Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026-2031 telah resmi ditetapkan. Terdapat nama penerus Grup Djarum, yang saat ini menjabat CEO GDP Venture Martin Basuki Hartono hingga Alissa Wahid di jajaran anggota MWA UGM.

Penetapan 16 anggota itu dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik yang digelar pada Jumat (24/4/2026).

Ketua Ad Hoc pemilihan anggota MWA Deendarlianto mengatakan bahwa seluruh proses pemilihan anggota MWA UGM telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan MWA UGM No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 2 tahun 2021 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota MWA UGM. Selain itu, anggota MWA terpilih juga telah disetujui oleh seluruh anggota pleno.

“Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan,” katanya dilansir dari laman resmi UGM pada Jumat (24/4/2026).

Dia mengatakan bahwa proses pemilihan juga melibatkan kerja kolektif berbagai pihak yang terlibat sejak tahap awal hingga penetapan akhir.

"Banyak sekali pihak yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Proses ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi justru di situ terlihat komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan,” katanya.

Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis aplikasi. Sistem itu dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Deendarlianto juga mengatakan bahwa sistem tersebut telah melalui proses verifikasi oleh tim ahli guna memastikan keandalan dan keamanan selama pelaksanaan.

“Kami berupaya memastikan setiap tahapan berjalan transparan, termasuk dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terverifikasi,” jelasnya.

Adapun, ke-16 anggota MWA UGM baru yang terpilih itu berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

Berikut daftar 16 anggota MWA UGM periode 2026-2031:

Dari unsur alumni:

Sofyan Anif (Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong)

Mochamad Soleh (PLN Puslitbang).

Dari unsur tokoh masyarakat:

Martin Basuki Hartono (CEO GDP Venture) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Ketua Tanfidziyah PBNU)

Mohammad Nuh (Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November)

Suroso Isnandar (Direktur Manajemen Risiko PT PLN Persero)

Agus Taufiqurrohman (PP Muhammadiyah)

Erwan Agus Purwanto (Deputi di Kementerian PAN-RB).

Dari unsur dosen non guru besar:

Hakimul Ikhwan

Hilda Ismail

Muslim Mahardika

Dari unsur dosen guru besar:

Tumiran

Agus Heruanto Hadna

Pujo Semedi Hargo Yuwono

Dari unsur mahasiswa:

Andi Batara Gemilang

Unsur tenaga kependidikan:

Fitria Yuniarti

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Amirul Hajj Perempuan 2023—2024, Alissa Qotrunnada Wahid, berpesan agar para petugas haji melayani jemaah lanjut usia atau lansia sebaik mungkin. Terlebih, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tema haji ramah perempuan dan lansia.

Menurut Alissa, Indonesia menghadapi persoalan antrean haji yang sangat panjang. Setelah seseorang menabung untuk bisa mendaftar haji, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan berangkat, sehingga jumlah jemaah haji lansia sangat banyak.

Alhasil, pemerintah dan petugas haji harus mau menerima konsekuensi itu. Menurutnya, negara berutang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji karena negara berperan sebagai otoritas penyelenggara haji dan jemaah telah memenuhi kewajibannya membayar biaya haji.

"Sehingga kalau lansia yang dia baru bisa mendapatkan gilirannya [pergi haji] saat ini, ya memang kita harus menerima konsekuensi itu. Mau tidak mau, pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanannya, bukan lansianya yang kemudian kita pinggirkan," ujar Alissa usai mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Alissa yang merupakan Direktur Nasional Jaringan Gusdurian itu mengharapkan tidak ada penurunan standar penyelenggaraan haji tahun ini. Justru, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jemaah haji lansia dan perempuan.

Petugas haji harus bisa menghadapi berbagai dinamika jemaah haji lansia, seperti sebagian di antara mereka yang belum pernah naik pesawat, gagap teknologi, hingga memiliki kendala dalam beraktivitas sehari-hari.

