REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai membawa sentimen positif bagi perekonomian global. Namun, dampaknya terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan domestik diperkirakan tidak akan terjadi secara instan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi menekan harga energi dan mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global.

"Secara garis besar, perkembangan negosiasi antara AS dan Iran ini merupakan sinyal yang sangat baik bagi perekonomian global, termasuk Indonesia," ujar Dipo saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dipo, pasar global merespons positif perkembangan negosiasi kedua negara. Salah satu indikatornya terlihat dari mulai turunnya harga minyak dunia setelah muncul sinyal kesepakatan damai.

"Pasar langsung merespons dengan positif yang tercermin dari mulai turunnya harga minyak dunia. Kemarin malam saya cek, harga Brent berada di kisaran 80 dolar AS per barel," kata Dipo.

Meski demikian, Dipo mengingatkan sentimen positif tersebut belum tentu langsung mendorong penguatan rupiah maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut dia, pasar masih membutuhkan waktu untuk melihat dampak nyata dari normalisasi hubungan kedua negara terhadap perekonomian global.

"Kalau untuk IHSG dan rupiah, belum tentu langsung membaik. Memang ada penurunan risiko atau risk-off, tetapi akan perlu waktu agar jalur perdagangan kembali normal dan juga perlu waktu agar country risk Indonesia turun," lanjut Dipo.

Dipo menilai pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Sejumlah faktor domestik juga masih menjadi perhatian investor dalam menilai prospek aset keuangan Indonesia.

"Karena sampai saat ini, mata uang Indonesia melemah ketika mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan baht Thailand justru menguat. Artinya, pelemahan rupiah tidak semata-mata karena faktor global saja," ujar Dipo.

Menurut dia, perbaikan sentimen global akibat meredanya konflik geopolitik memang dapat memberikan ruang bagi stabilisasi pasar keuangan. Namun, penguatan rupiah dalam jangka menengah tetap bergantung pada perbaikan faktor-faktor domestik yang memengaruhi persepsi risiko Indonesia di mata investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden PrancisEmmanuel Macron menyatakan kesamaan pandangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz.

Hal itu disampaikan Macron dalam pernyataan pers bersama usai menerima kunjungan kenegaraan Prabowo di Istana Élysée, Kamis (28/5) waktu setempat.

Macron mengatakan dirinya bersama Prabowo membahas berbagai isu internasional strategis, termasuk meningkatnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian global.

“Akhirnya, tentu saja kami akan berdiskusi dengan Presiden mengenai isu-isu internasional utama, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang membawa dampak besar terhadap ekonomi kita,” ujar Macron.

Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan dan memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman serta terbuka.

“Dalam hal ini kami memiliki pandangan yang sama: mempertahankan kebebasan navigasi, bekerja untuk deeskalasi, membuka Selat Hormuz secara damai,” katanya.

Macron juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya penguasaan sepihak atas jalur strategis internasional maupun penerapan pungutan terhadap pelayaran internasional.

“Menolak segala upaya untuk memprivatisasi selat atau mengenakan pajak atas pelayaran,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan Prancis bersama sejumlah negara telah meluncurkan koalisi internasional untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut tetap terjaga.

“Dalam hal ini kami telah meluncurkan koalisi internasional untuk bertindak secara efektif,” ujar Macron.

Selain isu keamanan maritim, Macron menilai situasi di Selat Hormuz semakin menegaskan pentingnya percepatan transisi energi global guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan rawan konflik.

Menurutnya, transisi energi menjadi salah satu prioritas utama dalam kemitraan strategis Prancis dan Indonesia.

“Situasi di Hormuz juga semakin memperkuat kebutuhan untuk mempercepat transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kemitraan kita, khususnya dalam kerangka kemitraan transisi energi berkeadilan Indonesia dan tindakan yang kami lakukan melalui Badan Pembangunan Prancis,” kata Macron.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa AS akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Keputusan ini menjadi indikasi bahwa pemerintahannya akan mematahkan blokade Iran terhadap jalur air strategis tersebut.

