Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland disebut berpotensi mengganggu lanskap riset iklim dunia, khususnya memahami ancaman kenaikan permukaan laut global.

Profesor Martin Siegert FRSE, Wakil Rektor di Universitas Exeter dan Ketua Komite Kemitraan Arktik dan Antartika Inggris, menerangkan bahwa Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark, memainkan peran penting dalam studi perubahan iklim.

Selama beberapa dekade, para ilmuwan internasional melakukan penelitian untuk mengungkap rahasia lingkungan yang tersimpan di dalam es, batuan, dan dasar laut Greenland. Para peneliti AS menjadi salah satu penerima manfaat utama yang melakukan pengeboran inti es untuk menjelaskan sejarah keterkaitan karbon dioksida dan suhu.

NASA pun tercatat berulang kali melakukan pemetaan daratan di bawah lapisan es. Akses ini selama puluhan tahun berjalan di bawah rezim izin yang dikelola pemerintah Greenland bersama Denmark.

Kendati demikian, rencana akuisisi Greenland oleh Trump berpotensi mengganggu penelitian iklim. “Pengambilalihan sepihak oleh AS akan mengganggu kolaborasi ilmiah terbuka yang membantu kita memahami ancaman kenaikan permukaan laut global," tegas Siegert, dikutip dari Live Science, Selasa (20/1/2025).

Trump diketahui menunjukkan sedikit minat pada aksi iklim. Setelah mulai menarik AS dari perjanjian iklim Paris untuk kedua kalinya, dia mengumumkan pada Januari 2026 bahwa negaranya juga akan meninggalkan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), badan ilmiah global yang menilai dampak dari pembakaran bahan bakar fosil yang berkelanjutan.

Retorika Trump hingga saat ini berfokus pada akuisisi Greenland untuk tujuan keamanan. "Pengambilalihan sepihak akan berisiko menyebabkan para ilmuwan di seluruh dunia kehilangan akses ke salah satu situs penelitian iklim terpenting," ujar Siegert kembali menegaskan.

Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% wilayah Greenland tertutup oleh lapisan es raksasa yang jika sepenuhnya mencair, akan menaikkan permukaan laut secara global sekitar 7 meter (setinggi rumah dua lantai). Siegert menyebut es tersebut mencair dengan kecepatan yang semakin cepat seiring dengan pemanasan global, melepaskan sejumlah besar air tawar ke Atlantik Utara, yang berpotensi mengganggu sirkulasi laut yang mengatur iklim di seluruh belahan bumi utara.

Berdasarkan perjanjian pertahanan Greenland tahun 1951 dengan Denmark, AS telah memiliki pangkalan militer terpencil di Pituffik di Greenland utara, yang sekarang berfokus pada aktivitas luar angkasa. Meskipun kedua negara tetap berada di NATO, perjanjian tersebut telah memungkinkan AS untuk memperluas kehadiran militernya jika diperlukan.

Siegert menilai, upaya untuk menjamin keamanan AS di Greenland di luar NATO akan merusak fakta yang ada. Menurutnya, masa depan Greenland seharusnya berada di tangan penduduk Greenland dan Denmark.

Masa depan ilmu iklim, dan transisi menuju masa depan yang aman dan sejahtera di seluruh dunia, kata Siegert bergantung pada akses berkelanjutan ke pulau tersebut dengan syarat yang ditetapkan oleh penduduknya. "Meteorit Cape York yang diambil dari lokasi hanya 60 mil dari Pangkalan Luar Angkasa Pituffik AS merupakan pengingat betapa mudahnya kendali itu dapat hilang," tuturnya mengingatkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tidak terlibat dalam deklarasi penting untuk memerangi misinformasi dan disinformasi perubahan iklim dicanangkan dalam Konferensi Iklim PBB (COP30) di Belém, Brazil, Kamis (12/11).

Deklarasi Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim yang diinisiasi Global Initiative for Information Integrity on Climate Change ini telah mendapat dukungan dari sepuluh negara, termasuk Brasil sebagai tuan rumah, Kanada, Chili, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.

Absennya Indonesia menarik perhatian, mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim dan sekaligus arena subur peredaran hoaks serta misinformasi, termasuk isu-isu lingkungan.

Deklarasi ini secara khusus dirancang untuk menangkal disinformasi, misinformasi, penyangkalan ilmu iklim (denialism), serta melindungi jurnalis dan peneliti lingkungan dari serangan digital.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; itu adalah tragedi saat ini. Kita hidup di era di mana kaum obscurantis (penolak bukti ilmiah) dan menyerang institusi. Saatnya kita memberikan kekalahan lain pada penyangkalan iklim,” tegas Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Ketidakhadiran Indonesia dalam deklarasi ini patut disayangkan mengingat urgensi masalah bagi masyarakat. Selain itu, isu perubahan iklim di Tanah Air begitu nyata terlihat. Misalnya terkait kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, gagal panen, dan kebakaran hutan adalah ancaman nyata.