Negara, melalui pemerintah dan para petugas haji, harus bisa memastikan para lansia itu tetap bisa menjalani ibadah haji dengan baik, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur.

Alissa pun mengingatkan para petugas haji untuk selalu melayani dengan suka cita, awas, sabar, juga proaktif. Para petugas harus mengedepankan empati dalam melayani para jemaah.

"Menjalankan ibadah haji adalah puncak dari kehidupan setiap muslim di dunia. Karena itu marilah kita memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah haji dari Indonesia. Terutama untuk lansia, karena barangkali ini adalah perjalanan terakhir mereka," ujar Alissa.

Dia juga mengimbau agar para petugas haji selalu menggunakan seragam selama berada di Arab Saudi. Alissa, yang merupakan Amirul Hajj perempuan pertama di Indonesia, menyebut bahwa jemaah haji akan merasa sangat aman apabila mengetahui ada petugas di dekatnya, sehingga bisa beribadah dengan lebih tenang.

"Ketika merasa aman, mereka tidak akan panik dan tidak merasa melakukan semuanya sendiri," ujarnya.

JAKARTA - Direktur Nasional GusDurian Network Indonesia (GNI), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menjelaskan pentingnya memahami generasi ideal yang menjadi rahmat bagi semua (bermanfaat bagi orang lain) dan berakhlak mulia. Dia mengimbau agar jangan terjebak dengan dikotomi barat dan non barat.

“Generasi yang ideal itu adalah mereka yang berorientasi pada kemanfaatan dirinya bagi orang lain, sebagai bentuk dari pengamalan wamaa arsalnaka illa rahmatan lil’alamin (Surah Al-Anbiya' - 107). Kalau ada nilai-nilai 'barat' yang selaras dengan nilai-nilai Indonesia, misalnya berkolaborasi yang punya persamaan dengan gotong royong itu harus kita terima. Kenapa? Karena itu juga bagian dari universalitas nilai-nilai Islam yang kuat di Indonesia,” kata Alissa Wahid, dikutip Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, rakyat Indonesia kuat dalam bergotong royong, tapi tidak berarti orang-orang di luar Indonesia tidak bisa bergotong royong. Ada juga masyarakat di berbagai negara lain itu yang juga meninggikan gotong royong sebagai nilai kebaikan.

Sebaliknya, nilai atau paradigma yang walaupun datang dari masyarakat Timur, namun tidak sesuai dan tidak selaras dengan nilai kebaikan dan ke-Indonesia-an, maka harus ditinggalkan.

Oleh karena itu, Alissa Wahid menekankan kepada orang tua dan generasi muda agar jangan terjebak dengan dikotomi barat dan non barat. “Ini datang dari Timur atau dari Barat” sebutnya.

Pemikiran yang dikotomis semacam ini seringkali menjadi jalan masuk pemahaman intoleran dan radikal yang jika berhasil ditanamkan pada anak-anak dan remaja, maka akan sangat sulit untuk dihilangkan.

“Sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan para Gen Z dan generasi Alpha, kita harus mewaspadai dan menyadari adanya narasi intoleran semacam ini mungkin saja mempengaruhi anak-anak kita,” ungkap Alissa Wahid.

Dia memaparkan bahwa anak-anak dapat diibaratkan seperti kertas yang putih. Orang tua dan guru sebagai sosok pembimbing serta pendidik harus bisa menorehkan pengaruh positif mereka lebih dulu sebelum mereka menemui pengaruh negatif dari kelompok radikal.

Apa yang menjadi jati diri anak kelak ketika mereka dewasa, adalah buah dari pendidikan dan bimbingan orang-orang terdekat mereka.

“Kita mau 'kertas putihnya' anak-anak kita ini diisi dengan dengan nilai-nilai dasar yang toleran, cinta perdamaian, dan berakhlak mulia. Harapannya, nilai-nilai positif semacam ini membuat anak memasukkan segala perkara kehidupan yang ia temukan, ke dalam nilai-nilai dasar yang positif dan telah terpupuk sejak lama,” tambahnya.

