Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mencatatkan prestasi baru pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru setelah sajian Ketan Talam Durian sepanjang satu kilometer resmi dinobatkan sebagai yang terpanjang di dunia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI), Minggu (21/6/2026).

Rekor tersebut ditetapkan dalam Festival Ketan Talam Durian yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman. Kue tradisional khas Pekanbaru itu dibentangkan dari kawasan Gedung RRI hingga Flyover Jalan Sudirman dan disajikan secara gratis kepada masyarakat.

Sertifikat MURI diserahkan oleh Customer Relation Manager MURI, Lutfi Syah Pradana, kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, setelah tim melakukan pengukuran terhadap panjang sajian kue tersebut.

"Luar biasa, sajian Ketan Talam Durian ini tidak hanya menjadi yang terpanjang di Indonesia, tetapi juga terpanjang di dunia," ujar Lutfi saat penyerahan penghargaan, Minggu (21/6/2026).

Festival tersebut berlangsung meriah dengan ribuan warga memadati kawasan car free day (CFD) di pusat Kota Pekanbaru. Selain menikmati ketan talam durian, masyarakat juga mendapatkan pembagian ribuan buah durian yang disiapkan pemerintah kota.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraannya. Menurutnya, warga yang hadir tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Riau, tetapi juga dari luar provinsi.

"Jujur, ini di luar ekspektasi saya. Ternyata masyarakat Pekanbaru hadir begitu banyak dan sangat kompak dalam memeriahkan hari jadi kota ini," katanya.

Agung menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam pembuatan ketan talam durian sepanjang satu kilometer tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bukti kolaborasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal dalam mempromosikan kuliner khas Pekanbaru.

"Ini merupakan hasil kerja sama dengan para UMKM. Kue ini kami sajikan gratis untuk masyarakat sebagai bagian dari perayaan HUT Pekanbaru," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah kota, termasuk upaya menekan angka putus sekolah dan stunting.

"Kami akan terus memberikan yang terbaik untuk Kota Pekanbaru. Program zero anak putus sekolah harus terus dilanjutkan, begitu juga upaya menekan stunting agar tidak ada anak Pekanbaru yang mengalami kekurangan gizi," katanya.

Selain festival kuliner, Pemko Pekanbaru juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat dan wisatawan selama rangkaian HUT ke-242 kota tersebut. Di antaranya berupa fasilitas parkir gratis di seluruh pusat perbelanjaan selama 22-24 Juni 2026 serta program diskon kamar hotel sebesar 24% pada periode 19-26 Juni 2026.

Agung menambahkan, setelah keberhasilan memecahkan rekor dunia ketan talam durian, Pemko Pekanbaru berencana kembali mengajukan pencatatan rekor MURI pada peringatan HUT Kemerdekaan RI mendatang melalui sajian pisang goreng kipas terbesar di dunia.

"Kami ingin terus menghadirkan kegiatan yang dapat mengangkat identitas kuliner daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil melewati masa kritis pengelolaan keuangan daerah.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, mereka dihadapkan pada beban utang tunda bayar dari tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar.

"Kondisi tersebut kemudian direspons melalui langkah efisiensi dan rasionalisasi anggaran secara cermat dan terukur," ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Melalui sinergi dengan DPRD Kota Pekanbaru dan seluruh pemangku kepentingan, utang tunda bayar tersebut akhirnya berhasil dilunasi sepenuhnya.

"Ini terwujud karena adanya fokus dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPRD," ujar Agung.

Kebijakan penertiban anggaran yang disiplin memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Salah satu indikator paling nyata terlihat dari lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target pada akhir tahun 2025.

"Realisasi PAD tercatat menembus angka lebih dari Rp1,2 triliun. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi pengelolaan keuangan yang disiplin mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah," ungkap Agung.

Perbaikan kondisi keuangan daerah juga berdampak langsung pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru. Jika sebelumnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan, kini telah direalisasikan secara penuh hingga 14 bulan.

Agung menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja kolektif, bukan prestasi satu pihak semata.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Pasalnya, iuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditanggung oleh negara.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (25/2).

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Budi meyakinkan apabila iuran dikerek, masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tak akan terpengaruh. Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap daerah yang terdampak bencana.

Setelah menyalurkan bantuan Rp1,5 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatra Utara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho kembali menyalurkan bantuan dengan nilai yang sama untuk korban bencana di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Bantuan senilai Rp1,5 miliar itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Kota Medan, Sumatera Utara.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp1 miliar dalam bentuk uang tunai dan Rp500 juta berupa logistik yang akan dikirimkan ke wilayah Aceh Tamiang, salah satu daerah yang mengalami dampak terparah.

Pemko Pekanbaru disambut langsung oleh Gubernur Aceh Mualem setelah sebelumnya bersama-sama meninjau kawasan perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang dan longsor.

“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Gubernur Aceh. Hari ini kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” ujarnya Selasa (9/12/2025).

Dia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan empati masyarakat Pekanbaru yang berharap proses pemulihan di Aceh berjalan cepat.

“Semoga bencana ini cepat berlalu, dan masyarakat Aceh diberikan kekuatan serta kesehatan. Begitu juga dengan Gubernur Aceh dalam memimpin pemulihan daerah,” ujarnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi tinggi bantuan dan perhatian dari Pemko Pekanbaru serta masyarakatnya. Dia menyebut bantuan tersebut sangat membantu dalam percepatan penanganan pascabencana.

“Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Wali, Pak Wakil, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ujar Mualem.

Pemerintah Aceh berharap dukungan ini dapat memperkuat upaya pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, serta rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait isu tunda bayar yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan bahwa utang tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan bukan hasil dari kebijakan pemerintahannya. Tunda bayar itu berasal dari pekerjaan yang dilakukan sepanjang 2023 hingga 2024, sebelum dia dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar resmi dilantik.

“Yang tidak membayarkan pekerjaan itu bukan kami. Utang ini adalah pekerjaan dari tahun 2023—2024, sebelum kami menjabat,” ujarnya Jumat (21/11/2025).

Agung Nugroho menyebut total utang tunda bayar yang ditinggalkan mencapai hampir Rp500 miliar. Setelah dilakukan pembayaran secara bertahap sejak dia menjabat, sisa utang kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp90 miliar.

“Kalau ada yang bilang kami tidak membayar upah orang bekerja, itu tidak benar. Justru kami yang mengambil langkah agar utang lama itu bisa dilunasi,” ujarnya.

Penurunan signifikan ini menjadi bukti bahwa Pemko Pekanbaru aktif menyelesaikan beban keuangan lama agar tidak mengganggu pembangunan dan layanan publik saat ini.

Wali Kota juga menegaskan bahwa proses penyelesaian utang tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap pembayaran wajib melewati prosedur yang ketat, meliputi audit dokumen, verifikasi legalitas pekerjaan, dan pengecekan administrasi lainnya. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

Agung Nugroho mengimbau masyarakat Pekanbaru agar tidak terpengaruh oleh opini tanpa dasar yang berkembang di ruang publik. Dia menekankan pentingnya merujuk pada data resmi yang disampaikan Pemko.