Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak Rp1.1917,6 triliun (neto) sepanjang 2025. Angka itu hanya 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun atau mengalami kekurangan (shortfall) Rp271,7 triliun.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi itu juga turun 0,7 persen dari Rp1.931,6 triliun.

Namun, secara bruto penerimaan pajak masih naik 3,7 persen dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 ke 2.278,8 triliun pada 2025.

"Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7 persen. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1).

Dalam paparannya, Suahasil mengatakan penurunan penerimaan pajak neto disebabkan kombinasi faktor moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Suahasil mengatakan apabila dilihat berdasarkan pembagian semester, penerimaan pajak menunjukkan perbaikan pada semester II 2025.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terkontraksi sekitar 10 persen (yoy) pada semester I 2025. Kemudian membaik pada semester II dengan pertumbuhan 2,3 persen.

Begitu juga dengan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 yang tertekan hingga 19,4 persen pada semester I, kemudian naik 17,5 persen pada semester II. Kemudian PPh final, PPh 22, PPh 26 terkontraksi 4 persen pada semester I dan naik 8 persen pada semester II.

Selanjutnya, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkontraksi 14,7 persen pada semester I, lalu tumbuh 2,1 persen pada paruh kedua.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku susah tidur menjelang tutup buku APBN 2025.

Pasalnya, di tahun pertama menjabat sebagai menkeu, Purbaya harus menghadapi risiko pelebaran defisit.

"Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember sudah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saja saya enggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya? Defisitnya bisa melebar," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Ia mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tak mencapai target.

Menurut Purbaya, sejumlah faktor membuat realisasi penerimaan pajak pada 2025 tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ekonomi yang melemah pada sebagian besar tahun ini menjadi alasan utama pemerintah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam penarikan pajak.

"Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target yang di APBN, jadi kita enggak memungkiri itu kan, karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, sembilan bulan pertama tahun ini," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah secara sadar menunda sejumlah upaya penarikan pajak karena menilai langkah tersebut justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi jika dilakukan saat aktivitas usaha belum sepenuhnya pulih.

"Terus, ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus, kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan enggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi," ujarnya.

Purbaya mengatakan kebijakan fiskal pada 2025 lebih diarahkan pada pendekatan counter cyclical, yakni menjaga agar beban terhadap perekonomian tidak terlalu berat di tengah proses pemulihan.

Pemerintah memilih untuk tidak menekan dunia usaha dan masyarakat secara berlebihan agar pemulihan ekonomi yang mulai berjalan dapat terus berlanjut.

"Jadi kita lakukan kebanyakan counter cyclical yang secara enggak langsung nih, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan, sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus," kata Purbaya.

Meski realisasi pajak belum sesuai target, Purbaya optimistis kondisi ekonomi akan menunjukkan perbaikan yang lebih nyata pada awal tahun depan. Ia meyakini momentum pemulihan akan semakin terlihat dalam beberapa bulan pertama.

"Ini saya yakin akhir tiga bulan pertama tahun depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menghambat laju pemulihan.

Per November lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)baru mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025 yakni Rp2.351,5 triliun dari Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun. Karenanya, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 akan melebar, melampaui target outlook terakhir sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pelebaran defisit tersebut tak terelakkan seiring dengan realisasi pendapatan negara yang meleset dari proyeksi. Kendati demikian, dia menjamin angka defisit akhir tahun tidak akan menabrak batas aman disiplin fiskal yaitu 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia tidak menampik bahwa faktor utama pemicu melebarnya defisit adalah kinerja setoran ke kas negara yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam outlook APBN 2026 yaitu Rp2.076,9 triliun. Saat dikonfirmasi apakah penerimaan negara berakhir di bawah outlook, Purbaya membenarkan hal tersebut.

"Ya, [penerimaan pajak] di bawah outlook kira-kira," ujarnya singkat.

Meski demikian, bendahara negara itu enggan memerinci besaran pasti shortfall pajak maupun angka final defisit saat ini. Menurutnya, data realisasi masih terus bergerak (reconciled) hingga 31 Desember 2025 pukul 23.59 WIB saat penutupan buku akhir tahun ini.

Purbaya berjanji akan memaparkan data komprehensif terkait realisasi APBN 2025 pada pekan depan, setelah seluruh data transaksi keuangan negara teronsolidasi

"Ini kan masih bergerak, minggu depan pastinya. Nanti saya salah ngomong karena geser-geser ini. Tapi detailnya nanti minggu depan saya presentasikan," katanya.

Sebagai informasi, APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% dari PDB hingga akhir November 2025. Sementara itu, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau setara 78,7% dari outlook hingga akhir November 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengembalikan anggaran sekitar Rp4,5 triliun ke kas negara.

Purbaya mengatakan anggaran itu dikembalikan lantaran K/L tak bisa membelanjakannya sampai akhir tahun.

Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah.

"Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," ujar Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," imbuhnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal.

"Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sekitar Rp4,5 triliun anggaran negara dikembalikan kementerian/lembaga (K/L) lantaran tak bisa dibelanjakan hingga akhir tahun.

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," kata Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah.

"Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," jelasnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal.

"Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini.

Kami kendalikan di bawah 3 persen, jadi kami nggak akan melanggar undang-undang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tetap di bawah 3 persen meski penerimaan negara bakal berada di bawah target (shortfall).

“Kami kendalikan di bawah 3 persen, jadi kami nggak akan melanggar undang-undang,” kata Purbaya saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Penerimaan negara mulanya ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang kemudian proyeksinya diturunkan menjadi Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target awal.

Proyeksi defisit pun dikoreksi dari semula 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB.

Catatan realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target proyeksi. Sedangkan defisit dilaporkan pada level 2,02 persen PDB.

Purbaya belum bisa memastikan besaran shortfall penerimaan negara tahun anggaran 2025 lantaran angkanya masih terus bergerak.

Akan tetapi, ia menjamin pihaknya telah menjalankan berbagai strategi untuk mengendalikan kinerja penerimaan negara, sehingga potensi shortfall tidak mengintervensi proyeksi defisit secara signifikan.

“Kan ada usaha-usaha untuk dua bulan terakhir ya. Jadi, (shortfall) melebar, tapi nggak melebar parah. Angkanya masih gerak. Yang jelas, tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on,” ujarnya.

Di sisi lain, pengembalian anggaran tak terserap dari kementerian/lembaga (K/L) juga bisa menjaga agar defisit tetap dalam level terkendali. Bendahara negara belum menghitung potensi pengembalian, namun, kata dia, tren historis belanja K/L tak pernah mencapai 100 persen.

“Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Belum kami rekapitulasi. Tapi begini, setiap tahun (belanja K/L) nggak pernah ada yang 100 persen terserap. Kami asumsikan awal 99 persen terserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi,” ujar Menkeu pula.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan sinyal serius bahwa pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya berjalan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa menuturkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 59% dari target APBN 2025 dan 62% dari outlook pemerintah.

Dia menyebut tekanan ini terutama muncul dari sektor-sektor berbasis domestik seperti perdagangan, manufaktur padat karya, dan konsumsi rumah tangga, yang belum kembali pulih sekuat sektor ekspor.

Erwin menambahkan, meskipun ekspor termasuk CPO, besi-baja, dan mineral olahan tumbuh signifikan pada kuartal III, kontribusi terbesar penerimaan negara masih berasal dari sektor domestik yang performanya moderat.

“Jadi tren pajak ini sebenarnya lebih mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang belum pulih merata, bukan soal kepatuhan,” kata Erwin kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Berkaca dari tren perlambatan ini, pelaku usaha khawatir jika pemerintah merespons dengan pengetatan fiskal. Di sisi lain, Erwin menilai langkah seperti intensifikasi penagihan, audit agresif, atau pengurangan insentif justru dapat menghambat pemulihan.

Menurutnya, dunia usaha justru membutuhkan kepastian, stabilitas kebijakan, dan ruang ekspansi, terutama di sektor manufaktur, ekspor padat karya, dan UMKM yang sedang naik kelas.

“Dunia usaha ingin berkontribusi lebih banyak, tapi caranya bukan dengan dibebani lebih awal. Yang dibutuhkan adalah memperluas basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan semata mengejar angka jangka pendek,” ujarnya.

Bahkan, Kadin memprediksishortfallpenerimaan pajak pada 2025 hampir pasti terjadi. Namun, Erwin menekankan hal ini harus dilihat sebagai sinyal pemulihan ekonomi yang belum merata.

Adapun untuk 2026, menurut Erwin, pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan sektor riil, termasuk menjaga momentum ekspor komoditas dan memperkuat manufaktur bernilai tambah.

Selain itu, sambung dia, pemerintah perlu menyalurkan insentif pajak yang mendorong investasi dan inovasi. Serta, menjaga iklim usaha tetap stabil agar pelaku usaha mau memperluas produksi.

“Strategi ke depan bukan hanya soal mengejar penerimaan, tetapi bagaimana memperkuat basis pajak secara struktural lewat tumbuhnya sektor riil,” pungkasnya.

Kalau ada potensi bocor sana-sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedor rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah yang ia ambil dalam mengejar target penerimaan pajak pada sisa akhir tahun ini bakal menggunakan pendekatan yang profesional, bukan seperti gaya preman.

Secara garis besar, kata Purbaya, strategi Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan pajak menggunakan pendekatan manajemen mikro (micro management) dengan melihat potensi-potensi yang belum terjamah.

“Kalau ada potensi bocor sana-sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedor rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” kata Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam.

Strategi manajemen mikro sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10) malam.

Bimo mengatakan manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.

“Upayanya kita mulai micro management untuk collection. Jadi, kami pantau betul semua wajib pajak. Kami data dari semua kantor wilayah (kanwil), potensi yang paling besar siapa, dan kira-kira kepatuhannya seperti apa. Kemudian, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimal,” ujar Bimo.

Sebagai catatan, penerimaan perpajakan pada akhir tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.387,3 triliun, setara 95,8 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Adapun realisasi per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen dari proyeksi.

Penerimaan pajak pada APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, kemudian dikoreksi menjadi Rp2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target. Realisasi per September dilaporkan sebesar Rp1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen dari proyeksi.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mulanya ditargetkan sebesar Rp301,6 triliun, lalu proyeksinya ditingkatkan menjadi Rp310,4 triliun atau setara 102,9 persen dari target. Per September, serapannya telah mencapai Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi spesifik yang akan dilakukan pada sisa tahun ini untuk mencegah potensi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak dari target 2025.

Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun sampai akhir tahun nanti, sedangkan target tahun ini sebetulnya senilai Rp 2.189,3 triliun.

Di sisi lain, pada kuartal IV-2025 atau sisa tiga bulan tahun ini masih ada target setoran pajak yang mesti dikumpulkan senilai Rp 781,6 triliun, mempertimbangkan penerimaan per September 2025 atau selama 9 bulan tahun ini baru sebesar Rp 1.295,3 triliun.

"Upayanya kita sudah mulai micro management untuk collection," kata Bimo saat ditemui di kawasan Kantor Pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Bimo menjelaskan, strategi untuk spesifik untuk mencegah potensi shortfall itu ialah dengan membidik kepatuhan para wajib pajak besar untuk mencegah mereka melakukan kurang bayar.

"Jadi kita pantau betul semua wajib pajak, kita list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa. Kemudian gap kepatuhannya kita endorse untuk bisa jadi optimum, itu aja sih," tegas Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025.

Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.387,3 triliun, setara 95,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun.

Setoran penerimaan pajak selama sembilan bulan ini, atau per akhir September 2025 juga sebetulnya baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Purbaya mengatakan, untuk mengatasi masalah potensi shortfall itu, ia telah mengeluarkan strategi khusus, yakni mendorong lebih cepat aktivitas perekonomian, sebagai langkah stimulus untuk mendorong setoran pajak.

"Dengan saya kan kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis lebih cepat, kan? (setoran pajaknya). Apalagi private sectornya didorongkan sekarang, harusnya selebih cepat," kata Purbaya di Istana Negara, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan per awal September 2025, Purbaya memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat aktivitas ekonomi, melalui dorongan peredaran uang primer atau M0 di sistem perekonomian.

Langkah yang ia tempuh ialah dengan mengeluarkan Rp 200 triliun dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara, dengan tujuan menekan biaya dana sehingga menstimulus pertumbuhan pembiayaan atau kredit.

Selain itu, Purbaya juga memastikan, akan terus konsisten mengeluarkan kebijakan mencegah kebocoran penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai untuk mencegah potensi shortfall.

"Kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul, ya. Jadi di cukai, di-underinvocijng, segala macem, kita periksa lagi. Di pajak juga saya. Saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya," tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hilir mudik di Gedung Juanda I dari siang hingga sore hari untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (29/4/2026).

Dua pimpinan tinggi madya Kemenkeu, yaitu Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama bergantian masuk dengan seragam khas biru muda dengan bordir 'Kemenkeu' di kantong atasnya. Djaka bahkan memboyong para direkturnya atau pejabat eselon II dengan mobil hiace berwarna putih dari markas Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur.