuntuk terus tumbuh di atas 20%, perlu ada pembenahan dalamcredit scoring,” tegasnya.

Credit Scoring Kunci Utama Jaga Kualitas Portofolio

Adapun, PT Amartha Mikro Fintek menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjaga kualitas pembiayaan kepada UMKM ultra-mikro yang dilayaninya melalui penerapan sistemcredit scoringberbasisartificial intelligence(AI).

“Yang dikembangkan berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan layanan ini di lebih dari 50.000 desa di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan,” tutur VP Public Relations Amartha Harumi Supit kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Harumi menjelaskan sistem tersebut dirancang sesuai dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha ultra-mikro di pedesaan, khususnya ibu-ibu pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses pendanaan.

“Sistemcredit scoringAmartha menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas portofolio yang hingga saat ini tetap terjaga,” tegasnya.

Adapun,credit scoringyang dimaksudnya tersebut sudah didukung oleh penerapan mekanisme manajemen risiko serta pengendalian internal berlapis yang dikembangkan dengan mengacu pada standar perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 masih didominasi oleh pembiayaan multiguna, di tengah kecenderungan perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit secara lebih selektif untuk menjaga kualitas portofolio.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pembiayaan multiguna memiliki porsi terbesar dalam struktur pembiayaan industri.

“Pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% yoy menjadi Rp257,17 triliun,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, pembiayaan investasi tercatat memiliki porsi 32,79%, tetapi mengalami kontraksi sebesar 2,89% year on year menjadi Rp167,92 triliun. Adapun pembiayaan modal kerja menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yakni 8,31% year on year dengan nilai mencapai Rp54,63 triliun dan porsi 10,67%.

Menurut Agusman, ke depan pembiayaan multiguna diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance sepanjang 2026.

Di sisi lain, peluang bisnis baru di industri multifinance dinilai terus berkembang seiring upaya diversifikasi pembiayaan di luar sektor otomotif. Namun, pengembangan segmen baru tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

Dia juga menilai perusahaan pembiayaan saat ini masih mencermati kondisi ekonomi dalam menyalurkan pembiayaan. Hal itu tercermin dari pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

Agusman mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri, terutama karena sektor multifinance memiliki keterkaitan erat dengan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menambahkan, tantangan utama yang perlu diwaspadai industri multifinance pada 2026 adalah dinamika perekonomian yang berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan sekaligus kualitas kredit. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat manajemen risiko dan menjaga pelindungan konsumen.

Meski demikian, OJK memproyeksikan industri multifinance masih memiliki prospek pertumbuhan positif. Hal itu antara lain didukung oleh dinamika konsolidasi dan masuknya investasi di sektor tersebut, termasuk melalui aksi merger dan akuisisi.

Pembiayaan Mobil Baru Masih Terbesar

Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru masih menjadi kontributor terbesar dalam industri multifinance. Per Februari 2026, nilai pembiayaan mobil baru mencapai Rp143,28 triliun atau setara 26,47% dari total penyaluran pembiayaan industri.

Sementara itu, pembiayaan kendaraan roda empat bekas tercatat sebesar Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32%.

Agusman mengatakan pembiayaan otomotif, termasuk mobil bekas, masih menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri karena menawarkan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sedangkan terkait maraknya praktik jual-beli kendaraan dengan skema dokumen kendaraan saja atau STNK only, OJK menegaskan praktik tersebut perlu dihentikan karena berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan.

Menurut Agusman, penanganan praktik tersebut membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transaksi pembiayaan dilakukan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah dan lengkap