JAKARTA - Anomali sektor ketenagakerjaan sedang terjadi di Rusia , ketika banyak negara maju terseok-seok menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya angka pengangguran. Namun Negara Beruang Putih ini yang terus-menerus dikepung sanksi ekonomi oleh Blok Barat, mendadak melaporkan kondisi pasar tenaga kerja yang luar biasa kokoh dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2026), Wakil Perdana Menteri Rusia, Tatyana Golikova membongkar data yang mencengangkan dunia. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Rusia melesat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 61,5%.

Di saat yang sama, angka pengangguran berhasil ditekan habis hingga tersisa 2,2% saja-sebuah angka yang dinilai mustahil bagi negara yang sedang terisolasi secara geopolitik. Namun di balik angka-angka fantastis tersebut, Moskow ternyata sedang menyimpan kecemasan besar terkait produktivitas pekerjanya dan mulai melirik teknologi masa depan secara agresif.

Sanksi Barat Tak Berdaya, Rusia Catat Rekor Pengangguran Terendah

Paradoks Rusia: Unggul Cetak Pekerja, Tapi Kalah Produktivitas

Pencapaian ketenagakerjaan Rusia ini menyisakan tantangan struktural yang mendalam. Golikova mengakui adanya paradoks besar di negaranya. Meskipun Rusia diakui sebagai salah satu pemimpin global dalam melatih tenaga kerja vokasi (kejuruan) yang sangat terampil, produktivitas kerja mereka secara riil ternyata masih tercecer di peringkat ke-37 dunia.

Untuk mengatasi celah besar ini, Rusia tidak mau tinggal diam. Dalam panel bertajuk 'Labour Market 2.0: AI, Skills Transformation and New Professions', pemerintah Rusia mengumumkan strategi besar untuk menyuntikkan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) dan sistem robotika ke dalam proses produksi nasional.

Bukan tanpa alasan, kalkulasi para ahli menunjukkan bahwa adopsi AI secara masif diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas tenaga kerja Rusia hingga 21% pada tahun 2032.

Ada kecemasan apakah kehadiran AI yang super cerdas ini akan memicu badai PHK baru dan merebut pekerjaan manusia? Menanggapi ketakutan universal tersebut, Golikova buru-buru menenangkan pasar. Menurutnya, paradigma Rusia terhadap teknologi tidak dirancang untuk menyingkirkan manusia.

"AI, pertama dan terutama, harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan untuk menggantikan manusia. Itulah mengapa membekali pekerja dengan kompetensi baru di bidang teknologi menjadi prioritas utama saat ini, khususnya bagi sistem pendidikan tinggi kami," tegas Golikova.

Meski begitu, ia tidak menampik adanya pergeseran fungsi kerja. Jika sekitar 30% dari potensi teknologi AI ini berhasil direalisasikan, permintaan tenaga kerja tradisional diprediksi akan menyusut sekitar 10%. Namun, alih-alih menghapus profesi secara total, AI akan mengubah jenis tugas yang dilakukan manusia sehari-hari.

Berdasarkan analisis pemerintah Rusia, tiga sektor utama yang paling cepat merasakan hantaman dan transformasi akibat revolusi robotik ini adalah sektor ritel (perdagangan eceran), sektor logistik (pengiriman barang), dan sektor pergudangan (warehousing).

Sebagai informasi, ajang tahunan SPIEF 2026 yang sering dijuluki sebagai 'Davos-nya Rusia' ini berlangsung sukses dengan menyambut sekitar 20.000 pelaku bisnis, politisi, dan tokoh publik terkemuka dari lebih dari 100 negara di dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada Senin (25/5/2026) pagi bergerak menguat 21 poin atau 0,12 persen menjadi Rp17.696 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.717 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah di tengah harapan perdamaian antara AS dengan Iran.

“Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS oleh harapan perdamaian di Timteng (Timur Tengah) dan harga minyak mentah dunia yang turun merespons pernyataan Trump (Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif,” katanya di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, Trump mengonfirmasi bahwa sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera dilakukan finalisasi.

Trump mengatakan telah membahas rancangan kesepakatan tersebut melalui komunikasi "yang sangat baik" dengan sejumlah pemimpin kawasan.

Washington dan Teheran terus menegosiasikan usulan kesepakatan berikut balasannya melalui perantaraan Pakistan terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi.

Adapun sentimen domestik mulai membaik sejak Jumat (22/5), pasar ekuitas ditutup positif. “Namun masih ada tekanan pada rupiah setelah data neraca transaksi berjalan yang menunjukkan defisit yang besar,” ujar Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.600-Rp17.750 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Ahad (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit. Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran pada masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

JAKARTA - China dinilai semakin meningkatkan ancaman koersi ekonomi terhadap Uni Eropa (UE), yang memicu kekhawatiran baru mengenai ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing serta menyempitnya ruang kebijakan strategis di kawasan tersebut.

“Tekanan China tidak lagi hanya dilakukan melalui tarif atau pembatasan perdagangan langsung, tetapi juga melalui regulasi dan ancaman tidak langsung yang menciptakan ‘efek dingin’ terhadap pengambilan keputusan di Eropa,” ujar Tobias Gehrke, analis kebijakan Eropa, dalam keterangan yang dimuat di situs European Council on Foreign Relations, Sabtu (23/5/2026).

April lalu, Dewan Negara China mengesahkan aturan baru mengenai keamanan industri dan rantai pasok yang memerintahkan perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi investigasi atau sanksi Uni Eropa tertentu.

China juga menghentikan pasokan barang penggunaan ganda kepada tujuh kontraktor pertahanan Eropa terkait isu Taiwan serta melontarkan ancaman terhadap rancangan Undang-Undang Industrial Accelerator Act dan Cybersecurity Act Uni Eropa.

Gehrke dan sejumlah analis lain berpendapat bahwa koersi ekonomi China tidak efektif.

Ketika Beijing menjatuhkan tarif dan pembatasan tidak resmi terhadap produk Australia pada 2020 setelah Canberra menyerukan penyelidikan asal-usul COVID-19, dampak perdagangan memang besar tetapi disebut hanya berlangsung sementara karena eksportir Australia berhasil mencari pasar alternatif.

Kasus serupa juga terjadi ketika Lithuania berselisih dengan China pada 2021 terkait kantor perwakilan Taiwan di Vilnius.

Namun analisis terbaru Gehrke menilai pendekatan tersebut gagal melihat dampak politik yang lebih luas.

Menurut laporan tersebut, ancaman China justru bekerja dengan membuat pemerintah dan perusahaan Eropa menghindari kebijakan tertentu sebelum Beijing benar-benar menjatuhkan sanksi.

“Koersi bekerja sama efektifnya dengan membatasi ruang kebijakan,” tutur Gehrke.

‘Mempersenjatai’ Kepatuhan

China disebut semakin memperluas instrumen tekanannya melalui reformasi kontrol ekspor, khususnya terkait logam tanah jarang dan turunannya.

Dalam praktiknya, sebuah pabrik baterai Korea Selatan di Polandia bisa saja membutuhkan lisensi dari China jika rantai produksinya menggunakan bahan tanah jarang asal China.

Kondisi itu dinilai memungkinkan Beijing memberi keuntungan kepada perusahaan yang semakin bergantung pada rantai pasok China, sekaligus menekan perusahaan yang mencoba mendiversifikasi sumber pasokan.

Sebuah survei terhadap perusahaan Eropa di China bahkan menunjukkan sekitar 15 persen responden mempertimbangkan memindahkan lebih banyak produksi ke China demi menyesuaikan diri dengan kontrol baru tersebut.

Regulasi keamanan rantai pasok terbaru Beijing juga disebut secara eksplisit “mempersenjatai” kepatuhan terhadap hukum asing.

