(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI atas persetujuan pagu anggaran yang telah diberikan.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” kata Airlangga saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Airlangga menerangkan, dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Selanjutnya, pagu anggaran yang telah disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027.

Melalui dukungan anggaran tersebut, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal berbagai agenda transformasi ekonomi nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Adapun rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah itu menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahannya bagi enam Kementerian Koordinator lainnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperoleh pagu anggaran Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar.

Kemudian, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Maka, total besaran pagu anggaran tujuh kementerian koordinator mencapai Rp3,1 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengaku kementeriannya masih menghadapi tantangan fiskal yang serius untuk tahun 2027. Saat ini, pagu indikatif yang diterima untuk tahun anggaran tersebut baru mencapai Rp1,9 triliun.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut jumlah Rp1.945.764.141.000 ini belum cukup untuk mendukung aktivitas inti (core business) terkait pelayanan jemaah.

Anggaran sebesar Rp1,9 triliun tersebut saat ini hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, biaya operasional dasar perkantoran, serta pembangunan infrastruktur melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ditempatkan pada unit teknis Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal," kata Menhaj saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).



Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama sejumlah mitra termasuk Kemenhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto/Felldy Utama

Menurut Gus Irfan, ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core business penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Berdasarkan analisis kebutuhan, total anggaran yang diperlukan Kemenhaj untuk tahun 2027 mencapai Rp3.782.103.059.000. Dengan pagu indikatif yang ada saat ini, terdapat celah (gap) anggaran sebesar Rp1.836.338.918.000 yang harus dipenuhi melalui rupiah murni.

Tambahan anggaran tersebut tersebar di beberapa unit kerja vital, di antaranya Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah uyang membutuhkan tambahan sebesar Rp1.133.904.988.000 (saat ini belum tercantum dalam pagu).

Sekretariat Jenderal membutuhkan tambahan Rp543.381.738.000 untuk melengkapi total kebutuhan Rp2.025.420.179.000. Selain itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memerlukan Rp67.396.517.000, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah memerlukan Rp39.954.288.000. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah memerlukan Rp23.734.563.000, dan Inspektorat Jenderal memerlukan Rp27.966.824.000.

"Total pagu indikatif Rp1.482.038.441.000, kebutuhannya Rp3.318.327.359.000, artinya diperlukan tambahan Rp1.836.338.918.000."

pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung oleh berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.

Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun.

Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan dan dunia usaha.

Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus perluas QRIS. setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India,” kata Perry.

Langkah terakhir atau kelima, memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI.

Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan delapan program yang menjadi fokus kebijakan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027.

“Kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu kelompok pendukung (enabler) yang terdiri atas 60 program kerja,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa.

Kedelapan program itu mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.

Sementara kelompok pendukung mencakup penguatan bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi belanja, pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga akan mengelola pembiayaan secara bijak dan inovatif guna menjaga ketahanan fiskal.

Berbagai skema pembiayaan inovatif pun akan dikembangkan melalui sinergi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Maka dari itu, postur fiskal pada 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan rincian:

• Defisit APBN pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
• Pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB
• Belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2027.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam mengelola belanja negara, pemerintah mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah, kata Purbaya, secara bertahap mendorong bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program-program perlinsos berbasis pemberdayaan pun terus didorong dan diperkuat.

Di sisi lain, sinergi antarprogram perlinsos dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan makin terpadu, saling melengkapi, dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Langkah tersebut diarahkan agar belanja daerah makin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang lokasi penerimaan manfaatnya berada di daerah, seperti percepatan makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih, sekolah rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selanjutnya, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mendorong harmonisasi pusat dan daerah makin solid.

Hal itu dilakukan dengan tetap memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Rentang defisit itu ditopang oleh pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Menkeu menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengolahan sumber daya alam yang lebih baik.

