Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan akan menarik anggaran pemulihan lahan sawah terdampak bencana banjir di Sumatra Barat jika penanganan di daerah tidak dipercepat.

Peringatan tersebut disampaikan setelah ia meninjau Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

Amran menyebut anggaran rehabilitasi lahan sawah telah tersedia sejak awal tahun, tetapi realisasi di lapangan dinilai belum optimal.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak di Sumatra Barat, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.

Amran menilai lambatnya penanganan disebabkan kendala birokrasi dan koordinasi di tingkat daerah, meski pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Amran juga meminta penanggung jawab di lapangan memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda.

“Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyoroti lambatnya aktivitas pemulihan, termasuk petani yang baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami ini pelayan rakyat dengan tugas memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.

Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi anggaran senilai Rp10,65 triliun untuk penanganan pasca banjir di Aceh dan Sumatra.

Purbaya awalnya mengungkap adanya usulan anggaran belanja tambahan bernilai jumbo dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk fase rehabilitasi dan ketahanan bencana.

Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan estimasi mencapai Rp70 triliun yang ditarik dalam skema tahun jamak. Alokasinya direncanakan sebesar Rp28 triliun pada tahun ini, Rp28 triliun pada tahun depan, dan Rp16 triliun pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat usulan gabungan K/L yang telah masuk saat ini menyentuh angka sekitar Rp43 triliun. Dana ini mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Purbaya menjelaskan seluruh usulan ini harus melalui tahapan sinkronisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Setelah disetujui, baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami [Kemenkeu], dan kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Pada dasarnya anggarannya berbeda dengan BNPB yang tadi," jelas Purbaya di DPR, Rabu (18/2/2026].

Biaya Operasional Satgas dan Tambahan TKD
Terkait dengan biaya operasional di lapangan, Purbaya memastikan pendanaan operasional Tim Satgas Bencana tidak akan mengganggu dana penanganan fisik. Anggaran ini telah diusulkan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar Rp400 miliar beserta perinciannya," ungkapnya.

Atas usulan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengarahkan agar pendanaan operasional direalisasikan melalui skema penggunaan khusus pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan juga telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun. Menurutnya, tambahan tersebut termasuk penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh.

Tiga Skema Penyaluran Anggaran

Sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa terdapat tiga arah penyaluran anggaran yang disiapkan. Pertama, mencakup alokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kedua, dana yang dikelola melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana. Ketiga, skema Transfer ke Daerah (TKD) lewat mekanisme penambahan dan percepatan pencairan.

Sebagai permulaan, Purbaya mengungkapkan telah menyuntikkan tambahan dana siap pakai kepada BNPB di luar pagu reguler tahun ini.

"Pagu BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar Rp490 miliar, di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada BNPB sebesar Rp4,63 triliun yang telah cair tanggal 6 Februari kemarin," ujarnya dalam rapat dengan DPR, Rabu (18/2/2026).

Bendahara negara merincikan, dari total suntikan dana segar tersebut, porsi terbesar yakni Rp4,35 triliun dikhususkan untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sementara itu, sisa Rp0,27 triliun dialokasikan untuk wilayah lainnya. Purbaya juga menyatakan komitmen untuk kembali menambah anggaran apabila dana di BNPB belum mencukupi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi anggaran senilai Rp10,65 triliun untuk penanganan pasca banjir di Aceh dan Sumatra.

Purbaya awalnya mengungkap adanya usulan anggaran belanja tambahan bernilai jumbo dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk fase rehabilitasi dan ketahanan bencana.

Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan estimasi mencapai Rp70 triliun yang ditarik dalam skema tahun jamak. Alokasinya direncanakan sebesar Rp28 triliun pada tahun ini, Rp28 triliun pada tahun depan, dan Rp16 triliun pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat usulan gabungan K/L yang telah masuk saat ini menyentuh angka sekitar Rp43 triliun. Dana ini mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Purbaya menjelaskan seluruh usulan ini harus melalui tahapan sinkronisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Setelah disetujui, baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami [Kemenkeu], dan kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Pada dasarnya anggarannya berbeda dengan BNPB yang tadi," jelas Purbaya di DPR, Rabu (18/2/2026].

Biaya Operasional Satgas dan Tambahan TKD
Terkait dengan biaya operasional di lapangan, Purbaya memastikan pendanaan operasional Tim Satgas Bencana tidak akan mengganggu dana penanganan fisik. Anggaran ini telah diusulkan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar Rp400 miliar beserta perinciannya," ungkapnya.

Atas usulan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengarahkan agar pendanaan operasional direalisasikan melalui skema penggunaan khusus pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan juga telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun. Menurutnya, tambahan tersebut termasuk penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh.

Tiga Skema Penyaluran Anggaran

Sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa terdapat tiga arah penyaluran anggaran yang disiapkan. Pertama, mencakup alokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kedua, dana yang dikelola melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana. Ketiga, skema Transfer ke Daerah (TKD) lewat mekanisme penambahan dan percepatan pencairan.

