Bisnis.com, BANDUNG — BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) menegaskan komitmennya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dalam forum arah masa depan pembangunan Jawa Barat yang diwadahi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 pertengahan April lalu, KDM memberi titah kepada semua unsur bahwa perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai BUMD Jawa Barat yang bergerak di sektor energi, MUJ memandang bahwa energi merupakan salah satu fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari industri, UMKM, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal.

Sisi lain, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, MUJ juga secara konsisten menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan dampak berkelanjutan, selaras dengan agenda pembangunan Jawa Barat, serta CSR berbasis lingkungan untuk melakukan restorasi ekosistem mangrove di Desa Mayangan, Subang, untuk menanggulangi abrasi dan erosi seperti penanaman ribuan pohon mangrove dan pembuatan Alat Pemecah Ombak (APO) guna menekan emisi karbon serta melindungi pesisir utara Jawa Barat.

Oleh karena itu, MUJ siap mengambil peran strategis dalam setiap pembangunan atau tanggung jawab sosial yang nyata untuk masyarakat Jawa Barat langsung.

Plt Direktur MUJ Ghema Akbar menyampaikan bahwa arah pembangunan Jawa Barat yang menekankan pada kemandirian daerah dan penguatan ekonomi lokal sangat sejalan dengan fokus bisnis perusahaan. Kini MUJ memang sedang memperkuat bisnis hilir migas dengan mendistribusikan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan komersial di Jawa Barat.

Fokus pada energi bersih ini bertujuan mendukung transisi energi, menyediakan bahan bakar lebih efisien, dan memiliki residu yang minim.

“MUJ siap all in mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Kami melihat energi, khususnya gas bumi, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah, termasuk mendukung pelaku industri kecil, menengah, hingga sektor produktif lainnya di Jawa Barat,” kata Ghema, Rabu (29/4/2026).

Dalam implementasinya, MUJ akan terus memperluas pemanfaatan energi gas, termasuk Compressed Natural Gas (CNG), sebagai alternatif energi yang lebih bersih dan efisien.

Langkah ini tidak hanya mendukung agenda transisi energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Dalam program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bahan bakar dan energi dalam proses produksi genteng tanah liat juga mencakup ke beberapa alternatif. Program ini nantinya akan menggunakan gas bumi sebagai alternatif untuk energi yang lebih bersih.

MUJ melihat saat ini produsen genteng masih banyak yang menggunakan bahan bakar secara konvensional seperti kayu bakar.

Sehingga menurut Ghema penggunaan energi yang lebih modern dan efisien bisa dilakukan untuk mendorong program pemerintah pusat tersebut. Pun demikian dengan Pemprov Jabar yang menjadi salah satu pelaksana program gentengisasi ingin memastikan ketersediaan produksi genteng.

Ghema menambahkan, MUJ juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas.

“Ke depan, MUJ tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan,” tambahnya.

MUJ saat ini tengah menjalankan transformasi perusahaan secara menyeluruh sebagai upaya memperkuat peran strategisnya di sektor energi. Transformasi ini mencakup penguatan tata kelola perusahaan, serta pengembangan portofolio energi yang lebih adaptif termasuk energi yang lebih bersih dan efisien.

Ghema berharap, dengan semangat transformasi yang diusung ini, MUJ bisa lebih berperan dalam menciptakan dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan Jawa Barat serta memperkuat peran Perseroan energi daerah di kancah nasional.

Sekadar diketahui, Musrenbang merupakan forum tahunan partisipatif yang mempertemukan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membahas serta menyepakati prioritas pembangunan mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Kesepakatan dituangkan dalam komitmen penandatanganan – salah satunya MUJ– yang dipimpin Gubernur Jabar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pagar dan tanggul di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana alokasi dana hingga Rp2 triliun untuk pembangunan pagar, tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Way Kambas. Namun setelah dilakukan kajian dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah.

“Di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi setelah dipelajari dan dilakukan efisiensi, kira-kira maksimum Rp839 miliar saja,” ujar Raja Juli.

Dia menambahkan proyek tersebut akan dikerjakan dengan melibatkan satuan zeni militer di Lampung, termasuk unit Zeni yang berada di wilayah Raden Inten.

