IDXChannel - Pemerintah mengubah arah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan memfokuskan sekitar 80 persen penerima beasiswa pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor industri strategis mulai 2026.

Langkah ini diambil untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi dan industrialisasi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Bidang prioritas penerima beasiswa mencakup pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, hingga manufaktur maju.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," ujar Purbaya dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembangunan industri nasional harus bertumpu pada penguatan talenta. Karena itu, pemerintah tidak hanya memperkuat bidang STEM, tetapi juga mengintegrasikannya dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu syarat untuk mencapai target Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh SDM yang berkualitas, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta lahirnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi.

Selain memperkuat beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan juga mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan perluasan skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk fokus menjaring talenta unggul di bidang ekonomi syariah. Skema ini diarahkan agar lebih inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui program pembinaan sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia.

Usulan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Rutin Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Ia menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui instrumen kebijakan dan pembiayaan APBN, dengan syarat program yang diajukan harus terstruktur dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

"Pengembangan ekonomi syariah harus berorientasi pada substansi, bukan sekadar simbolisme," ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima, Senin (8/6/2026).

Ia mencontohkan sistem perbankan komunitas di Jerman yang memiliki kemiripan prinsip dengan ekonomi syariah. Menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan prinsip ekonomi syariah sangat efektif menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

"Prinsip ekonomi syariah sesungguhnya dapat berjalan secara efektif dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Purbaya.

Merespons hal itu, Ketua Umum IAEI Nasaruddin Umar mengakui tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat, meski Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pemikiran, regulator, industri, dan masyarakat terus dilakukan.

"IAEI harus menjadi pusat pengembangan pemikiran dan strategi ekonomi syariah Indonesia. Gagasan dari para akademisi, ulama, dan pakar harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas," tegas Nasaruddin.

Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM melalui beasiswa ini kian mendesak jika berkaca pada data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/26. Laporan tersebut mencatat peringkat Indonesia turun ke posisi keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama di sektor modest fashion serta peringkat ketiga pada sektor halal food dan media & recreation, posisi Indonesia masih tertinggal di sektor krusial, yakni Islamic finance atau keuangan syariah yang belum mampu menembus jajaran lima besar dunia.

Targetnya, IAEI menjadikan tahun 2026 sebagai momen akselerasi organisasi melalui implementasi peta jalan ekonomi syariah nasional. Fokus utamanya mencakup pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, riset, serta penguatan jejaring internasional untuk mendorong sumbangsih pemikiran yang lebih nyata.

JAKARTA - LPDP kembali membuka seleksi tiga program beasiswa co-funding jenjang magister (S2) 2026. Tiga program yang dibuka tahun ini memiliki fokus yang berbeda.

Program ini menawarkan kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi kelas dunia dengan bidang keilmuan yang strategis dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Melalui skema co-funding, LPDP bekerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan internasional untuk memberikan dukungan pendanaan studi. Tiga program yang dibuka tahun ini, mulai dari bidang metalurgi dan perdagangan internasional, diplomasi dan hubungan internasional, hingga ekonomi digital dan masa depan teknologi.

Selain menawarkan peluang studi di kampus ternama dunia, program-program ini juga menghadirkan kompetisi yang lebih terfokus sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.

3 Beasiswa LPDP Co-Funding 2026

Berikut daftar lengkap beasiswa LPDP co-funding jenjang master yang dibuka pada seleksi tahun 2026 dikutip dari Instagram LPDP, Senin (1/6/2026).

1. Beasiswa Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Bidang Metallurgi dan Perdagangan Internasional di Central South University (CSU)

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS, tidak dibuka untuk TNI/Polri.

Batas usia:

Masyarakat umum: 35 tahun

CPNS/PNS: 37 tahun

Dosen ber-NIDN/NUPTK: 42 tahun

PNS dengan jabatan fungsional peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik: 42 tahun

IPK minimal: 3,00

Syarat skor bahasa Inggris minimal:

IELTS 6.0

TOEFL iBT 80 (skala 120)

TOEFL iBT 4 (skala 6)

Duolingo English Test 80 (skala 160)

Durasi program: 3 tahun, termasuk program magang.