Dilansir dari The Hill, pada hari Selasa (5/05/2026) melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menuturkan bahwa negara-negara dari seluruh dunia telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka. Aksi pembebasan kapal-kapal ini diberi nama sebagai kampanye “Project Freedom” atas permintaan negara-negara yang kapalnya terdampar di Selat Hormuz.

“Negara-negara dari seluruh dunia, yang hampir semuanya tidak terlibat dalam perselisihan Timur Tengah yang terjadi secara nyata dan penuh kekerasan di depan mata semua orang, telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terperangkap di Selat Hormuz, terkait sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya pihak netral dan pengamat yang tidak bersalah,” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip Senin (04/05/2026).

Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah akan memandu kapal-kapal dari negara-negara yang meminta pertolongan agar bisa keluar dengan aman dari jalur perairan ini.

“Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur perairan terlarang ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” tambahnya.

Meski telah diumumkan oleh Trump, tetapi belum ada gambaran jelas bagaimana kampanye sebagai isyarat kemanusiaaan ini akan berjalan, atau apakah akan melibatkan koordinasi dengan Iran. Jika mendapat perlawanan dari Iran, langkah yang diambil Trump ini bisa berisiko menghancurkan gencatan senjata rapuh yang telah berlaku pada 7 April 2026 lalu.

Lebih lanjut, dilansir dari Al Jazeera, menyusul dari pengumuman Trump, Kepala Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan bahwa setiap campur tangan yang dilakukan oleh AS pada selat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh unggahan-unggahan khayalan Trump! Tidak ada yang akan percaya skenario saling menyalahkan,” tulis Azizi dalam unggahan di media sosial X (Twitter).

Sementara itu, peneliti senior di Center for International Policy Negara Mortazavi menyebutkan bahwa upaya AS untuk mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz tidak akan dianggap sebagai misi kemanusiaan oleh Iran.

“Ini juga akan membawa pasukan dan aset AS lebih dekat ke jangkauan tembak Iran, berpotensi, jika itu akan menjadi pengawalan,” kata Mortazavi.

Mengenai kampanye Trump, Mortazavi mengungkap bahwa langkah ini belum diketahui sebagai sebuah negosiasi atau benar-benar rencana presiden. “Jadi saya tidak tahu apakah ini ancaman. Apakah ini taktik negosiasi?...atau apakah ini benar-benar rencana presiden? Maksud saya, kita tahu, dan Teheran juga curiga, bahwa akan ada potensi eskalasi dalam satu bentuk. Saya tidak tahu apakah ini bisa jadi itu,” tambah Mortazavi.

Sebelumnya, diketahui bahwa Iran telah membatasi pengiriman melalui Selat Hormuz karena konflik AS-Israel melawan negara Timur Tengah tersebut. Akibat pembatasan ini, harga minyak melambung lebih tinggi. Harga rata-rata satu galon bensin di AS saat ini mencapai harga US$4,45, atau naik sekitar US$3,17 dari tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergeliat merespons pengumuman dari FTSE Russell yang mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dikombinasikan dengan pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat sebesar 4,42% atau 308,18 poin ke level 7.279,21 dalam perdagangan Rabu (8/4/2026). Walau menguat, level IHSG ini sejak awal tahun menunjukkan koreksi cukup dalam, sebesar 15,82% year to date (YtD), sejalan dengan outflow asing dari pasar modal.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico menilai saat ini IHSG butuh lebih dari sekadar stimulus hasil pengumuman FTSE, mengingat kondisi ketidakpastian konflik global yang dipicu oleh perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

"Terutama bagaimana keputusan Amerika, apakah akan menyerang kembali Iran atau tidak. Seperti yang Trump katakan, dia akan memutuskan apakah akan meningkatkan eskalasi atau tidak. Apabila eskalasi mengalami kenaikkan, maka IHSG tetap akan mengalami koreksi besok [hari ini 8/4] meskipun FTSE memberikan kabar baik," kata Nico kepada Bisnis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Pada Selasa (7/4) malam waktu Amerika Serikat, Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan. Orang nomor satu AS itu juga bilang bahwa Iran telah menyetujui pembukaan Selat Hormuz, jalur perdagangan energi global yang sejak perang memanas ditutup dan membawa krisis di berbagai negara.

