BPJS Kesehatan mengungkapkan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

"Pembayaran (klaim kesehatan) Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Tingginya penggunaan layanan tersebut membuat rasio klaim BPJS Kesehatan mencapai 108,72 persen atau melampaui total penerimaan iuran.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," katanya.

Prihati menyebutkan BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 apabila tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian," ujarnya kepada anggota DPR.

Lantas, apa akar masalah yang terjadi dalam BPJS Kesehatan sehingga menjadi kasus berulang?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan defisit yang menerpa BPJS karena tingginya rasio klaim dibandingkan penerimaan iuran yang diterima. Rasio klaim tembus di atas 100 persen sejak 2023. Selain itu, biaya untuk membayarkan penyakit katastropik peserta juga besar, yakni mencapai 24 persen.

"Rasio klaim kan selalu di atas 100 persen sejak 2023. 2023 (rasio klaim) 106 persen. 2024 sama 2025 sebesar 111 persen, sekarang di April (2026) saja sudah 108 persen," ujar Timboel kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/6).

Artinya, pendapatan iuran tak mampu mengatasi pembiayaan. Timboel menyampaikan aset bersih BPJS Kesehatan terus tergerus yang menyebabkan pada Mei 2026 pembiayaan klaim berada di bawah 1,5 bulan penjaminan.

"Di bulan Mei (2026) ini sudah di bawah 1,5 bulan penjaminan, jadi nggak sehat. Kalau sehat, ada dana yang bisa menjamin 1,5 bulan ke atas pembiayaan klaim," tambahnya.

Penyebab tekor lainnya, kata Timboel, iuran belum dinaikkan selama enam tahun terakhir. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 mengatur iuran BPJS Kesehatan dapat ditinjau paling lama dua tahun.

"Sudah 2020 sampai 2026 ini nggak naik-naik, padahal regulasi mengatakan iuran itu ditinjau paling lama 2 tahun. Sekarang udah 6 tahun," tuturnya.

Timboel menyinggung saat eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas APBN 2026, telah dialokasikan cadangan Rp20 triliun untuk mendanai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara, di era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, cadangan tersebut baru turun ketika BPJS Kesehatan terjadi defisit total.

"Kan nggak lucu, masa ditungguin dulu defisit baru diturunkan? Kalau defisit itu 1 bulan aja BPJS gagal bayar ke rumah sakit, artinya nunggak 1 bulan, dia kena denda 1 persen. Rp100 miliar dia punya tanggung jawab biaya klaim, eh nunggak 1 bulan dia tambah 1 miliar. Jadi artinya beban itu nggak bisa diatasi dengan iuran yang saat ini, malah menggerus aset bersih," sambungnya.

Ia menyarankan pemerintah meninjau iuran BPJS Kesehatan untuk 6 bulan tersisa pada 2026 mengacu kepada Perpres tersebut. Setidaknya iuran yang dinaikan adalah kelompok PBI yang iurannya ditanggung negara.

"Memang Perpres itu kenaikan iurannya dilakukan saja. Misalnya tinggal 6 bulan ke belakang kan. Misalnya PBI JKN dinaikkan," kata Timboel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang solusi terkait tekor BPJS tidak bisa hanya fokus pada kenaikan iuran atau suntikan dana pemerintah. Kenaikan iuran hanya dapat memperbaiki likuiditas dalam jangka pendek.

"Peningkatan iuran PBI yang dibayarkan pemerintah dapat memperkuat posisi keuangan BPJS karena kelompok ini jumlahnya sangat besar dan tidak menghadapi risiko tunggakan. Namun, langkah tersebut pada dasarnya hanya memindahkan beban dari neraca BPJS ke APBN," kata Yusuf.

Yusuf menilai defisit tidak serta merta hilang, justru bergeser menjadi tanggungan fiskal pemerintah. Hal yang sama pun juga berlaku jika dilakukan bailout atau suntikan dana. Kebijakan itu penting untuk menjaga keberlangsungan layanan, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah perbaikan efisiensi sistem. Pengawasan terhadap fraud perlu diperkuat karena potensi kerugiannya sangat besar dan langsung menggerus dana jaminan kesehatan.

"Selain itu, layanan kesehatan primer harus diperkuat agar penyakit kronis dapat dideteksi dan dikendalikan lebih awal," ujar Yusuf.

Dari sisi ekonomi kesehatan, Yusuf menilai biaya pencegahan dan pengelolaan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki tahap komplikasi.

Kemudian, pemerintah juga perlu membenahi data kepesertaan agar subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

"Kenaikan iuran dan suntikan dana mungkin diperlukan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan layanan, tetapi solusi jangka panjang tetap terletak pada pengurangan fraud, penguatan layanan primer, dan perbaikan tata kelola kepesertaan. Tanpa pembenahan di tiga area tersebut, risiko defisit yang sama akan terus berulang di masa mendatang," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah sedang mengkalkulasi perhitungan terkait wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun ini.

Wacana kenaikan itu sudah muncul sejak tahun lalu seiring dengan besarnya defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, defisit diperkirakan mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun pada tahun ini. Sehingga, pihaknya meminta agar iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap 5 tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan.

"Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," kata Menkes Budi Sadikin dikutip Jumat (1/5) dari CNBC Indonesia.com.

Menkes pun memastikan kenaikan resmi iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan ke depannya hanya akan berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas. Selama ini mereka, kata dia, membayar iuran secara mandiri misalnya sekitar Rp42 ribu per bulan.

Menurutnya bakal kenaikan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok miskin. Menkes menyebut, peserta dari desil 1 sampai 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah," kata Budi Gunadi Sadikin yang akrab dipanggil BGS.

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  menegaskan pemerintah tak akan mengutak-atik besaran tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu naik cepat di atas level satu dekade terakhir yang stagnan di kisaran 5 persen.

Menurutnya kala itu, jika perekonomian mampu menembus level di atas 6 persen, maka pemerintah baru akan mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan.

"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6 persen lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum," katanya.

Meski wacana penyesuaian tarif mengemuka, hingga kini besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan terakhir yang ditetapkan pada 2022.

Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

Baca berita lengkapnya di sini.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyarankan agar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda. Sebab, saat ini kondisi ekonomi belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban bagi para pekerja.

Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite mengatakan, pihaknya tidak menolak kemungkinan kenaikan iuran, namun menilai kebijakan tersebut belum tepat dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada prinsipnya kami tidak anti terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun saat ini bukan momentum yang tepat,” kata Arnod dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi pekerja masih tertekan. Selain itu, daya beli juga belum pulih hingga pekerja masih menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi ekonomi pekerja masih tertekan, daya beli belum pulih, dan risiko pemutusan hubungan kerja masih ada,” ujar dia.

Arnod menilai, jika kenaikan iuran dipaksakan dalam situasi ekonomi yang belum stabil, maka berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga serta menambah beban sosial di masyarakat.

Sebagai informasi, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 masih dalam tahap kajian pemerintah. Saat ini, besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah mempertimbangkan kenaikan iuran guna menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan masyarakat miskin pada desil 1 hingga 5 tidak akan terdampak kebijakan tersebut karena iurannya tetap ditanggung oleh negara.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menanggapi adanya isu yang beredar di media sosial mengenai naiknya iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rizzky memastikan iuranBPJS Kesehatan belum ada perubahan dan mengacu pada regulasi yang berlaku dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Regulasi ini menjadi dasar penetapan besaran iuran JKN.

"Sampai dengan saat ini, untuk besaran iuran masih mengacu pada besaran yang lama sesuai peraturan yang masih berlaku," jelas Rizzky.

Kepersertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga golongan.

Ketiganya ialah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), serta Bukan Pekerja (BP).

Berikut besaran masing-masing iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan golongannya.

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta

PBI merupakan golongan masyarakat kategori fakir miskin atau tidak mampu.

Secara ketentuan, iuran ditetapkan sebesar Rp 42.000 per bulan, namun seluruh biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah, baik melalui APBN (pemerintah pusat) maupun APBD (pemerintah daerah).

Peserta PBI mendapatkan layanan kesehatan gratis Kelas 3 tanpa perlu membayar iuran tiap bulannya.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Peserta PPU adalah mereka yang bekerja dan menerima upah dari pemberi kerja, seperti PNS, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

Besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan pembagian sebagai berikut:

• 4 persen dibayar oleh pemberi kerja
• 1 persen dibayar oleh pekerja

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Peserta dalam kategori ini termasuk peserta mandiri yang harus membayar iuran BPJS kesehatan sesuai kelas layanan yang dipilih.

Berikut rincian iurannya:

• Kelas I: Rp 150.000 per bulan
• Kelas II: Rp 100.000 per bulan
• Kelas III: Rp 42.000 per bulan (Rp 35.000 dibayar peserta dan Rp 7.000 disubsidi pemerintah)

Untuk diketahui, iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya.

Apabila peserta menunggak lebih dari satu bulan terhitung setelah tanggal 10, maka status kepersertaan otomatis nonaktif.

PRT dapat jaminan BPJS

Pekerja Rumah Tangga (PRT) saat ini segera mendapat jaminan BPJS Kesehatan setelah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRRT) disahkan DPR RI, Selasa (21/4/2026).

BPJS Kesehatan menunggu regulasi dari pengambil kebijakan, bila sudah turun maka akan segera diproses.

"Terkait dengan hal tersebut, untuk ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan, tentu kami menunggu regulasinya segera terbit," jelas Rizzky

UU PPRT memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak-hak dasar mereka yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Iuran BPJS Kesehatan 2026 Naik? Ini Rincian Kelas 1, 2, dan 3" dan "Pekerja Rumah Tangga Dapat Jaminan Sosial Kesehatan Sesuai UU PPRT, Ini Tanggapan BPJS"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini dapat menyederhanakan persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai masih berbelit.

Gagasan tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) kemudian viral di berbagai potongan video yang tersebar di media sosial.

Skema iuran yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Dia menilai mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.

Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles, Kamis (16/4/2026).

Secara fiskal, pemerintah dinilai mampu menanggung beban iuran tersebut. Dia membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah. “Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan, setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.

Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5. Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.

“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.

Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima. Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.

Adapun, pada segmen PBU-PP kelas 3, jumlah peserta yang tidak tepat sasaran mencapai 11 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya mencanangkan adanya penataan ulang kategorisasi tersebut.

Budi mengungkapkan gambaran rencana untuk mengurangi alokasi kelompok masyarakat mampu, khususnya dari desil 10, dan mengalihkannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan seperti desil 5 yang selama ini belum terjangkau skema PBI.

“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, yang 10% terkaya, kita hapus, lalu dialihkan ke desil 5 yang masih banyak belum masuk,” kata Budi.

Dengan rencana ini, dia menyebut bahwa pemerintah berharap alokasi anggaran kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, berpendapat bahwa kenaikan iuran bukan menjadi pilihan utama dalam menyelamatkan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, pilihan utama saat ini adalah suntikan dana yang sedang diproses dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun.

“Ya, itu [kenaikan iuran] bukan pilihan pertama sih. [pilihan pertama] suntikan dana dan sedang dalam proses,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Selain hal tersebut, cara lain untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan adalah upaya preventif. Dia mencontohkan bila seseorang membeli rokok atau minuman manis bisa ditanyakan terlebih dahulu apakah status BPJS aktif atau tidak.

“Itu yang penting, rakyat menjaga kesehatannya. BPJS membantu dengan semangat gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kalau membayar iuran itu enggak apa-apa meskipun enggak sakit. Kan ini gotong royong,” tegasnya.