Optimalisasi pendapatan diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya itu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Pemerintah juga bakal meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Maka rupiah yang melemah bukan hanya sebuah angka di layar perdagangan valuta asing, tetapi lebih pada sinyal yang mengajak bangsa ini untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih jujur dan menyeluruh.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar sering kali dipandang sebagai urusan para ekonom, bankir, atau pelaku pasar keuangan. Padahal, pergerakan rupiah sesungguhnya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika rupiah melemah, harga barang impor meningkat, biaya produksi naik, harga energi berpotensi terdorong lebih tinggi, dan ruang gerak dunia usaha menjadi semakin sempit.

Karena itu, setiap kali rupiah mencatat rekor pelemahan baru, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apa yang terjadi di pasar global, melainkan juga apa yang sedang terjadi di dalam negeri.

Dalam dua tahun terakhir, rupiah kehilangan hampir 15 persen nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sekitar Rp15.400 per dolar AS pada akhir 2023, nilai tukar menembus Rp17.500 pada pertengahan Mei 2026 dan berlanjut ke kisaran Rp17.900 pada akhir Mei.

Setiap pelemahan biasanya dijelaskan melalui berbagai faktor eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga gangguan jalur perdagangan energi global.

Penjelasan tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, mengapa tekanan yang sama sering kali menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap rupiah dibandingkan mata uang sejumlah negara tetangga?

Pertanyaan ini membawa semua pada isu yang lebih mendasar, yakni kualitas fondasi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar tidak selalu sekadar mencerminkan gejolak jangka pendek.

Dalam banyak kasus, ini juga menjadi cermin yang memantulkan berbagai persoalan struktural yang telah lama ada namun belum terselesaikan secara tuntas. Ketika kondisi global memburuk, kerentanan yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih mudah terlihat.

Salah satu indikator yang menarik untuk dicermati adalah asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Ketika realisasi pasar bergerak jauh di atas angka tersebut, muncul pertanyaan mengenai akurasi perencanaan dan kemampuan membaca perkembangan ekonomi global maupun domestik.

Perbedaan lebih dari Rp1.400 per dolar bukan sekadar selisih angka dalam dokumen anggaran, melainkan sinyal bahwa realitas bergerak lebih cepat dibandingkan proyeksi yang digunakan sebagai dasar kebijakan.

Ketergantungqn Energi

Pada saat yang sama, Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan energi yang cukup besar. Dengan kebutuhan impor minyak yang tinggi, setiap kenaikan harga minyak dunia secara otomatis meningkatkan kebutuhan devisa.

Ketika harga minyak melampaui 105 dolar AS per barel dan impor energi masih menjadi bagian penting dari kebutuhan nasional, tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar menjadi semakin berat.

Situasi ini menunjukkan bahwa isu energi bukan hanya persoalan ketahanan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas makroekonomi.

Persoalan lainnya adalah struktur ekspor yang belum sepenuhnya bertransformasi menuju produk bernilai tambah tinggi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati keuntungan dari ekspor komoditas.

Namun, ketergantungan pada komoditas mentah membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun atau biaya impor meningkat, kemampuan menghasilkan devisa menjadi terbatas.

Dalam hal ini, hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan industri, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Bank Indonesia telah mengambil langkah melalui kenaikan suku bunga acuan dan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen serta upaya menarik arus modal asing melalui instrumen keuangan tertentu menunjukkan komitmen menjaga stabilitas rupiah.

Langkah tersebut bahkan berhasil menarik aliran dana portofolio asing dalam jumlah yang signifikan. Namun, kebijakan moneter memiliki keterbatasan yang tidak bisa diabaikan.

Modal yang masuk karena tertarik pada imbal hasil tinggi cenderung bersifat jangka pendek. Ketika kondisi global berubah atau muncul peluang yang lebih menarik di negara lain, modal tersebut dapat keluar dengan cepat.

Sementara itu, kenaikan suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha. Pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Inilah dilema yang dihadapi banyak bank sentral di negara berkembang yakni menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.

Ketidakpastian Geopolitik

Meski demikian, penting pula untuk menjaga perspektif yang seimbang. Pelemahan rupiah bukan fenomena yang sepenuhnya unik. Mata uang berbagai negara berkembang juga mengalami tekanan akibat tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik.