Raja Juli menjelaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas telah berlangsung puluhan tahun. Karena itu pemerintah berupaya membangun sistem pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman masyarakat.

Dari hasil studi sementara, total batas kawasan Way Kambas mencapai sekitar 176 kilometer. Namun tidak seluruhnya membutuhkan pembangunan pagar atau tanggul.

“Dalam studi sementara, yang perlu diberi pagar atau tanggul itu sekitar 130 kilometer,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi ketika gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah pertanian maupun permukiman warga.

Raja Juli juga mengingatkan bahwa penyelamatan habitat gajah menjadi semakin mendesak karena jumlah kantong habitat yang terus menyusut.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Sumatra. Namun saat ini jumlahnya tinggal sekitar 21 kantong akibat berbagai tekanan terhadap lingkungan.

“Akibat illegal logging, illegal mining, dan perkebunan yang tidak terkontrol, habitat gajah ini sudah hilang setengahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah berencana menyambungkan kembali koridor-koridor habitat yang terfragmentasi agar pergerakan gajah tetap terjaga dan populasi satwa tersebut dapat dipertahankan.

Selain pembangunan infrastruktur konservasi, pemerintah juga menyiapkan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi pengelola taman nasional sehingga mereka dapat mengelola pendapatan secara lebih mandiri.

Raja Juli mencontohkan kondisi di Gunung Rinjani yang memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun dana yang kembali langsung untuk pengelolaan kawasan hanya sekitar Rp10 miliar karena seluruh penerimaan masuk ke kas negara.

“Dengan BLU, taman nasional bisa mengelola dananya sendiri secara lebih fleksibel untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan keamanan, dan keselamatan pengunjung,” kata dia.

Meski membuka peluang komersialisasi, Raja Juli menegaskan pengembangan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi harus tetap berbasis ekowisata atau eco-tourism, yang mengutamakan kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Komersialisasi tentu ada, tapi tidak menjadi mass tourism seperti di Bali atau Borobudur. Ini harus menjadi eco-tourism, tujuan utamanya menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya.

Dia berharap dengan inovasi pembiayaan tersebut taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Di negara seperti Afrika atau Amerika, taman nasional bahkan bisa menjadi profit center. Kita berharap ke depan taman nasional di Indonesia juga bisa dikelola lebih baik, hutannya terjaga, satwanya terlindungi, dan masyarakatnya ikut sejahtera,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/2/2026).

Komitmen tersebut turut disampaikan KLH dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hanif mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Penguatan perlindungan aset ini, paparnya, harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Hanif berpandangan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan pada prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat.

Adapun langkah strategis yang disiapkan KLH untuk implementasi kredit biodiversitas mencakup penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.

KLH dan mitra juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selain itu, tim teknis kredit biodiversitas Indonesia juga dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain biodiversity credits, KLH bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya. Salah satunya adalah instrumen mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), Protokol Nagoya dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengestimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai Rp153,78 triliun dalam kurun sembilan tahun hingga 2034 mendatang.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026) mengemukakan bahwa Kemenhut telah menetapkan rencana rehabilitasi lahan kritis dengan total luas mencapai 12 juta hektare hingga 2034 mendatang. Dari total luas tersebut, 6,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan.

“Selama sembilan tahun hingga 2034, anggaran ideal rehabilitasi kurang lebih Rp153,78 triliun dengan rata-rata rehabilitasi per tahun seluas 1,3 juta hektare dan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,08 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan APBD,” kata Rohmat, dikutip Selasa (20/1/2026).

Rohmat juga mengemukakan bahwa pendanaan juga bakal mengandalkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta restorasi ekosistem dengan skema karbon dan kewajiban sosial perusahaan (CSR).

Kemenhut turut menampung usulan Komisi IV DPR RI untuk mengaktivasi kembali Instruksi Presiden (Inpres) tentang pendanaan reboisasi yang sempat berlaku pada 1980-an sampai 1990-an. Untuk itu, Rohmat mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat turut memberi dukungan agar usulan ini diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden dan kami juga mohon dukungan dari DPR RI untuk juga mengusulkan kepada Bapak Presiden sehingga kewajiban pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan itu gotong royong oleh semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan mengusulkan agar sebagian denda administratif dari kegiatan sawit ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan dialokasikan kembali sebagai dana rehabilitasi hutan dan lahan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan untuk mengejar target rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL), hingga 2034.

