dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi.

Selain itu, alokasi anggaran juga mencakup Rp1,3 triliun atau lima persen untuk kegiatan publik nonfisik, serta Rp3,56 triliun atau 13 persen untuk belanja operasional.

Tri menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut kemudian dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 berdasarkan unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Rinciannya meliputi Sekretariat Jenderal sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Rp11,35 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara Rp702 miliar.

Kemudian, Dewan Energi Nasional Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp881,43 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, BPH Migas Rp474,43 miliar, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp1,8 triliun, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp105,31 miliar.

Pada sektor infrastruktur energi, Tri memaparkan sejumlah program prioritas direncanakan pada 2027, antara lain pengadaan konverter kit untuk petani sebanyak 4.000 paket senilai Rp158,5 miliar.

Kemudian pembangunan satu ruas pipa gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) melalui kontrak tahun jamak 2025–2027 senilai Rp3,9 triliun, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) pada periode 2026–2028 untuk 959.232 sambungan rumah senilai Rp5,2 triliun.

Selain itu, terdapat pembangunan satu ruas pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung senilai Rp577 miliar, yang keduanya menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026–2028.

Program lainnya meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit pada 2026–2027 senilai Rp58,58 miliar.

Kemudian, program konversi kompor listrik Rp815 miliar, konversi motor listrik Rp635 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 250 ribu sambungan rumah senilai Rp520 miliar.

Untuk program listrik desa, pemerintah mengalokasikan Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak.

Program ini mencakup 3.054 lokasi pada 2026–2027 senilai Rp8,77 triliun, serta 101 lokasi pada 2027–2028 dengan nilai Rp977,57 miliar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan satu unit kapal Geomarin V melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran Kementerian PU pada tahun 2027 harus diwujudkan menjadi layanan infrastruktur berkualitas bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun.

Menurut Dody, produktivitas tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang berfungsi dengan baik di lapangan. Petani membutuhkan jaringan irigasi yang andal, pelaku usaha memerlukan konektivitas jalan yang memadai, sementara masyarakat membutuhkan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

“Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian resiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” ujar dia.

Dody menyatakan, nilai pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas infrastruktur, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kemudian pembangunan jembatan gantung, perluasan layanan air minum, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah, pembangunan sarana pendidikan, hingga penanganan pasca bencana.

“Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik,” katanya.

Dody menjelaskan alokasi terbesar dari pagu indikatif tersebut diarahkan pada bidang Prasarana Strategis yakni sebesar Rp31,53 triliun.

Hal itu untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun, untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sementara itu, bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Kementerian PU menilai Rencana Kerja Anggaran tersebut akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dan memperluas layanan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan anggaran tahun 2027 untuk memperkuat layanan pertanahan.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusron mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun.

Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.

Dirinya juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Program pembangunan rumah untuk rakyat, BSPS dan sebagainya 90,55 persen. Itu artinya orientasi kita benar-benar kepada bantuan rakyat dan sifatnya pembangunan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 90,55 persen atau sebesar Rp9,34 triliun dari pagu anggaran 2026 sebesar Rp10,31 triliun untuk program fisik perumahan rakyat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, komposisi anggaran tersebut menunjukkan orientasi kementerian dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Program pembangunan rumah untuk rakyat, BSPS dan sebagainya 90,55 persen. Itu artinya orientasi kita benar-benar kepada bantuan rakyat dan sifatnya pembangunan,” kata Ara di Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan paparan kementerian, Pagu anggaran Kementerian PKP 2026 setelah efisiensi anggaran tercatat sebesar Rp10,31 triliun dengan target 406.260 unit.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi alokasi terbesar dengan anggaran Rp8,57 triliun untuk 400.000 unit rumah atau 83,1 persen dari pagu PKP.

Selain BSPS, anggaran tersebut juga mencakup rumah susun sebesar Rp373,56 miliar, rumah khusus Rp199,63 miliar, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Rp25,25 miliar, serta penataan kawasan kumuh dan sanitasi Rp170,30 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk gaji dan operasional hanya sebesar 8,91 persen, dan pengawasan, pengendalian, dan monitoring sebesar 0,5 persen.

Ara menjelaskan bahwa kementeriannya juga menyiapkan target penyerapan anggaran secara bulanan agar realisasi tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan juga Kementerian Keuangan supaya kita lebih merata, jadi tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Kementerian PKP menargetkan serapan anggaran mencapai 6,21 persen pada 1 Mei, 17,84 persen pada 1 Juni, 26,81 persen pada 1 Juli, dan 40,25 persen pada 1 Agustus.

Selanjutnya, serapan ditargetkan mencapai 53,15 persen pada 1 September, 67,21 persen pada 1 Oktober, 78,47 persen pada 1 November, dan 87,45 persen pada 1 Desember.

