Bisnis.com, MAKKAH — Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji peluang penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Arab Saudi, untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, yang mayoritas merupakan anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penjajakan tersebut dilakukan setelah dirinya mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Dadan, apabila mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, pemberian makan gratis di Jeddah akan dijajaki. Program itu juga berpotensi menjadi implementasi perdana MBG di luar negeri.

"Jika disetujui oleh presiden, ini akan menjadi percontohan pertama di luar negeri," ujar Dadan saat ditemui tim Media Center Haji (MCH) di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (31/5/2026) malam.

Sebagai informasi, Dadan berada di Arab Saudi karena menjadi jemaah haji reguler pada 1447 M/2026 H.

Dadan menjelaskan gagasan menghadirkan MBG di Arab Saudi muncul setelah menerima aspirasi langsung dari para siswa Sekolah Indonesia Jeddah. Menurutnya, para siswa cukup mengikuti perkembangan berbagai program pemerintah di Indonesia, termasuk MBG.

Dia mengungkapkan banyak siswa menyampaikan keinginan untuk merasakan manfaat program yang sama seperti yang diterima teman-teman mereka di Tanah Air.

"Mereka mengetahui program MBG yang sedang berjalan di Indonesia dan berharap dapat merasakan program yang sama," katanya.

Dari hasil kunjungan tersebut, Dadan menilai terdapat potensi yang cukup besar untuk mengembangkan layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi.

Saat ini, Sekolah Indonesia Jeddah memiliki sekitar 1.080 siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga PMI. Selain itu, terdapat pula Sekolah Indonesia Makkah yang menampung sekitar 400 siswa.

Menurut Dadan, antusiasme siswa dan tenaga pendidik cukup tinggi terhadap kemungkinan hadirnya program tersebut. Meski kunjungannya berlangsung pada masa libur sekolah, ratusan siswa dan puluhan guru tetap hadir untuk menyambut kedatangannya.

Dadan akan Lapor ke Prabowo soal MBG di Arab Saudi

BGN belum mengambil keputusan final terkait implementasi MBG di Arab Saudi. Hasil tinjauan lapangan akan terlebih dahulu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan.

Dadan mengatakan salah satu opsi yang sedang dipelajari adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Sekolah Indonesia Jeddah.

"Kami melakukan peninjauan terlebih dahulu dan hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden untuk melihat kemungkinan pembentukan SPPG di Sekolah Indonesia Jeddah," ujarnya.

Jika memperoleh persetujuan, sekolah tersebut berpotensi menjadi institusi pendidikan Indonesia pertama di luar negeri yang menjalankan program MBG.

Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di luar negeri pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan mekanisme yang diterapkan di Indonesia.

Namun, karena lokasi program berada di luar wilayah Indonesia, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut dia, model kemitraan yang digunakan untuk mengoperasikan SPPG juga akan mengacu pada pola yang sudah diterapkan di dalam negeri.

Sementara itu, menu makanan yang nantinya disajikan akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan bahan pangan di Arab Saudi. BGN membuka kemungkinan penggunaan kombinasi menu lokal Timur Tengah dan makanan khas Indonesia agar tetap memenuhi standar gizi sekaligus sesuai dengan preferensi siswa.

"Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal," ujar Dadan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatra Selatan memfasilitasi pemulangan seorang anak pekerja migran Indonesia asal Bayung Lencir yang sempat terlantar di Malaysia.

Anak berusia empat tahun itu tiba di Palembang pada Kamis (21/5/2026) malam setelah menjalani proses repatriasi dari Johor Bahru melalui Batam.

Anak perempuan bernama Nur Iramaya binti Abdullah tersebut langsung diserahkan kepada ibu kandungnya setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Prosesi penyerahan dilakukan oleh perwakilan KJRI Johor Bahru Rizal kepada Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga dan Kepala BP3MI Sumatra Selatan Waydinsyah, disaksikan Camat Bayung Lencir Zukar, Kepala Desa Kali Berau, serta keluarga korban.

Kepala Disnakertrans Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga mengatakan pemerintah daerah turun langsung memastikan proses pemulangan warga berlangsung hingga tiba kembali di keluarga.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan instruksi langsung Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet.

“Puji syukur malam ini tugas kemanusiaan kita berjalan dengan lancar dan aman. Anak kita, Nur Iramaya binti Abdullah, sudah diterima langsung oleh ibu kandungnya dalam keadaan sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Dia menegaskan, Disnakertrans Muba bersama pemerintah kecamatan dan desa akan terus memantau pemenuhan hak tumbuh kembang serta pengasuhan anak tersebut setelah kembali ke kampung halamannya.

