JAKARTA, KOMPAS.com — Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan perusahaan dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, AirNav Indonesia mulai menerapkan layanan kesehatan yang dikelola oleh PT Administrasi Medika (AdMedika) melalui layanan AdClaim sejak 1 Juni 2026 lalu.

Melalui kerja sama ini, karyawan AirNav Indonesia beserta anggota keluarga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia).

Layanan tersebut mencakup manfaat rawat jalan, rawat inap, reimbursement, hingga telemedicine.

Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia Didiet KS Radityo mengatakan, perusahaan bersama AdMedika telah menyiapkan berbagai sarana pendukung untuk menunjang implementasi layanan tersebut.

"AirNav bersama AdMedika telah menyiapkan berbagai sarana pendukung layanan, meliputi layanan informasi peserta, mekanisme penjaminan, sistem monitoring layanan, serta pengembangan dan perluasan jaringan faskes di seluruh wilayah kerja AirNav," kata Didiet dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

"Keberhasilan implementasi ASO ini juga tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Kami berharap ASO AdMedika dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta melalui pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar Didiet.

Digitalisasi layanan kesehatan karyawan

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengelolaan layanan kesehatan korporasi.

Melalui integrasi layanan digital, peserta dapat mengakses informasi kesehatan dan administrasi secara lebih praktis.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi layanan kesehatan.

Dalam kerja sama ini, AdMedika menyediakan aplikasi MyAdMedika yang dapat digunakan peserta untuk mengakses berbagai informasi terkait manfaat kesehatan yang dimiliki.

Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mencari fasilitas kesehatan rekanan, memantau riwayat penggunaan layanan kesehatan, hingga mengelola kebutuhan kesehatan secara digital.

Selain itu, layanan telemedicine juga menjadi bagian dari fasilitas yang dapat dimanfaatkan peserta. Kehadiran layanan ini memungkinkan konsultasi dengan dokter dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Dari sisi peserta, penyederhanaan proses administrasi menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan medis.

Dengan proses yang lebih sederhana, peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih efisien.

Fokus pada pengalaman pengguna

Direktur Utama AdMedika Dian Prambini mengatakan, kerja sama dengan AirNav Indonesia merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta saat ini.

Menurut dia, integrasi layanan kesehatan melalui platform digital diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.

"Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan AirNav Indonesia kepada AdMedika sebagai mitra pengelola layanan kesehatan. Melalui layanan AdClaim yang didukung aplikasi MyAdMedika, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari rawat jalan, rawat inap, reimbursement, hingga telemedicine," tutur Dian.

"Harapan kami, seluruh peserta dapat merasakan kemudahan akses layanan kesehatan yang lebih praktis, transparan, dan berfokus pada kebutuhan pengguna," terang Dian.

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan jaringan fasilitas kesehatan yang digunakan peserta di berbagai wilayah kerja AirNav Indonesia.

Menurut AirNav Indonesia, penyediaan layanan informasi peserta, sistem monitoring layanan, serta perluasan jaringan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara lebih luas oleh karyawan dan keluarga.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi layanan kesehatan.

Dukung kesejahteraan karyawan

AirNav Indonesia menilai layanan kesehatan yang mudah diakses menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kesejahteraan karyawan.

Kemudahan dalam memperoleh layanan medis dinilai dapat membantu peserta lebih fokus pada proses pemulihan dan menjaga kondisi kesehatan.

Melalui kerja sama dengan AdMedika, perusahaan berharap peserta memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, baik untuk kebutuhan rawat jalan, rawat inap, penggantian biaya pengobatan, maupun konsultasi kesehatan secara daring.

Bagi AdMedika, kerja sama ini menjadi bagian dari layanan pengelolaan kesehatan yang ditawarkan kepada perusahaan, perusahaan asuransi, dan berbagai institusi.

Perusahaan yang kini menjadi bagian dari grup Fullerton Health tersebut bergerak sebagai Third Party Administrator (TPA) yang menyediakan layanan pengelolaan klaim kesehatan, manajemen jaringan fasilitas kesehatan, serta layanan kesehatan digital.