Program studi:

Materials and Chemicals, School of Metallurgy and Environment

Applied Economics – International Economics and Trade

Pendaftaran:

beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

2. LPDP – Georgetown SFS Asia Pacific Program Master

Program ini menawarkan studi Executive Master's in Diplomacy and International Affairs yang dirancang untuk mencetak pemimpin dan profesional di bidang diplomasi serta hubungan internasional.

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS/TNI/Polri.

Batas usia: 42 tahun

IPK minimal: 3,25

Syarat skor bahasa Inggris minimal:

IELTS 7.0

TOEFL iBT 80 (skala 120)

TOEFL iBT 4 (skala 6)

Duolingo English Test 110 (skala 160)

Durasi program: 1 tahun akademik yang terdiri dari:

Studi di Georgetown SFS Asia Pacific, Jakarta (Fall Semester)

Studi di Georgetown University, Washington DC (Spring Semester), dengan kombinasi modul satu minggu di kampus Georgetown University Qatar

Pendaftaran:

Pendaftaran paralel pada Georgetown SFS Asia Pacific dengan batas akhir 30 Juni 2026 melalui laman: https://sfs.georgetown.edu/master-diplomacy-international-affairs/

Pendaftaran LPDP melalui beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

3. LPDP – King’s College London Singhasari Program Master

Program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami transformasi digital dan perkembangan teknologi masa depan melalui dua program unggulan King’s College London.

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS/TNI/Polri.

Batas usia:

Masyarakat umum: 35 tahun

CPNS/PNS: 37 tahun

TNI/Polri: 40 tahun

PNS dengan jabatan fungsional peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik: 42 tahun

Dosen ber-NIDN/NUPTK: 42 tahun

IPK minimal: 3,00

Syarat skor bahasa Inggris:

TOEFL iBT (skala 120) dengan nilai minimal 24 pada bagian writing dan minimal 20 pada setiap keterampilan lainnya

TOEFL iBT (skala 6) dengan nilai minimal 4,5 pada setiap bagian keterampilan

IELTS 6,5 dengan nilai minimal 6 pada masing-masing keterampilan yang dipersyaratkan

Durasi program: 2 tahun

Program studi:

MSc Digital Economies

MA Digital Futures

Pendaftaran paralel melalui:

Program MSc Digital Economies: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/msc-digital-economies-south-east-asia

Program MA Digital Futures: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/ma-digital-futures-south-east-asia

LPDP: beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

Jadwal pendaftaran: 29 Mei–30 Juni 2026.

Demikian informasi 3 beasiswa LPDP Co-Funding jenjang Master yang tengah dibuka. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Meskipun gagal berkali-kali untuk mendapat beasiswa namun Pritta Novia Lora Damanik tak kenal menyerah. Alumni penerima beasiswa LPDP itupunberhasil menempuh pendidikan di King's College London setelah melewati perjalanan panjang penuh tantangan dan penolakan.

Perempuan yang memiliki kepedulian besar terhadap perlindungan anak ini harus menghadapi kegagalan sebanyak 19 kali selama hampir tujuh tahun sebelum akhirnya berhasil meraih kesempatan melanjutkan studi melalui program beasiswa LPDP.

Dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram LPDP, Pritta mengungkapkan bahwa berbagai penolakan yang diterimanya tidak membuat dirinya berhenti mengejar cita-cita. Sebaliknya, proses tersebut justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat.

"Bangkit dari kegagalan itu memang bukan hal yang mudah, saya tahu setiap orang mempunyai tantangannya masing-masing," kata Pritta, dikutip dari Instagram LPDP, Senin (1/6/2026).