Namun, jika dibandingkan dalam jangka panjang, laju pelemahan rupiah terlihat lebih curam dibandingkan sejumlah mata uang regional. Fakta ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal memang berperan besar, tetapi faktor domestik turut menentukan tingkat kerentanannya.

Pelajaran yang dapat diambil dari berbagai negara adalah bahwa ketahanan nilai tukar tidak dibangun hanya melalui intervensi pasar atau kebijakan moneter.

Ketahanan tersebut lahir dari kombinasi disiplin fiskal, basis ekspor yang kuat, produktivitas industri yang tinggi, serta kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap impor strategis.

Negara yang berhasil memperkuat aspek-aspek tersebut cenderung lebih mampu menghadapi guncangan global tanpa mengalami pelemahan mata uang yang berkepanjangan.

Karena itu, diskusi mengenai rupiah seharusnya tidak berhenti pada angka kurs harian. Yang lebih penting adalah menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi.

Penguatan kredibilitas fiskal, peningkatan investasi produktif, percepatan transisi energi, pengembangan industri bernilai tambah, serta perluasan basis ekspor merupakan agenda yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Upaya tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi justru di situlah letak pentingnya konsistensi kebijakan.

Maka rupiah yang melemah bukan hanya sebuah angka di layar perdagangan valuta asing, tetapi lebih pada sinyal yang mengajak bangsa ini untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih jujur dan menyeluruh.

Setiap pelemahan menyampaikan pesan tentang kekuatan sekaligus kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Jika pesan itu dibaca dengan bijak, maka tekanan terhadap rupiah dapat menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih visioner dan berkelanjutan.

Sebab ekonomi yang tangguh bukanlah ekonomi yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan ekonomi yang mampu belajar dari setiap guncangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan.

*) Prof Perdana Wahyu Santosa* adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Investor akan mencermati perkembangan realisasi APBN 2026 ini di tengah kekhawatiran akan disiplin fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, dibuka menguat 32,12 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.988,92.

Meski menguat, investor dinilai masih mencermati perkembangan berbagai sentimen yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar.

Dari eksternal, pelaku pasar global menaruh perhatian pada potensi putaran baru pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Selain itu, investor juga menanti rilis data ekonomi utama dari AS.

“Dari data ekonomi, investor akan mencermati data tenaga kerja AS dan data sektor jasa ISM (Institute for Supply Management),” kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah sebelumnya sempat melemah setelah Iran mengirimkan proposal perdamaian baru kepada AS melalui Pakistan. Namun, Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap proposal tersebut.

Trump juga menghadapi tenggat waktu 60 hari berdasarkan War Powers Resolution terkait aksi militer dalam konflik dengan Iran.

Pemerintah AS berpendapat bahwa gencatan senjata sejak 7 April 2026 telah mengakhiri permusuhan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melanjutkan kebijakan terkait konflik tersebut.

Sementara dari domestik, pasar akan dibayangi sejumlah rilis data ekonomi penting pada pekan ini, antara lain indeks manufaktur PMI, neraca perdagangan, dan inflasi pada 4 Mei 2026.

Selanjutnya, data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 akan dirilis pada 5 Mei 2026, diikuti cadangan devisa, indeks harga properti, dan penjualan mobil pada 8 Mei 2026.

Di sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir Maret mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meningkat dibandingkan defisit 0,43 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelebaran defisit tersebut dipengaruhi oleh kenaikan belanja negara sebesar 31,4 persen menjadi Rp815 triliun, sementara pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target.

Kondisi ini turut menjadi perhatian investor di tengah kekhawatiran terhadap disiplin fiskal dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

"Investor akan mencermati perkembangan realisasi APBN 2026 ini di tengah kekhawatiran akan disiplin fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi," jelas Ratna.

Maka dari itu, secara teknikal, Phintraco Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang menguat apabila mampu bertahan di atas level 7.000 dengan kisaran pergerakan di area 7.020-7.150. Namun, jika masih berada di bawah level tersebut, IHSG berpotensi menguji rentang 6.750-6.850.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh pesat, yakni sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp815 triliun.