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memastikan kesiapannya dalam penanganan dan antisipasi terjadinya gangguan sinyal GPS atau navigasi pada pesawat udara.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno dalam pernyataan resmi yang diterima di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa fenomena itu telah lama dikenal dalam dunia penerbangan internasional dengan nama GNSS RFI (Radio Frequency Interference).

Sehingga, lanjutnya, pihaknya melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif.

"Penanganan GNSS RFI merupakan salah satu agenda keselamatan global yang dicanangkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization). Terkait ini, AirNav Indonesia telah melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk sistem navigasi pesawat modern mengandalkan sistem satelit navigasi global (Global Navigation Satellite System/ GNSS), yang bekerja dengan menerima sinyal dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi.

Akurasi dan integritas sinyal ini, ditingkatkan melalui sistem augmentasi yang terdiri dari augmentasi berbasis pesawat (Aircraft-Based Augmentation System/ABAS), berbasis darat (Ground-Based Augmentation System/GBAS), dan berbasis satelit (Satellite-Based Augmentation System/SBAS).

Sinyal satelit yang sampai ke permukaan bumi bekerja pada level daya yang rendah, sehingga
sistem ini dirancang berlapis dengan memanfaatkan teknologi augmentasi untuk menjaga akurasi dan integritasnya dalam berbagai kondisi di lapangan.

"Gangguan frekuensi radio dari berbagai sumber terhadap sinyal inilah yang secara teknis disebut GNSS RFI," katanya.

Ia bilang, ICAO telah menjadikan GNSS RFI sebagai salah satu agenda prioritas keselamatan
penerbangan global dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi penerbangan sipil dunia itu telah menerbitkan prosedur standar internasional bagi negara anggota dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespons gangguan GNSS.

ICAO juga, kata dia, merekomendasikan agar negara-negara mempertahankan infrastruktur navigasi teresterial sebagai lapisan yang saling melengkapi dengan GNSS.

"AirNav Indonesia, sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia, telah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara penuh dalam kegiatan operasional sehari-hari," terangnya.

Dia menambahkan, AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan jaringan infrastruktur navigasi teresterial yang lengkap dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup tiga fasilitas utama.

Kemudian, jaringan ketiga fasilitas ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta FIR dan Makassar FIR, mencakup bandar udara utama hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, fasilitas tersebut antara lain meliputi Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), yaitu perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal radio VHF dari stasiun darat dengan jangkauan operasional hingga 200 Nautical Miles. Fasilitas ini beroperasi sepenuhnya independen dari sinyal satelit.

"AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan fasilitas DVOR (Doppler VOR) dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan VOR konvensional," ujar dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan air baku di tengah ancaman fenomena “El Nino”.

Dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta AirNav Indonesia, BP Batam akan melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan guna menghadapi fenomena kemarau panjang yang berlangsung sekitar bulan Juni hingga Agustus 2026 mendatang.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga volume air di sejumlah waduk agar tetap aman dan berada pada elevasi maksimum. Sehingga, suplai atau distribusi air bersih kepada masyarakat maupun sektor industri dapat berjalan optimal tanpa gangguan.

Denny berharap, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca ini dapat memberikan dampak besar terhadap ketersediaan di Waduk Nongsa, Sei Ladi, Sei Harapan, Mukakuning, Tembesi dan Duriangkang yang saat ini masih menjadi perhatian utama akibat penurunan permukaan air baku yang cukup signifikan.

“Kami merencanakan modifikasi cuaca ini sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan El Nino. Meskipun hujan masih turun, sering kali tidak jatuh di area tangkapan waduk. Oleh karena itu, kami berupaya agar hujan dapat diarahkan ke wilayah waduk sehingga mampu menambah cadangan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Denny belum lama ini.

Berdasarkan hasil rapat bersama tim, Denny mengatakan bahwa operasi hujan buatan ini dilakukan selama satu pekan sebagai tahap awal. Selama masa ini, BP Batam pun akan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap kenaikan debit air waduk.

Di samping itu, Denny juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga ketahanan air Batam dengan menggunakan air secara lebih bijak.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih menghemat penggunaan air. Jika menemukan tindakan di luar prosedur terhadap jaringan air, segera laporkan kepada kami agar distribusi dan kebutuhan air dapat tetap terkendali,” tegasnya.