Sebagai permulaan, Purbaya mengungkapkan telah menyuntikkan tambahan dana siap pakai kepada BNPB di luar pagu reguler tahun ini.

"Pagu BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar Rp490 miliar, di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada BNPB sebesar Rp4,63 triliun yang telah cair tanggal 6 Februari kemarin," ujarnya dalam rapat dengan DPR, Rabu (18/2/2026).

Bendahara negara merincikan, dari total suntikan dana segar tersebut, porsi terbesar yakni Rp4,35 triliun dikhususkan untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sementara itu, sisa Rp0,27 triliun dialokasikan untuk wilayah lainnya. Purbaya juga menyatakan komitmen untuk kembali menambah anggaran apabila dana di BNPB belum mencukupi.

Bisnis.com, AGAM - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Sumbar diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun.

Anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor untuk pengurangan risiko bencana.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dan, khususnya di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman banjir dan lahar dingin ke depan.

"Kami berharap pendanaan dapat sepenuhnya bersumber dari APBN serta meminta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan," ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Hal ini diungkapkannya di depan hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno saat meresmikan hunian sementara di Palembayan, Kabupaten Agam.

Mahyeldi menyatakan bencana alam yang terjadi sebagian besar wilayah Sumbar telah menimbulkan dampak kerugian yang besar, dimana secara nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp33 miliar.

"Wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman," katanya.

Dikatakannya dengan adanya peresmian hunian sementara ini, diharapkan proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat segera berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sumabae yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana.

Menanggapi hal itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi.

Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.

Dia menegaskan arahan Presiden bahwa pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali fasilitas dan infrastruktur yang rusak, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih aman.

Pratikno bilang Presiden Prabowo mengarahkan agar pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Oleh karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana.

Dia juga menjelaskan tentang mekanisme kerja dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra. Dikatakannya, pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat, seperti jembatan Bailey dan Aramco, hampir rampung, sementara ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mendukung proses pemulihan di daerah terdampak.

Dia memastikan ketersediaan logistik masih dalam kondisi aman. Distribusi bantuan kini dilakukan melalui jalur darat setelah posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau ditutup.

"Begitupun layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, serta pasokan BBM dan LPG dilaporkan telah hampir pulih sepenuhnya," tutup dia.

Keterangan foto: Menko PMK Pratikno yang didampingi Mendagri Tito Karnavian serta Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi saat meresmikan huntara di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026). dok Humas

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengestimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai Rp153,78 triliun dalam kurun sembilan tahun hingga 2034 mendatang.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026) mengemukakan bahwa Kemenhut telah menetapkan rencana rehabilitasi lahan kritis dengan total luas mencapai 12 juta hektare hingga 2034 mendatang. Dari total luas tersebut, 6,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan.

“Selama sembilan tahun hingga 2034, anggaran ideal rehabilitasi kurang lebih Rp153,78 triliun dengan rata-rata rehabilitasi per tahun seluas 1,3 juta hektare dan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,08 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan APBD,” kata Rohmat, dikutip Selasa (20/1/2026).

Rohmat juga mengemukakan bahwa pendanaan juga bakal mengandalkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta restorasi ekosistem dengan skema karbon dan kewajiban sosial perusahaan (CSR).

Kemenhut turut menampung usulan Komisi IV DPR RI untuk mengaktivasi kembali Instruksi Presiden (Inpres) tentang pendanaan reboisasi yang sempat berlaku pada 1980-an sampai 1990-an. Untuk itu, Rohmat mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat turut memberi dukungan agar usulan ini diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden dan kami juga mohon dukungan dari DPR RI untuk juga mengusulkan kepada Bapak Presiden sehingga kewajiban pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan itu gotong royong oleh semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan mengusulkan agar sebagian denda administratif dari kegiatan sawit ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan dialokasikan kembali sebagai dana rehabilitasi hutan dan lahan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan untuk mengejar target rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL), hingga 2034.

Rohmat menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diproyeksikan meningkatkan kinerja sektor kehutanan dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan cadangan karbon nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Program rehabilitasi berbasis agroforestri juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Kementerian Kehutanan saat ini juga memproses usulan penetapan kawasan konservasi di sembilan lokasi yang tersebar di tujuh provinsi dengan total luas mencapai 192.413 hektare. Usulan tersebut sebagian besar diajukan oleh pemerintah daerah.

Bisnis.com, SOLOK - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai melakukan rehabilitasi 10.000 hektare lahan sawah yang terdampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatra Barat.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan mengawali tahun ini Mentan Amran Sulaiman memutuskan untuk memulai melakukan rehabilitasi lahan sawah di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Khusus di Sumbar saya datang langsung ke Kabupaten Solok ini, data yang kami terima total kerusakan lahan sawah di seluruh daerah di Sumbar mencapai 6.451 hektare. Rehabilitasi ini akan kami lakukan secara bertahap,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan dari 6.451 hektare lahan sawah yang terdampak itu, terdapat rusak ringan 2.802 hektare, rusak sedang 822 hektare, dan rusak berat 2.827 hektare. Untuk tahapan I ini rehabilitasi lahan ditargetkan untuk sawah yang rusak ringan dengan luas 1.247 hektare, dan hal ini ada di Kabupaten Solok.

“Kabupaten Solok memiliki lahan sawah yang terluas terdampak bencana alam dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Jadi, secara bertahap rehabilitasi ini untuk Tahap I dimulai untuk 1.247 hektare,” jelasnya.

Menurutnya pendataan lahan sawah terdampak bencana alam ini, belum merupakan angka final, karena masih ada di sejumlah daerah masih melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, serta melengkapi administrasi lainnya, sehingga data jumlah kerusakan lahan sawah ini akan terus diperbarui.

Sam Herodian juga menyebutkan untuk lahan sawah yang direhabilitasi ini ada beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengerukan pasir yang masuk ke lahan sawah yang ketebalannya mencapai 50 cm, hingga nanti melakukan membajak sawah kembali.

“Jadi kondisi lahan sawah yang dipenuhi tanah dan pasir ini, kami keruk dulu. Nanti tanahnya diolah lagi dengan cara dibajak sampai ke lumpur. Dengan hal ini, ketika ditanami padi kembali, insyaallah kualitas tanaman padi tetap bagus,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyampaikan dari sisi pembiayaan untuk rehabilitasi lahan sawah ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.

Dikatakannya anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, termasuk di Sumbar.

“Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako.

“Jadi sesuai arahan dari Mentan Amran, kami perlu memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan secara tepat sasaran,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi mengatakan adanya kegiatan rehabilitasi lahan sawah oleh Kementan ini, diharapkan dapat mendongkrak pergerakan perekonomian daerah. Terlebih, di Kabupaten Solok merupakan penghasil beras premium yakni Beras Solok terbesar di Sumbar.

“Tahap awal ini Kementan melakukan rehabilitasi untuk lahan sawah yang rusak ringan, sembari nanti pendataan lahan sawah terus diperbarui,” katanya.

“Kami dari pemerintah daerah tentu menaruh harapan yang besar adanya rehabilitasi lahan sawah dari Kementan ini, agar perekonomian petani kembali bergairah. Karena yang dilakukan Kementan ini tidak hanya melakukan pemulihan lahan, tapi juga turut memberikan bantuan untuk kebutuhan pertanian,” sambung Arry.

Menurutnya melihat dari adanya kepedulian dari Kementan yang dilengkapi dengan bantuan mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako itu, turut membuat petani bersemangat untuk mengolah lahan sawah kembali pascabencana ini.

“Wilayah Nagari/Desa Salayo ini juga terdampak bencana alam pada Desember 2025. Selain ada belasan rumah yang terdampak, lahan sawah juga ikut terdampak, bahkan yang terluas lahan sawah rusak itu ya di Kabupaten Solok ini, ungkapnya.

Oleh karena itu, Arry berharap petani turut mendukung kegiatan rehabilitasi lahan sawah yang dilakukan Kementan ini, sehingga target rehabilitasi lahan sawah ini bisa terealisasi dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Total anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra tercatat hanya sebesar Rp29 miliar. Angka ini dinilai kurang memadai guna memulihkan areal kritis di wilayah tersebut.

“Alokasi anggaran dalam APBN 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di tiga provinsi terdampak [banjir] sebesar Rp29 miliar,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli memerinci bahwa alokasi untuk Provinsi Aceh berjumlah Rp8,4 miliar, anggaran rehabilitasi untuk DAS di Sumatra Utara sebesar Rp11,5 miliar dan Sumatra Barat senilai Rp9,08 miliar.

Di Provinsi Aceh, rehabilitasi lahan yang dijangkau APBN mencakup area di bawah wewenang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh, dengan penanaman seluas 180 hektare.

Kemudian di Sumatra Utara mencakup BPDAS Wampu Seu Ular dengan area penanaman 190 ha dan BPDAS Asahan Barumun dengan area penanaman 250 hektare.

Sementara itu, data yang dihimpun Kemenhut menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal DAS terdampak di tiga provinsi menembus 464.598 hektare. Raja Juli mengatakan penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sementara skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dipakai pada areal penggunaan lain (APL).

“Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehabilitasi DAS di tiga provinsi yang terdampak,” tambah Raja Juli.

Pada kesempatan yang sama, Menhut juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.

Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.

Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman mengakui bahwa pos anggaran untuk memulihkan lahan kritis di area tidaklah memadai.

“Kalau bicara dana rehabilitasi, saya hitung dana yang dimiliki Kemenhut itu cuma Rp62.500 per hektare. Apa yang mau direhabilitasi, Pak?” kata Alex.

Dia pun meminta pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana turut menyasar hulu dari banjir, yakni ekosistem yang terdegradasi. Dengan ancaman cuaca ekstrem seperti fenomena siklon yang berpotensi kembali datang, dia berharap terdapat mitigasi yang lebih memadai.

“Setelah tanggap darurat kita akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan hutan ini direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur rusak saja yang disasar, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Ini mungkin siklon pertama dalam sejarah, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Jangan sampai curah hujan lagi yang disalahkan,” paparnya.