Juda mengatakan bahwa realisasi belanja pada tahun ini cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen (setara 17,1 persen dari target APBN) dan growth-nya hanya 1,4 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target APBN) atau tumbuh sebesar 14,3 persen (yoy). Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun (24,4 persen dari target APBN) atau turun 3 persen (yoy).

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan yang sama, Juda juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan.

Juda optimis proyeksi ini dapat terwujud seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta positifnya sejumlah indikator konsumsi domestik seperti yang dilaporkan Mandiri Spending Index (MSI).

Ia menambahkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 57,7 persen yoy mencapai Rp155,6 triliun, mengindikasikan positifnya aktivitas ekonomi melalui konsumsi maupun transaksi di dunia usaha.

“Tren penguatan memang terjadi sejak September di triwulan IV kemarin. Memang di bulan Maret ada sedikit pelemahan, terutama di dalam melihat ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu ada pelemahan, tentu saja ini saya kira dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari NEXT Indonesia Center Christiantoko menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I 2026 memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional, seiring meningkatnya belanja negara dan penerimaan yang tetap tumbuh kuat.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center itu, dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa menyampaikan belanja negara yang ekspansif pada awal tahun ini dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap berada dalam koridor disiplin.

“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 atau triwulan I mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun.

"Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat," kata dia.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp815,0 triliun atau melonjak 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Christiantoko, meskipun mengalami peningkatan, level defisit tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan strategi fiskal yang terukur.

"Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur," ujarnya.

Ia menjelaskan pula, pemerintah secara aktif mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Defisit yang terjadi pun dinilai pihaknya masih dalam kendali pemerintah.

Adapun realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 telah mencapai 21,2 persen dari target tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis yang berada di kisaran 17 persen. Secara nominal, peningkatan penyerapan anggaran juga mencapai 31,4 persen.

"Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik," ucap Christiantoko.

Peningkatan belanja tersebut antara lain didorong oleh pelaksanaan program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta faktor musiman seperti momentum Lebaran.

Pada periode tersebut, pemerintah juga menggelontorkan paket stimulus senilai Rp15 triliun untuk menjaga konsumsi masyarakat, mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, hingga penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri.

"Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi," ucap Christiantoko.

Di sisi lain, komitmen menjaga disiplin fiskal tetap menjadi perhatian utama. Menurutnya pemerintah mempertahankan target defisit di bawah 3 persen terhadap PDB sebagai batasan kebijakan fiskal agar tetap kredibel dan berkelanjutan.

"Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I 2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," ucapnya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Ia mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa capaian tersebut didukung oleh kinerja penerimaan pajak pada triwulan I 2026 yang keseluruhan tumbuh kuat, baik secara bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten dan meningkat sejak awal tahun.

Secara total, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, atau meningkat 14,3 yoy, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sejumlah Rp67,9 triliun.

“Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,” jelas Purbaya.

Ia menuturkan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul sebesar Rp43,3 triliun (naik 5,4 persen yoy); PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy); dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy).

Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp155,6 triliun, atau melonjak 57,7 persen yoy; serta pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, atau terkontraksi 5,7 persen yoy.

“Kalau dilihat, PPN dan PPnBM-nya tumbuhnya 57,7 persen, artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Purbaya.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun (turun 12,6 persen yoy), yang terdiri dari cukai Rp51 triliun (turun 11,2 persen yoy), bea keluar Rp5,4 triliun (turun 38,9 persen yoy), serta bea masuk Rp11,5 triliun (naik 0,9 persen yoy).

Ia menyatakan, kontraksi penerimaan penerimaan cukai disebabkan oleh penurunan produksi pada akhir 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai

“Sebaliknya, biaya masuk masih mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan nilai impor dan pergerakan nilai cukai rupiah,” ujarnya.

Selain itu, pendapatan negara per akhir Maret juga berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp112,1 triliun serta hibah senilai Rp100 miliar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026