BANYUWANGI - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Umumnya, kesulitan ekonomi dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Sementara itu, Susenas 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen mencatat alasan anak tidak sekolah antara lain karena tidak ada biaya sebesar 20,35%.

Menyikapi masalah tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerimaanbeasiswa PNM Scholarship 2026. Program ini diberikan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan keluarga nasabah.

"Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi," ujar Direktur Utama PNM Kindaris, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyampaikan pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.

“PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka,” ujar Kindaris.

Program ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan PNM tidak hanya berhenti pada nasabah sebagai pengusaha ultra mikro, tetapi turut menjangkau anggota keluarganya.

Melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak nasabah, PNM berupaya memperluas manfaat pemberdayaan agar keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi masa depan generasi berikutnya.

Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi mengaku bersyukur anaknya yang bernama Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa.

“Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih banyak untuk PNM, semoga PNM semakin sukses, semakin lancar, dan terus membawa kebaikan untuk banyak keluarga seperti kami,” ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Pasalnya, iuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditanggung oleh negara.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (25/2).

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Budi meyakinkan apabila iuran dikerek, masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tak akan terpengaruh. Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan akan mereaktivasi lebih dari 100 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan. Reaktivasi dilakukan bagi penerima manfaat yang memiliki riwayat penyakit katastropik.

"Reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan," ujar Gus Ipul saat Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Gus Ipul menjelaskan, langkah reaktivasi PBI JK dilakukan agar penerima manfaat yang berhak bisa mengakses layanan kesehatan. "Agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul," ucapnya.

Di sisi lain, Gus Ipul juga mendorong, Pemda proaktif dalam pemutakhiran DTSEN, pengusulan, maupun reaktivasi Bansos. Hal ini didasari lantaran data dari Pemda menjadi pijakan Kemensos untuk memberikan layanan jaminan sosial.

Lihat video: Polemik Kartu BPJS Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Buka Suara



Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Walikota. Kemudian kita verifikasi validasi ulang sesuai dengan alokasi yang ada," ucap Gus Ipul.

"Misalnya ada 100.000 usulan dari Bupati dan WaliKota sementara alokasinya 50.000, maka kami mencoba untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk memilih 50.000 dari 100.000 tersebut," katanya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, ada 54 juta jiwa yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 belum menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sementara itu, ada 15 juta jiwa yang masuk kategori Desil 6-10 justru menerima PBI JK.

Desil 1-5 merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1-5 dikategorikan warga sangat miskin hingga menengah, sementara Desil 6-10 warga kelas menengah hingga menengah ke atas.

"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ungkap Gus Ipul saat Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Gus Ipul mengakui ada belasan juta di Desil 6-10 atau non desil justru menerima PBI JK. "Sementara Desil 6 sampai 10 dan Non-Desil—nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci—mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, itu," ucapnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan profil kemiskinan Indonesia periode September 2025 menunjukkan tren positif. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga ke level 8,25%, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang. Selly DPR: Siswa Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku Potret Nyata Kemiskinan Struktural



Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 mengalami kenaikan 5,30% dari posisi Maret 2025. Namun ia menekankan pentingnya menerjemahkan angka per kapita tersebut ke dalam konteks pengeluaran riil sebuah keluarga.

Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, BPS menetapkan ambang batas pengeluaran bulanan yang lebih konkret.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 3.053.269 per bulan," papar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/2/2026).

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis. Prabowo Yakin Hilangkan Kemiskinan di Indonesia, Syaratnya Hentikan Penyelewengan dan Korupsi

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut... akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun baik di perkotaan sebesar 6,6%, maupun pedesaan sebesar 10,72%, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75% dari total nasional. Sementara itu penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Terkait ketimpangan, Indeks Gini (Gini Ratio) nasional ikut membaik di angka 0,363, turun 0,012 basis poin dari Maret 2025. Ketimpangan di wilayah perkotaan (0,383) terpantau masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan (0,295).

Perbaikan potret sosial ini didorong oleh beberapa faktor fundamental sepanjang 2025, di antaranya, realisasi bansos hingga September 2025 meningkat 75% dari target APBN, termasuk penyaluran PKH kepada 9,69 juta keluarga.

Kemudian produksi padi pada September 2025 naik 8,75% secara tahunan (yoy), memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani dan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang dalam satu tahun terakhir dengan peningkatan pada kegiatan formal.

YOGYAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) 2025 di Yogyakarta merupakan bagian dari distribusi nasional bantuan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial, dengan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND sebagai mitra penyalur resmi. Program ini menyasar jutaan keluarga rentan di seluruh Indonesia, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

Deputy EGM Kantorpos KCU Yogyakarta, Ngadirin, menjelaskan Pos Indonesia menjalankan peran strategis sebagai jurubayar. Memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang berhak, sesuai dengan data dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. “Peran PT Pos Indonesia yaitu untuk menyalurkan bantuan kesejahteraan rakyat yang bersumber dari Kementerian Sosial,” katanya. Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu Jadi Harapan Warga di Akhir Tahun 2025

Data disiapkan Kementerian Sosial, divalidasi kantor pusat, kemudian dananya juga disiapkan oleh Kemensos.

Ia menjelaskan secara rinci tahapan penyaluran, mulai dari pengolahan data hingga pembayaran di lapangan.

“Setelah data siap, diproses menjadi data Danom dan SP, lalu dikloning ke sistem CoreGiroSystem. Setelah itu data diinstruksikan ke KCU untuk diunduh, dicetak, dan disiapkan bersama BNBA-nya (By Name By Address). Bagian keuangan kemudian membebankan dana sejumlah KPM dikalikan Rp900 ribu,” tutur Ngadirin.

Proses berikutnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Mereka berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk penjadwalan. Setelah itu menyiapkan tenaga verifikasi, jurubayar, dan uang tunai di tiap titik salur. ”Tahap akhirnya adalah penyaluran dana kepada KPM,” tuturnya.

Ngadirin menegaskan prinsip utama penyaluran adalah ketepatan sasaran. Untuk menghindari antrean panjang, penyaluran dilakukan dengan sistem penjadwalan dan pengelompokan wilayah. Kalau desanya sedikit, dikelompokkan lagi per dusun. Jam pengambilan juga diatur. ”Di KCU Yogyakarta, penyaluran dilakukan di kantor-kantor pos cabang agar antrean tidak terlalu panjang,” terangnya.

Dari buruh harian, ibu rumah tangga, hingga kakek yang mengasuh cucu, BLTS Kesra di Yogyakarta menjelma menjadi penopang nyata kehidupan sehari-hari. Uang Rp900.000 bukan sekadar angka, tetapi menjadi biaya sekolah, pembayaran listrik, belanja beras, hingga modal kecil untuk bertahan.

Muslika Nur Hidayah, warga Karangwaru Lor, Tegalrejo, bercerita bahwa ia mendapatkan undangan setelah sebelumnya didatangi petugas untuk pendataan. Ia menerima Rp900.000 dan telah memikirkan penggunaannya. “Rencananya mau bayar sekolah anak. Anak saya baru TK, mau terima rapat, jadi disuruh bayar,” aku Muslika.

Muslika mengapresiasi pelayanan Kantorpos Yogyakarta. “Dari kantor posnya melayani dengan baik. Terima kasih kantor pos sudah menjadi teman masyarakat yang membutuhkan seperti kami,” ujarnya. Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu Jadi Kado Natal Warga Nasrani di Minut

Ia berharap program ini terus berlanjut dan semakin tepat sasaran. “Semoga bantuannya tetap ada buat yang membutuhkan seperti saya, dan penerimanya lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Sapari, yang akrab dipanggil Heri, menyampaikan kisah panjangnya sebagai kakek yang mengurus cucu sejak kecil. Bantuan kali ini akan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. “Cucu saya sudah kelas 6 SD. Ibunya meninggal sejak umur dua tahun tujuh bulan,” ujarnya.

Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan yang dibagi adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah.

Hal ini juga sejalan dengan percepatan dan perbaikan program reforma agraria.

"Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama," kata Cak Imin usai Rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)," sambungnya soal syarat warga miskin yang berhak mendapatkan tanah tersebut.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu memastikan pembagian tanah ini akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem dan lokasi TORA.

Hal tersebut untuk memastikan program bagi-bagi tanah ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia berharap program bagi-bagi tanah ini bisa membuat angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 mendatang. Target itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Di lain sisi, Muhaimin menjelaskan program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Paradigma pengentasan kemiskinan saat ini diklaim tak hanya menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial, tapi juga upaya pemberdayaan.

"Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah," tegas Cak Imin.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid optimistis target 1 juta masyarakat miskin ekstrem menerima Tanah Objek Reforma Agraria bisa terlaksana secara efektif.

Terlebih, program TORA akan mengkoordinasikan sejumlah kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menko Muhaimin sesuai mandat Inpres 8/2025.

"Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko (Muhaimin) yang melakukan itu," jelas Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan struktur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa pada Kejaksaan Agung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2025.

Beleid yang diundangkan pada 18 November 2025 tersebut mengatur detail kelompok tarif layanan, kewenangan direktur dalam penetapan, hingga pemberlakuan tarif khusus yang memungkinkan layanan gratis bagi warga miskin.

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa," jelas pertimbangan PMK 74/2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Dalam Pasal 2, tarif layanan BLU RSU Adhyaksa dibagi ke dalam empat kelompok utama, yakni tarif layanan medis, tarif penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 74/2025 (cek bagian akhir berita).

Beleid tersebut juga mengatur pengenaan tarif rawat inap berdasarkan kelas layanan. Pasal 6 menetapkan bahwa tarif kelas II menjadi dasar acuan, dengan tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, tarif kelas I paling tinggi 125%, sedangkan kelas VIP dan VVIP ditetapkan paling rendah 125% dari tarif kelas II.

Untuk layanan rawat jalan, RSU Adhyaksa dapat mengenakan tarif reguler dan nonreguler, di mana tarif nonreguler dipatok minimal 125% dari tarif reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).

Dalam Pasal 8, ditegaskan bahwa pada saat menetapkan tarif layanan medis, RSU Adhyaksa wajib mempertimbangkan kompleksitas tindakan, jasa layanan, bahan habis pakai, dan harga pasar.

Selain layanan medis, Pasal 9 merincikan tarif penunjang nonmedis yang meliputi penggunaan ambulans, peralatan, ruangan, pendidikan dan pelatihan, jasa boga, hingga layanan optik. Perhitungan tarif penunjang nonmedis dirumuskan lebih detail pada Pasal 10 sampai Pasal 16, yang masing-masing mensyaratkan penghitungannya minimal mencakup komponen biaya operasional, fasilitas, tenaga kerja, hingga harga pasar.

Di sisi lain, tarif farmasi bagi masyarakat umum wajib memperhatikan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18; sedangkan tarif layanan dengan teknologi kesehatan tertentu dihitung berdasarkan kompleksitas penggunaan teknologi dan sejumlah biaya teknis lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

RSU Adhyaksa juga diperbolehkan menjalin kerja sama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, asuransi swasta, atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Selain itu, rumah sakit dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain guna meningkatkan mutu layanan, seperti diatur dalam Pasal 21.

Untuk pasien WNA, Kemenkeu menetapkan tarif paling rendah 125% dari seluruh tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Adapun bagi masyarakat miskin, korban keadaan kahar, korban kriminalitas tanpa identitas, dan kegiatan sosial atau strategis pemerintah, RSU Adhyaksa dapat menerapkan tarif hingga Rp0,00 alias gratis, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1).

"Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia," lanjut Pasal 24 ayat (3).

Regulasi ini juga membuka ruang penetapan tarif berbentuk paket dan kombinasi layanan, yang dapat diberikan dengan tarif lebih rendah dari tarif satuan, sebagaimana disampaikan pada Pasal 25. Sementara itu, Direktur RSU Adhyaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif yang diatur dalam Pasal 26.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," tutup Pasal 28.

Daftar Jenis Layanan dan Batas Tarif Tertinggi sesuai Lampiran PMK 74/2025

A. PENDAFTARAN & ADMINISTRASI MEDIS

1. Pendaftaran Rawat Jalan — Rp65.000

2. Pendaftaran Rawat Inap — Rp98.000

3. Pendaftaran Gawat Darurat — Rp65.000

4. Administrasi Lainnya — Rp260.000

B. AKOMODASI MEDIS (Rawat Inap)

1. Kelas II — Rp585.000 per hari

2. ICU — Rp1.170.000 per hari

3. IMCU/HCU — Rp1.105.000 per hari

4. Isolasi — Rp910.000 per hari

5. NICU — Rp1.040.000 per hari

6. Ruang Bayi — Rp520.000 per hari

7. Inkubator — Rp520.000 per hari

8. Kamar Bedah — Rp1.300.000 per hari

C. PELAYANAN MEDIS

1. Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, Konseling

Dokter Umum — Rp145.000

Dokter Spesialis — Rp325.000

Dokter Subspesialis — Rp390.000

Konsultasi Gizi — Rp195.000

Konsultasi Kejiwaan — Rp500.000

Konseling — Rp500.000

2. Tindakan Medis

a. Non-Operatif

Kecil — Rp945.000

Sedang — Rp3.850.000

Besar — Rp11.000.000

Khusus — Rp28.399.000

b. Operatif (Bedah)

