Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Cina mengincar posisi puncak lanskap teknologi global dengan menargetkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menggerakkan 90% aktivitas ekonomi nasional mereka pada 2030.

Ambisi masif tersebut termuat dalam cetak biru teknologi terbaru lewat Rencana Lima Tahun (Five-Year Plan) ke-15 hingga 2030 yang dirilis Pemerintah Beijing.

Mengutip laporan ABCNews, Senin (22/6/2026) dokumen strategis ini memetakan lompatan teknologi masa depan yang menjadikan AI sebagai fondasi dasar, mulai dari robot humanoid, antarmuka otak-komputer (brain-computer interface), fusi nuklir, teknologi kuantum, hingga jaringan 6G.

Demi mengejar target ekonomi tersebut, Tiongkok mengalokasikan investasi besar-besaran senilai miliaran dolar AS di sejumlah sektor teknologi prioritas.

Alokasi dana ini diarahkan pada pengembangan robot untuk lingkungan kerja dan domestik, otomatisasi tugas rutin kantoran, serta peralatan penerbangan rendah (low-altitude equipment) seperti mobil terbang dan pengiriman logistik menggunakan drone.

Implementasi di lapangan sejatinya mulai terlihat saat ini. Sejumlah produsen otomotif domestik Cina gencar menyematkan asisten pintar dan fitur mengemudi otonom pada kendaraan terbaru mereka. Di sektor kreatif, kehadiran model AI pembuat video dengan hasil realistis bahkan mulai memicu kekhawatiran para pelaku industri perfilman global dan Hollywood.

Di samping sokongan modal yang kuat, Tiongkok menerapkan model ekspansi yang kontras dengan korporasi teknologi di Amerika Serikat. Beijing memilih mempertahankan sebagian besar model AI buatan domestik dalam format open-source atau sumber terbuka sehingga dapat diakses dan dimodifikasi secara bebas oleh jaringan pengembang.

Peneliti Brookings Institute Kyle Chan menilai pendekatan regulasi ini sangat berbeda dengan model komersial tertutup milik AS yang umumnya mewajibkan biaya berlangganan khusus. Format sumber terbuka ini diyakini mampu mempercepat penetrasi teknologi sekaligus memperluas jaringan korporasi yang mengadopsi sistem teknologi Tiongkok.

"Pendekatan open-source Cina bertujuan mendorong adopsi dengan memberikan model AI secara gratis, membangun ekosistem perangkat lunak yang lebih luas, lalu menawarkan layanan berbayar untuk integrasi dan dukungan teknis," ujar Chan.

Kendati memiliki peta jalan yang agresif, upaya Negeri Tirai Bambu dalam mendominasi sektor ini masih membentur barikade rantai pasok semikonduktor.

Sektor komputasi tingkat tinggi Tiongkok dinilai memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan chip AI kelas atas yang sejauh ini masih didominasi oleh korporasi asal Amerika Serikat.

Kebijakan pembatasan ekspor chip canggih yang diterapkan pemerintah AS sejak 2022 memaksa Cina memacu kemandirian industri semikonduktor dalam negeri agar lepas dari ketergantungan pasokan luar. Namun, riset domestik Tiongkok dilaporkan memerlukan waktu lebih untuk menyamai performa global.

Berdasarkan analisis Council on Foreign Relations, produk chip AI terbaik milik Huawei saat ini kinerjanya diperkirakan masih sekitar lima kali lebih rendah jika dibandingkan dengan produk chip premium yang beredar di pasar Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memproyeksikan volume penumpang KRL Jabodetabek bakal terus menunjukkan tren pertumbuhan tembus 437 juta penumpang pada 2030.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa berdasarkan tren yang ada, pertumbuhan jumlah pengguna atau ridership kereta komuter dipatok stabil meningkat setiap tahunnya.

Salah satunya, pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat urban di kawasan penyangga ibu kota.

“Diproyeksikan dari tahun 2024 sampai dengan 2030, jumlah ridership yang ada di KRL Jabodetabek ini meningkat setiap tahunnya 4%. Dan diharapkan di tahun 2030 itu akan mencapai 437 juta,” kata Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/6/2026).