Belajar dari Singapura, Batam Perkuat Ketahanan Air Baku

Dalam memaksimalkan pengelolaan air, Denny Tondano dalam rapat tersebut turut menyinggung soal rencana jangka panjang BP Batam. Melalui pelajaran berharga yang datang dari negara tetangga, Singapura.

Negara maju yang tumbuh tanpa adanya sumber air alami ini sukses berkembang menjadi salah satu negara dengan manajemen pengelolaan air mumpuni sejak beberapa dekade terakhir.

Bahkan dalam satu artikel, Peter Gleick, ahli hidrologi dan pendiri Pacific Institute, menilai bahwa keberhasilan Singapura terletak pada pendekatan yang lebih mengutamakan efisiensi dalam menggunakan air. “Mari gunakan air dengan bijaksana, hentikan pemborosan air. Temukan sumber pasokan baru”.

Pemerintah Singapura dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pun kemudian menyusun rencana besar yang terus disempurnakan dengan menciptakan empat sumber utama pasokan air yang disebut “keran nasional”. Ini terdiri dari air impor, desalinasi (pengolahan air laut), penampungan air hujan, dan ‘NEWater’ atau air daur ulang.

Pengalaman tersebut menjadi inspirasi penting bagi BP Batam dalam merancang strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pasokan air di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh kajian teknis yang berkaitan dengan ketahanan air baku di Batam sudah kita pertimbangkan. Saya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan BP Batam terkait langkah-langkah antisipatif lain agar suplai air baku ini bisa terus maksimal di tengah pertumbuhan pendudukan dan industri saat ini,” tutup Denny.

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia bersama Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) berkolaborasi untuk memperkuat pengelolaan lalu lintas udara regional Asia Pasifik.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno menjelaskan bahwa melalui kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan Air Traffic Flow Management (ATFM), implementasi Cross-Border Extended Arrival Flow Management (FlexMAN), serta modernisasi navigasi penerbangan melalui Minimum Implementation Path (MIP).

"CAAS menekankan pentingnya penguatan kolaborasi regional melalui pendekatan Regional Air Traffic Management (RATM) yang mengedepankan modernisasi sistem ATM, peningkatan situational awareness, dan collaborative decision making antarpemangku kepentingan navigasi penerbangan kawasan Asia Pasifik," terangnya.

AirNav Indonesia menyambut positif langkah ini, menyusul proyeksi pertumbuhan trafik udara Asia Pasifik yang diperkirakan meningkat signifikan dalam dua dekade mendatang.

"Situasi tersebut menghadirkan tantangan baru ke depan, berupa meningkatnya kompleksitas ruang udara, kepadatan trafik, kebutuhan interoperabilitas layanan navigasi penerbangan antarnegara," ujarnya.

Ia bilang, dengan adanya kolaborasi ini bisa berdampak pada tuntutan efisiensi dan keberlanjutan operasional penerbangan di wilayah Asia Pasifik.

Selain itu, diharapkan mampu memperkuat pertukaran informasi trafik, kondisi cuaca, prediksi kepadatan ruang udara, serta pengaturan arus lalu lintas udara lintas negara secara lebih terintegrasi.

"Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan AirNav Indonesia dalam APAC Traffic Flow Coordination Call (TFCC), yaitu forum koordinasi regional ATFM," tuturnya.

Dalam hal ini, kedua pihak juga membahas pengembangan FlexMAN untuk mendukung pengaturan kedatangan pesawat lintas batas negara secara lebih efisien melalui koordinasi sequencing dan pengendalian arus trafik sejak fase upstream.

Implementasi konsep ini diharapkan mampu meningkatkan prediktabilitas kedatangan pesawat, mengurangi kepadatan terminal airspace, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang udara, serta menekan konsumsi bahan bakar penerbangan.

Dia menegaskan, kolaborasi regional menjadi faktor penting dalam membangun sistem navigasi penerbangan yang adaptif terhadap pertumbuhan trafik udara dan tantangan operasional masa depan.

"Pengelolaan lalu lintas udara ke depan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi regional yang kuat, interoperabilitas sistem, serta penguatan koordinasi lintas negara agar ruang udara Asia Pasifik dapat dikelola secara lebih aman, efisien, dan berkelanjutan," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia ditunjuk sebagai Chairperson of APAC Project 30/10 Task Force oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara di kawasan Asia Pasifik.

"Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia dalam memimpin koordinasi lintas negara di sektor navigasi penerbangan," kata Direktur Operasi Setio Anggoro dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Senin.

Ia mengatakan, adanya penunjukan AirNav sebagai memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara ini dinominasikan oleh Malaysia, yang didukung penuh anggota ICAO Asia Pasifik lainnya, seperti Mongolia, Pakistan, Singapura, dan Thailand.

"Momentum ini juga semakin menegaskan kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam mendukung implementasi transformasi navigasi udara, khususnya di kawasan Asia Pasifik," ujarnya.

Sebagai informasi, APAC Project 30/10 Task Force merupakan bagian dari implementasi Project 30/10, sebuah inisiatif global ICAO yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang udara melalui optimalisasi pengaturan jarak antar pesawat (separation minima), dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Setio menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan kapasitas penerbangan umumnya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan landasan pacu. Melalui Project 30/10, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah optimalisasi sistem.

"Dalam industri penerbangan, efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan daya saing," ujarnya.

Menurut dia, implementasi kebijakan di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan tersendiri, mengingat perbedaan tingkat kesiapan teknologi, regulasi, serta karakteristik ruang udara antarnegara.

"Implementasi program ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Fokusnya adalah memastikan efisiensi dapat dicapai tanpa mengurangi aspek keselamatan," terangnya.

Dia juga menambahkan, efisiensi operasional dan agenda Keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama ICAO saat ini. Optimalisasi ruang udara mendukung pengelolaan penerbangan yang lebih efisien dipercaya akan berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan kinerja lingkungan di sektor aviasi.

Dalam hal ini, selain terpilih sebagai pimpinan dalam pelaksanaan proyek strategis, AirNav Indonesia juga didaulat menjadi tuan rumah pertemuan perdana APAC Project 30/10 Task Force, di Tangerang, Banten, pada 16–18 Juni 2026.

"Dalam laporan pelaksanaan Kick Off Meeting of the APAC Project 30/10 Task Force (AP30-10/TF/1) yang dipublikasikannya, Sekretariat ICAO menyampaikan apresiasi kepada AirNav Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan tersebut," paparnya.

Ia bilang, selain membahas sejumlah isu penting, agenda pertemuan juga menjadwalkan kunjungan para peserta ke Jakarta Air Traffic Control Centre (JATSC) yang dikelola AirNav Indonesia.

"Kebetulan, AirNav Indonesia saat ini baru saja mengimplementasikan sistem baru, yaitu ATMAS untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan navigasi nasional. Mereka ingin melihat ini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) memberikan klarifikasi terkait penutupan ruang udara China yang disebut-sebut selama 40 hari.

AirNav Indonesia menyampaikan, seluruh area pembatasan di China berada di pedalaman wilayah China dan tidak bersinggungan dengan rute internasional yang digunakan maskapai Indonesia.

“Tidak terdapat dampak operasional terhadap penerbangan dari/ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

AirNav Indonesia akan terus memantau dan melaporkan apabila terdapat perkembangan yang berdampak nyata terhadap operasional penerbangan nasional.

Sejatinya di dunia penerbangan internasional, setiap pembatasan atau penutupan ruang udara, baik untuk keperluan militer, latihan, maupun keamanan nasional, wajib diterbitkan melalui Notice to Air Missions (NOTAM), yaitu notifikasi resmi kepada seluruh penerbang dan penyelenggara navigasi penerbangan.

Pemberitahuan mencakup kewajiban mencantumkan lokasi, batas vertikal, waktu mulai, dan waktu berakhir secara eksplisit. Tanpa NOTAM yang sah, pembatasan ruang udara tidak diakui secara operasional oleh komunitas penerbangan internasional.

Berdasarkan temuan AirNav Indonesia, melalui INMC dan Unit Aeronautical Information Services yang memantau NOTAM dari seluruh Flight Information Region (FIR) di kawasan, nyatanya tidak ada NOTAM reservasi atau penutupan ruang udara China yang aktif selama 40 hari.