Nico melihat, meski kondisi global diterpa ketidakpastian, posisi fundamental ekonomi Indonesia masih bisa menarik capital inflow di pasar modal, terlebih statusnya di FTSE yang tetap bertahan di kelas secondary emerging market. Namun, kemampuan menyerap dana asing itu tetap terbatas, mengingat situasi dan kondisi tensi geopolitik membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati-hati.

Dalam rilisnya, FTSE Russell membawa kabar bahwa Indonesia tidak masuk dalam Watch List atau daftar pemantauan yang biasanya daftar ini berisi negara-negara yang berisiko bakal turun kasta. Status sebagai secondary emerging market juga tetap dipertahankan sembari menunggu progres lanjutan dari reformasi pasar modal yang berjalan.

"Setelah penundaan tinjauan indeks bulan Maret 2026 untuk Indonesia, FTSE Russell sedang mengevaluasi kemajuan berbagai langkah reformasi yang dirancang untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar secara keseluruhan," tulis dokumen tersebut.

Dalam kondisi pasar wait and see, lanjut Nico, daya tarik pasar modal Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah krisis yang melanda dunia. Dari sisi pasar, percepatan reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjadi landasan untuk penguatan pasar yang lebih berkelanjutan.

OJK dan BEI telah merilis empat inisiasi percepatan reformasi pasar modal, yaitu pembukaan data kepemilikan investor lebih dari 1%, granularity data investor dari 9 tipe menjadi 39 tipe, pembukaan data daftar saham terkonsentrasi atau high shareholder concentration (HSC), dan penyesuaian free float 15%.

"Hasilnya tidak bisa cepat memang, namun sudah menunjukkan kemajuan bahwa reformasi mulai berjalan. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen, bahwa transparansi dan akutabilitas menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan di pasar modal," ujar Nico.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto juga menilai reformasi pasar modal yang dilakukan otoritas saat ini masih menjadi tahap awal dan belum terlihat hasil nyatanya.

Adapun, empat inisiasi OJK-BEI mendapat apresiasi dari FTSE Russell dan akan menjadi pertimbangan dalam peninjauan indeks saham Indonesia bulan Juni 2026 nanti.

Menurut Rudiyanto, klasifikasi dari FTSE Russell bukan sebatas menyoal pamor pasar modal Indonesia di kancah dunia, melainkan bagaimana proposal perbaikan yang dilayangkan BEI kepada FTSE dapat diterima, dan bagaimana inisiasi tersebut bisa dieksekusi dengan baik sehingga dapat menarik minat asing masuk kembali yang mendorong penguatan IHSG.

Dengan pandangan yang lebih pragmatis, Rudiyanto menilai selama klasifikasi Indonesia tidak turun ke kelas frontier market, efeknya terhadap laju IHSG cenderung nihil.

"Klasifikasi negara itu selama tidak di-downgrade, tidak ada efeknya," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kedua negara saling berkomitmen, yakni AS menangguhkan serangan penuh dan Iran membuka Selat Hormuz.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan dalam keterangan resminya bahwa gencatan senjata setelah melakukan dialog bersama Perdana Menteri Pakistan dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir.

"Mereka meminta agar saya menahan penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikerahkan malam ini ke Iran, serta dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu," katanya dikutip dari akun X Gedung Putih, Rabu (8/4/2026).

Trump menyatakan kesepakatan ini setelah kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing, khususnya mengenai persamaan jangka panjang dengan Iran dan negara kawasan di Timur Tengah.

