Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jawa Barat sampai dengan 31 Maret 2026 mencatatkan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat Finari Manan menyampaikan surplus tersebut dapat dilihat dari total pendapatan negara sebesar Rp31,67 triliun (16,80% dari target), sementara untuk total belanja negara tercatat sebesar Rp29,22 triliun (27,45% dari pagu).

“Kinerja APBN hingga Maret 2026 tercatat masihon trackdan membukukan surplus APBN, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi,” ujar Finari dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Namun demikian, Finari mengatakan penerimaan negara sampai dengan 31 Maret 2026 tercatat terkontraksi sebesar 3,46% (year on year/YoY). Penurunan ini disumbang oleh Penerimaan Perpajakan yang terkontraksi sebesar 3,40% YoY dan Penerimaan Bukan Pajak yang terkontraksi sebesar 4,40 % YoY.

Secara lebih rinci untuk penurunan di bagian Penerimaan Perpajakan, disebabkan oleh menurunnya penerimaan cukai yang terkontraksi sebesar 13,70% YoY atau mencatatkan penerimaan sebesar Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun. Turunnya penerimaan cukai terutama disebabkan oleh turunnya cukai hasil tembakau yang mencatatkan kontraksi sebesar 14,30% YoY.

Meskipun begitu, beberapa sektor pajak justru mengalami pertumbuhan yang membantu menahan penurunan kinerja penerimaan negara di Jawa Barat.

Sektor ekonomi dominan yang tumbuh dari sisi perpajakan pada triwulan I 2026 adalah pada sektor jasa professional (tumbuh 46,46%), sektor keuangan dan asuransi (25,02%), aktivitas penyewaan (19,09%), perdagangan (16,25%), dan administrasi pemerintahan (3,26%). Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri pada Bulan Maret 2026.

“Di tengah berbagai ketidakpastian global, perekonomian Jawa Barat masih tetap resilien salah satunya didorong faktor konsumsi pemerintah pada masa Hari Raya Idul Fitri. Ke depan pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat bantalan fiskal perekonomian melalui kebijakan fiskal yang tepat dan berkesinambungan,” pungkasnya.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, BANDUNG— Realisasi belanja APBN di wilayah Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 tercatat meningkat di tengah kontraksi pos pendapatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma menjelaskan, di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,15% (yoy).

“Namun hal berbeda di sektor pendapatan yang mengalami kontraksi 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap dia belum lama ini.

Berdasarkan data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara bergerak lebih progresif dengan mencapai Rp13,05 triliun, atau setara dengan 12,75% dari total pagu.

Kondisi ini menyebabkan defisit regional pada awal tahun sebesar Rp1,96 triliun.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat, Finari Manan menjelaskan sektor perpajakan yang menjadi motor utama pendapatan mencatatkan realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 5,26% dari target.

Meskipun terkontraksi 2,41%, hal ini dinilai bukan merupakan pelemahan aktivitas ekonomi, melainkan akibat adanya koreksi tajam pada kategori pajak Lainnya terkait deposit pajak yang tidak berulang.

“Secara umum, empat jenis pajak mayoritas tetap tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat masih terjaga dengan baik,” ungkap dia.

Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp2,64 triliun atau 8,53% dari target.

Sektor ini mengalami perlambatan signifikan sebesar 18,92%, yang dipicu oleh restitusi pada bea masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.

Sebaliknya, performa impresif ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42% (yoy) dengan nilai Rp525,69 miliar, didorong oleh lonjakan signifikan pada PNBP Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya telah mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28% dari pagu. Kemudian komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non-Fisik menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran awal tahun ini.

IDXChannel - Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga akhir 2025 tercatat tetap sehat dan menjadi penopang utama perekonomian daerah. Pendapatan negara terealisasi Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, sehingga APBN Jawa Barat mencatatkan surplus Rp26,43 triliun.

Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target dan tumbuh 8,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif tersebut didukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Kontribusi Kanwil DJP Jawa Barat III tercermin dari penerimaan pajak neto sebesar Rp28,1 triliun, meningkat dari Rp26,6 triliun pada 2024. Penerimaan PPh Badan mencapai Rp4,3 triliun atau tumbuh 9,0 persen, sementara PPh Orang Pribadi tumbuh signifikan sebesar 34,7 persen menjadi Rp0,6 triliun. Penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi Rp14,8 triliun dengan pertumbuhan 1,5 persen, meski PBB tercatat mengalami kontraksi 7 persen.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, didominasi oleh cukai. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja sangat kuat dengan realisasi Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target.

Di sisi belanja, APBN difokuskan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui belanja K/L sebesar Rp43,22 triliun serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp76,01 triliun. Berbagai program prioritas nasional terus berjalan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau lebih dari 11 juta penerima manfaat, dukungan perumahan melalui FLPP sekitar 62 ribu unit, hingga penyaluran KUR Rp28,61 triliun kepada lebih dari 500 ribu debitur.

