Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengatakan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa dari total populasi di Indonesia atau sekitar 81 persen dapat mendorong perluasan pasar film Indonesia melalui platform akses film digital secara daring.

“Hampir tadi dikatakan 235 juta pengguna internet, berarti kan yang berpotensi sebagai penonton film,” kata Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lamhot mengatakan di era global saat ini, nilai ekonomi berbasis kreativitas salah satunya melalui film di berbagai negara lain, sudah menjadi instrumen penunjang ekonomi sebuah negara.

Ia menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih, dan 81 persen diantaranya pengguna internet dapat menjadi kesempatan dalam memperluas pasar distribusi film lokal.

Lamhot mengatakan persoalan distribusi film nasional masih berpusat pada keterbatasan distribusi layar lebar, di mana 70 persen layar berada di Pulau Jawa dan kota besar, sementara 30 persen lagi tersebar di luar pulau Jawa.

“Tidak ada kesamaan akses antara orang di Kalimantan, di Papua, di Sumatera terhadap sebuah film dibandingkan di pulau Jawa. Karena di pulau Jawa ini 70 persen layar lebar yang dimonopoli oleh 3 bioskop besar, terutama XXI,” katanya.

Hal tersebut tidak sebanding dengan ledakan kreativitas dari sineas daerah yang mampu memproduksi puluhan film, terutama film dokumenter panjang yang tidak mendapatkan pasar di bioskop komersial.

Di sisi lain, pemerataan infrastruktur fisik ke seluruh pelosok negeri menuntut investasi yang masif dan proses yang panjang.

Ia mengapresiasi dengan adanya PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyediakan platform daring sebagai tempat distribusi film nasional yang belum bisa mendapatkan akses layar di jaringan bioskop besar di Indonesia.

Dengan adanya platform penayangan film secara daring dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai ekosistem perfilman yang lebih sehat dan tidak ada monopoli oleh eksibitor yang juga berafiliasi dengan rumah produksi tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengemukakan perlunya pembentukan badan independen yang berwenang mengatur penayangan film di bioskop guna memastikan semua film yang layak bisa ditayangkan di layar lebar.

Saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, Lamhot menyampaikan pentingnya pengaturan penayangan film yang lebih berkeadilan.

"Sehingga, saya sepakat biarlah penonton itu yang menentukan. Jangan dong dibatasi ada yang dapat limited screen, dapat 10, 20 (layar). Nah, apa dasarnya menentukan itu, kan kita juga enggak tahu," katanya dilansir dari Antara.

Menurut dia, badan independen di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bisa dibentuk untuk mengatur pemutaran film agar film-film yang diproduksi di daerah mendapat kesempatan yang setara untuk ditayangkan di bioskop.

Dia berpendapat pengaturan penayangan film di bioskop juga diperlukan untuk mendorong perkembangan usaha produksi film di daerah.

​​​​Lamhot mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional akan mendorong peningkatan jumlah bioskop dan akses layar bagi film daerah.

"Karena yang mau kita kejar adalah bagaimana keadilan itu yang pada akhirnya berdampak terhadap bangsa dan negara. Itu yang mau kita coba terobos," katanya.

"Karena, Kementerian Ekonomi Kreatif selalu mengatakan bahwa perfilman ini adalah sebagai instrumen ekonomi baru. Perputaran uang di sini sangat luar biasa," ia menambahkan.

Lamhot juga mendorong rumah produksi untuk membuat lebih banyak film dengan muatan edukasi serta promosi budaya, pariwisata, dan produk lokal.