China sebelumnya telah memerintahkan perusahaan domestiknya untuk tidak bekerja sama dengan investigasi anti-subsidi Uni Eropa terhadap perusahaan pemindai keamanan asal China, Nuctech.

Di sisi lain, Uni Eropa sedang mempertimbangkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan di sektor strategis membeli komponen penting dari setidaknya tiga pemasok berbeda guna mengurangi ketergantungan terhadap China.

Namun di bawah regulasi baru Beijing, perusahaan-perusahaan Eropa yang memiliki hubungan bisnis dengan China berpotensi dikenai sanksi hanya karena mematuhi aturan Uni Eropa tersebut.

Ancaman koersi China kini berdampak langsung terhadap agenda ekonomi Eropa,” sebut Gehrke.

Tarif Impor hingga Diversifikasi Rantai Pasok

Eropa disebut menghadapi perang harga, lonjakan ekspor China, dan risiko deindustrialisasi, tetapi belum mengambil langkah sistemik karena khawatir terhadap pembalasan Beijing.

Padahal, menurut analisis tersebut, daya saing harga produk China sebagian besar didorong oleh kapitalisme negara dan subsidi besar-besaran.

Subsidi industri China diperkirakan mencapai sekitar 4 persen dari produk domestik bruto (PDB), hampir dua kali rata-rata Uni Eropa.

Selain itu, nilai tukar yuan yang dinilai terlalu rendah disebut berfungsi sebagai subsidi ekspor terselubung bagi produk-produk China.

Kondisi itu diperparah oleh perlambatan ekonomi domestik China akibat utang besar dari investasi properti dan infrastruktur selama bertahun-tahun.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi China dinilai semakin bergantung pada ekspor dan perluasan pangsa pasar global.

Eropa disebut menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap tekanan tersebut.

Namun usulan langkah-langkah seperti tarif impor, pembatasan pengadaan publik, syarat investasi asing, hingga diversifikasi rantai pasok dinilai terus tertahan oleh sejumlah negara anggota seperti Jerman.

Sebaliknya, perdebatan di Eropa lebih banyak berfokus pada deregulasi dan pemangkasan birokrasi.

Ketidakseimbangan Ekonomi

Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni disebut menjadikan deregulasi sebagai respons utama terhadap tantangan ekonomi.

Sementara itu, banyak perusahaan multinasional Eropa memperingatkan risiko konflik dagang jika Uni Eropa menerapkan langkah pertahanan perdagangan yang lebih agresif terhadap China.

Menurut Gehrke, efek tekanan China justru paling efektif ketika para pembuat kebijakan Eropa mulai menghindari pembahasan mengenai respons sistemik terhadap Beijing.

“Ketika pembuat kebijakan dan pelaku bisnis hanya berdebat mengenai solusi marginal tetapi diam terhadap respons sistemik, di situlah leverage Beijing bekerja,” ucapnya.

Gehrke menilai Eropa kini menghadapi dua persoalan sekaligus: ketidakseimbangan ekonomi akibat model industri China dan ancaman koersi ekonomi Beijing.

Karena itu, Uni Eropa dinilai perlu menggabungkan perlindungan industri dan strategi pencegahan ekonomi dalam satu agenda besar.

“Jika Eropa gagal menangani keduanya secara bersamaan, maka Eropa tidak akan berhasil menangani keduanya sama sekali,” pungkas Gehrke.

JAKARTA - Ekonomi Rusia menunjukkan anomali yang membingungkan di tengah hujan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski sempat mencatatkan kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal pertama 2026 -penurunan pertama sejak 2023-, pemerintah Kremlin justru mengklaim bahwa fondasi ekonomi mereka jauh lebih kokoh dibandingkan sebelumnya.

Wakil Perdana Menteri Rusia , Aleksandr Novak menegaskan, bahwa perlambatan ini hanyalah koreksi wajar dalam siklus pertumbuhan. Namun yang menarik perhatian para pengamat adalah klaim Novak tentang kesejahteraan warga Rusia yang justru meroket di tengah tekanan global.