1) Bedah Gigi & Mulut

Kecil: Rp2.800.000

Sedang: Rp6.750.000

Besar: Rp20.482.000

Khusus: Rp54.000.000

2) Bedah Umum

Kecil: Rp4.000.000

Sedang: Rp9.100.000

Besar: Rp15.840.000

Khusus: Rp46.530.000

3) Bedah Digestif

Kecil: Rp4.900.000

Sedang: Rp10.000.000

Besar: Rp20.300.000

Khusus: Rp30.900.000

4) Bedah Tumor/Onkologi

Kecil: Rp4.345.000

Sedang: Rp13.600.000

Besar: Rp16.064.000

Khusus: Rp47.800.000

5) Bedah Urologi

Kecil: Rp3.615.000

Sedang: Rp11.839.000

Besar: Rp16.945.000

Khusus: Rp29.676.000

6) Bedah Ortopedi & Traumatologi

Kecil: Rp10.400.000

Sedang: Rp18.400.000

Besar: Rp25.900.000

Khusus: Rp39.200.000

7) Bedah Saraf

Kecil: Rp11.280.000

Sedang: Rp30.023.000

Besar: Rp46.700.000

Khusus: Rp61.315.000

8) Bedah Plastik & Rekonstruksi

Kecil: Rp6.000.000

Sedang: Rp12.000.000

Besar: Rp40.000.000

9) Bedah Obstetri & Ginekologi

Kecil: Rp6.806.000

Sedang: Rp10.100.000

Besar: Rp27.500.000

10) Bedah THT

Kecil: Rp4.220.000

Sedang: Rp7.570.000

Besar: Rp15.370.000

Khusus: Rp32.100.000

11) Bedah Mata

Kecil: Rp2.420.000

Sedang: Rp4.010.000

Besar: Rp10.464.000

Khusus: Rp17.000.000

12) Pulmonologi

Kecil: Rp2.400.000

Sedang: Rp3.080.000

Besar: Rp6.867.000

Khusus: Rp11.000.000

13) Kulit & Kelamin

Kecil: Rp1.500.000

Sedang: Rp3.000.000

Besar: Rp13.000.000

Khusus: Rp35.000.000

Layanan Lain

Kemoterapi — Rp2.805.000

Shock Wave Therapy Kecil — Rp600.000

Shock Wave Therapy Sedang — Rp15.400.000

Akupuntur Medik — Rp1.000.000

Hemodialisa — Rp2.200.000

3. Penunjang Medis

Laboratorium

Sederhana — Rp620.000

Sedang — Rp4.702.000

Sulit — Rp6.688.000

Khusus — Rp15.384.000

Radiologi/Rontgen/USG/Endoskopi/EKG/Electromedik

Sederhana — Rp657.000

Sedang — Rp1.346.000

Sulit — Rp3.200.000

Khusus — Rp12.500.000

Rehabilitasi Medik

Kecil — Rp1.000.000

Sedang — Rp1.500.000

Besar — Rp3.000.000

Penilaian Psikologi

Kecil — Rp500.000

Sedang — Rp1.000.000

Besar — Rp1.500.000

Layanan Lain

Fototerapi — Rp1.500.000

Medico Legal/Forensik

-Kecil: Rp2.000.000

-Sedang: Rp5.000.000

-Besar: Rp7.000.000

-Khusus: Rp10.000.000

Saksi Ahli — Rp2.000.000

Pemeriksaan Medis Terpadu — Rp3.000.000

Penanganan Jenazah — Rp5.000.000

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memilih mundur setelah rumah mereka ditempeli stiker keluarga miskin. Gus Ipul menjelaskan bahwa penempelan stiker tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah daerah.