Di tengah tantangan ekonomi global, perekonomian Jawa Barat tetap tumbuh solid. Pada triwulan III 2025, ekonomi Jawa Barat tumbuh sekitar 5,2 persen secara tahunan dengan inflasi terjaga di level 2,63 persen. Kinerja perdagangan juga mencatatkan surplus, mencerminkan daya saing ekonomi daerah yang tetap kuat.

Secara keseluruhan, APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Pengelolaan APBN yang hati-hati dan responsif diharapkan dapat terus mendukung keberlanjutan fiskal serta pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke depan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, BANDUNG— Kinerja fiskal APBN Jawa Barat tercatat surplus Rp26,43 Triliun sepanjang tahun 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp145,65 triliun, atau 95,99% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengatakan realisasi tersebut didukung oleh pendapatan yang tumbuh sebesar 6,44% secara year on year (YoY).

“Secara spesifik, penerimaan pajak menjadi motor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47% dari target yang ditetapkan," katanya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Fahma, penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 8,19% (YoY) yang didorong oleh kinerja positif seluruh jenis pajak.

Peningkatan signifikan terlihat pada Pajak Lainnya akibat implementasi kebijakan Deposit Pajak, hingga mencapai pertumbuhan 9.546,65% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai disebutnya berhasil melampaui target dengan realisasi Rp28,52 triliun atau 100,70%.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif sebesar Rp8,12 triliun, jauh 146,64% di atas target. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 8,58% (yoy), didominasi oleh PNBP Lainnya dan PNBP BLU yang ekspansif.

Sementara itu, dari sisi belanja terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88% dari pagu. Kontraksi belanja sebesar 6,77% (yoy) berkontribusi pada nilai surplus fiskal di Jabar.

“Kontraksi belanja negara secara tahunan disebabkan perlambatan signifikan pada Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar -19,47%,” ungkapnya.

Adapun rincian Belanja K/L, realisasinya mencapai Rp43,22 triliun atau 94,21% dari pagu, dengan capaian terendah pada Belanja Barang (89,82%). Namun, Belanja Sosial tercatat sebagai penyerapan tertinggi dengan realisasi hampir sempurna, yakni 99,99%.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47% dari pagu, tumbuh 2,40% (yoy). Penyerapan tertinggi TKD adalah Dana Insentif Fiskal (DIF) yang mencapai 100%, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi realisasi terendah 92,21%.

Sejalan dengan peran APBN sebagai pendorong daya beli, berbagai program prioritas telah memberikan manfaat di Jawa Barat. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sukses menjangkau 11,14 juta penerima di 27 kabupaten/kota melalui 4.233 unit SPPG.

Kemudian, pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membangun 62.000 unit senilai Rp7,84 triliun. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp28,61 triliun untuk 510.000 debitur.

Sementara itu, secara makroekonomi, prospek ekonomi global 2025 menurut dia tetap resilien, meskipun ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas masih memengaruhi.

“Perekonomian Jawa Barat Triwulan III 2025 tumbuh 5,20% (y-on-y) dengan PDRB mencapai Rp759,80 triliun (ADHB),” ungkapnya.

Dari sisi stabilitas regional, terlihat dari inflasi Desember 2025 yang tercatat 2,63% (yoy), didominasi oleh emas perhiasan dan cabai rawit.

“Neraca perdagangan Jabar mencatatkan surplus US$2,35 miliar hingga November 2025, ditopang transaksi nonmigas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menyebut APBN dan mesin pertumbuhan lainnya akan terus dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan ekonomi Jabar yang kuat dan berkesinambungan.

“Pemerintah memastikan program prioritas berjalan efektif untuk memperkuat perlindungan sosial dan menjaga ruang fiskal yang sehat,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendorong Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membantu menerjemahkan dinamika ekonomi lokal.

"Saya rasa sebagai Regional Chief Economiest (RCE) harus mampu melihat peran anggaran itu seperti apa dalam tantangan perekonomian," ungkap dia usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Barat, Senin (29/12/2025).

Suahasil menuturkan bahwa, untuk menghadapi tantangan perekonomian, perlu kerja sama dan solusi kolektif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan maupun dari sisi anggaran akan sejalan untuk mengentaskan permasalahan perekonomian di Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan ini ia memastikan tata kelola penutupan APBN Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar sekaligus memantau kesiapan pelaksanaan APBN 2026.

Dalam peninjauannya di KPPN Sumedang dan KPPN Bandung I, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran di wilayah tersebut menunjukkan capaian yang sangat positif. Hingga akhir Desember, KPPN Sumedang mencatatkan realisasi sebesar 98%, sementara KPPN Bandung I telah melampaui angka 95%.