Selama hampir tujuh tahun, Pritta terus mencoba mendapatkan kesempatan beasiswa. Namun perjalanan tersebut tidak selalu dilalui dengan semangat yang tinggi. Ia mengaku pernah mengalami masa-masa sulit ketika motivasinya mulai meredup.

"Tujuh tahun mencoba itu nggak selalu dengan semangat membara. Sempat juga itu redup," ungkapnya.

Tantangan yang dihadapi Pritta semakin berat karena selama periode tersebut ia harus berpindah-pindah tempat kerja, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki keterbatasan akses. Bahkan untuk mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris IELTS, ia harus mengorbankan tabungannya.

"Karena selama 7 tahun itu saya berpindah tempat dan itu hampir semua di sebelah timur Indonesia sana yang mana aksesnya cukup sulit. IELTS saya harus kosongkan tabungan saya dengan memepetkan kerja saya," ujarnya.

Meski berkali-kali gagal, Pritta selalu berusaha mengambil pelajaran dari setiap proses yang dijalani. Salah satu hal yang membuatnya terus bertahan adalah kesadaran bahwa dirinya terus berkembang dari tahun ke tahun.

"Melalui esai-esai saya, oh saya ini bertumbuh loh setiap tahunnya karena di setiap esai kan kita bisa menulis tentang pembelajaran hidup, tentang pencapaian kita. Dan di situlah ternyata saya melihat growth saya setiap tahunnya," katanya.

Perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil pada percobaan ke-20. Dengan dukungan keluarga dan rekan-rekannya, Pritta berhasil diterima di King's College London melalui beasiswa LPDP.

Bagi Pritta, LPDP bukan sekadar bantuan pendidikan. Ia memandang beasiswa tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada para penerimanya.

"LPDP ini bagian dari uang kita, uang rakyat Indonesia. Jawaban kita sebagai awardee ya ke rakyat Indonesia dong. Dan saya percaya anak-anak itu adalah yang harus saya perjuangkan," tuturnya.

Setelah menyelesaikan studinya, Pritta memilih kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri di bidang advokasi dan perlindungan anak. Ia bergabung dengan organisasi non-pemerintah atau NGO dan terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi anak-anak Indonesia.

Baginya, kepuasan terbesar dalam bekerja adalah melihat anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan memperoleh kesempatan belajar dengan nyaman tanpa rasa takut. Sebab menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan rasa aman.

"Saya ingin bekerja tuh ada impact-nya dan mengingat juga masa kecil saya, saya ingin ada kontribusi di bidang sosial," ujarnya.

Melalui pengalamannya, Pritta juga membagikan pesan kepada siapa saja yang tengah berjuang menghadapi kegagalan. Menurutnya, kegagalan bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan proses yang membentuk seseorang menjadi lebih tangguh.

"Percayalah, kegagalan itu membentuk kita untuk bisa menjadi individu yang tangguh. Lakukan refleksi, kegagalan itu bukan alasan kita untuk berhenti. Take a break. Yang penting kita tetap berfokus pada tujuan kita, punya niat positif, dan gagal itu bukan sesuatu yang memalukan," pesannya.

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah mengusulkan agar penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) setelah menyelesaikan studi.

Usulan itu disampaikan Anna untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama di sektor kesehatan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan saat ini masih terjadi ketimpangan SDM yang cukup besar antardaerah, termasuk tenaga dokter di rumah sakit.

"Kita punya ketimpangan SDM antara Jawa dan luar Jawa, termasuk juga soal kesehatan. Rumah sakit mudah dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," kata Anna dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan berbagai Badan Layanan Usaha (BLU) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Ia menilai pembangunan infrastruktur kesehatan belum cukup jika tidak diiringi pemerataan tenaga medis di daerah. Banyak tenaga kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya ditempatkan di daerah akhirnya mengajukan pindah dengan berbagai alasan.