Bobby menambahkan, realisasi volume penumpang pada tahun lalu bahkan telah melampaui estimasi awal perseroan. Hal ini menjadi indikator kuat perlunya akselerasi penambahan kapasitas angkut.

Pada 2025, realisasi penumpang KRL Jabodetabek tercatat mencapai sekitar 357 juta orang. Angka tersebut tumbuh signifikan dibandingkan dengan proyeksi awal yang sebesar 339 juta penumpang.

Guna mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI melalui anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), tengah menggulirkan proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek dengan total nilai investasi jumbo mencapai Rp9,18 triliun.

Proyek peremajaan sarana tersebut bersumber dari tiga pos pendanaan utama. Porsi terbesar mengandalkan dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5,3 triliun atau setara 58%.

Sementara itu, sisa pendanaan proyek akan dipenuhi melalui kombinasi kas internal PT KCI sebesar Rp190 miliar serta kucuran kredit sindikasi pinjaman perbankan senilai Rp3,69 triliun.

Secara rinci, investasi Rp9,18 triliun tersebut terbagi ke dalam 5 tahapan pengadaan. Perinciannya, pengadaan KRL baru 16 trainset antara PT KCI dan PT Inka (Rp3,85 triliun), pengadaan KRL baru impor 3 trainset dengan CRRC (Rp830 miliar).

Kemudian, KAI juga melakukan pengadaan KRL baru impor/pengganti 17 retrofit sebanyak 8 trainset (Rp2,20 triliun), pengadaan KRL retrofit 2 trainset (Rp250 miliar), dan terakhir pengadaan KRL baru 8 trainset (Rp2,05 triliun).

Langkah peremajaan ini dinilai mendesak lantaran sebagian besar armada KRL Jabodetabek saat ini didominasi oleh sarana berumur tua ekspor Jepang, seperti eks-JR 205 dan eks-Tokyo Metro yang telah berusia 34 hingga 41 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Rudiantara menyampaikan keberhasilan implementasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data, algoritma, dan infrastruktur.

Proyeksi ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) menempatkan teknologi ini sebagai pendorong utama akselerasi pertumbuhan Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi.

Dalam skenario Indonesia Emas 2045, PDB nasional diperkirakan mencapai US$7,4 triliun atau sekitar Rp123,21 kuadriliun, dengan PDB per kapita US$23.199 atau sekitar Rp386,26 juta.

Adopsi AI disebut mampu mempercepat pencapaian status high-income menjadi 2038, lebih cepat dibanding skenario awal tahun 2046. Secara khusus, kontribusi ekonomi AI pada 2030 diperkirakan mencapai US$140 miliar atau sekitar Rp2.331 Triliun.

Meski demikian, Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Rudiantara menilai berbagai proyeksi tersebut masih berada pada ranah teoritis.

“Kalau dari sisi potensi AI, semua yang ada sekarang teori, karena use case yang beneran yang AI itu udah jadi belum sampai segitu. Jadi itu semua hipotesis,” kata Rudiantara ditemui di sela acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Rudiantara menjelaskan implementasi AI sangat bergantung pada tiga unsur utama, yaitu ketersediaan data yang kontinu dan berkualitas, algoritma yang mumpuni, serta infrastruktur memadai seperti data center berkapasitas GPU.

Dia menilai operator seluler memiliki keunggulan karena menghimpun volume data terbesar.

Dia menggambarkan bagaimana data seluler mampu memetakan lokasi tinggal, perilaku, hingga daya beli pelanggan tanpa harus mengetahui informasi fisik secara langsung.

Menurut dia, pemanfaatan data yang terintegrasi juga semakin memperkuat kemampuan profiling perilaku pengguna. “Saya nggak perlu tau Anda namanya siapa atau apa. Tapi perilakunya,” katanya.

Meski potensinya besar, Rudiantara mengingatkan adanya risiko etika dan penyalahgunaan algoritma.

“Resiko itu adalah dia melanggar batas-batas norma etika. Kan itu algoritma, orang kan bisa bikin macam-macam yang akhirnya bisa melanggar norma atau etika,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai kehadiran panduan etika AI dari Komdigi menjadi langkah penting. Di sisi lain, Rudiantara menekankan pendekatan pengembangan model AI harus realistis, terutama terkait biaya riset.

