Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji usulan penambahan alokasi anggaranbeasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sempat mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

"Tadi kami diminta oleh Bapak Presiden untuk mengkaji bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Sesneg," ujar Brian kepada wartawan setelah mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Usulan mengenai penambahan beasiswa tersebut sebelumnya mengemuka dalam forum sarasehan yang diikuti para rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Selain beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, kalangan perguruan tinggi juga mengusulkan perluasan program beasiswa untuk dosen yang akan melanjutkan studi doktoral (S3) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peneliti di perguruan tinggi.

Meski demikian, Brian belum memerinci besaran tambahan anggaran maupun skema beasiswa yang akan disiapkan pemerintah. Menurut dia, seluruh usulan tersebut masih akan dikaji bersama kementerian terkait sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden untuk diputuskan.

“Nanti kami akan sampaikan setelah itu kepada Bapak Presiden,” tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok rencana penambahan anggaran untuk program beasiswa. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang berupaya mendorong penelitan berdampak.

Pernyataan Prasetyo itu dijelaskan seusai acara Konvensi, Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Sarasehan Kebangsaan 2.600 Rektor/Dekan/Dosen PTN & PTS Seluruh Indonesia pada Jumat (26/6/2026) di Jakarta Convention Center.

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam agenda KSTI itu, Presiden Prabowo mendorong agar para akademisi bisa berperan lebih besar dalam arah pembangunan.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memang secara spesifik belum membahas terkait dengan rencana penambahan anggaran untuk program beasiswa. Namun, rencana itu sedang dalam pembahasan di pemerintah.

"Secara spesifik belum ke arah sana [penambahan anggaran beasiswa]. Akan tetapi, kalau pembicaraan secara informal memang salah satu yang terus juga dibahas. Kami, saya dengan Mendikti [Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi]. Tidak hanya dengan Mendikti ya, dengan Mendikdasmen [Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah]," kata Prasetyo.

Menurutnya, pembahasan penambahan anggaran itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo sebelumnya dengan para rektor universitas se-Indonesia di Istana Negara.

"Ini sudah diatur sebegian rupa oleh Menteri Dikti, kemudian bersama dengan Bappenas [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional] kemudian bersama dengan BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional], bahwa sekarang penelitian-penelitian betul-betul diarahkan untuk sesuatu yang diharapkan memberikan dampak," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan para rektor sebelumnya di Istana Negara, Prabowo memang telah memutuskan menambah dana riset dari semula Rp8 triliun menjadi sebesar Rp12 triliun tahun ini.

Pemerintah pun mendorong riset-riset itu ke depannya fokus kepada bidang swasembada pangan dan energi yang menjadi kebutuhan strategis bangsa. Selain itu, riset diharapkan berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang bersumber dari dana abadi itu atas dugaan pelanggaran.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Sudarto pada konferensi pers, Rabu (25/2/2026), menyusul unggahan media sosial mantan penerima beasiswa dari LPDP berinisial DS yang memicu sentimen negatif publik.

Sudarto memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat total 32.876 orang alumni LPDP sejak program itu diluncurkan 2013 lalu. Sebanyak 66% di antaranya bekerja di sektor publik, sedangkan 33% lebih bekerja di sektor privat.

Dari jumlah tersebut, dia mengaku terdapat lebih dari 600 alumni yang saat ini tengah ditelisik karena belum menjalani kewajiban kontribusinya dan berada secara fisik di Tanah Air. Informasi itu digali dari berbagai sumber mulai dari data Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan masyarakat higga patroli media sosial.

Hasilnya, ternyata sebanyak 307 orang diketahui izin magang atau studi lanjut. Sementara itu, 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP di berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain.

Adapun sebanyak 36 orang tengah dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, di antaranya adalah alumni LPDP yang kini tengah menjadi sorotan publik akibat unggahannya di media sosial.

"Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral," ujar Sudarto di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Tidak hanya itu, dia mengungkap ada delapan orang yang sudah disanksi karena tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

"Ada delapan orang yang sudah terbukti dan kami sudah keluarkan ketetapannya," ungkap Sudarto.

