Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Otoritas pajak mencatat sampai pukul 08.00 WIB hari ini, Kamis (5/3/2026), otoritas pajak mencatat sudah ada 6.002.570 SPT yang masuk. Ini belum setengah dari target yang disasar yakni 14 juta SPT sampai dengan batas 31 Maret untuk wajib pajak pribadi (WP OP) dan 30 April untuk WP badan.

Bimo memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyediakan fitur pada Coretax untuk mempermudah pengisian laporan SPT tahunan dengan status SPT nihil bagi waji pajak orang pribadi (WP OP).

Fitur dimaksud adalah Coretax Form, yang merupakan formulir elektronik pada Coretax dan digunakan oleh WP untuk mengisi dan menyampaikan SPT tahunan secara elektronik.

"Penggunaan CoretaxForm memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan data SPT Tahunan tercatat dalam sistem Coretax DJP," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Terdapat beberapa syarat untuk menggunakan fitur Coretax Form. Pengisian formulir elektronik itu bisa dilakukan hanya oleh WP OP, memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas; menyampaikan SPT Tahunan dengan status nihil, serta tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Adapun berikut cara pengisian Coretax Form bagi para WP yang memenuhi kriteria di atas:

a. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id;

b. Memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT); dan

c. Memilih Coretax Form.

Selain itu, WP harus memasang minimal Adobe Acrobat Reader DC bersi 20 atau versi yang lebih baru untuk bisa membuka dan mengisi Coretax Form.

Secara lebih lengkapnya, panduan mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) OP dengan status nihil melalui Coretax Form dijelaskan lebih lanjut pada http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk hanya mengakses layanan Coretax DJP melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tetap berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat, pungkas Inge.

Aplikasi M-Pajak

Selain Coretax Form, DJP turut menyiapkan fitur pengisian SPT secara offline pada aplikasi M-Pajak. Nantinya SPT yang sudah diisi offline itu bisa diunggah ke Coretax ketika sudah mendapatkan akses internet.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, fitur tersebut ditujukan bagi WP dari satu pemberi kerja, yang mana merupakan mayoritas atau sekitar 70% sampai dengan 80% dari total WP OP. Tidak hanya itu, fitur dimaksud ditujukan agar WP OP yang ada di daerah terpencil bisa tetap mengisi SPT dengan mudah.

"Apalagi di daerah-daerah yang terpencil yang sinyalnya susah, yang network-nya juga susah, maka bisa ada apps yang offline," terang Bimo usai konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Saat ini, ungkapnya, otoritas pajak sudah menyiapkan fitur itu untuk Android. DJP masih akan menunggu uji coba untuk iOS atau iPhone yang ditargetkan hasilnya muncul Senin pekan depan.

"Jadi yang di Android sudah oke, yang di iOS Senin ini keputusannya. Nah ini saya sampaikan dulu ke Pak Menteri juga, nanti supaya Pak Menteri bisa merestui dulu," ungkap Bimo.

Adapun sampai dengan Senin (23/2/2026), Bimo mencatat bahwa baru 3,5 juta SPT tahunan yang masuk ke sistem atau 25% dari keseluruhan target 14 juta SPT. Perinciannya, 3,4 juta SPT berasal dari WP OP dan 94.000 SPT dari WP badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Jakarta: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas penting bagi setiap orang pribadi maupun badan usaha yang menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Seiring makin banyaknya layanan administrasi yang terintegrasi dengan data pajak, memastikan NPWP aktif dan valid menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Kabar baiknya, pengecekan NPWP kini bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan praktis, baik melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), aplikasi, maupun layanan hotline. Dengan rutin mengecek NPWP, kamu bisa menghindari berbagai kendala administrasi di kemudian hari.

Pentingnya cek NPWP secara berkala

Mengecek NPWP secara berkala bukan sekadar formalitas. Langkah ini penting untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sekaligus menghindari masalah administratif yang berpotensi merugikan.

Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha disarankan rutin melakukan pengecekan agar status dan data perpajakan tetap sesuai dengan kondisi terbaru.

Berikut berbagai cara mengecek NPWP, seperti yang dikutip CIMB Niaga:

Cara Cek NPWP Aktif Melalui Situs Resmi DJP

Salah satu cara paling praktis untuk mengecek status NPWP adalah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp
2. Pada halaman utama, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Klik tombol “Cari”
4. Informasi NPWP akan ditampilkan, termasuk status aktif atau tidak aktif
5. Cara ini bisa dilakukan kapan saja selama terhubung dengan internet.

Cara Cek NPWP Aktif Lewat Aplikasi M-Pajak

Selain melalui situs resmi, pengecekan NPWP juga dapat dilakukan melalui aplikasi M-Pajak. Berikut panduannya:

1. Unduh dan pasang aplikasi M-Pajak melalui App Store atau Google Play Store
2. Buka aplikasi dan login menggunakan akun DJP Online
3. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu
4. Setelah masuk, pilih menu “Cek NPWP”
5. Layar akan menampilkan informasi NPWP beserta statusnya

Aplikasi ini cocok bagi kamu yang ingin mengakses layanan pajak langsung dari ponsel.

Cek NPWP Melalui Layanan Kring Pajak

Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan langsung, DJP menyediakan layanan hotline Kring Pajak. Layanan ini bisa dimanfaatkan untuk mengecek status NPWP.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Hubungi Kring Pajak di nomor 1500200
2. Siapkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Sampaikan kepada petugas bahwa kamu ingin mengecek status NPWP
4. Petugas akan memverifikasi data dan menyampaikan status NPWP

Melalui layanan ini, kamu tetap bisa mendapatkan informasi meski tidak mengakses internet.

(ANN)