Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tidak terlibat dalam deklarasi penting untuk memerangi misinformasi dan disinformasi perubahan iklim dicanangkan dalam Konferensi Iklim PBB (COP30) di Belém, Brazil, Kamis (12/11).

Deklarasi Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim yang diinisiasi Global Initiative for Information Integrity on Climate Change ini telah mendapat dukungan dari sepuluh negara, termasuk Brasil sebagai tuan rumah, Kanada, Chili, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.

Absennya Indonesia menarik perhatian, mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim dan sekaligus arena subur peredaran hoaks serta misinformasi, termasuk isu-isu lingkungan.

Deklarasi ini secara khusus dirancang untuk menangkal disinformasi, misinformasi, penyangkalan ilmu iklim (denialism), serta melindungi jurnalis dan peneliti lingkungan dari serangan digital.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; itu adalah tragedi saat ini. Kita hidup di era di mana kaum obscurantis (penolak bukti ilmiah) dan menyerang institusi. Saatnya kita memberikan kekalahan lain pada penyangkalan iklim,” tegas Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Ketidakhadiran Indonesia dalam deklarasi ini patut disayangkan mengingat urgensi masalah bagi masyarakat. Selain itu, isu perubahan iklim di Tanah Air begitu nyata terlihat. Misalnya terkait kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, gagal panen, dan kebakaran hutan adalah ancaman nyata.

Di sisi lain, ruang digital Indonesia kerap dibanjiri informasi palsu tentang iklim, mulai dari penyangkalan perubahan iklim, klaim solusi instan, hingga narasi yang meremehkan urgensi krisis.

Deklarasi yang diluncurkan di COP30 ini menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berbasis sains sebagai senjata penting bagi masyarakat untuk memahami risiko, menuntut kebijakan yang tepat, dan berpartisipasi dalam aksi iklim.

“Tanpa akses ke informasi yang andal tentang kerusakan iklim, kita tidak akan pernah bisa mengatasinya. Melalui inisiatif ini, kami akan mendukung jurnalis dan peneliti dan memerangi disinformasi terkait iklim yang merajalela di media sosial,” ujar Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.