Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan mitigasi memasuki musim kemarau 2026 terhadap sektor perkebunan nasional, guna menjaga produktivitas komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan tebu tetap stabil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mendorong strategi adaptasi untuk memastikan produktivitas perkebunan.

“Mitigasi terus diperkuat melalui budidaya adaptif, penggunaan benih unggul tahan kering, serta pendampingan kepada pekebun agar produksi tetap terjaga,” kata Amran dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (19/3/2026).

Beberapa langkah yang diambil Direktorat Jenderal Perkebunan selain varietas tahan kekeringan yakni konservasi tanah dan air, hingga pengelolaan kebun yang lebih efisien.

Selain itu, Kementan menyampaikan pendampingan pekebun juga ditingkatkan, terutama untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit yang meningkat selama musim kemarau.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menilai pengelolaan kebun yang adaptif menjadi kunci utama.

“Konservasi tanah dan air serta pemanfaatan informasi iklim menjadi kunci agar perkebunan tetap produktif di tengah kemarau,” ujar Abdul.

Dia menyampaikan pemerintah mengembangkan demplot mitigasi dan adaptasi iklim, berupa kebun percontohan untuk melatih pekebun menerapkan teknik hemat air, pengelolaan kebun saat kemarau, hingga pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik.

Di samping itu, sambung dia, penguatan tata kelola air juga dilakukan, termasuk di lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan tanah.

Selain itu, program Pembukaan Lahan Tanpa Membakar (PLTB) terus digencarkan untuk mencegah kebakaran lahan saat musim kemarau.

Abdul menambahkan, kesiapsiagaan di lapangan diperkuat melalui pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun) serta Kelompok Tani Peduli Api.

Di tingkat pekebun, Kementan mengimbau agar pekebun melakukan langkah adaptif, seperti penggunaan pupuk organik, efisiensi pemupukan, pemantauan tanaman rutin, hingga teknologi konservasi air seperti rorak dan biopori untuk menyimpan cadangan air.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru yang dirilis Climate Action Against Disinformation (CAAD) dan Climainfo Institute mengungkap lonjakan signifikan iklan Google Ads oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa selama 10 bulan menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil. Jumlah iklan yang ditayangkan di Brasil bahkan melonjak hingga 2.900% hanya dalam kurun September dan Oktober 2025.

CAAD dan Climainfo menyebutkan lonjakan iklan tersebut menunjukkan bagaimana industri energi fosil memanfaatkan kekuatan finansial untuk mempertahankan legitimasi sosial dalam menyumbang polusi, tepat menjelang pembukaan perundingan COP30.

Petrobras, perusahaan minyak milik negara yang bertanggung jawab atas 86% insiden minyak di Brasil, tercatat menayangkan 665 iklan selama 10 bulan pertama 2025.

Secara global, jumlah iklan Google oleh perusahaan minyak meningkat 218% pada Oktober, dari 1.939 iklan atau rata-rata 65 iklan per hari pada September, menjadi rata-rata 206 iklan per hari di Oktober, atau sekitar 6.384 iklan secara total.

Aramco yang didukung pemerintah Arab Saudi meningkatkan jumlah iklan sebesar 469,2% dalam sebulan dengan total lebih dari 10.000 iklan. TotalEnergies meningkatkan iklannya sebesar 106,5%, ExxonMobil sebesar 156,3%, meski kenaikan terlihat lebih kecil karena volume iklan mereka memang sudah tinggi. Sebaliknya, BP yang memulai tahun dengan jumlah iklan rendah, mencatat lonjakan terbesar dengan kenaikan 1.369,2%.

“Setiap tahun industri minyak menghabiskan dana besar untuk greenwashing dan disinformasi, dan sudah saatnya pembuat kebijakan berhenti membiarkan perusahaan Big Tech seperti Google meraup keuntungan dari kebohongan yang digunakan untuk membenarkan polusi yang membunuh manusia dan planet ini,” ujar Philip Newell, Co-Chair Komunikasi CAAD.