Sebagai informasi, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKN BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%. Rasio klaim adalah perbandingan total klaim dengan penerimaan iuran, rasio klaim di atas 100% berarti jumlah klaim BPJS lebih banyak daripada perolehan iurannya.

Prihati menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” jelasnya.

Di lain sisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mengkaji penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Adapun, penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada bulan April 2026, ada 21 penyakit yang tetap tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

BPJS merupakan asuransi pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan adanya BPJS Kesehatan, maka masyarakat bisa berobat gratis dan tidak dipungut biaya sedikitpun.

Seperti asuransi pada umumnya, ada iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar masyarakat setiap bulan sesuai kelas yang dipilih.

Meski merupakan asuransi kesehatan gratis, namun tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Misalnya saja, BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang bukan kesehatan dasar atau tidak termasuk pengobatan kesehatan, seperti untuk layanan estetika.

Berikut adalah daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

3. Perataan gigi seperti behel.

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.

8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.

9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

12. Alat kontrasepsi.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Itulah daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yakin kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan berpengaruh terhadap warga miskin.

Budi menegaskan apabila iuran dikerek, masyarakat miskin yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tak akan terpengaruh.

Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Budi menjelaskan konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh kepada masyarakat menengah ke atas. Saat ini iuran BPJS kelas III sebesar Rp42 ribu per bulan, di mana peserta hanya membayar Rp35 ribu, sedangkan sisanya ditanggung negara.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan, Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah akan menambal defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Edy mengaku memahami tekanan inflasi pada sektor kesehatan mulai dari harga obat hingga alat kesehatan. Namun, menurut dia, solusi yang diambil pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

"Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta pelebaran selisih beban layanan dan pendapatan iuran, tetapi solusi yang diambil harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat," kata Edy saat dihubungi, Rabu (25/2).

Dia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut tekanan inflasi kesehatan kian memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan.

Dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024. Dan pada 2026 menjadi Rp14 triliun.

"Situasi ini dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu," kata Edy.

Meski tren defisit terus meningkat, dia mengingatkan kenaikan iuran bukan satu-satunya cara untuk menyelematkan. Menurut Edy, pemerintah tetap harus secara terbuka menyajikan data dan analisis bahwa kenaikan memiliki legitimasi dan rasional.

Jika rencana kenaikan dilakukan, Edy mengusulkan pemerintah menaikkan terlebih dahulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah untuk memperkuat komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah.

Sementara, bagi penerima upah, Edy menilai mekanisme penyesuaian telah berjalan secara alami melalui kenaikan upah minimum dan peningkatan upah di atas upah minimum setiap tahun.

"Kontribusi peserta penerima upah sudah ikut naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi kita harus melihat struktur kepesertaan secara utuh sebelum mengambil keputusan," ucapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin.

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun-Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (25/2).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Pasalnya, iuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditanggung oleh negara.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (25/2).

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Budi meyakinkan apabila iuran dikerek, masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tak akan terpengaruh. Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, pihaknya mencatat lebih dari 40.000 peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sudah mengajukan reaktivasi setelah sempat dinonaktifkan kepesertaannya.

“Per-hari ini ada 40 ribu lebih yang sudah reaktivasi dari 11 juta (peserta yang dinonaktifkan) itu ya,” kata Gus Ipul usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko PM Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2/2026).

Gus Ipul menyebutkan, dari 40.000 peserta yang melakukan reaktivasi, 2.000 di antara telah beralih ke skema pembayaran mandiri karena sudah merasa mampu. “Dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 di antaranya beralih ke mandiri,” ujar dia.

Meski banyak peserta melakukan reaktivasi, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tetap akan melakukan ground check atau pengecekan di lapangan bagi 11 juta PBI BPJS yang dinonaktifkan.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap satu bulan ya, yang mudah-mudahan ini makin akurat data kita,” ungkapnya.