“Setelah ini, kami akan terus memantau pemenuhan hak tumbuh kembang dan pengasuhan anak ini di kampung halamannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BP3MI Sumatra Selatan Waydinsyah menjelaskan pemulangan dilakukan melalui koordinasi lintas negara bersama KJRI Johor Bahru, BP3MI Kepulauan Riau, pihak imigrasi, serta Kementerian Luar Negeri.

“Proses pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif yang kami bangun bersama KJRI Johor Bahru, BP3MI Kepulauan Riau, serta pihak imigrasi. Anak pekerja migran ini dipulangkan melalui program repatriasi migran resmi,” katanya.

Menurut dia, BP3MI memastikan seluruh dokumen dan fasilitasi pemulangan antarprovinsi berjalan sesuai standar perlindungan warga negara.

“Kami mengapresiasi respons cepat dan sinergi dari Pemkab Muba dalam proses pemulangan ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan dan pemulangan anak PMI tersebut.

“Kolaborasi yang responsif ini membuktikan komitmen negara dalam melindungi setiap warga negara di mana pun berada,” kata Toha.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi di bandara, Nur Iramaya bersama keluarganya langsung diberangkatkan menuju Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, dengan pendampingan pemerintah daerah dan perangkat desa.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil memulangkan 3 anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik di Malaysia yang berstatus stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turut serta menjemput langsung serta mengawal pemulangan ketiga anak tersebut dari Negeri Jiran menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Selasa (10/2/2026).

Pemulangan anak PMI tersebut diketahui merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan KBRI Kuala Lumpur Malaysia, sebagai upaya perlindungan terhadap segenap anak pekerja migran agar memiliki legalitas kependudukan yang jelas dan diakui negara.

Yani menjelaskan langkah untuk memulangkan ketiga anak tersebut adalah bentuk pelayanan publik yang dilakukan pihaknya dalam memberikan perlindungan terhadap anak pekerja migran. Hingga saat ini, tercatat sekitar 5.700 warga Gresik yang bekerja di Malaysia.

"Kami melihat bahwasanya masyarakat kami ini sebagai pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah hadir, melakukan pelayanan publik salah satunya adalah memberikan perlindungan anak pekerja migran tersebut," kata Akhmad Yani.

Yani menjelaskan bahwa anak yang berstatus stateless tersebut berasal dari kedua orang tua yang sama-sama pekerja migran dan menikah secara sah berdasarkan agama. Namun, mereka tidak tercatat secara kependudukan.

Sehingga ketika sang anak lahir otomatis tidak dapat tercatat dalam administrasi kewarganegaraan sampai usia mereka menginjak 18 tahun. Hal tersebut yang membuat anak-anak PMI di luar negeri tidak bisa menerima pelayanan dan fasilitas publik seperti layanan kesehatan, sekolah formal, dan lainnya.

Lantaran keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik bersama KBRI Malaysia di Kuala Lumpur menyepakati MoU guna memulangkan para buah hati dari PMI yang berstatus stateless.

"Kalau dibiarkan di sana, ketika dia usia 18 dia boleh memilih status kewarganegaraan antara Indonesia atau Malaysia, tapi dia melewati dari usia 0 sampai 18 tahun dia tidak pernah sekolah, maka dia tidak punya pekerjaan yang layak," bebernya.

Lebih lanjut, Yani pun memastikan bahwa anak-anak yang telah dipulangkan ke keluarganya masing-masing tersebut akan segera diurus status kependudukannya dan diberi layanan fasilitas pendidikan yang dijamin oleh jajarannya.

Ketiga anak tersebut antara lain berinisial A dengan jenis kelamin perempuan dan I laki-laki. Keduanya adalah saudara kandung dari ayah yang bekerja di Malaysia sementara ibunya asal Gresik.

Kemudian anak laki-laki berinisial H yang ayahnya juga masih bekerja di Malaysia. Mereka merupakan anak di bawah umur dan keluarganya menetap di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Meski demikian Yani menyatakan proses pemulangan anak-anak PMI yang stateless tersebut masih jauh dari kata selesai. Dirinya mengungkapkan masih ada kurang lebih 30 anak dari Gresik yang baru terdata dan nantinya akan diproses pemulangannya ke Tanah Air.

"Ini masih panjang karena ini masih awal. Di sana mungkin masih banyak. Tinggal nunggu proses selanjutnya. Kami terus berkomunikasi dengan KBRI yang ada di Malaysia, Kuala Lumpur," katanya.