Peneliti Climainfo, Renata Albuquerque Ribeiro, yang memimpin analisis tersebut, mengemukakan peningkatan intensitas iklan Google Ads terjadi pada momen krusial di bulan-bulan menjelang COP30.

“Mereka tahu ini adalah momen krusial ketika negara-negara akan menentukan langkah berikutnya dalam transisi energi. Negara-negara harus memanfaatkan momentum strategis ini untuk merancang dan menyetujui peta jalan menuju penghentian bahan bakar fosil,” katanya.

“Kami menilai praktik greenwashing dalam iklan perusahaan fosil menjadi ancaman serius terhadap integritas informasi iklim,” tambah Travis Coan dari C3DS.

Sementara itu, salah satu pendiri ACT Climate Labs, Florencia Lujani menilai periklanan bahan bakar fosil perlu dihentikan secara bertahap dan segera. Dia berpandangan bahwa industri fosil berbeda secara fundamental dari industri lainnya karena mereka menyesatkan publik tentang perubahan iklim selama puluhan tahun, menjadi penyumbang terbesar emisi global, dan secara aktif menghambat aksi iklim.

“Tidak seharusnya agensi maupun pemilik media bekerja sama dengan klien bahan bakar fosil, karena tidak ada industri lain yang menggabungkan dampak langsung sebesar ini dengan greenwashing dan ancaman terhadap integritas informasi dalam skala serupa,” kata Lujani.

Penelitian dilakukan oleh CAAD bersama Centre for Climate Communication and Data Science (C3DS) di University of Exeter serta Climainfo Institute. Basis data yang digunakan mencakup informasi iklan Google dari 42 perusahaan di sektor ekstraktif dan industri berat, termasuk 24 perusahaan minyak.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tidak terlibat dalam deklarasi penting untuk memerangi misinformasi dan disinformasi perubahan iklim dicanangkan dalam Konferensi Iklim PBB (COP30) di Belém, Brazil, Kamis (12/11).

Deklarasi Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim yang diinisiasi Global Initiative for Information Integrity on Climate Change ini telah mendapat dukungan dari sepuluh negara, termasuk Brasil sebagai tuan rumah, Kanada, Chili, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.

Absennya Indonesia menarik perhatian, mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim dan sekaligus arena subur peredaran hoaks serta misinformasi, termasuk isu-isu lingkungan.

Deklarasi ini secara khusus dirancang untuk menangkal disinformasi, misinformasi, penyangkalan ilmu iklim (denialism), serta melindungi jurnalis dan peneliti lingkungan dari serangan digital.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; itu adalah tragedi saat ini. Kita hidup di era di mana kaum obscurantis (penolak bukti ilmiah) dan menyerang institusi. Saatnya kita memberikan kekalahan lain pada penyangkalan iklim,” tegas Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Ketidakhadiran Indonesia dalam deklarasi ini patut disayangkan mengingat urgensi masalah bagi masyarakat. Selain itu, isu perubahan iklim di Tanah Air begitu nyata terlihat. Misalnya terkait kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, gagal panen, dan kebakaran hutan adalah ancaman nyata.

Di sisi lain, ruang digital Indonesia kerap dibanjiri informasi palsu tentang iklim, mulai dari penyangkalan perubahan iklim, klaim solusi instan, hingga narasi yang meremehkan urgensi krisis.

Deklarasi yang diluncurkan di COP30 ini menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berbasis sains sebagai senjata penting bagi masyarakat untuk memahami risiko, menuntut kebijakan yang tepat, dan berpartisipasi dalam aksi iklim.

“Tanpa akses ke informasi yang andal tentang kerusakan iklim, kita tidak akan pernah bisa mengatasinya. Melalui inisiatif ini, kami akan mendukung jurnalis dan peneliti dan memerangi disinformasi terkait iklim yang merajalela di media sosial,” ujar Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.