Rohmat menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diproyeksikan meningkatkan kinerja sektor kehutanan dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan cadangan karbon nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Program rehabilitasi berbasis agroforestri juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Kementerian Kehutanan saat ini juga memproses usulan penetapan kawasan konservasi di sembilan lokasi yang tersebar di tujuh provinsi dengan total luas mencapai 192.413 hektare. Usulan tersebut sebagian besar diajukan oleh pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Program nasionalisasi kebun sawit dan tambang ilegal ala Pemerintahan Prabowo telah mengumpulkan 4 juta hektare.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap perkebunan yang disita bernilai lebih dari Rp150 triliun (US$8,9 miliar). Aksi nasionalisasi ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan terhadap industri sumber daya alam negara, sehingga meningkatkan keuntungan negara dari industri yang menguntungkan seperti pertambangan dan perkebunan.

Langkah-langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola di sektor-sektor yang memainkan peran kunci dalam perekonomian, termasuk mengatasi risiko lingkungan dan hukum.

“Meskipun beban kerja masih berat, saya memiliki firasat yang kuat bahwa pada tahun 2026 kita akan mengambil langkah yang jauh lebih berani,” kata Prabowo pekan lalu saat serah terima hasil sitaan sebesar Rp6,6 triliun dikutip dari Bloomberg.

Dari lahan sitaan ini, satuan tugas telah mentransfer kendali sekitar 2,4 juta hektar lahan yang dimanfaatkan secara ilegal kepada kementerian dan badan usaha milik negara terkait. Selanjutnya 1,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit diberikan pengelolaannya kepada perusahaan milik negara PT Agrinas Palma Nusantara. Jaksa Agung mengungkap, dari jumlah ini lebih dari 700.000 hektar direncanakan untuk restorasi ekosistem dan reboisasi.

Pihak berwenang juga telah mengumpulkan Rp2,3 triliun dalam bentuk denda penggunaan lahan, sementara Kejaksaan Agung telah mengamankan tambahan Rp4,3 triliun terkait kasus korupsi di sektor sumber daya alam.

Aksi nasionalisasi kawasan hutan ini dijanjikan berlanjut pada 2026 mendatang. Jaksa Agung memperkirakan potensi pendapatan negara dari pembayaran denda perusahaan sawit maupun tambang sebesar Rp142,2 triliun pada tahun depan.

Dia memerinci, besaran denda tersebut berdasarkan dari perhitungan luasan lahan sawit yang dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp 109,6 triliun, dan sisanya Rp32,6 triliun dari perusahaan tambang.

Bisnis.com, PEKANBARU – Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.

Raja Juli Antoni menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis bibit pohon untuk mendukung restorasi ekosistem kawasan konservasi tersebut.

"Bibit yang disiapkan untuk ditanam kembali di TNTN meliputi trembesi, mahoni, kulim, sengon, aren, pulai, jengkol, petai, hingga durian. Penyiapan bibit kami lakukan secara paralel dengan proses penertiban dan penumbangan sawit ilegal di dalam kawasan taman nasional," ujarnya dikutip Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan aturan di TNTN, tetapi juga memastikan adanya langkah lanjutan berupa pemulihan kawasan yang telah mengalami degradasi.

Menurutnya, bibit-bibit tersebut akan langsung ditanam begitu lahan kembali ke fungsi kawasan konservasi.

Dia berharap dengan penanaman kembali tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan tutupan hutan alami serta menjaga keseimbangan ekosistem di Tesso Nilo.

Lebih lanjut, Menhut menekankan pentingnya kesiapan bibit pohon sebagai langkah antisipasi ketika proses dialog dengan masyarakat menghasilkan kesepakatan pengembalian lahan.

Dengan ketersediaan bibit yang memadai, kata dia, proses rehabilitasi hutan dan lahan dapat segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama.

"Pemerintah berharap upaya rehabilitasi ini dapat memulihkan fungsi ekologis TNTN sebagai habitat satwa liar sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan konservasi di Provinsi Riau," imbuhnya.