"Mereka mengajukan untuk pindah dengan berbagai alasan. Biasanya keluarga tugas ikut suami atau tugas ikut istri dan seterusnya," ujarnya.

Padahal, kata Anna, saat diangkat menjadi ASN mereka telah berkomitmen untuk bertugas minimal 10 tahun sebelum mengajukan perpindahan. Oleh karena itu, ia berharap skema LPDP ke depan juga bisa diarahkan untuk mendukung pemerataan SDM nasional.

"Bisakah ke depan misal ada semacam komitmen mereka siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T? Harus itu pak," ujar Anna.

Anna juga meminta penerima LPDP yang ditugaskan ke daerah 3T dipantau secara berkala agar benar-benar menjalankan kewajiban penempatan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan skema serupa sebenarnya sudah diterapkan untuk penerima beasiswa dokter spesialis.

Menurut Yon, LPDP telah bekerja sama dengan rumah sakit daerah, khususnya di wilayah afirmasi yang masih kekurangan dokter spesialis.

"Terhadap dokter spesialis memang saat ini ada perjanjian kita dengan rumah sakit daerah karena ini dari daerah afirmasi dan daerah yang rumah sakitnya dokter spesialisnya kurang," kata Yon.

Ia menjelaskan penerima beasiswa tersebut nantinya wajib kembali ke daerah asal untuk bertugas setelah menuntaskan pendidikan.

"Jadi nanti mereka harus kembali ke daerah masing-masing," ujarnya.

Antusiasme para penuntut ilmu terlihat begitu kuat untuk memburu informasi beasiswa di gelaran Jogja Financial Festival (JFF) 2026, Sabtu (23/5).

Mengutip dari CNBCIndonesia.com, booth Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di JFF 2026 itu terlihat tak henti didatangi pengunjung.

Kepala Sub Divisi Komunikasi LPDP, Risqi Sita Novanti menuturkan, kehadiran LPDP di Jogja Financial Festival 2026 ditujukan untuk memberikan informasi terkait beasiswa kepada peserta dari kalangan siswa SMA maupun mahasiswa yang ingin melanjutkan studi jenjang magister.

Pasalnya, kegiatan ini menyasar generasi muda yang sejalan dengan target audience LPDP.

"Jadi kita senang aja sih karena bisa ketemu banyak anak muda di Yogyakarta, karena Yogyakarta ini kan kota pelajar juga, ternyata juga banyak yang concern pengen bisa dapet beasiswa S2 dan S3, jadi ya Alhamdulillah kita banyak ngasih edukasi juga di sini," ujar dia di sela kegiatan JFF 2026, Sabtu siang.

LPDP merupakan Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas mengelola dana abadi pendidikan atau endowment fund untuk disalurkan dalam bentuk layanan beasiswa pada jenjang magister dan doktor di dalam maupun luar negeri, serta pendanaan riset.

Risqi menjelaskan banyak pengunjung  yang datang ke booth LPDP karena memang tertarik mendaftar beasiswa tersebut.

Melalui kehadiran booth LPDP di Jogja Financial Festival 2026, Risqi menjelaskan pihaknya ingin semakin banyak orang yang sadar bahwa negara ini berkomitmen untuk memberikan beasiswa demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

"Jadi kita pengen anak-anak Indonesia itu, mereka menyadari bahwa mereka itu bisa bermimpi setinggi-tingginya. Dan negara itu menjamin mimpi mereka melalui beasiswa LPDP," katanya.

Menurutnya pendidikan sangat penting untuk kepentingan masa depan bangsa.

Pendidikan juga menjadi penopang bagi produktivitas di berbagai sektor. Dari situ, program LPDP menjadi salah satu cara untuk memenuhi tujuan tersebut.

"Kita kan lagi bonus demografi ya, jadi kita perlu berinvestasi ke generasi sekarang ini nih, untuk mereka yang akan nantinya membawa kita ke Indonesia emas 2045," katanya.

