Bisnis.com, SURABAYA — Pemilik merek sepatu lokal Stradenine Reynaldi Kurniawan Daud membantah keterlibatan pihaknya dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengklarifikasi spekulasi yang menyeruak di media sosial, khususnya di platform Threads, yang mengaitkan produk alas kaki asal Surabaya tersebut dengan proyek pemerintah yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Rumor itu bermula dari unggahan foto dokumentasi tahun 2025 yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan sepatu Stradenine kepada siswa. Foto seremonial tersebut kemudian dihubungkan warganet dengan rencana anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat.

Bila dikalkulasikan, pagu anggaran satu pasang sepatu bisa mencapai Rp700 ribu, di mana nominal itu dinilai publik terlalu tinggi untuk skala sepatu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Reynaldi menegaskan bahwa harga retail produk Stradenine yang dipatok pihaknya sangat jauh di bawah plafon anggaran yang direncanakan tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Reynaldi pun menyayangkan produk sepatu miliknya tersebut malahan terseret dalam program maupun proyek atau tender pengadaan oleh pemerintah yang sama sekali tidak diinginkannya.

Dirinya risau peristiwa tersebut bisa berdampak bahkan menjatuhkan citra dari jenama Stradenine yang selama ini telah dibangun susah payah olehnya.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk menjaga integritas dan menghindari praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjamin tidak akan ada intervensi maupun rekayasa dalam segenap proyek yang berada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan akan menelusuri isu pengadaan sepatu senilai Rp700.000 dalam program Sekolah Rakyat, meski hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Nanti itu juga akan kita cek. Saya belum menerima laporan itu,” ujar Dudung menanggapi pertanyaan awak media terkait dugaan pengadaan sepatu dengan nilai yang dinilai tinggi tersebut.

Dia menegaskan, setiap informasi yang beredar tetap akan menjadi perhatian dan akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kantor Staf Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan pihaknya terbuka untuk melakukan langkah proaktif dalam konteks pencegahan, termasuk terkait isu pengadaan di program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, KPK tidak akan melihat persoalan secara parsial, melainkan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi barang dalam program tersebut.

Pendekatan ini, lanjut Agus, penting untuk memastikan tata kelola program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menutup potensi celah penyimpangan sejak dini.

“Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya dicakupan kepada kaos kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses,” ujar Agus.

Menurut catatan Bisnis, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.