Di saat banyak negara maju berjuang melawan inflasi dan ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Rusia justru melaporkan kondisi tenaga kerja yang sangat ketat. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap bertahan di angka 2,3-2,4%, level terendah dalam sejarah modern Rusia.

Pengambilan Paksa Aset Rusia Rp4.859 Triliun Berlanjut, AS Bakal Mendesak G7



Angka kemiskinan di Rusia turun ke titik rekor 6,7% pada tahun 2025. “Kemiskinan telah turun ke tingkat terendah sepanjang masa yaitu 6,7%,” kata Novak, merujuk pada data 2025.

Sementara itu pendapatan rumah tangga rill melonjak 26,1% dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh kenaikan upah, pembayaran sosial, dan keuntungan bisnis domestik.

Strategi Tukar Guling Produksi Dalam Negeri

Novak mengungkapkan bahwa mundurnya perusahaan-perusahaan Barat dari pasar Rusia justru menjadi berkah tersembunyi bagi industri manufaktur lokal. Melalui kebijakan substitusi impor, output manufaktur Rusia melonjak hampir 23% sejak 2022.

"Setelah periode pertumbuhan tinggi, selalu ada koreksi," ujar Novak kepada harian bisnis Vedomosti.

Ia menambahkan, bahwa Rusia masih mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) sejak 2021. Barat Frustrasi, Ribuan Sanksi Tak Mampu Lumpuhkan Ekonomi Rusia



Keberhasilan Rusia bertahan sejauh ini didorong oleh kemandirian paksa. Namun tantangan besar menanti, yakni kelangkaan tenaga kerja yang parah dan kebijakan moneter ketat untuk menahan inflasi bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Pandangan Novak didukung oleh Menteri Pembangunan Ekonomi, Maksim Reshetnikov yang mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa bahwa ekonomi telah “bertahan dengan baik”, meskipun adanya sanksi dan tekanan eksternal. Kementerian tersebut memperkirakan pertumbuhan PDB akan mencapai 0,4% tahun ini sebelum meningkat menjadi 1,4% pada 2027, kata Reshetnikov.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An bersama 28 individu dan entitas lain.

Mereka dituding terlibat dalam jaringan penipuan kripto yang menyasar warga Amerika Serikat.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Kok An memanfaatkan koneksi politik untuk melindungi operasi tersebut. Modus yang digunakan berupa pendekatan hubungan personal atau romantis untuk meyakinkan korban mentransfer aset digital dengan janji imbal hasil tinggi.

Dana yang telah dikirim langsung dikuasai pelaku.

Kok An diketahui memiliki sejumlah bisnis, termasuk Crown Resorts. Properti tersebut diduga menjadi lokasi operasional jaringan penipuan.

Departemen Keuangan juga mengungkap praktik perdagangan manusia dalam kasus ini.

Korban dilaporkan dibawa ke kompleks tertentu dan dipaksa menjalankan penipuan dengan ancaman kekerasan.

“Menghilangkan penipuan adalah prioritas utama bagi pemerintahan Trump,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

“Departemen Keuangan akan terus menargetkan para penipu dan pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras, di mana pun mereka beroperasi atau seberapa kuat koneksi mereka,” sambungnya.

Penindakan lintas negara

Langkah ini diikuti tindakan hukum lain. Satuan Tugas Antarlembaga untuk Pusat Penipuan mengajukan dakwaan terhadap dua warga negara China terkait operasi penipuan kripto di Myanmar.

Kedua tersangka ditangkap di Thailand pada 2026 atas pelanggaran imigrasi.

Satuan tugas tersebut melibatkan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI), serta Dinas Rahasia Amerika Serikat.

Pembekuan dana dan penyitaan aset

Beberapa jam setelah pengumuman sanksi, penerbit stablecoin Tether membekukan lebih dari 344 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,93 triliun dalam bentuk USDT.

Dana tersebut diduga terkait penghindaran sanksi atau aktivitas ilegal lain.