Adapun target serapan hingga 31 Desember 2026 ditetapkan sebesar 97,48 persen, lebih tinggi dibandingkan sekitar 96 persen pada tahun sebelumnya.

Ara mengatakan, target pelaporan penyerapan kini dibuat per tanggal 1 setiap bulan agar kementerian memiliki waktu evaluasi dan perbaikan.

“Saya mengubah satu hal yang mendasar. Biasanya target hitungannya akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31. Tetapi mulai tahun ini saya mau per tanggal 1,” ungkapnya.

Menurut dia, pelaporan per tanggal 1 memberi ruang bagi kementerian untuk mengambil langkah proaktif apabila capaian penyerapan belum sesuai target.

Kementerian PKP juga menargetkan serapan BSPS mencapai 38,34 persen pada 1 Agustus 2026, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang masih nol persen pada Agustus.

Ia meminta jajaran kementerian melakukan evaluasi rutin setiap Senin hingga tingkat balai dan satuan kerja daerah untuk mengawal pencapaian target tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan bahwa penguatan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan penggunaan anggaran Kementerian PU pada tahun 2026 difokuskan pada irigasi pertanian dan konektivitas wilayah.

“Kami memastikan bahwa penguatan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas. Seluruh komitmen awal akan kami penuhi melalui optimalisasi anggaran serta penguatan pelaksanaan di lapangan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pagu anggaran Kementerian PU Tahun 2026 sebesar Rp118,50 triliun diprioritaskan pada penguatan jaringan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah sebagai fondasi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian PU berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan konektivitas antar wilayah melalui penguatan jaringan irigasi pertanian serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada Tahun Anggaran 2026.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp34,74 triliun yang diarahkan secara prioritas untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penguatan dan keberlanjutan sistem irigasi.

Anggaran ini digunakan untuk membangun jaringan irigasi baru seluas 15.905 hektare guna membuka dan memperluas areal pertanian produktif, sekaligus merehabilitasi jaringan irigasi eksisting seluas 97.430 hektare agar suplai air ke lahan pertanian tetap berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian PU juga melaksanakan pengendalian banjir sepanjang 82 km sebagai upaya perlindungan kawasan pertanian dan permukiman dari risiko bencana, serta pengamanan pantai sepanjang 8 km untuk menjaga kawasan pesisir dan lahan produktif.

Dukungan terhadap ketersediaan air juga dilakukan melalui penyediaan air baku berkapasitas 500 liter per detik, pengembangan sumber air tanah dan embung di sekitar 800 titik, serta pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 12.000 lokasi.

Kementerian PU juga memperkuat konektivitas wilayah untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan logistik nasional.

Pada bidang jalan dan jembatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp45,62 triliun yang difokuskan pada pembukaan akses dan peningkatan kualitas jaringan transportasi.

Program yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 158 km untuk membuka akses ke kawasan produksi dan wilayah terpencil, serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.571 km guna memperlancar arus barang dan menekan biaya logistik.

Di samping itu, dilakukan pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2,2 km, preservasi jembatan 93,8 km, serta penggantian jembatan 2,1 km untuk menjamin konektivitas yang aman dan andal.

Kementerian PU juga membangun 105 unit jembatan gantung yang berperan penting membuka keterisolasian wilayah perdesaan, membangun flyover dan underpass sepanjang 262 meter, serta melanjutkan pembangunan jalan tol sepanjang 35,72 km.

Preservasi rutin terhadap jalan nasional sepanjang 46.000 km dan jembatan 472 km tetap menjadi prioritas, termasuk penanganan jalan daerah melalui pembangunan dan preservasi jalan 50 km serta jembatan 305 meter.

Peningkatan konektivitas ini diharapkan mampu mempercepat distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar dan meningkatkan daya saing wilayah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pagu DIPA efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai 95,23 persen atau Rp106,78 triliun.

"Berdasarkan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen, sementara pencapaian fisik mencapai 95,17 persen," ujar Dody dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Penyerapan anggaran ini, lanjutnya, sedikit lebih tinggi sekitar 1,43 persen dibandingkan penyerapan Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 93,8 persen.

Potensi penambahan realisasi keuangan dan fisik akibat pencatatan aset lahan di jalan tol oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp4,31 triliun, serta potensi penambahan capaian fisik pada pekerjaan yang dibayarkan melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sampai dengan 31 Maret 2026.

"Jadi angka ini InsyaAllah masih akan berubah sedikit di akhir Maret 2026," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.

Ia mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan optimistis penyerapan anggaran tahun 2025 dapat mencapai sekitar 96 persen.