“NOTAM terkait China yang diterima AirNav Indonesia adalah penetapan Temporary Danger Area [area berbahaya sementara] di tiga FIR,” lanjutnya.

Ketiga wilayah tersebut, yakni Guangzhou FIR (ZGZU) dengandua area pembatasan di wilayah Guangdong dan sekitar ruang udara Hong Kong, masing-masing aktif selama 25 menit pada 11 April 2026.

Kemudian di Lanzhou FIR pada satu area pembatasan di wilayah Gansu (pedalaman China barat laut), aktif selama 21 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Selanjutnya Kunming FIR (ZPKM) di satu area pembatasan di wilayah Yunnan/Tibet, aktif selama 39 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Seluruh area tersebut berstatus Surface to Unlimited (SFC-UNL) atau dari permukaan hingga ketinggian tak terbatas dengan larangan penuh bagi pesawat sipil, namun hanya berlaku selama puluhan menit per sesi, bukan selama 40 hari.

“Pola NOTAM yang berulang di lokasi yang sama, berdurasi sangat singkat, dengan batas vertikal SFC–UNL, lebih mencirikan pola latihan militer terjadwal dibandingkan penutupan ruang udara permanen atau darurat,” tambahnya.

Penutupan 40 Hari

Berdasarkan yang diberitakan Anadolu Agency, China telah mengeluarkan pemberitahuan penutupan wilayah udara lepas pantai selama 40 hari tanpa memberikan penjelasan, menurut laporan The Wall Street Journalpada hari Minggu (4/4/2026).

Pemberitahuan tersebut berlaku mulai 27 Maret hingga 6 Mei dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, kata media tersebut.

Zona yang ditetapkan China terbentang dari Laut Kuning yang berhadapan dengan Korea Selatan hingga ke selatan ke Laut Cina Timur yang berhadapan dengan Jepang, menurut NOTAM dari Administrasi Penerbangan Federal AS.

Peringatan serupa yang diterbitkan di masa lalu digunakan untuk memperingatkan otoritas penerbangan mengenai latihan militer China, yang biasanya berlangsung hanya beberapa hari, demikian menurut laporan tersebut.

Namun, Beijing belum mengumumkan adanya latihan di wilayah tersebut, yang memicu misteri penerbangan baru menyusul jeda yang tidak dijelaskan dalam penerbangan militer di sekitar Taiwan.

Melansir dari Times of India, pakar keamanan maritim Benjamin Blandin memandang skala dan sifat pembatasannya tidak biasa.

Menuruntya, tidak ada kemungkinan penggunaan selain militer untuk jenis pembatasan wilayah udara ini.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memperkuat layanan navigasi penerbangan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.

“Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Dony yang juga merupakan COO Danantara didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra, menggelar rapat bersama Direksi Perum AirNav Indonesia (LPPNPI).

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan sistem navigasi penerbangan nasional mampu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap penerbangan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkoordinasi dengan baik di ruang udara nasional.

Selain itu, peningkatan kapasitas sistem dan pemanfaatan teknologi menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi dinilai penting untuk mendukung efisiensi pengelolaan lalu lintas udara, meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, serta menjaga standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan praktik internasional.

Dony menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional.

BP BUMN juga mendorong AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, serta regulator.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional dapat berjalan secara optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Dengan penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan, diharapkan AirNav Indonesia dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan.

Upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan sistem transportasi udara yang modern, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri penerbangan di masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap penyebab harga tiket pesawat domestik masih terlihat mahal pada periode libur Nyepi dan Lebaran 2026, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan penurunan harga.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono menjelaskan, harga tinggi yang ramai di media sosial merupakan tiket penerbangan tidak langsung atau bukan direct flight.

Menurut dia, tiket penerbangan yang disediakan platform Online Travel Agent (OTA) merupakan transit karena kursi kelas ekonomi untuk penerbangan langsung sudah habis.

Tiket yang masih tersisa di OTA umumnya merupakan penerbangan dengan transit, bahkan ada yang lebih dari satu kali persinggahan.

"Ternyata juga transitnya ini lebih dari satu kali transit dan mengakibatkan harganya ini cukup membengkak," kata Agustinus dalam konferensi pers secara daring, Selasa (17/3).

"Itu menjadi persepsi sedikit salah di masyarakat, dianggapnya harga tiket itu sangat mahal," imbuhnya.

Ia mencontohkan tiket penerbangan dari Manokwari ke Padang. Menurut dia, Kemenhub sebenarnya tidak pernah menerbitkan penerbangan langsung untuk rute ini. Adanya dari Manokwari ke Jakarta, kemudian baru ke Padang.

Menurut perhitungan Kemenhub, harga wajar untuk rute Manokwari-Jakarta-Padang ini pun seharusnya berada di kisaran Rp8 juta hingga Rp9 juta.

"Tapi begitu begitu kita lihat kemarin yang ditawarkan harganya hampir Rp16 juta, Rp17 juta. Nah itu yang membuat persepsi di masyarakat agak sedikit jadi salah," ujar Agustinus.

Selain itu, Kemenhub juga menemukan adanya tiket dengan rute domestik yang justru transit ke luar negeri. Praktik ini dinilai melanggar ketentuan.

Maskapai yang menawarkan tiket tersebut pun merupakan maskapai asing, meskipun rute yang dilayani adalah rute domestik.

Agustinus meminta OTA menjaga kondusivitas selama periode Lebaran dengan memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, terutama jika tiket penerbangan langsung sudah habis.

Ia juga menyoroti adanya harga tinggi karena tiket kelas ekonomi telah habis dan yang tersisa hanya kelas bisnis. Ia mendapatkan informasi ada ada penerbangan kelas bisnis yang membutuhkan transit, dibanderol di atas Rp15 juta.

"Nah ini yang menjadi perhatian kita semua supaya kita juga sama-sama bisa menjaga (kondusivitas) dalam situasi seperti ini supaya mungkin bisa diinformasikannya lebih jelas lagi ke masyarakat," ucap Agustinus.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan OTA menyatakan telah mengikuti arahan pemerintah.

Public Relations Senior Manager Tiket.com Sandra Darmosumarto mengatakan pihaknya tidak akan menampilkan tiket jika sudah habis terjual.

Saat ini, mereka juga belum menyediakan opsi pemilihan multi-city serta tidak memberikan rekomendasi untuk peningkatan kelas apabila tiket ekonomi sudah tidak tersedia.

"Jadi tiket-tiket yang kami tampilkan pun dari ketersediaan di maskapai. Oleh sebab itu himbauan dari pemerintah, khususnya Kemenhub, Tiket.com sudah mengakomodir," kata Sandra.

Sementara itu, perwakilan Traveloka, Rinaldi menyebut pihaknya juga tidak lagi menjual tiket dengan rute transit ke luar negeri untuk penerbangan domestik.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Kemenhub dan Kementerian Pariwisata guna menjaga kondisi di masyarakat tetap kondusif.

Namun, ia mendorong pemerintah agar dapat menerapkan kebijakan tersebut kepada semua OTA, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat untuk mendukung kelancaran angkutan udara selama periode Lebaran 2026.

Kebijakan ini berlaku untuk tiket domestik kelas ekonomi dengan periode penerbangan 14-29 Maret 2026. Periode pembelian tiket telah dimulai sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor transportasi udara. Salah satunya melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 11 persen.

Selain itu, terdapat diskon fuelsurcharge dengan batas maksimal 2 persen untuk pesawat jet dan 20 persen untuk pesawat propeller.

Pemerintah juga memberikan keringanan pada pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebesar 50 persen.

Tak hanya itu, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) juga mendapat potongan hingga 50 persen.

Dukungan lainnya diberikan melalui penurunan harga avtur di 37 bandara serta penambahan layanan seperti advance, extend, dan operating hours yang lebih panjang.

Kebijakan ini turut didukung oleh PT Pertamina (Persero) dalam penyediaan bahan bakar aviasi serta AirNav Indonesia dalam layanan navigasi penerbangan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per 14 Maret 2026, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 2.535.793 seat atau sekitar 52,5 persen dari total kapasitas.

Sementara itu, total kapasitas kursi yang disediakan maskapai selama periode 13-29 Maret 2026 tercatat sebanyak 4.832.379 seat.

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memproyeksikan trafik penerbangan selama periode angkutan Lebaran (angleb) 2026 meningkat sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Peningkatan pergerakan penerbangan selama musim mudik telah diantisipasi melalui berbagai langkah kesiapan operasional di seluruh unit layanan navigasi penerbangan," kata Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan, untuk mendukung peningkatan lalu lintas udara secara optimal, AirNav Indonesia mengoperasikan Indonesia Network Management Centre (INMC) sebagai pusat orkestrasi pelayanan navigasi penerbangan nasional yang memantau dan mengoordinasikan operasional penerbangan secara real time di seluruh wilayah udara Indonesia.

"Kesiapan tersebut mencakup personel operasional, fasilitas navigasi penerbangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan," ucapnya.

Setio juga menjelaskan bahwa pihaknya memastikan kesiapan dukungan operasional yang meliputi lebih dari 2.800 fasilitas komunikasi, navigasi, surveillance, dan sistem ATC.

Kemudian, untuk memperkuat dukungan operasional, AirNav juga menugaskan lebih dari 1.000 petugas Air Traffic Service Engineers untuk memastikan kesiapan dan keandalan peralatan fasilitas.

"Sebagai tambahan, kami juga menempatkan juga sedikitnya 160 Aeronautical Information Service Officers, serta lebih dari 490 Air Communication Officers," ujarnya.

Selain itu, kesiapan prosedur navigasi penerbangan juga telah dipastikan di ratusan bandara di Indonesia, termasuk prosedur keberangkatan (Standard Instrument Departure/SID), kedatangan (Standard Terminal Arrival Route/STAR), dan pendekatan pendaratan (Initial Approach Procedures/IAP) guna menjaga efisiensi dan keselamatan operasional penerbangan.

"Untuk petugas ATC sendiri, ada lebih dari 1.700 petugas yang in-charge selama periode ini, di semua kantor pelayanan AirNAv Indonesia," paparnya.

Di sisi lain, lembaganya tersebut turut mengantisipasi gangguan balon udara liar sebagai kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko keselamatan penerbangan.

"Kami terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi hazard selama periode Lebaran, seperti cuaca ekstrem, abu vulkanik, balon udara liar, potensi bird strike, serta gangguan operasional bandara maupun maskapai," tambahnya.

Dia pun mengajak pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keselamatan penerbangan, khususnya terkait potensi balon udara liar yang kerap muncul pada periode Lebaran.

Dimana, terdapat dua wilayah yang kerap mendapatkan sorotan akibat aktivitas balon udara liar, antara lain Kabupaten Wonosobo dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namun belakangan, sejumlah wilayah lain juga mengindikasikan adanya aktivitas tersebut.

"Masalah ini tidak akan serta merta bisa diselesaikan oleh AirNav sendirian. Kami berharap kesadaran bersama dapat terus meningkat sehingga ruang udara Indonesia tetap aman bagi seluruh penerbangan," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Produsen pesawat asal Perancis, ATR, mendukung penuh proses investigasi hilangnya kontak (loss contact) pesawat udara jenis ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT yang dioperasikan Indonesia Air Transport (IAT). Manajemen ATR menyampaikan fokus utama saat ini adalah para kru dan penumpang yang menjadi korban atas insiden tersebut.

"ATR telah menerima informasi bahwa sebuah kecelakaan terjadi di Indonesia yang melibatkan ATR 42-500. Pikiran pertama kami tertuju kepada semua pihak yang terkena dampak kecelakaan tersebut. Para spesialis ATR sepenuhnya terlibat untuk mendukung investigasi yang dipimpin otoritas Indonesia dan operator," tulis pernyataan ATR dalam laman resminya, atr-aircraft pada Ahad (18/1/2026).

Sebelumnya, pesawat ATR 42-500 buatan 2000 dengan nomor seri 611 tersebut melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), dengan Pilot in Command Capt. Andy Dahananto pada Sabtu (17/1/2026). Berdasarkan informasi kronologis, pada pukul 04.23 UTC, pesawat diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.

Lukman mengatakan target pencarian di pegunungan kapur Bantimurung, desa Leang-leang, kabupaten Marros dan menjadi Posko Basarnas di dekat lokasi. Ia menyampaikan pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 WITA.