Di sisi lain, ruang digital Indonesia kerap dibanjiri informasi palsu tentang iklim, mulai dari penyangkalan perubahan iklim, klaim solusi instan, hingga narasi yang meremehkan urgensi krisis.

Deklarasi yang diluncurkan di COP30 ini menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berbasis sains sebagai senjata penting bagi masyarakat untuk memahami risiko, menuntut kebijakan yang tepat, dan berpartisipasi dalam aksi iklim.

“Tanpa akses ke informasi yang andal tentang kerusakan iklim, kita tidak akan pernah bisa mengatasinya. Melalui inisiatif ini, kami akan mendukung jurnalis dan peneliti dan memerangi disinformasi terkait iklim yang merajalela di media sosial,” ujar Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, Sinar Mas Agribusiness and Food menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan pertanian Indonesia melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum 2025, perusahaan menyoroti peran penting industri kelapa sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas sekaligus melindungi masyarakat serta ekosistem alam.

Sinar Mas Agribusiness and Food terus mengembangkan berbagai inisiatif seperti Sawit Terampil dan dukungan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu petani kecil menerapkan praktik berkelanjutan dan meningkatkan hasil panen.

“Sebagai perusahaan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaku usaha kecil agar tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” ujar Anita Neville, Chief Sustainability and Communications Officer di Sinar Mas Agribusiness and Food.

Sebagai bagian dari kerangka Collective for Impact, perusahaan menargetkan pelatihan bagi 100.000 petani kelapa sawit kecil pada tahun 2035 mengenai praktik pertanian yang baik.

Membangun sektor pertanian yang tangguh menjadi salah satu topik utama dalam forum tersebut. Menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian meningkat, Sinar Mas Agribusiness and Food menyoroti bagaimana industri kelapa sawit dapat berkontribusi dalam “feeding the future”, memastikan ketahanan pangan masa depan dengan meningkatkan produktivitas sambil menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Anita menegaskan bahwa dunia usaha tidak dapat menyelesaikan tantangan besar ini sendirian. Dalam sesi panel bertajuk Feeding the Future: Sustainable Innovation to Boost Agricultural Productivity yang digelar pada Jumat, 10 Oktober, ia menjelaskan bagaimana kolaborasi antara sektor swasta, komunitas, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci terciptanya perubahan yang membawa manfaat bagi semua pihak.

“Sebagai perusahaan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaku usaha kecil. Melalui model tertutup yang inklusif (inclusive closed-loop model), kami membantu petani kecil menerapkan praktik berkelanjutan, mendapatkan akses terhadap benih unggul, dan meningkatkan produktivitas mereka. Inisiatif-inisiatif ini membantu memastikan para petani di seluruh industri kelapa sawit dapat tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” tambahnya.

Anita Neville, Chief Sustainability and Communications Officer di Sinar Mas Agribusiness and Food (tengah), dalam sesi tematik

Secara terpisah, perusahaan juga berkolaborasi dengan IDH, Greenhope, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dan PepsiCo dalam diskusi bertema Advancing Food Security Through Sustainable Innovation. Dalam kesempatan tersebut, Sinar Mas Agribusiness and Food menyoroti bagaimana inovasi dalam teknologi pertanian, bahan tanam, dan proses produksi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi komunitas pertanian.

Perusahaan juga menjadi pelopor dalam penelitian bahan tanam yang tahan terhadap perubahan iklim, serta mengeksplorasi peluang pendapatan baru melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions) dan biochar.

Dalam sesi panel bertajuk Green Business Building yang berlangsung pada 11 Oktober, Dr. Götz Martin, CEO Nature-Based Solutions di Sinar Mas Agribusiness and Food, menekankan pentingnya membangun model bisnis yang layak secara ekonomi. “Bisnis hijau tidak akan berhasil hanya karena mereka ‘hijau’; mereka berhasil karena memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan manfaat tambahan bagi planet ini,” ujarnya.

Menyebarkan manfaat ini secara merata di seluruh sektor menjadi hal yang sangat penting. Pengunjung paviliun perusahaan juga disambut dengan berbagai produk bernilai tambah karya pengusaha desa, sebagian dari lebih dari 100 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah didukung melalui program Bright Future Initiative perusahaan.