Bisnis.com, JAKARTA — Regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pertanian nasional. Di tengah target swasembada pangan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan jangka panjang, semakin sedikit anak muda yang melihat pertanian sebagai pilihan masa depan.

Rendahnya kesejahteraan petani, minimnya akses lahan, hingga citra negatif yang melekat pada profesi petani membuat sektor ini semakin ditinggalkan generasi muda.

Masalah tersebut muncul ketika struktur usia petani Indonesia terus menua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 40,64 juta tenaga kerja atau 29,96% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2022.

Namun, jumlah petani muda terus menyusut. Per 2021, hanya terdapat sekitar 3,95 juta petani berusia 16–30 tahun atau setara 21,9% dari total petani nasional.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, regenerasi tenaga kerja justru berjalan lambat.

Masalah Utama Regenerasi Petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kebijakan yang selama ini belum menempatkan profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Henry, persepsi negatif terhadap profesi petani lahir dari realitas kesejahteraan yang masih rendah. Generasi muda melihat pekerjaan di sektor pertanian identik dengan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses ekonomi.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai persoalan utama regenerasi petani berada pada akses terhadap lahan. Tanpa kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan sebagai alat produksi, pertanian sulit menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda.

Menurut Henry, kepemilikan lahan produktif memberikan kepastian usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

SPI sendiri mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan. Organisasi tersebut juga aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Namun demikian, dia mengakui upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah anak muda yang masuk ke sektor pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pertanian di masa mendatang.

Menurut Henry, pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan produktif bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Selain persoalan akses lahan dan kesejahteraan, tantangan lain datang dari citra sektor pertanian yang berkembang di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial.

Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) sekaligus Board of Governors RSPO Rukaiyah Rafik menilai narasi yang berkembang mengenai sektor pertanian, khususnya sawit, kerap lebih banyak menyoroti sisi negatif dibandingkan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak anak muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga petani, meskipun kehidupan mereka selama ini bergantung pada sektor tersebut.

FORTASBI sebelumnya mengumpulkan sekitar 28 kreator konten muda dan membawa mereka langsung ke sentra perkebunan sawit di Palangkaraya untuk melihat aktivitas petani serta program konservasi orangutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan realitas sektor sawit kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di kalangan anak muda.

“Ada beberapa anak muda itu bapaknya petani sawit, tapi anti bicara kelapa sawit. Karena narasi yang sudah ke permukaan itu adalah kelapa sawit merusak lingkungan, membakar hutan, menghancurkan satwa,” kata Rukaiyah.

Bahkan, menurut dia, sebagian kreator konten yang mencoba membagikan cerita mengenai kehidupan petani sawit kerap mendapat serangan di media sosial.

“Ada juga yang anak muda lalu dia membuat konten, dia dihajar di media sosial dan viewernya sampai ratusan ribu gara-gara dia bicara itu,” ujarnya.

Rukaiyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak generasi muda dengan sektor pertanian. Di saat petani membutuhkan regenerasi, informasi yang diterima anak muda justru banyak didominasi isu negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.

Dia mencontohkan masih banyak anak petani yang memperoleh pendidikan dan kehidupan lebih baik dari hasil usaha perkebunan keluarganya, tetapi enggan menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

“Saya tanya, siapa yang punya kelapa sawit, siapa yang bapaknya punya kelapa sawit, kenapa tidak menceritakan itu. Kamu mau makan, kamu mau sekolah dari sawit, tapi kalian tidak bicara tentang bagaimana keluarga berpenghidupan,” katanya.

Menurut Rukaiyah, pelibatan kreator konten dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional karena lebih dekat dengan pola konsumsi informasi generasi muda saat ini.

Dia mencontohkan salah satu kreator konten asal Aceh yang tumbuh di lingkungan petani dan aktif membagikan cerita mengenai kehidupan petani sehari-hari, termasuk tantangan yang mereka hadapi.

“Ada konten kreator dari Aceh yang berani bicara tentang sawit dan petani. Dia hidup di tengah-tengah petani dan menceritakan bagaimana susahnya petani, bagaimana susah petani kalau banjir. Jadi petani juga terdampak terhadap banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, FORTASBI terus memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22.000 petani telah tergabung dalam jaringan organisasi tersebut dari total sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

Menurut Rukaiyah, organisasi tersebut dibangun sebagai ruang belajar bagi petani untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mendampingi petani lain dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.

“FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi sektor pertanian nasional, regenerasi petani tidak lagi sekadar persoalan menambah jumlah tenaga kerja muda. Tantangan yang muncul jauh lebih kompleks karena menyangkut kesejahteraan, akses terhadap lahan, persepsi sosial, hingga bagaimana pertanian diposisikan sebagai profesi yang memiliki masa depan.

Tanpa perubahan yang mampu membuat pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial, Indonesia berisiko menghadapi kekurangan petani produktif pada saat kebutuhan pangan terus meningkat.

Ketika generasi muda semakin menjauh dari sawah dan kebun, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi petani masa depan menjadi semakin relevan bagi keberlanjutan sektor pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya regenerasi petani dinilai bukan sekadar akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, melainkan karena profesi petani belum mampu menawarkan kehidupan yang layak, stabil, dan bermartabat.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan persepsi negatif terhadap profesi petani terbentuk karena lingkungan sosial dan kebijakan yang belum menempatkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurut Henry, persoalan regenerasi petani berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Banyak anak muda memandang sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan sehingga memilih bekerja di sektor lain.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai akses terhadap lahan menjadi faktor paling mendasar untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. Kepemilikan tanah sebagai alat produksi dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan prospek pendapatan petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

Untuk mendorong regenerasi petani, SPI mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan.

Organisasi tersebut juga mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Meski demikian, dia mengakui upaya tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah pemuda yang berhasil masuk ke sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan tenaga kerja pertanian ke depan.

Henry juga menyoroti belum adanya program pemerintah yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Menurut dia, tanpa kebijakan yang menjamin akses lahan, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi petani dalam rantai produksi pangan, persoalan regenerasi akan terus menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya dalam menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan
Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 tanggal 26 Juli 2021 terkait kegiatan pascaoperasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya.
Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan/atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan.
Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan.
Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan.
Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
“Pemulihan TTM merupakan proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan.