Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri terus berlangsung sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah guna menjaga harga, memperkuat cadangan, serta ketahanan pangan nasional.

“Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

Mengenai hal tersebut, Rizal menegaskan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Rizal menyampaikan pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

Ia menyebutkan hingga 29 Juni 2026 realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri yang dilakukan BUMN pangan tersebut telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi perusahaan dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah," ucap Rizal.

"Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.

Bulog menegaskan keberadaannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.

"Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," kata dia.

Ke depan, tambah Rizal, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa sektor keuangan, perdagangan besar, dan manufaktur menjadi tiga sektor yang paling banyak merekrut peserta Program Magang Nasional (MagangHub) 2025.

Secara rinci, sektor keuangan mencatat jumlah penyerapan peserta magang sebanyak 2.559 orang, diikuti perdagangan besar (wholesale trade) sebanyak 1.759 orang, serta sektor manufaktur sebanyak 1.501 orang.

“Ini menunjukkan demand yang ada saat ini dan menggambarkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan yang paling tinggi dalam merekrut peserta magang,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi sementara Program Magang Nasional 2025, dengan survei yang dilakukan terhadap total 65.245 peserta magang dan 7.217 perusahaan penyelenggara pada batch 1 dan 2.

Dari hasil survei, terdapat gambaran mengenai penawaran pekerjaan oleh perusahaan tempat peserta magang setelah program berakhir. Sebanyak 30 persen peserta menyatakan ditawari pekerjaan, terdiri dari 17,11 persen yang menerima tawaran dan 12,58 persen yang menolak karena telah diterima di tempat lain.

Sementara itu, 33,05 persen peserta menyebut belum ditawari namun terdapat indikasi penawaran dan 37,26 persen menyatakan tidak ditawari hingga program magang selesai.

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta magang tercatat cukup tinggi, dengan 84 persen menyatakan puas dan sangat puas, sekitar 15 persen cukup puas, dan hanya 0,71 persen yang tidak puas.

Selain itu, sebanyak 67 persen peserta menyatakan program ini membantu kondisi ekonomi mereka dan/atau keluarga, ditambah 30,45 persen yang menyebut cukup membantu, sementara 2,42 persen menilai tidak berdampak signifikan.

Sementara dari perspektif perusahaan dan mentor, 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap kontribusi peserta magang, 15,42 persen cukup puas, dan 0,45 persen tidak puas.

Sebanyak 66 persen mentor juga menilai peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama masa magang.

Sebagai informasi, Program Magang Nasional 2025 diikuti oleh 102,6 ribu peserta dari total 370,5 ribu pendaftar, dengan 8.048 perusahaan/instansi di seluruh Indonesia sebagai tempat magang.

Program ini berlangsung selama enam bulan dalam tiga batch, yakni batch pertama pada Oktober 2025–April 2026, batch kedua pada November 2025–Mei 2026, dan batch ketiga pada Desember 2025–Juni 2026.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan, serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya, pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional angkatan kedua 2026 dengan rincian jadwal pelaksanaannya akan diumumkan segera dan ditargetkan dapat mulai berjalan pada Juli mendatang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Besarnya cadangan beras pemerintah tidak serta-merta menjamin harga beras akan turun pada semester II/2026. Sejumlah faktor domestik, terutama tingginya harga gabah dan mulai menurunnya produksi setelah panen raya, justru diperkirakan akan menjaga harga beras tetap berada pada level tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya menilai dinamika harga beras saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi di dalam negeri dibandingkan perkembangan pasar global.

Meski harga beras internasional mulai menunjukkan tren penguatan, pengaruhnya terhadap pasar domestik dinilai relatif terbatas.

Menurut dia, harga gabah kering panen (GKP) di berbagai sentra produksi saat ini telah bergerak di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan gabah dari penggilingan maupun program penyerapan pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Faktor domestik tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kenaikan harga beras dibandingkan faktor global, meskipun keduanya tetap berperan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Kenaikan harga gabah tersebut berdampak langsung pada biaya produksi penggilingan. Selain menghadapi harga bahan baku yang lebih mahal, pelaku usaha juga harus menanggung peningkatan biaya pengemasan, transportasi, dan distribusi.

Di sisi lain, ruang penyesuaian harga jual masih dibatasi oleh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini membuat margin usaha penggilingan, khususnya skala kecil dan menengah, semakin tertekan.

Afaqa menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga beras domestik saat ini tidak semata-mata dipengaruhi perkembangan pasar global.

Faktor-faktor seperti harga gabah, kebijakan penyerapan pemerintah, dan biaya distribusi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk harga di tingkat konsumen.

Tekanan terhadap harga beras muncul ketika produksi nasional mulai melandai setelah periode panen raya berakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada April–Juni 2026 turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat berkurangnya luas panen.

Meski demikian, risiko terhadap ketersediaan pasokan dinilai masih relatif terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras dalam jumlah besar.

Stok tersebut dapat menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan pasokan dalam jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas pasar.

“Yang perlu dilakukan adalah terus memantau perkembangan produksi, distribusi, dan harga gabah agar potensi tekanan di pasar dapat diantisipasi lebih awal,” katanya.

Memasuki semester II/2026, pasar beras juga akan menghadapi pola musiman berupa musim gadu yang umumnya menghasilkan surplus produksi lebih rendah dibandingkan masa panen raya.

Pada saat yang sama, harga gabah yang sudah berada di level tinggi berpotensi mempertahankan harga beras di tingkat konsumen.

Dari sisi global, harga beras dan biaya produksi internasional memang mulai meningkat. Namun, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan tidak sebesar faktor domestik karena ketergantungan impor beras saat ini relatif rendah.

Menurut Afaqa, faktor penahan utama gejolak harga berasal dari besarnya CBP yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun operasi pasar apabila diperlukan.

“Karena itu, skenario yang paling mungkin adalah harga beras cenderung bertahan pada level yang relatif tinggi atau mengalami kenaikan secara moderat, tidak dalam bentuk lonjakan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, arah harga beras pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan lebih ditentukan oleh perkembangan produksi domestik, harga gabah di tingkat petani, serta efektivitas distribusi cadangan beras pemerintah dibandingkan faktor eksternal.

Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.

"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.

Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.

"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.

Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).

Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.

Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.

Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan penyerapan gabah petani secara nasional telah menembus tiga juta ton setara beras dari target empat juta ton sepanjang 2026.

"Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras atau 3,01 juta ton, sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah," kata Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan capaian itu menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

"Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

"Ini menunjukkan negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ucap Rizal.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan keberhasilan serapan itu juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui lima juta ton, sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Bulog optimistis target pengadaan empat juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun.

Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, perusahaan BUMN pangan itu akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rizal menambahkan capaian itu sekaligus menjadi bukti nyata Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

"Kami akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai tiga juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

jadi kalau dari total 4 juta ton (target penyerapan di tahun 2026), kami sudah sampai 74 persen, hampir 75 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyerapan gabah petani secara nasional saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang tahun 2026.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan realisasi penyerapan gabah tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton dari target yang ditetapkan pemerintah untuk memperkuat cadangan beras nasional.

"Kalau serapan gabah, alhamdulillah ini sudah sampai 74 persen. Nah, jadi kalau dari total 4 juta ton (target penyerapan di tahun 2026), kami sudah sampai 74 persen, hampir 75 persen. Berarti kan sudah hampir 3 juta ton realisasinya," kata Rizal.

Rizal menyampaikan penyerapan gabah itu didukung kerja sama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Rizal menegaskan pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu di setiap gudang Bulog.

Selain itu, dalam upaya mencapai target, Bulog juga menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Menurutnya pula, peran petani juga dinilai sangat besar karena mampu menghasilkan gabah, padi, dan beras berkualitas baik sehingga Bulog dapat menyerap hasil panen secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Nah ini semua juga support dari seluruh stakeholder dan peran dari para petani yang luar biasa menghasilkan gabah maupun padi serta beras yang cukup baik sehingga Bulog mampu menyerap semaksimal mungkin di daerah," ucap Rizal.

Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani guna menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini telah mencapai 5,3 juga ton, sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional di tengah tantangan global dan dinamika perubahan iklim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kondisi pasar kerja nasional dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga penyerapan tenaga kerja baru.

“Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang.

Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.

“Jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang atau berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia.

“Jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK,” ujar Amalia.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masih terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, termasuk akibat PHK di sejumlah sektor usaha.

BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 113 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga.

“Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia (dikenai) PHK, tetapi ada juga yang terserap kembali,” ungkap dia.

Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.

Data BPS sebelumnya juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026 yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Amalia menilai dinamika pasar kerja perlu dilihat secara menyeluruh agar kondisi ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK semata.

Menurut dia, data ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperluas program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satunya melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga tengah menjalankan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyerapan beras petani oleh Bulog Malang mencapai 70.000 ton sampai pertengahan Mei 2026 dari target pengadaan tahun ini sebesar 76.000 ton.

Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan Bulog memastikan akan menyerap hasil panen padi petani yang belum terserap pasar di tengah tren surplus produksi baik nasional, regional, maupun lokal.

Produksi di wilayah Jawa Timur maupun Malang Raya tercatat meningkat. Data Angka Tetap BPS 2025 menunjukkan luas panen di Jatim mencapai 1,84 juta hektare dengan produksi 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG).Jumlah itu naik 12,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 9,77 juta ton.

Berdasarkan rilis BPS per 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG atau meningkat sekitar 5,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Anung itu, peningkatan produksi harus diimbangi dengan keberadaan off taker agar hasil panen petani tetap terserap. Karena itu, Bulog hadir untuk memastikan stabilitas penyerapan beras di tingkat petani.

“Bulog siap menyerap beras petani yang belum terserap pasar, tentu dengan syarat kualitas yang sudah ditetapkan seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP GKP Rp 6.500 per kilogram,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Dia mengemukakan wilayah kerja Bulog Malang serta daerah sekitar siap melakukan penyerapan secara maksimal selama musim panen berlangsung. Wilayah kerja Bulog Malang sendiri meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan sekitarnya.

Pada 2025 lalu, Bulog Malang tercatat menyerap lebih dari 61.000ton beras yang setara dengan 106% target. Realisasi penyerapan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.

Meski begitu, Anung mengakui masih ada sejumlah tantangan di sektor pertanian dan pascapanen. Salah satunya keterbatasan alat modern seperti combine harvester, dryer, hingga fasilitas penggilingan berskala besar.

“Potensi petani dan penggilingan lokal sebenarnya besar. Tetapi jumlah alat modern masih terbatas dan kapasitasnya belum besar. Fasilitas pascapanen juga masih minim. Ini yang perlu didorong agar mereka bisa naik kelas,” ujarnya.

Karena itu, Bulog terus menggandeng penggilingan lokal agar mampu berkembang dan meningkatkan kualitas produksi.

Menurutnya, keberadaan Bulog bukan sekadar membeli hasil panen, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan secara berkelanjutan.

“Kami mengajak petani untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi. Hasil panen sebaiknya juga diinvestasikan untuk alat pertanian modern. Dengan begitu, penyerapan hasil panen bisa lebih optimal dan kualitasnya meningkat,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Rizal mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagaimana penugasan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Dan sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rizal menyampaikan keberhasilan tersebut didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam upaya mencapai target, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Selain itu, mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional.

Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan.

Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional.

Langkah itu sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026