Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengestimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai Rp153,78 triliun dalam kurun sembilan tahun hingga 2034 mendatang.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026) mengemukakan bahwa Kemenhut telah menetapkan rencana rehabilitasi lahan kritis dengan total luas mencapai 12 juta hektare hingga 2034 mendatang. Dari total luas tersebut, 6,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan.

“Selama sembilan tahun hingga 2034, anggaran ideal rehabilitasi kurang lebih Rp153,78 triliun dengan rata-rata rehabilitasi per tahun seluas 1,3 juta hektare dan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,08 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan APBD,” kata Rohmat, dikutip Selasa (20/1/2026).

Rohmat juga mengemukakan bahwa pendanaan juga bakal mengandalkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta restorasi ekosistem dengan skema karbon dan kewajiban sosial perusahaan (CSR).

Kemenhut turut menampung usulan Komisi IV DPR RI untuk mengaktivasi kembali Instruksi Presiden (Inpres) tentang pendanaan reboisasi yang sempat berlaku pada 1980-an sampai 1990-an. Untuk itu, Rohmat mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat turut memberi dukungan agar usulan ini diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden dan kami juga mohon dukungan dari DPR RI untuk juga mengusulkan kepada Bapak Presiden sehingga kewajiban pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan itu gotong royong oleh semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan mengusulkan agar sebagian denda administratif dari kegiatan sawit ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan dialokasikan kembali sebagai dana rehabilitasi hutan dan lahan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan untuk mengejar target rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL), hingga 2034.

Rohmat menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diproyeksikan meningkatkan kinerja sektor kehutanan dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan cadangan karbon nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Program rehabilitasi berbasis agroforestri juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Kementerian Kehutanan saat ini juga memproses usulan penetapan kawasan konservasi di sembilan lokasi yang tersebar di tujuh provinsi dengan total luas mencapai 192.413 hektare. Usulan tersebut sebagian besar diajukan oleh pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengestimasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) mencapai Rp51 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Untuk menopang kebutuhan jumbo tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian intervensi fiskal, mulai dari reprioritisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), relaksasi Transfer ke Daerah (TKD), hingga opsi penghapusan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa APBN akan menjadi instrumen utama dalam pembangunan kembali daerah bencana. Estimasi kebutuhan Rp51 triliun tersebut akan dipenuhi melalui berbagai sumber, termasuk realokasi belanja infrastruktur K/L dan pemanfaatan pooling fund bencana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Kami akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil menegaskan instruksi agar Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan K/L terkait memprioritaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun belanja infrastruktur reguler mereka ke wilayah terdampak.

Restrukturisasi hingga Write-off Utang PEN

Salah satu kebijakan krusial yang disiapkan adalah penanganan pinjaman Pemda (Pinjaman PEN) yang ditarik saat pandemi Covid-19. Suahasil menjelaskan bahwa banyak Pemda di wilayah bencana memiliki portofolio utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Kementerian Keuangan akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan asesmen terhadap kondisi aset infrastruktur yang dibiayai dari utang tersebut.

"Kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan terdampak longsor kemudian sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Sementara itu, bagi infrastruktur yang masih bisa digunakan namun memerlukan perbaikan, pemerintah menyiapkan opsi restrukturisasi berupa perpanjangan tenor dan pengurangan cicilan.

Relaksasi TKD Rp43,8 Triliun

Dari sisi likuiditas daerah, pemerintah juga memangkas birokrasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Suahasil menyebut total TKD yang akan disalurkan dengan mekanisme tanpa syarat salur mencapai Rp43,8 triliun, agar Pemda tidak terkendala urusan administrasi di tengah kebutuhan dana yang mendesak.

"Kami memahami pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur," paparnya.

Adapun untuk penanganan jangka pendek sisa tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Dana Kemasyarakatan senilai Rp268 miliar yang didistribusikan ke APBD 3 provinsi (masing-masing Rp20 miliar) dan 52 kabupaten/kota (masing-masing Rp4 miliar).

Selain itu, Kemenkeu telah menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, serta mengamankan sisa dana cadangan bencana senilai Rp2,97 triliun yang siap diaktifkan sewaktu-waktu.

Terakhir, Suahasil juga mendorong percepatan klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN). Kemenkeu telah menerbitkan Surat Edaran agar K/L segera mengidentifikasi aset negara yang diasuransikan di wilayah bencana dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat proses klaim.