Risqi mengatakan para penerima beasiswa LPDP diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk negara setelah menyelesaikan masa studinya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik setelah melibatkan prajurit TNI sebagai pemateri dalam rangkaian persiapan keberangkatan.

Kegiatan tersebut digelar di Lanud Halim Perdanakusuma pada 4–9 Mei 2026 sebagai bagian dari program persiapan keberangkatan (PK) penerima beasiswa LPDP.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan materi dalam program tersebut difokuskan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan nasionalisme.

Dia menegaskan bahwa pemateri tidak hanya berasal dari unsur TNI, tetapi juga dari instansi pemerintah lainnya.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," ujar Nyoman saat dihubungi, Senin (4/5/2025).

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program PK bukanlah hal baru.

Ia menyebut PK dilakukan melalui kombinasi materi dari narasumber relevan serta kegiatan luar ruang yang dirancang untuk melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan adaptasi menghadapi tantangan studi di luar negeri.

"Terkait lokasi pelaksanaan, PK yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," ujar Lukmanul kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa PK bertujuan memperkuat karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial penerima beasiswa.

Harapannya, para awardee dapat menjalani studi secara optimal dan bertanggung jawab sebagai penerima dana negara.

"Kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun non akademik," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelibatan TNI bertujuan memperkuat nasionalisme dan mental para penerima beasiswa.

Ia juga menyinggung adanya kasus penerima LPDP yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan.

"Jadi utamanya itu. Biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini, dan nyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya di kantornya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran dalam kegiatan tersebut tidak menjadi persoalan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.

"Di Halim kan? Ya enggak apa-apa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya," pungkasnya.

Pro-Kontra di Kalangan Pengamat

Keterlibatan TNI dalam pembekalan LPDP memunculkan perdebatan di kalangan pengamat pendidikan.

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai keterlibatan TNI dapat menjadi bagian dari penguatan karakter, terutama dalam hal disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan.

"Dalam konteks pembekalan peserta LPDP, jika tujuannya adalah pembentukan karakter seperti disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan, maka pendekatan semi-militer bisa menjadi titik awal yang baik," ujar Ina kepada Bisnis.

Namun ia menekankan bahwa yang lebih krusial bukan siapa pematerinya, melainkan desain pembelajaran yang diberikan agar relevan dengan kebutuhan kompetensi masa depan.

Sebaliknya, pengamat pendidikan Edi Subkhan menilai pelibatan TNI dalam ruang pembekalan sipil berpotensi tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti perbedaan makna “cinta tanah air” dalam perspektif militer dan akademik.

"Karakteristik tersebut berbeda dibanding cinta tanah air dan disiplin bagi awardee LPDP, yakni cinta tanah air ya dimaknai sebagai berkontribusi sesuai bidang keilmuan yang dipelajari untuk bangsa dan negara, bahkan dunia," ujar Edi.

Ia menilai pendekatan etika melalui diskusi dan simulasi akan lebih efektif dibanding pendekatan disiplin militer.

"Menurut saya lebih ditekankan ke soal etika saja, dengan diskusi, simulasi, dan sebagainya. Ini akan lebih efektif menurut saya ketimbang diminta baris-berbaris dan menghafal jargon atau yel-yel. Mengapa? Karena awardee LPDP ini calon ilmuwan, minimal pakar di bidangnya, bukan tenaga teknis lapangan," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI AU, dalam program pembekalan bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pembekalan tersebut mencakup materi kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penanaman nilai cinta Tanah Air dan pembentukan karakter.

TB Hasanuddin menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. “Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” katanya dikutip, Rabu (6/5/2026).

Purnawirawan Jenderal bintang dua TNI itu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI mengatur secara jelas tugas TNI, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas. Namun, tidak terdapat mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.

“Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum,” ujarnya.

Legislator PDIP itu mengingatkan agar instansi pemerintah tidak melibatkan TNI di luar tugas utamanya. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mempengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.

“Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP seharusnya disesuaikan dengan tujuan utama program, yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang akademik dan keilmuan. “Pembekalan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta pengembangan kompetensi ilmiah. Banyak alternatif narasumber yang relevan, seperti para alumni LPDP yang telah berhasil dan memiliki pengalaman langsung,” jelasnya.

Menurut TB Hasanuddin, nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap Tanah Air tidak harus selalu diberikan oleh TNI, melainkan dapat ditanamkan melalui berbagai pendekatan yang lebih kontekstual dengan dunia pendidikan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap dalam kerangka tata kelola yang baik,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat suara mengenai awardee LPDP (Lembaga Pengelola Dana Simpanan) mendapat pembekalan dari TNI saat persiapan keberangkatan (PK).

Menurut Purbaya, pembekalan diperlukan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta negara.

"Jadi, utamanya itu, biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini dan menyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya dikutip dari Antara, Senin (4/5/2026).

LPDP kali ini mengarahkan bidang studi ke sektor STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Harapannya, lulusan LPDP bisa mengimplementasikan ilmunya karena kebutuhan Indonesia menguasai teknologi tingkat tinggi.

"Kami akan ubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan. Kalau nggak, kita ketinggalan," kata Purbaya.

Bukan pertama kali

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Lukmanul Hakim menjelaskan pembekalan oleh TNI kepada awardee LPDP bukan pertama kalinya.

"Bukan yang pertama kali," jelas Lukmanul dikutip dari Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Pembekalan merupakan salah satu program pelatihan awal bagi penerima awardee.

"PK bertujuan untuk membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial, sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara," jelas Lukmanul.

Lokasi pembekalan sudah ada yakni di Lanud Halim Perdanakusuma mulai Senin (4/5/2026)hingga Sabtu (9/5/2026).

"Program tersebut diikuti oleh calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), baik untuk studi dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi," jelas Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "LPDP Sebut Pembekalan Penerima Beasiswa oleh TNI Bukan yang Pertama"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — TNI membenarkan soal keterlibatan dalam persiapan keberangkatan atau PK bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kadispen AU, Marsma TNI Nyoman Suadnyana mengatakan kegiatan itu berlangsung sekitar lima hari atau sejak 4-9 Mei 2026.

"Terkait informasi tersebut, benar bahwa TNI Angkatan Udara memfasilitasi pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma," ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, program ini diikuti oleh calon penerima beasiswa dan beasiswa LPDP jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) baik untuk studi dalam maupun luar negeri.

Materi yang diberikan oleh TNI yakni soal kesiapan mental, disiplin, cinta Tanah Air hingga pembentukan karakter sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," imbuhnya.

Dia menambahkan, pemateri yang bakal dihadirkan itu berasal dari instansi pemerintahan hingga personel Lanud Halim yang sudah diminta untuk mengisi materi.

"Dengan pemateri yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan termasuk personel Lanud Halim," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagikan 100 beasiswa LPDP Jakarta pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung .

"Tahun depan insyaallah LPDP Jakarta sudah bisa dibagikan, kurang lebih untuk seratus mahasiswa untuk bisa sekolah di luar negeri," ucap Pramono ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal bersama Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Progam beasiswa LPDP Jakarta ini ia buat dengan niatan memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga. Ia meyakini melalui beasiswa pendidikan bisa mengubah nasib dalam satu keluarga.

"Kenapa ini saya lakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Ini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga," ucap Pramono.

Dalan kesempatan itu, Pramono mengaku bahwa dirinya merupakan penerima beasiswa ketika mengenyam pendidikan di ITB. Ia menerima beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB.

"Saya tujuh bersaudara, anak nomor tiga, anaknya guru, nggak mungkin bisa menyelesaikan sekolah saya di ITB pada waktu itu kalau tanpa beasiswa," ujarnya.