Tether menyatakan telah bekerja sama dengan Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (Office of Foreign Assets Control/OFAC) serta aparat penegak hukum.

Satuan tugas juga menyita aplikasi pesan yang digunakan untuk merekrut korban perdagangan manusia. Selain itu, sebanyak 503 domain situs palsu yang digunakan dalam penipuan investasi kripto turut disita.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 172,52 miliar bagi informasi yang membantu penyitaan atau pemulihan dana dari jaringan penipuan lain di Myanmar.

Respons Kamboja

Pemerintah Kamboja merespons melalui pernyataan umum. Penanganan penipuan daring disebut menjadi prioritas nasional.

Sepanjang awal 2025 hingga 19 April 2026, Kamboja telah mendeportasi 13.039 warga asing yang terlibat penipuan daring.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Iran menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan berbagai kompromi guna mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, asalkan Washington bersedia membuka pembahasan mengenai pencabutan sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat tinggi Iran dalam wawancara dengan BBC.

Dalam wawancara di Teheran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi mengatakan bahwa “bola kini ada di tangan Amerika” untuk membuktikan keseriusannya.

“Jika mereka tulus, saya yakin kita akan menuju kesepakatan,” ujarnya seperti dikutip BBC, Minggu (15/2/2026).

Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran apabila perjanjian pembatasan program nuklir gagal dicapai, seiring dengan penguatan kehadiran militer AS di kawasan.

Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan tidak langsung di Oman pada awal Februari. Takht-Ravanchi, yang mengonfirmasi putaran kedua di Jenewa, menyebut pembicaraan tersebut “secara umum mengarah positif, tetapi masih terlalu dini untuk disimpulkan”. Trump juga menilai dialog itu sebagai sesuatu yang positif.

Wakil menteri luar negeri Iran itu menunjuk tawaran Teheran untuk mengencerkan uranium yang diperkaya hingga 60% sebagai bukti konkret kesediaan berkompromi. Tingkat pengayaan yang mendekati kualitas senjata tersebut selama ini memicu kecurigaan internasional, meski Iran selalu membantah tengah mengembangkan senjata nuklir.

“Kami siap membahas ini dan isu lain yang berkaitan dengan program kami, jika mereka siap membicarakan sanksi,” kata Takht-Ravanchi. Namun, ia tidak memastikan apakah hal itu berarti pencabutan seluruh atau sebagian sanksi.

Terkait kemungkinan pengiriman stok lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya ke luar negeri, seperti dalam kesepakatan nuklir 2015, ia menyebut keputusan tersebut masih bergantung pada dinamika perundingan. Russia kembali menyatakan kesiapannya untuk menerima material tersebut.

Iran juga menegaskan bahwa perundingan harus difokuskan semata pada isu nuklir, bukan pada program rudal balistiknya, yang menjadi tuntutan utama Israel. Teheran memandang tuntutan nol pengayaan sebagai garis merah yang melanggar haknya berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi program nuklir Iran, ketimbang menempuh opsi konfrontasi militer.

“Washington lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait program nuklirnya dibandingkan mengejar skenario militer,” kata Rubio seperti dilansir TASS

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap harus menjaga kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memastikan Iran tidak mengambil tindakan agresif terhadap Washington.

“Kami harus mempertahankan kemampuan militer yang memadai di kawasan ini agar Teheran tidak ‘datang menyerang’ Amerika Serikat,” ujarnya.

Rubio juga menegaskan sikap tegas Gedung Putih terhadap ambisi nuklir Iran. “Iran tidak boleh, dalam kondisi apa pun, dibiarkan memiliki senjata nuklir,” katanya.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS adalah musuh utama dolar , ketika sanksi ekonomi yang dijatuhkan Washington dinilai sebagai penyalahgunaan instrumen keuangan. Hal ini disampaikan oleh ekonom Brasil dan mantan direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Paulo Nogueira Batista Jr.