Trump menyebut telah menerima proposal yang berisi 10 poin dari Iran dan merupakan awal untuk bernegosiasi. Dia menjelaskan Pemerintah AS akan mengkaji proposal tersebut untuk memperoleh kesepakatan final.

"Atas nama Amerika Serikat, sebagai Presiden, dan juga mewakili negara-negara di Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini semakin dekat menuju penyelesaian," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Seyed Abbas Araghchi mengapresiasi upaya Perdana Menteri Pakistan Sharif dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir agar menciptakan perdamaian antara Iran dengan AS.

Seyed menegaskan berdasarkan proposal yang telah diterima antara kedua negara, Iran menyatakan Selat Hormuz dapat dilalui dengan aman.

"Untuk periode dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis," tulisnya.

Dia menyampaikan bahwa jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran yang kuat akan menghentikan operasi defensifnya.

Ultimatum Donald Trump

Sebelumnya berdasarkan catatan Bisnis, Donald Trump melemparkan ultimatum dan ancaman kepada Iran jika tuntutan untuk membuka lalu lintas Selat Hormuz tak dikabulkan.

Melalui Truth Social, Selasa (7/4/2026) malam, Trump mengunggah ancaman akan meratakan peradaban Iran.

"Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin akan terjadi. Nanti malam kita akan mengetahuinya, salah satu momen penting dalam sejarah yang panjang dan kompleks di dunia," tulis Donald Trump dalam Truth Social.

Trump menyebut pergantian rezim di Iran membuka kesempatan untuk melakukan aksi revolusi di negara tersebut.

"Kita akan mengetahuinya malam ini, salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian, akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati Rakyat Iran yang Agung!" tulis Trump.

Ancaman ini dilontarkan jelang tenggat waktu ultimatum Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz.

Ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa pukul 20.00 waktu Amerika Serikat, atau sekitar 04:00 Waktu Indonesia Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (19/3/2026) meminta Israel menghentikan serangan ke fasilitas minyak dan gas Iran. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah eskalasi konflik yang terus memanas.

Trump mengatakan, ia telah memperingatkan Netanyahu agar tidak lagi menargetkan ladang energi Iran. Ia juga menegaskan hubungan keduanya tetap berjalan baik di tengah ketegangan situasi.

“Ya, saya telah memperingatkannya (Netanyahu) agar tidak melakukan hal itu, dan ia tidak akan melakukannya,” kata Trump.

Trump menambahkan, Amerika Serikat tidak mengetahui rencana serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran sebelumnya. Pernyataan itu muncul setelah laporan serangan terhadap ladang gas South Pars dan kawasan industri Asaluyeh.

Laporan menyebutkan kebakaran terjadi di Asaluyeh setelah tangki penyimpanan dan fasilitas pengolahan gas terkena serangan. South Pars diketahui merupakan ladang gas terbesar di Iran dan menjadi tulang punggung energi negara tersebut.

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat sejak akhir Februari 2026. Serangan yang berlangsung memicu kerusakan besar, korban sipil, serta memicu serangan balasan dari Iran ke wilayah Israel dan target militer AS di Timur Tengah.

Amerika Serikat dan Israel menyebut operasi militer tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman program nuklir Iran. Namun, keduanya juga menyatakan keinginan untuk mendorong perubahan kekuasaan di Iran.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Chris Wright memperkirakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir dalam waktu dekat, kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan.

Dalam wawancara di program This Week milik ABC News, Wright menyatakan bahwa berakhirnya konflik tersebut dapat membantu memulihkan pasokan energi global yang sempat terganggu.

“Saya pikir konflik ini pasti akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Setelah konflik berakhir, kita akan melihat pemulihan pasokan energi dan penurunan harga,” kata Wrigh, Minggu (15/3/2026).

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan sekutu regionalnya telah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, terutama karena ketegangan di sekitar Strait of Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.

Korban di Lebanon Terus Bertambah

Sementara itu, situasi di Lebanon semakin memburuk akibat meningkatnya serangan Israel sejak 2 Maret. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 850 orang tewas dan 2.105 lainnya terluka sejak eskalasi serangan dimulai hampir dua minggu lalu.

Serangan tersebut merupakan bagian dari konflik regional yang lebih luas antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di kawasan tersebut. Kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, mengklaim telah menyerang sebuah tank tempur Israel di dekat kota selatan Taybeh.

Dalam pernyataannya melalui Telegram, Hezbollah mengatakan para pejuangnya menembakkan rudal berpemandu yang menghantam tank Merkava hingga terbakar. Militer Israel belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim tersebut.

Pejabat Hamas Tewas dalam Serangan di Sidon

Di lokasi lain, seorang pejabat dari kelompok Palestina Hamas dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di kota pesisir Sidon.

Menurut sumber Hamas kepada Agence France-Presse, korban yang tewas adalah Wissam Taha, seorang pejabat kelompok tersebut. Serangan dilaporkan menghantam sebuah apartemen di gedung perumahan di distrik utara kota tersebut.

Sidon merupakan kota yang menampung kamp pengungsi Palestina terbesar di Lebanon, yang dalam beberapa bulan terakhir beberapa kali menjadi target serangan Israel. Israel menyatakan serangan tersebut ditujukan untuk menargetkan anggota Hamas yang beroperasi di wilayah itu.

Konflik yang melibatkan Israel, Iran, serta kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon dan Gaza kini meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs menilai konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukan semata soal senjata nuklir, melainkan terkait kepentingan geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut isu nuklir kerap dijadikan alasan, sementara akar persoalan dinilai lebih dalam.

Dalam pernyataannya di Analyst News, Sachs mengatakan perang terhadap Iran tidak mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat.

“Ini bukan tentang senjata nuklir. Ini tentang hegemoni regional Israel di Timur Tengah. Israel ingin menjatuhkan rezim Iran, titik,” ujarnya dikutip Ahad (1/3/2026).

Sachs menilai narasi Washington berupaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir tidak sepenuhnya tepat. Ia menyinggung kesepakatan nuklir Iran yang sebelumnya telah dinegosiasikan, namun kemudian dibatalkan pada era Presiden Donald Trump.

“Gagasan bahwa ini untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, itu sudah dinegosiasikan. Trump yang membatalkannya,” katanya.

Ia juga menyatakan Iran berulang kali menyampaikan keinginan untuk bernegosiasi. Namun menurutnya, Amerika Serikat tidak menerima tawaran tersebut.

“Amerika Serikat tidak menerima ‘ya’ sebagai jawaban karena ini bekerja untuk pemerintah Israel. Ini intinya,” ujar Sachs.

Lebih jauh, ia mempertanyakan mengapa kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah kerap sejalan dengan kepentingan Israel selama puluhan tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya faktor politik domestik, tekanan kelompok tertentu, hingga dugaan kepentingan lain di balik kebijakan tersebut.

“AS tidak punya kepentingan apa pun untuk berperang dengan Iran saat ini. Jika perang itu terjadi, itu karena Israel mengatakan kepada Amerika Serikat apa yang harus dilakukan,” katanya.

Pernyataan Sachs muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah serangan militer dan aksi balasan antara kedua pihak. Konflik tersebut memicu kekhawatiran pasar global, terutama terkait harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Bagi masyarakat internasional, eskalasi konflik bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga berdampak pada harga minyak, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan rudal Israel-Amerika Serikat menghantam sekolah dasar di Minab, provinsi Hormozgan di Iran selatan yang mengakibatkan puluhan orang tewas.

Dilansir Al Jazeera, menurut laporan media pemerintah setidaknya 51 orang tewas dan berdasarkan kantor berita Mehr Iran setidaknya dua siswa tewas akibat serangan Israel yang menghantam sebuah sekolah yang terletak di sebelah timur Teheran.

“Ada laporan baru yang mengkonfirmasi bahwa jumlah orang yang tewas dalam serangan itu kini telah melampaui 40 orang. Itu adalah target sipil, dan itu adalah salah satu target yang mungkin benar-benar menjadi masalah terkait kampanye oleh Amerika dan Israel, yang mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan target militer dan mereka mencoba untuk menghukum rezim, bukan rakyat Iran,” kata Mohammed Vall jurnalis Al Jazeera yang melaporkan dari Teheran, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran, sejumlah infrastruktur publik rusak, ribuan warga sipil tewas dan terluka selama perang 12 hari pada Juni 2025.

Sebagai informasi, serangan ini terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat. Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran karena pengembangan senjata nuklir.

Konflik memang telah memanas belakangan ini di mana Kapal Abraham Lincoln milik AS telah lebih dulu dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Baik Amerika Serikat dan Israel memiliki beralasan serangan itu untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS, Donald Trump menyatakan operasi militer ini untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta (Kedubes Iran) mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran. Serangan tersebut dinilai telah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang sudah disiapkan. Langkah ini sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

Bisnis.com, JAKARTA – Iran menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan berbagai kompromi guna mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, asalkan Washington bersedia membuka pembahasan mengenai pencabutan sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat tinggi Iran dalam wawancara dengan BBC.

Dalam wawancara di Teheran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi mengatakan bahwa “bola kini ada di tangan Amerika” untuk membuktikan keseriusannya.

“Jika mereka tulus, saya yakin kita akan menuju kesepakatan,” ujarnya seperti dikutip BBC, Minggu (15/2/2026).

Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran apabila perjanjian pembatasan program nuklir gagal dicapai, seiring dengan penguatan kehadiran militer AS di kawasan.

Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan tidak langsung di Oman pada awal Februari. Takht-Ravanchi, yang mengonfirmasi putaran kedua di Jenewa, menyebut pembicaraan tersebut “secara umum mengarah positif, tetapi masih terlalu dini untuk disimpulkan”. Trump juga menilai dialog itu sebagai sesuatu yang positif.

Wakil menteri luar negeri Iran itu menunjuk tawaran Teheran untuk mengencerkan uranium yang diperkaya hingga 60% sebagai bukti konkret kesediaan berkompromi. Tingkat pengayaan yang mendekati kualitas senjata tersebut selama ini memicu kecurigaan internasional, meski Iran selalu membantah tengah mengembangkan senjata nuklir.

“Kami siap membahas ini dan isu lain yang berkaitan dengan program kami, jika mereka siap membicarakan sanksi,” kata Takht-Ravanchi. Namun, ia tidak memastikan apakah hal itu berarti pencabutan seluruh atau sebagian sanksi.

Terkait kemungkinan pengiriman stok lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya ke luar negeri, seperti dalam kesepakatan nuklir 2015, ia menyebut keputusan tersebut masih bergantung pada dinamika perundingan. Russia kembali menyatakan kesiapannya untuk menerima material tersebut.

Iran juga menegaskan bahwa perundingan harus difokuskan semata pada isu nuklir, bukan pada program rudal balistiknya, yang menjadi tuntutan utama Israel. Teheran memandang tuntutan nol pengayaan sebagai garis merah yang melanggar haknya berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi program nuklir Iran, ketimbang menempuh opsi konfrontasi militer.

“Washington lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait program nuklirnya dibandingkan mengejar skenario militer,” kata Rubio seperti dilansir TASS

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap harus menjaga kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memastikan Iran tidak mengambil tindakan agresif terhadap Washington.

“Kami harus mempertahankan kemampuan militer yang memadai di kawasan ini agar Teheran tidak ‘datang menyerang’ Amerika Serikat,” ujarnya.

Rubio juga menegaskan sikap tegas Gedung Putih terhadap ambisi nuklir Iran. “Iran tidak boleh, dalam kondisi apa pun, dibiarkan memiliki senjata nuklir,” katanya.