"Kami datang untuk menyemangati seluruh staf sekaligus memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah fase penting untuk memastikan APBN ditutup dengan tata kelola yang baik, mulai dari administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ujar Suahasil didampingi Dirjen Perbendaharaan Astera Prima dan Kakanwil DJPb Jabar Fahma.

Terkait transisi anggaran, Wamenkeu menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan APBN 2026. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diserahkan beberapa pekan lalu, sehingga proses administrasi seperti pembayaran gaji pegawai dan transfer ke APBD dapat dilakukan tepat waktu pada awal Januari 2026.

"KPPN saat ini menjalankan dua tugas sekaligus, menutup tahun anggaran 2025 dan menyiapkan tahun 2026. Kami memastikan pada 2 Januari nanti, pembayaran gaji dan transfer ke daerah bisa langsung dilaksanakan secara tepat waktu," tambahnya.

Menanggapi kenaikan alokasi belanja pusat dari Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun pada tahun mendatang, Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penguatan jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

Dia menekankan bahwa anggaran ini tidak mencakup gaji PNS, melainkan murni untuk bantuan yang diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat.

Bisnis.com, BANDUNG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Jawa Barat tercatat surplus Rp18,98 triliun pada 30 November 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma mengatakan bahwa APBN Jawa Barat menunjukkan kondisi yang tetap kuat dan berkesinambungan. Hal itu ditopang oleh pertumbuhan penerimaan negara serta pengelolaan belanja yang terukur.

"Pendapatan negara di Jawa Barat terealisasi Rp126,90 triliun atau 82,39% dari target Rp154,02 triliun, tumbuh 5,34% secara tahunan [year on year/YoY]. Kinerja tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,06% [yoy] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat 10,21% [yoy]," ujarnya saat konferensi pers kinerja APBN Jabar di Museum DJPb Jabar, pekan lalu.

Kinerja penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp93,58 triliun atau 79,38% dari target, ditopang pertumbuhan Pajak Penghasilan nonmigas dan pajak lainnya. Sementara itu, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi 0,75%, serta PBB turun 2,85%.

Dari sisi kepabeanan dan cukai, Awan Jogyantoro sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menuturkan bahwa penerimaan tercatat Rp26 triliun atau 91,8% dari target, dengan cukai tumbuh 3,11%, meski bea masuk terkontraksi akibat tidak adanya impor beras dan penurunan impor otomotif.

"Kendati demikian, kami memproyeksikan penerimaan pada akhir tahun 2025 dapat mencapai Rp27,85 triliun atau 98,3%. Hal tersebut akan dicapai dengan berbagai kegiatan yang selalu rutin dilaksanakan salah satunya penindakan rokok ilegal," katanya.

Iapun menjelaskan, bahwa penindakan rokok ilegal Jawa Barat hingga 30 November 2025 telah mencapai 93 juta batang, dan hingga akhir Desember 2025 pihaknya akan memastikan penindakan rokok ilegal akan mencaoai 100 juta batang.

"Wajib di ketahui Jawa Barat sebagai tempat perlintasan rokok ilegal yang dikirim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memiliki sebaran rokok ilegal yang cukup banyak, sehingga kami akan terus melakukan penindakan - penindakan rokok ilegal hingga akhir tahun. Berdasarkan data dilapangan sarana angkut rokok ilegal yang berhasil ditindak saat operasi pasar dan PJT pada periode 2023 - 2025 berhasil menindak 267 sarana angkut dari 4 jalur utama perlintasan yakni jalur Tol Tranas Jawa,jalur Pantura, jalur Pansela, dan jalur Tengah," paparnya.

Realisasi PNBP mencapai Rp7,33 triliun atau 132,34% dari target, didorong pertumbuhan PNBP lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp107,92 triliun atau 88,69% dari pagu, meski secara tahunan mengalami kontraksi 5,94% akibat perlambatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Transfer ke daerah (TKD) justru tumbuh 2,22% (yoy) dengan realisasi Rp72,54 triliun.

Berbagai program prioritas nasional terus berjalan dan memberi dampak langsung kepada masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 10,74 juta penerima manfaat, sementara FLPP terealisasi Rp6,61 triliun untuk 52.787 unit rumah.

Kemudian, penyaluran KUR mencapai Rp25,97 triliun kepada 470 ribu debitur, dan UMi sebesar Rp1,79 triliun untuk 356 ribu debitur. Di sektor pangan, realisasi belanja ketahanan pangan mencapai Rp3,60 triliun dengan produksi beras 10,23 juta ton.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada kuartal III/2025 tumbuh 5,20% (YoY) dan 0,46% (quarter to quarter/QtQ). Inflasi November 2025 tercatat 2,54% (YoY), sementara neraca perdagangan Oktober 2025 masih mencatatkan surplus USD2,40 miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menunjukkan perbaikan.