Lukman mengatakan AirNav Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue). Ia menyampaikan jumlah orang di dalam pesawat (Persons on Board/POB) dilaporkan sebanyak 10 orang, terdiri atas 7 awak pesawat dan 3 penumpang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi intensif melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan AirNav Indonesia, Basarnas, operator penerbangan, TNI Angkatan Udara, serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan optimal," kata Lukman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, mencatat sebanyak 109 penerbangan mengalami penundaan (delay) pada Senin (12/1) akibat cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang mengatakan berdasarkan data Airport Operation Control Center (AOCC) CGK pada pukul 06.00 hingga 14.00 WIB, terdapat 109 penerbangan yang mengalami penundaan.

Selain itu, sebanyak tujuh penerbangan melakukan go around sebelum mendarat dan 31 penerbangan dialihkan ke bandara lain (divert).

“Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan operasional yang cepat dan tepat terkait dampak hujan pagi ini,” ucap Heru.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Bandara Soetta menjalankan prosedur delay management untuk meminimalkan dampak penundaan keberangkatan penerbangan melalui koordinasi lintas instansi.

Ia memastikan, meskipun cuaca buruk melanda, kondisi drainase di dalam kawasan bandara berfungsi dengan baik. Seluruh fasilitas sisi udara (airside) seperti apron, taxiway, serta Runway 1, Runway 2, dan Runway 3 tetap beroperasi normal dan tidak terdapat genangan air.

“Dampak lain dari curah hujan yang tinggi ini adalah adanya genangan di sejumlah titik menuju bandara,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau para penumpang pesawat dan pengguna jasa Bandara Soetta untuk tiba di bandara minimal tiga jam lebih awal dari jadwal penerbangan guna mengantisipasi perubahan jadwal serta kondisi lalu lintas. Penumpang juga diminta memantau informasi penerbangan melalui aplikasi atau laman resmi maskapai dan layar informasi di bandara.

Sementara itu, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia telah menerapkan prosedur go around, holding, maupun divert sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan.

Executive Vice President of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menyampaikan seluruh prosedur tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), termasuk Annex 2, Annex 6, dan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) yang berlaku di Indonesia.

“Seluruh aturan tersebut menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dan Pilot in Command memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan demi keselamatan penerbangan,” ucap Hermana.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menyebutkan terdapat 109 penerbangan pesawat pada Senin (12/1) mengalami penundaan (delay) akibat cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang, Senin, mengatakan berdasarkan data Airport Operation Control Center (AOCC) CGK pada pukul 06.00 hingga 14.00 WIB terdapat 109 penerbangan ditunda.

Selain itu sebanyak tujuh penerbangan berputar terlebih dahulu (go around) sebelum mendarat dan 31 penerbangan dialihkan mendarat ke bandara lain (divert).

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan operasional yang cepat dan tepat terkait dampak hujan pagi ini," ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Bandara Soetta menjalankan prosedur delay management untuk meminimalisir dampak dari penundaan keberangkatan penerbangan melalui koordinasi antar-instansi.

Ia mengatakan atas dampak cuaca buruk ini kondisi drainase di dalam kawasan bandara berfungsi dengan baik, dipastikan seluruh fasilitas sisi udara (air side) seperti apron, taxiway, serta Runway 1, Runway 2, dan Runway 3, dapat tetap beroperasi normal dan tidak terdapat genangan air.

"Dampak lain dari curah hujan yang tinggi ini adalah adanya genangan di sejumlah titik menuju bandara," tuturnya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan kepada para penumpang pesawat dan pengguna jasa Bandara Soetta agar bisa tiba tiga jam lebih awal dari waktu penerbangan, guna mengantisipasi perubahan jadwal dan kondisi lalu lintas, serta memantau informasi penerbangan melalui aplikasi/website maskapai dan layar informasi di bandara.

Sementara itu Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia telah menerapkan prosedur go-around, holding, maupun divert, sebagai bagian dari menjaga keselamatan penerbangan.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menyampaikan seluruh prosedur tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), termasuk Annex 2 dan Annex 6 dan CASR yang berlaku di Indonesia.

"Seluruh aturan tersebut menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dan Pilot in Command memiliki kewenangan mengambil keputusan demi keselamatan penerbangan," ucapnya.