Alissa Wahid mengurai ajaran budi pekerti yang diajarkan oleh para kiai di Nahdlatul Ulama (NU) bahwa untuk menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka dia harus menjaga tiga ukhuwah (persaudaraan).

Ketiganya yakni ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga sebangsa), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).

“Ukhuwah wathaniyah ini, mungkin tidak melihat latar belakang agama ataupun suku, golongan, itu tidak dilihat. Pokoknya, selama dia warga Indonesia, dia juga harus dihargai hak-haknya. Hal yang juga penting adalah kemampuan kita menerapkan ketiga ukhuwah ini. Jika memang memiliki tiga ukhuwah ini, maka seharusnya tidak setuju kalau diajak menyakiti umat yang lain, karena berarti si pelaku tidak mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Alissa Wahid berharap agar prinsip dan keyakinan yang berorientasi pada rahmatan lil ‘alamin dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia bisa ditanamkan kepada generasi muda, sehingga dengan sendirinya semua hal yang beririsan dengan ideologi kekerasan akan tertolak. Ia pun berharap, dengan demikian, anak punya kesadaran untuk mengingat nasihat-nasihat yang baik dari orang tua mereka.

“Bahkan, dalam Al-Qur'an saja berperang itu hanya dibolehkan untuk mempertahankan diri. Dalam berperang, ada kelompok-kelompok yang tidak boleh sama sekali kita perangi. Kita ketahui, misalnya, lansia, rumah ibadah, anak-anak, perempuan, dan lain-lain, misalnya. Itu adalah salah satu implementasi aturan rahmat yang harus dipahami oleh generasi yang ideal,” pungkas Alissa Wahid.

Bisnis.com, JAKARTA – Tepuk sakinah yang unik dan menjadi sorotan nasional ternyata berasal dari hasil kerja Alissa Qotrunnada Wahid alias Alissa Wahid bersama Kementerian Agama.

Lagu yel-yel edukasi pra-nikah yang menjadi tren di berbagai sosial media tersebut diungkapkan asal muasalnya bagaimana oleh putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam seminar Women in SDG’s Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group pada Selasa (11/10), Allisa menceritakan asal dari Tepuk Sakinah dan bagaimana peran perempuan dalam mendesain keluarga. Baginya, Tepuk Sakinah bukan sekadar gerakan lucu atau simbolik, tapi sebagai sarana edukasi rumah tangga.

“Tepuk sakinah adalah hasil dari kerja saya dan tim Kementerian Agama untuk program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di situ kita memperkenalkan cara itu (tepuk sakinah)," ujar Alissa

Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut menuturkan bahwa Tepuk Sakinah berasal dari cara berpikir yang menanamkan nilai-nilai hubungan suami istri yang setara dan saling mendukung antara suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam.

“Itu [Tepuk Sakinah] berangkat dari cara berpikir keadilan, keseimbangan, dan kesalingan yang turun menjadi hal-hal berpasangan, saling jaga, saling ridho," ucapnya.

“Kita mau memperkenalkan cara berpikir yang lebih nurturing, saling, dan lebih adil. Pengalaman perempuan digunakan untuk mendesain kehidupan keluarga yang harmonis,” lanjutnya.

Alissa turut menambahkan bahwa dalam masyarakat, masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu minim dalam mendesain keluarga. Dia menuturkan, melalui Tepuk Sakinah, Kementerian Agama berupaya untuk mengubah pola pikir tersebut dengan menanamkan nilai saling menjaga dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.

“Kita masih sering menemui tanggapan bahwa perempuan itu konco wingking [orang belakang]. Padahal, di zaman yang makin edan ini, justru diperlukan kelembutan dan kearifan perempuan dalam menjaga keseimbangan rumah tangga yang dimulai dengan membuat cara berpikir seperti tadi,” jelas Alissa.