"Jadi Insya-Allah sampai detik ini belum ada (anggaran) yang dikembalikan dan kita masih optimistis penyerapan di atas 96 persen," ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida mengatakan bahwa progres sampai dengan Kamis 18 Desember 2025, pukul 12.00 WIB, progres penyerapan pagu efektif Rp111,73 triliun untuk progres fisik mencapai 78,94 persen dan progres keuangan 76,11 persen.

"Jadi kami masih optimistis untuk bisa menyerap sesuai target prognosis 96 persen," kata Wida.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan terdapat sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menjelaskan pengembalian itu disebabkan pihak terkait menyatakan tidak sanggup untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun 2025 ini.

Namun, ia menolak untuk merinci detail K/L yang mengembalikan anggaran ke pihaknya.

Ia juga sebelumnya mengatakan optimistis penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mencapai 94 persen pada akhir tahun.

Menurut dia, terdapat beberapa program infrastruktur yang akan dipercepat oleh Kementerian PU seperti irigasi dan jalan-jalan desa.

Purbaya mengatakan yang penting adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian supaya ekonomi nasional tumbuh lebih cepat di triwulan keempat 2025.

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

Ia mengatakan tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran (TA) per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% terhadap pagu anggaran yang mencapai Rp 29,51 triliun.

"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau 65,52% terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun," kata Dudy dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) yang mencapai Rp 7,21 triliun atau sekitar 70,02% dari pagu efektif sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan, realisasi anggaran terkecil dibukukan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) yang mencapai Rp 2,97 triliun atau sekitar 44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun.

"Realisasi anggaran terbesar adalah Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,21 triliun atau Rp70,02% terhadap pagu efektif sebesar Rp10,30 triliun. Adapun secara persentase nilai realisasi anggaran terkecil adalah DJKA sebesar Rp2,97 triliun atau Rp44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun," lanjutnya.

Foto: Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan

Dudy menambahkan realisasi anggaran Kemenhub 2025 berasal dari berbagai sumber, antara lain rupiah murni sebesar Rp12,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,45 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1,33 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,17 triliun.

Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran Kemenhub pada 2025 dan adanya tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas (DPP) SBSN sebesar Rp989,2 miliar, maka postur anggaran Kemenhub pada TA 2025 bertambah menjadi Rp 30,31 triliun.

"Sesuai dengan surat penyampaian perkembangan Pagu Efektif Kementerian Perhubungan Tahun 2025 kepada Pimpinan Komisi V DPRI dan merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 25-27 Agustus dan 1-19 September 2025 berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan rincian terdiri dari tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas atau DPP SBSN sebesar Rp989,2 miliar. Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 saat ini yang sedang kami mintakan persetujuan dari DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2025 hingga November 2025 masih mencapai 56,53%. Padahal, Kementerian PU sebelumnya mengungkapkan bisa menargetkan serapan TA 2025 hingga 89,03% pada akhir 2025.

"Realisasi anggaran per pagi ini pukul 08:00 WIB, 17 November 2025, progres fisik telah mencapai 61,54%. Sedangkan progres keuangan mencapai 59,06% atau telah terserap sebesar Rp 64,86 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 109,81 triliun," kata Dody dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Secara lebih rinci, realisasi anggaran tersebut meliputi anggaran Sekretariat Jenderal yang sudah terserap sebesar 71,96%, Inspektorat Jenderal sebesar 71,44%, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar 57,9%, Ditjen Bina Marga sebesar 65%, Ditjen Cipta Karya sebesar 61,7%, Ditjen Prasarana Strategis sebesar 19,98%, Ditjen Bina Konstruksi 72,61%, Ditjen Pembiayaan Infarstruktur (DJPI) 68,57%, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 52,55%, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 76,19%.

Dody menambahkan, adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) pada semester II-2025 mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Namun, pihaknya optimistis dapat mengejar realisasi anggaran tersebut pada Desember 2025.

"Dapat kami laporkan bahwa penambahan anggaran untuk pelaksanaan Inpres pada semester 2 turut mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Tetapi, kami masih optimis bisa mengejar realisasi anggaran mencapai 96,77% di Desember 2025," jelas Dody.

Foto: Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Pekerjaan Umum Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Pekerjaan Umum

Adapun tambahan anggaran Kementerian PU mencapai Rp 23 triliun, berasal dari buka blokir efisiensi dan juga pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk pelaksanaan pengadaan lahan sejumlah proyek Kementerian PU.

Perincian pagu efektif dialokasikan untuk pendanaan irigasi daerah tahap III yang dilaksanakan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 sebesar Rp 3,1 triliun, kemudian, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II melalui Inpres 8 Tahun 2025 sebesar Rp 5,99 triliun, dan pendanaan konstruksi jalan daerah melalui Inpres 11 Tahun 2025 sebesar Rp 4,5 triliun.

"Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang difokuskan pada saat itu tahun 2025 di Papua Selatan melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2025, dengan total alokasi sebesar Rp 2,72 triliun, yang terdiri dari Rp 620 miliar untuk Dirjen Sumber Daya Air dan Rp 2,1 triliun pada Dirjen Bina Marga," ujar Dody.

Sedangkan untuk realisasi anggaran untuk menyelesaikan pembangunan sesuai beberapa Inpres, hanya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I yang sudah hampir 100%, dengan rincian per 10 November 2025, progres fisik Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai 99,86%, dengan realisasi anggaran telah mencapai Rp 86,24%.

Secara lebih rinci, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I ini terbagi menjadi tiga yakni Tahap Ia, Tahap Ib, dan Tahap Ic.

Untuk Tahap Ia hingga Ic, progres fisik telah mencapai 100%. Namun, realisasi anggarannya berbeda-beda. Untuk Tahap Ia, realisasinya mencapai 98,68%. Sedangkan Tahap Ib mencapai 76,65%, dan Tahap Ic mencapai 88,46%.

"Pembangunan Sekolah Rakyat perintis Tahap I, realisasi keuangan sudah mencapai 98,68%, dengan realisasi fisik 100%. Tahap Ib realisasi keuangan sebesar 76,66% dengan realisasi fisik mencapai 100%, Tahap Ic realisasi keuangan sebesar 88,46% dengan realisasi fisik mencapai 100%," ungkap Dody.

Sementara untuk pembangunan penanganan irigasi, rehabilitasi madrasah, dan penanganan jalan daerah, total realisasi anggaran masih jauh dari 50%. Rinciannya untuk total realisasi anggaran penanganan irigasi mencapai 30,2%, rehabilitasi madrasah mencapai 21,08%, dan penanganan jalan daerah mencapai 19,53%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk kementerian yang dipimpinnya akan mencapai lebih dari 90%. Hal itu merupakan proyeksi hingga akhir tahun 2025 mendatang.

Bahlil menyebutkan hal itu lantaran sebanyak 30% dari total Pagu anggaran untuk sektor ESDM merupakan penugasan untuk PT PLN (Persero).

"Insya Allah. Ini kan sebagian kan anggaranya adalah penugasan ya. Penugasan ke PLN. 30% dari total DIPA kami itu penugasan ke PLN. Insya Allah bisa kok, insya Allah. Bisa mencapai 90% lebih. Gak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Secara total, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian ESDM untuk tahun 2025 ini mencapai Rp 14,1 triliun. Sedangkan realisasinya hingga 10 November 2025 ini baru mencapai 31,12%.

Kementerian ESDM memproyeksikan dalam kurun kurang dari 2 bulan hingga akhir 2025, serapan anggaran akan mencapai 91,7%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui ketetapan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berdasarkan catatan Otorita IKN Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, setelah sebelumnya sejak awal mula proyek berlangsung pada 2022 hingga 2024, total dana APBN yang terserap senilai Rp 89 triliun.

Sebagaimana diketahui, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 senilai Rp 466 triliun lebih, terdiri kebutuhan pembangunan yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di luar APBN, hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan _multi-utility tunnel_, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari siaran pers, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jga sudah memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus disiapkan oleh pemerintah. Pada 2025, ia mengatakan setidaknya anggaran IKN telah dicantumkan dalam APBN, dan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

"Rp 5,7 triliun tahun ini, sebagian di PU, jadi ada, dan IKN masih terus didorong," ucap Purbaya di kawasan DPR seperti dikutip Jumat (26/9/2025).

Untuk tahun depan, ia memastikan realisasi anggaran IKN juga telah disediakan, bahkan pencairannya akan dipercepat. Sebagaimana diketahui, anggaran khusus IKN pada 2026 senilai Rp 6,2 triliun yang masuk melalui Otorita IKN.

"Tahun depan didorong lebih cepat lagi. Itu kan untuk investasi cukup besar, kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan swasta juga mulai masuk ke sana," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus memonitor ketat penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (KL) jelang akhir tahun. Sore ini Purbaya akan menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Purbaya dijadwalkan datang ke kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB

"Saya akan datang ke PU untuk nakut-nakutin dikit lah," ungkap Purbaya sembari bercanda kepada awak media, Jumat (17/10/2025)

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Purbaya akan mengecek alasan lambatnya pencairan, mengingat hanya tersisa tiga bulan sebelum tutup tahun. Tidak cuma itu, Purbaya juga akan menawarkan bantuan untuk percepatan pencairan.

"Supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang," jelasnya.

Selain Kementerian PU, instansi yang juga dimonitor adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian karena memiliki anggaran besar namun serapannya sangat rendah.