Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang digadang-gadang akan merevolusi dunia kerja malah berbanding terbalik pada kenyataannya, hasil survei terbaru menunjukkan 80% perusahaan tidak melihat keuntungan dari AI.

Sebuah studi yang dilakukan oleh National Bureau of Economic Research (NBER) di Massachusetts melibatkan hampir 6.000 eksekutif dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Respondennya terdiri dari CEO, CFO, dan pimpinan perusahaan dari berbagai skala bisnis.

Hasilnya yang didapat cukup mengejutkan. Lebih dari 80% eksekutif mengatakan mereka belum melihat dampak signifikan AI terhadap lapangan kerja maupun produktivitas di perusahaan mereka.

Padahal, 69% bisnis mengaku sudah menggunakan AI dalam beberapa bentuk. Bahkan 75% memperkirakan akan memanfaatkan AI dalam tiga tahun ke depan.

Penggunaan AI yang paling umum saat ini meliputi pembuatan teks dengan model bahasa besar (LLM), Pembuatan konten visual, dan pemrosesan data berbasis machine learning.

Menurut responden survei 90% manajer menyebut AI tidak berdampak pada jumlah karyawan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, 89% tidak melihat perubahan berarti dalam produktivitas, yang diukur dari volume penjualan per karyawan.

Walaupun dampaknya belum terasa, para eksekutif memperkirakan perubahan lebih besar akan terjadi dalam tiga tahun ke depan. NBER memperkirakan sekitar 1,75 juta pekerjaan di empat negara tersebut bisa terdampak pada 2028.

Para responden juga memprediksi produktivitas perusahaan akan meningkat sekitar 1,4% dalam tiga tahun mendatang berkat AI. Angka ini memang tidak besar, tetapi dinilai bisa membalikkan tren perlambatan produktivitas di negara-negara maju.

Menariknya, ekspektasi karyawan berbeda dari para eksekutif. Banyak pekerja justru percaya AI akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meskipun peningkatan produktivitasnya dinilai lebih kecil.

Studi Lain Tunjukkan Hasil Serupa

Dilansir dari The Register Kamis (19/2/2026), temuan NBER sejalan dengan sejumlah riset lain. konsultan PwC juga melakukan survei terhadap lebih dari 4.500 pemimpin bisnis, dan menemukan lebih dari setengah responden tidak melihat kenaikan pendapatan atau penurunan biaya setelah menerapkan AI.

Riset dari firma jasa profesional Deloitte juga menunjukkan 74% organisasi berharap AI bisa meningkatkan pendapatan, tetapi hanya 20% yang benar-benar merasakannya.

Bahkan uji coba penggunaan Microsoft 365 Copilot di sebuah departemen pemerintah Inggris tidak menemukan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Beberapa tugas memang lebih cepat, tetapi tugas lain justru menjadi lebih lambat.

Eksekutif yang memimpin pengembangan AI untuk tempat kerja di Microsoft Jared Spataro, mengakui sulit mengukur pengembalian investasi (ROI) dari Copilot. Alasannya, banyak pekerjaan berbasis pengetahuan tidak langsung tercermin dalam angka pendapatan atau laba.

Meski demikian, klaim optimistis tetap bermunculan. Kepala AI Microsoft Mustafa Suleyman, menyebut sebagian besar pekerjaan yang dilakukan di depan komputer seperti akuntansi, hukum, pemasaran, dan manajemen proyek bisa sepenuhnya diotomatisasi dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

Perusahaan teknologi lain juga tetap percaya diri. Lenovo menyebut 94% perusahaan di Eropa dan Timur Tengah berharap mendapatkan ROI positif dari AI.

Sementara itu, survei dari Gartner menunjukkan 91% pemimpin layanan pelanggan berada di bawah tekanan manajemen untuk menerapkan AI.

Sekitar 80% perusahaan bahkan berencana memindahkan sebagian agen layanan pelanggan ke peran baru, karena tugas-tugas rutin diperkirakan akan diotomatisasi. Namun, keahlian manusia tetap dibutuhkan untuk menangani situasi yang beragam atau sensitif secara emosional. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Infrastruktur teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berkembang begitu cepat di Indonesia. Namun, mayoritas masih didominasi oleh perusahaan asing.

Pembangunan AI juga diramal masih akan terjadi meski sejumlah riset menyebut teknologi pintar itu belum memberi keuntungan di bagi para perusahaan yang mengembangkannya.

Riset terbaru Deloitte yang bertajuk The State of AI in the Enterprise 2026: The Untapped Edge mengungkap adanya kesenjangan tajam antara ekspektasi dan realisasi investasi AI.

Survei terhadap 3.235 pemimpin bisnis dan teknologi informasi di 24 negara menunjukkan bahwa 74% organisasi menargetkan AI untuk mendorong pertumbuhan pendapatan, namun hanya 20% yang benar-benar melihat hasil tersebut.

Temuan Deloitte tersebut sejalan dengan survei PwC yang mencatat hanya 12% CEO yang merasakan dampak finansial langsung berupa penurunan biaya sekaligus peningkatan pendapatan dari investasi AI.

Meski demikian, Deloitte menekankan m keberhasilan AI tidak hanya diukur dari keuntungan finansial jangka pendek, melainkan juga dari efisiensi operasional, diferensiasi strategis, dan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Laporan tersebut juga mencatat meningkatnya adopsi AI di lingkungan kerja, dengan hampir 60% pekerja kini memiliki akses ke perangkat AI resmi perusahaan, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum optimal.

Selain itu, sekitar 82% perusahaan memperkirakan sedikitnya 10% pekerjaan akan terotomatisasi dalam tiga tahun ke depan, sementara mayoritas organisasi belum melakukan penyesuaian struktur kerja yang memadai.