Namun demikian, Sudarto tidak mengungkap berapa dana yang dikembalikan oleh delapan orang alumni LPDP penerima sanksi tersebut. Dia menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan.

Untuk diketahui, alumni LPDP memiliki sejumlah kewajiban. Mereka harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian, para penerima beasiswa dana abadi tersebut harus menjaga nama baik Indonesia dan LPDP dalam perkataan maupun tindakan.

Selain itu, penerima beasiswa harus menyelesaikan studi dengan baik. Penerima beasiswa juga berkewajiban kembali ke Indonesia dalam rangka kontribusi pengabdian selama 2N+1 sesuai perjanjian. Artinya, penerima LPDP harus menjalani masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.

Namun, pada 2025, LPDP mengubah kebijakan tersebut dengan mempersingkat masa pengabdian dengan menerapkan hanya 2N kali masa studi. Dengan demikian, apabila penerima beasiswa menjalani studi di luar negeri dengan LPDP selama dua tahun, wajib bagi mereka untuk pulang dan menetap di dalam negeri selama empat tahun.

Dalam kasus yang belakangan ini viral di media sosial, alumni LPDP dimaksud menjalani studi di luar negeri sebelum aturan 2N+1 itu diubah tahun lalu.

ULTIMATUM PURBAYA

Secara terpisah, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Sudarto menyebut terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penerima beasiswa yang terbukti melanggar perjanjian. Itu termasuk pengembalian dana beasiswa termasuk bunga, sekaligus blacklist.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alumni yang melanggar aturan tidak hanya akan diminta mengembalikan pokok beasiswa namun juga bunganya.

"Termasuk bunganya, kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan," tegasnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bahkan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut bisa adanya sanksi adminstratif berupa pemblokiran akses ke seluruh sektor pemerintahan.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius," kata Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengingatkan kepada penerima beasiswa LPDP bahwa beasiswa yang mereka terima berasal dari pajak. Sebagai informasi, jumlah dana abadi LPDP itu adalah Rp180,8 triliun.

Dana abadi LPDP itu dibagi-bagi untuk tujuan beasiswa, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, serta dana abadi kebudayaan.

"Setiap tahun kami mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kami sisihkan sehingga dia menjadi dana abadi. Kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaannya itu kami pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LBDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau menerima itu ya hormati," tegasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mengalokasikan Program Gratispol Pendidikan 2026 senilai hampir lima kali lipat menjadi 159.006 mahasiswa dengan pagu anggaran Rp1,37 triliun atau naik drastis dari 32.000 kuota tahun sebelumnya.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan program ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa umum, tetapi juga menyasar tenaga pendidik.

"Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (10/2/2026).

Tak pelak, pemerintah provinsi menyadari betul bahwa investasi pada pendidikan tenaga pengajar merupakan fondasi strategis dalam menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas.

Di sisi lain, Rudy mengakui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan tahun 2025 sambil berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh.

Orang nomor satu di Benua Etam ini tidak menghindar dari fakta bahwa program yang relatif baru tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan implementatif.

"Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran. Kami akan segera melakukan pembenahan," jelasnya.

Menurutnya, permasalahan utama yang muncul sepanjang 2025 lalu berkisar pada kesalahpahaman masyarakat terkait persyaratan penerima beasiswa.

Tidak sedikit pemohon yang gugur akibat ketidaksesuaian dengan ketentuan dasar, yaitu harus berstatus sebagai putra-putri asli Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di provinsi tersebut selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, batasan program yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa jalur reguler, bukan program eksekutif atau ekstensi, turut menjadi batu sandungan bagi sejumlah calon penerima.

Akibatnya, dari kuota 32.000 mahasiswa yang disiapkan tahun lalu, masih terdapat sejumlah slot yang tidak terserap optimal.

Adapun, dia menuturkan bahwa evaluasi menyeluruh telah dilakukan guna memastikan program janji politik ini dapat berjalan lebih efektif.