“Kalau soal ada beberapa KPM yang mundur ketika ditempelin stiker warga miskin, ya itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan,” kata Gus Ipul

Bagi penerima yang mengundurkan diri, ia menegaskan bahwa hak bantuan sosial (bansos) mereka akan dialihkan kepada warga lain yang memenuhi kriteria. “Pasti kami alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” katanya.



Dia menambahkan, Kementerian Sosial bersama pendamping dan pemerintah daerah sedang melakukan ground check selama lima hari terakhir untuk memastikan data penerima bansos sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Hasilnya, per hari ini sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi kriteria untuk menerima bansos,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, data hasil verifikasi akan menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS). “Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik sehingga kami, dalam waktu yang tidak terlalu lama, memperoleh data balikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos triwulan IV mencakup dua jenis bantuan, yaitu BLT penebalan dan tambahan penerima manfaat. Baik penerima reguler (selama tiga bulan) maupun penerima baru sama-sama menerima bantuan sebesar Rp900 ribu.

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur, yakni bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia. Penerima yang memiliki rekening aktif akan menerima bantuan langsung ke rekeningnya, sementara yang tidak memiliki rekening akan mendapatkannya melalui PT Pos, baik diambil langsung di kantor pos maupun dikirim ke rumah masing-masing.

Gus Ipul menargetkan seluruh bansos dapat tersalurkan paling lambat pada bulan November. “Per hari ini penyalurannya sudah 14 juta lebih. Insyaallah minggu ini akan tambah 14 juta lagi,” pungkasnya.

LONDON - Lebih dari seperlima penduduk di Uni Eropa berisiko mengalami kemiskinan atau eksklusi sosial pada tahun 2024. Itu terungkap dalam data yang dirilis Jumat oleh kantor statistik Uni Eropa, Eurostat.

Lima wilayah melaporkan tingkat kemiskinan lebih dari dua kali lipat rata-rata Uni Eropa, dengan wilayah seberang laut Prancis, Guyana Prancis, mencatat persentase tertinggi sebesar 59,5%, diikuti oleh wilayah Calabria dan Campania di Italia selatan, masing-masing dengan 48,8% dan 43,5%, dan kota otonom Spanyol, Melilla dan Ceuta, masing-masing dengan lebih dari empat dari sepuluh orang dalam kategori ini.

Secara total, 25 wilayah mengalami setidaknya sepertiga penduduknya berisiko mengalami kemiskinan atau eksklusi sosial. Wilayah-wilayah ini sebagian besar terkonsentrasi di Yunani, Bulgaria, Spanyol, Italia, dan Rumania, serta di wilayah-wilayah terluar Prancis.

Kelompok ini juga mencakup dua wilayah perkotaan di Eropa Barat – Wilayah Ibu Kota Brussel di Belgia dan Bremen di Jerman.

Di sisi lain, 26 wilayah mencatat tingkat kemiskinan atau eksklusi sosial di bawah 12,5%. Ini termasuk tujuh wilayah di Italia utara dan tengah, di antaranya Provinsi Otonom Bolzano, yang berbatasan dengan Austria, yang memiliki tingkat terendah di Uni Eropa – 6,6%.

Enam dari delapan wilayah di Ceko melaporkan tingkat di bawah ambang batas yang sama, termasuk Jihozápad, yang memiliki tingkat terendah ketiga di blok tersebut, yaitu 8,8%.

Daerah lain dengan tingkat yang relatif rendah termasuk tiga daerah di Belgia utara (Vlaams Gewest), tiga di Austria, dua di Polandia, daerah Közép-Dunántúl di barat laut Hongaria, serta daerah ibu kota Kroasia, Rumania, Slovenia, dan Slovakia.

Sementara itu, inflasi konsumen tahunan di kawasan euro naik menjadi 2,2% pada bulan September, naik dari 2% pada bulan Agustus, menurut data akhir yang dirilis Jumat oleh Eurostat.

Angka tersebut sesuai dengan estimasi awal pasar dan tetap di atas target jangka menengah Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 2%.

Pendorong inflasi terbesar adalah sektor jasa, yang naik 3,2% year-on-year pada bulan September, diikuti oleh makanan, alkohol, dan tembakau (naik 3%) dan barang industri non-energi (naik 0,8%).

Di sisi lain, harga energi merupakan penyumbang penurunan inflasi terbesar, turun 0,4% per tahun.

Tingkat inflasi inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi yang fluktuatif, naik 2,4% per tahun — naik dari 2,3% pada bulan sebelumnya dan juga di atas estimasi.

Rumania mencatat tingkat inflasi tahunan tertinggi, yaitu 8,6% pada bulan September, diikuti oleh Estonia sebesar 5,3%, serta Latvia dan Slovakia masing-masing sebesar 4,6%.

Tingkat inflasi terendah tercatat di wilayah administrasi Siprus Yunani, dengan 0%, diikuti oleh Prancis sebesar 1,1%, dan Yunani serta Italia, dengan keduanya sebesar 1,8%.

Secara bulanan, indeks harga konsumen naik 0,1% pada bulan September, sama dengan tingkat inflasi pada bulan Agustus.

Zona euro, juga dikenal sebagai kawasan euro atau EA20, mewakili 20 negara anggota Uni Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang resmi mereka.

Jakarta: Naik kelas ekonomi di Amerika Serikat kini bukan hal mudah. Untuk itu, lima miliarder top dunia yakni Bill Gates, Charles Koch, Steve Ballmer, Scott Cook, dan John Overdeck sepakat menyuntik dana lebih dari USD1 miliar untuk mendorong mobilitas ekonomi warga berpenghasilan rendah, lewat platform baru bernama NextLadder Ventures.

Langkah ambisius ini memanfaatkan AI (kecerdasan buatan) dan teknologi baru lainnya demi memperluas akses kesempatan ekonomi yang lebih merata.

NextLadder Ventures

Melansir Forbes, Rabu, 23 Juli 2025, NextLadder Ventures adalah kendaraan filantropi yang akan beroperasi selama 15 tahun, fokus mendukung organisasi nirlaba maupun profit yang bekerja di bidang transformasi sosial dan ekonomi.

Inisiatif ini menggandeng perusahaan AI seperti Anthropic, yang akan menyediakan dukungan teknis dan daya komputasi AI secara gratis kepada mitra program.

Menurut CEO NextLadder Ventures, Ryan Rippel, para pendiri memiliki satu pertanyaan besar yang menyatukan mereka.

“Bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan lebih banyak untuk individu dan keluarga yang menghadapi hambatan besar setiap hari?," ucap Ryan Ripple.

Fokus pada inovasi teknologi untuk warga rentan
NextLadder Ventures akan mendanai organisasi dengan kombinasi hibah, investasi ekuitas, hingga pembiayaan berbasis pendapatan. Keuntungan dari investasi akan dikembalikan untuk mendanai proyek lainnya.

Beberapa inisiatif yang disorot diantaranya:

CarePortal, platform yang menjembatani keluarga rentan dengan sumber daya lokal seperti gereja dan komunitas.

Rasa-Legal, startup teknologi hukum yang membantu penghapusan catatan kriminal dengan biaya terjangkau.

“Kami melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk bersatu dan memiliki kesempatan untuk mencapai lebih jauh sebagai kelompok,” kata Direktur Eksekutif Ballmer Group, Kevin Bromer.

Donasi raksasa

Kelima miliarder ini punya rekam jejak panjang di dunia filantropi:

Bill Gates: Telah menyumbangkan USD47,7 miliar lewat Gates Foundation, fokus pada kesehatan dan kemiskinan global.

Steve Ballmer: Donasi USD5 miliar untuk pendidikan dan dukungan sosial, termasuk USD175 juta untuk StriveTogether.

Charles Koch: Telah menyumbang USD1,9 miliar melalui jaringan Stand Together, fokus pada pendidikan dan reformasi hukum.

Scott Cook & John Overdeck: Masing-masing sudah menyumbangkan hampir USD500 juta lewat yayasan pribadi.

“Saya tidak berpikir pernah ada kolaborasi di antara filantropi yang seperti ini,” kata CEO Stand Together, Brian Hooks.

Visi jangka panjang

NextLadder Ventures tidak hanya mengandalkan modal awal dari kelima miliarder. Mereka juga berharap bisa menginspirasi pendanaan tambahan dari sektor publik dan swasta untuk memperbesar dampak.

Tujuan akhirnya, mengurangi kebutuhan pendanaan internal dalam satu dekade lebih mendatang, dan membuka jalan bagi teknologi sosial yang benar-benar memberdayakan semua lapisan masyarakat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)