Ketua Global PwC Mohamed Kande menyatakan hanya sebagian kecil perusahaan yang mampu menjadikan AI sebagai sumber keuntungan nyata. Namun, perusahaan yang telah mengintegrasikan AI secara serius dalam produk dan layanan tercatat memperoleh keuntungan hampir 4% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum mengadopsinya.

Sejalan dengan itu, berbagai pemangku kepentingan di Indonesia menilai bahwa meskipun profitabilitas AI belum sepenuhnya terlihat, investasi teknologi ini masih akan terus berlanjut seiring berkembangnya infrastruktur, regulasi, serta kebutuhan digital lintas sektor.

Ketua Bidang Industri IoT, AI & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetyo menilai kondisi tersebut wajar mengingat pembangunan ekosistem AI masih berada pada fase awal, terutama dari sisi infrastruktur.

Menurut dia, pertumbuhan infrastruktur AI di Indonesia berlangsung sangat pesat dalam tiga tahun terakhir, mulai dari pembangunan GPU hingga pusat data berbasis AI dengan nilai investasi yang besar.

“Yang paling dasar itu infrastrukturnya dulu. Infrastruktur AI di Indonesia rasanya tumbuh pesat sekali, baik GPU maupun AI data center,” kata Teguh dalam acara Indonesia Digital Outlook 2026 “From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Sustainable Digital Future” di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Namun, Teguh mengakui sebagian besar pengguna infrastruktur AI di Indonesia saat ini masih berasal dari pasar global, bukan dari dalam negeri. Karena itu, dia menilai Indonesia masih membutuhkan penguatan infrastruktur pendukung di luar pusat data, termasuk pengembangan jaringan dan komputasi terdistribusi.

Di lapisan berikutnya, Teguh melihat pertumbuhan positif dari sisi aplikasi AI. Jumlah startup AI di Indonesia telah menembus ratusan, mencakup pengembangan AI visual, suara, pemrosesan ruang-waktu, hingga large language model (LLM) lokal.

Menurut dia, ke depan AI berpotensi menjadi killer application jaringan 5G, sebagaimana e-commerce menjadi pendorong utama adopsi 4G.

“Kalau ditanya killer application 4G apa, jawabannya e-commerce. Kalau 5G, kami di Mastel melihat AI akan menjadi killer application-nya,” kata Teguh.

Dia menilai hampir seluruh sektor kini bergantung pada AI, termasuk Internet of Things (IoT). Bahkan penggunaan sederhana seperti kamera pengawas rumah telah memanfaatkan teknologi AI untuk mendeteksi objek hingga aktivitas manusia.

Teguh juga menilai pengembangan AI tidak hanya akan terpusat di hyperscale data center, melainkan akan bergerak ke arah AI on edge seiring dengan kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara satu pulau seperti Singapura.

Risiko Investasi

Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sonny Hendra Sudaryana mengingatkan adanya risiko global yang menyertai masifnya investasi teknologi, termasuk AI.

Dia menyebut dalam World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss telah mengidentifikasi tiga potensi gelembung ekonomi global, yakni AI bubble, crypto bubble, dan debt bubble.

“AI bubble ini terjadi ketika investasi yang dikeluarkan belum menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan,” kata Sonny.

Menurut dia, fenomena tersebut sejalan dengan kondisi global saat ini, di mana banyak perusahaan gencar berinvestasi AI, tetapi belum seluruhnya mampu mengonversinya menjadi pendapatan nyata.

Sonny menilai kewaspadaan terhadap risiko gelembung perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong pemanfaatan AI secara produktif dan berkelanjutan.

Dari sisi industri telekomunikasi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menegaskan AI bukan semata isu sektor telekomunikasi, melainkan bagian dari industri digital secara menyeluruh. Menurut dia, investasi AI justru saat ini lebih banyak dilakukan oleh pelaku pusat data.

“AI ini dimainkan oleh hampir semua industri, bukan hanya operator,” ujar Merza.

Di internal perusahaan telekomunikasi, Merza menjelaskan pemanfaatan AI masih difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional.

AI digunakan dalam pengelolaan jaringan, peningkatan kualitas layanan pelanggan, hingga optimalisasi proses internal perusahaan. Selain itu, operator juga menyediakan solusi berbasis AI untuk segmen enterprise.

Namun demikian, dia menyebut operator belum menjadikan AI sebagai produk ritel yang dimonetisasi secara langsung ke konsumen, seperti AI untuk pengolahan foto atau video.

“AI yang kami bangun kebanyakan untuk enterprise solution, bukan untuk monetisasi langsung ke retail,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Dyah Ayu menilai meski profitabilitas AI masih terbatas, investasi teknologi ini di Indonesia tetap akan tumbuh.

Menurut Dyah, Indonesia kini mulai memasuki fase baru pengembangan AI, salah satunya melalui kehadiran agentic AI, yaitu sistem AI yang mampu memperbarui data secara otomatis, menganalisis informasi lintas sumber, hingga menyusun strategi secara berkelanjutan.

“Ini bukan cuma AI yang menjawab pertanyaan, tapi AI yang terus update dan bisa menjadi search engine sekaligus analis,” ujarnya.

Dia menilai potensi pasar domestik masih sangat besar, mengingat penetrasi internet Indonesia telah menembus 80% populasi. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia menarik bagi investor global, meskipun dari sisi regulasi masih terdapat celah, khususnya terkait pajak digital.

Dyah menilai belum adanya aturan spesifik mengenai pajak digital membuat perusahaan teknologi global memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia, sementara kontribusi fiskalnya masih terbatas.

Menurut dia, mekanisme pajak digital berbasis jumlah pengguna dan valuasi pasar dapat menjadi solusi agar investasi AI tetap berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi negara.