Menurut dia, pendekatan open source lebih memungkinkan bagi Indonesia dibanding pengembangan model berskala besar seperti ChatGPT.

“Open source itu selalu lebih berpotensi untuk meningkatkan skala ekonomi,” katanya.

Dia menambahkan kemampuan pendanaan Indonesia masih jauh dibandingkan perusahaan teknologi global yang menggelontorkan hingga US$100 juta untuk R&D, sebuah angka yang sulit ditandingi Indonesia.

Ke depan, dia berharap Indonesia dapat memfokuskan pengembangan model AI yang bersifat sektoral dan aplikatif.

“Untuk sektor-sektor tertentu. Pertanian, misalkan energi. Kalau yang model kayak ChatGPT, rasanya agak sulit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan penyusunan peta jalan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan waktu lebih lama dari target awal karena melibatkan banyak pihak lintas kementerian dan lembaga.

Adapun potensi ekonomi dari AI di Indonesia sangat besar. Pada 2030, AI diproyeksikan berkontribusi hingga US$ 366 miliar atau Rp5.600 triliun.

Meutya menjelaskan, proses pembahasan peta jalan tersebut memakan waktu sekitar lima hingga enam bulan karena melibatkan 55 kementerian/lembaga (K/L).

“Ini mungkin salah satu regulasi paling banyak melibatkan KL dalam sejarah pembuatan peraturan atau regulasi,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia di Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

Meutya menekankan pelibatan banyak pihak tersebut penting karena penyusunan kebijakan AI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa hanya berfokus pada satu instansi.

Dia menambahkan, dalam proses tersebut, setiap kementerian mengirimkan dua hingga tiga perwakilan, sehingga total peserta pembahasan mencapai sekitar 200 orang. Selain itu, pihaknya juga melibatkan para pemangku kepentingan lain dari kalangan akademisi dan sektor industri di mana jumlahnya lebih dari 400 orang.

Meutya menilai saat ini merupakan masa di mana dampak lebih penting dibandingkan kecepatan.

Dia mengatakan, waktu yang panjang dalam proses penyusunan regulasi bukan tanpa alasan, melainkan merupakan investasi untuk memastikan arah dan strategi penerapan AI di Indonesia benar-benar matang.

“Kami benar-benar berinvestasi waktu untuk berbicara tentang arah yang akan kita ambil untuk menerapkan atau merangkul AI di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peta jalan AI dapat terbit pada pertengahan Juli 2025. Namun, target tersebut mundur menjadi September 2025 dan hingga kini belum resmi diluncurkan. Kini, pemerintah menargetkan peta jalan AI tersebut dapat meluncur pada awal tahun 2026. Peta jalan ini nantinya diharapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI.

“Insya Allah tahun 2026 Perpres peta jalan ini sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi guidance bagi kita semua,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan pihaknya telah menyerahkan draf peta jalan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan kini tengah diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk tahap harmonisasi.

Dia mengungkapkan salah satu perdebatan pada tahap awal penyusunan adalah menentukan aspek mana dari AI yang akan diatur terlebih dahulu.

Dia menekankan seluruh sektor memiliki peran penting, baik industri secara umum maupun sektor-sektor spesifik seperti pertahanan, perikanan, dan ketahanan pangan. Namun, Komdigi akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan penyusunan pedoman etika dan keamanan AI sebagai langkah awal. Pemerintah juga akan memberikan panduan bagi setiap kementerian agar dapat membuat regulasi spesifik sesuai sektor masing-masing.

“Jadi kita mengharapkan bahwa setiap kementerian tahun depan itu mengeluarkan aturan-aturan terkait AI di sektornya masing-masing,” lanjut Meutya.

Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait paling memahami cara melindungi sektor dan ekosistemnya masing-masing. Namun, dia menegaskan bahwa penggunaan AI sebaiknya tidak dilakukan sebelum adanya regulasi yang jelas.

“Aspek ini juga menjadi penting. Bagaimana talent kita dipersiapkan, ini juga menjadi fokus kita bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, dengan menciptakan digital talent, kemudian riset dan inovasi dan juga use case,” tutur Meutya.