Gerakan dan lagu yel-yel Tepuk Sakinah kini menjadi cara kreatif dan interaktif untuk mendidik para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Gerakan yang digunakan selama sesi pendidikan pra-nikah tersebut yang viral di media sosial Indonesia diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.(Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, menerima penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG's Action Award 2025, yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menggerakkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Tidak dipungkiri, Alissa sejak lama terlibat dalam berbagai inisiatif SDG's melalui Jaringan GUSDURian Indonesia. Dia turut berperan dalam advokasi isu-isu sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif, serta berkontribusi dalam kampanye global Aksi 2015 yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam implementasi SDG's tidak bisa diabaikan.

“Sejak 2012, saya bersama jaringan Gusdurian sudah terlibat dalam porsi masyarakat sipil pada persiapan SDGs. Waktu itu ada kampanye global Action 2015 dan dari situ saya melihat langsung bahwa dalam semua goals SDGs, bahkan lima pilar SDGs itu, perempuan sebagai aktor itu sangat konkret,” tutur Alissa yang hadir menerima penghargaan sekaligus menjadi panelis dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan dan Kemandirian’.

Bagi Alissa, SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi gerakan kemanusiaan yang menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.

Ajang Women in SDGs Action Award dibuat Bisnis Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta pada Selasa (11/11/2025), kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Bisnis Indonesia untuk mengangkat berkontribusi perempuan dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang sangat positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengatakan bahwa perempuan merupakan agen perubahan di berbagai sektor, yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bisnis, ekonomi, maupun lingkungan.

Mereka menghadirkan inovasi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menjadi pemimpin masa depan.

Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dan pencapaian SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan masih terjadi di berbagai sektor. Banyak perempuan belum memperoleh akses dan kesempatan yang setara, akibat hambatan-hambatan struktural yang perlu diatasi bersama.

“Karena itu, acara hari ini menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang menjadi inspirasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Arifah dalam sambutannya.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan rangkaian HUT ke-40 Bisnis Indonesia, yakni program Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, dan sebagai puncak acara pada Desember nanti akan digelar BIG Conference, sebagai forum economic outlook 2026 yang juga memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh ekonomi dan bisnis di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menegaskan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto.

Hal itu dia ungkapkan usai acara Women in Sustainable Development (SDG's) Action Award 2025 yang diselenggarakan Bisnis IndonesiaGroup, Selasa (11/11/2025).

"Jaringan Gusdurian ini posisinya menolak," kata Putri sulung Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Menurutnya, pemberian gelar kepada Soeharto adalah bentuk tidak hormat dan tidak berperikemanusiaan bagi korban-korban saat era kepemimpinan Soeharto. Penganugerahan gelar pahlawan juga dinilai memiliki ganjalan besar karena masih banyak masalah pelanggaran HAM yang belum dituntaskan di era Soeharto.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah melakukan rekonsiliasi lebih dulu menuntaskan berbagai polemik di zaman presiden yang menjabat selama 32 tahun itu.

"Artinya orang yang melakukan pelanggaran HAM karena situasi, itu ada kok ruang untuk membersihkan diri kalau memang dipandang tidak bersalah gitu. Tapi kalau itu belum selesai, bagaimana ini tanggung jawabnya kepada publik," ujarnya.

Meskipun TAP MPRS terkait Soeharto dicabut, baginya itu hanya pandangan bagi MPR kala itu dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang selama ini terjadi. Seharusnya, kata Alissa, persoalan hukum lebih dulu diselesaikan sehingga penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto dapat dipertimbangkan.

Dia menuturkan pemberian gelar pahlawan pada dasarnya melibatkan berbagai aspek seperti memiliki integritas moral, memperjuangkan integritas moral dan kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri.

"Nah kalau kriteria ini aja tidak terpenuhi atau masih menjadi dispute. Ya selesaikan dulu dispute-nya, gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025), salah satunya adalah Soeharto.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar para tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Republik Indonesia.