Menurutnya Washington semakin sering memanfaatkan mata uang nasionalnya sebagai senjata, merusak kepercayaan terhadap dolar dan sistem keuangan Barat secara lebih luas. "Musuh utama dolar dan sistem pembayaran internasional yang dikendalikan oleh Barat adalah AS itu sendiri," kata Batista dalam wawancara eksklusif seperti dilansir RT.

Sebelum Resmi Diluncurkan, 9 Negara ASEAN Sepakat Terima Mata Uang BRICS



"Ada pergeseran dari dolar, dari Treasury AS, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan instrumen secara sewenang-wenang oleh AS (seperti) SWIFT," sambungnya.

Dia mengatakan, bahwa kasus paling terkenal dari penyalahgunaan semacam itu adalah Rusia ketika sekitar USD300 miliar cadangan Bank Sentralnya dibekukan oleh Barat di bawah sanksi ekonomi yang diberlakukan setelah eskalasi konflik Ukraina pada 2022.

Selain pembekuan aset, AS dan sekutunya menghapus sebagian besar bank Rusia dari sistem pesan antarbank SWIFT dan memberlakukan larangan transaksi penuh pada institusi keuangan utama. Secara efektif, mereka memutus Rusia dari sistem keuangan Barat yang didominasi dolar dan euro.

2026, Akankah Menjadi Tahun Runtuhnya Dominasi Dolar AS?



Menurut Batista, tahun 2022 menjadi titik balik ketika dedolarisasi dan pergeseran dari lembaga keuangan yang terkait dengan AS -yang sebelumnya sudah berlangsung lambat- mulai meningkat kecepatannya.

"Negara-negara seperti Rusia dan China, juga Iran, sebelumnya sudah menderita akibat sanksi atau ketakutan akan sanksi dari AS. Tetapi ini menjadi titik krusial karena skala cadangan Rusia dan aset-aset yang dibekukan. Sejak 2022, bank-bank sentral besar misalnya China, mulai menjauh dari Treasury AS," paparnya.

Porsi dolar dalam cadangan devisa global terus menurun secara bertahap selama empat tahun terakhir. Rusia pada dasarnya telah menghapus mata uang Barat dalam perdagangan, bersama dengan negara-negara CIS dan BRICS.

Negara-negara ini juga melakukan hal yang sama dengan mitra mereka yang lain, terkait penggunaan dolar. Ke depan, Batista mengatakan bahwa meskipun dolar akan tetap menjadi mata uang global yang penting, peralihan dari dolar akan terus berlanjut dan hegemoni-nya akan melemah secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai terdapat peningkatan praktik weaponization of economic policies dalam tatanan global saat ini. Praktik tersebut digunakan sebagai instrumen geopolitik.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan terdapat perubahan lanskap internasional saat ini.

Kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi diukur semata dari laju pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan global. Indonesia pun tidak kebal terhadap dinamika tersebut.

"Weaponization of economic policies is a sign of our time today,” kata Sugiono dalam PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Weaponization of economic policies atau persenjataan kebijakan ekonomi merupakan penggunaan kebijakan ekonomi suatu negara sebagai alat paksaan atau agresi untuk mencapai tujuan geopolitik.

Ragam instrumen yang digunakan di antaranya sanksi, kontrol ekspor, hingga pembekuan aset. Instrumen itu menggantikan kekuatan militer dalam memberikan tekanan pada negara target penguasaannya.

Sugiono juga menjelaskan bahwa di politik luar negeri saat ini, terdapat batas kabur antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi dan teknologi saat ini semakin digunakan sebagai kebijakan geopolitik.

Dia menjelaskan Indonesia pun menjalankan sejumlah strategi diplomasi ekonominya di tengah gejolak geopolitik itu. Mengacu amanat Pasal 33 UUD 1945, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Karena itu, diplomasi ekonomi ditempatkan sebagai inti dari keseluruhan praktik diplomasi Indonesia.

Sekjen Partai Gerindra itu juga memaparkan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia, Indonesia tetap berdiri di atas fondasi yang relatif kokoh.

“Angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi tinggi. Ini memperkuat peran Indonesia di panggung dunia,” ujar Sugiono.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu berada di atas rata-rata global 2,8%.

Tingkat inflasi Indonesia mencapai 2,92% pada 2025, masih rendah dibandingkan tingkat inflasi global 3,4%.

Adapun, neraca perdagangan Indonesia berkinerja positif, dengan surplus US$38,54 miliar sepanjang periode Januari hingga November 2025. Kemudian, realisasi (FDI) Indonesia Januari-September 2025 mencapai Rp644,6 triliun.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Indonesia tidak khawatir terhadap rencana Amerika Serikat (AS) yang akan mengenakan tambahan tarif sebesar 25% kepada negara-negara yang melakukan transaksi dengan Iran .

"Tidak ada (kekhawatiran)," kata Menko Airlangga di Menara Kadin, Jakarta pada Selasa (13/1/2026).

Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia karena nilai transaksi perdagangan antara Indonesia dan Iran sendiri relatif kecil. "Kita transaksinya tidak besar," lanjutnya.

Bisnis dengan Iran, Siap-siap! Bakal Kena Tarif Trump 25%



Sementara itu di antara mitra dagang utama Iran yang juga berbisnis dengan AS adalah China, India, dan Brasil, serta Pakistan, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), sekutu penting AS di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan dikenakan tarif sebesar 25%. "Keputusan ini final," kata Trump di platform media sosial Truth Social miliknya.

Langkah ini merupakan tekanan ekonomi terbaru Washington terhadap Iran. AS sebelumnya telah mengenakan sederet sanksi kepada Negeri Mullah itu. Pilih Gandeng BRICS, Negara Maju G7 Bakal Melawan AS?



Baru-baru ini, Trump mengancam akan melancarkan intervensi militer ke Iran untuk melindungi demonstran anti-pemerintah di negara itu. Tahun lalu, Washington menyerang fasilitas nuklir Iran untuk mendukung Israel.

Awal pekan ini, Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang lebih disukai AS untuk berurusan dengan Iran. Meskipun pemerintahan Trump tidak akan mengesampingkan opsi militer jika perlu.

“Presiden Trump selalu menyatakan bahwa diplomasi adalah pilihan pertama,” kata Leavitt.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kirgistan resmi meluncurkan stablecoin nasional dan mata uang digital bank sentral melalui kemitraan dengan bursa kripto global Binance. Ini merupakan langkah penting bagi negara Asia Tengah tersebut untuk memposisikan diri sebagai pemimpin kripto regional.

Dikutip dari Reuters dan Cryptorank, Presiden Kirgistan Sadyr Japarov mengumumkan inisiatif tersebut pada hari Sabtu kemarin (25/10/2025). Peluncuran ini sekaligus menandakan hubungan erat antara perusahaan dengan Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao.

Stablecoin nasional baru ini telah diluncurkan di BNB Chain, dan versi digital mata uang Kirgistan, som, kini siap digunakan dalam pembayaran pemerintah, menurut sebuah unggahan Changpeng Zhao di platform media sosial X.

Zhao, yang ditunjuk sebagai penasihat aset digital untuk Presiden Kirgistan pada bulan Mei, juga mengonfirmasi bahwa cadangan mata uang kripto nasional telah dibentuk. Cadangan ini akan mencakup token BNB milik Binance sendiri.

Langkah ini merupakan langkah berani bagi negara bekas pecahan Republik Soviet yang berpenduduk sekitar 7 juta jiwa ini. Seperti diketahui, Kirgistan secara tradisional bergantung pada Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini secara aktif berupaya menjadi pemimpin dalam dunia mata uang kripto di Asia Tengah.

Namun, ambisi tersebut juga disertai risiko. Seperti diketahui, stablecoin yang berbasis di Kirgistan, A5A7, yang didukung oleh rubel Rusia, telah dikenai sanksi oleh pemerintah Barat. Stablecoin ini digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]