Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pemerintah federal Amerika Serikat pengumpul pajak, Internal Revenue Service (IRS) menjalin kemitraan dengan Palantir Technologies untuk memperkuat divisi investigasi kriminalnya.

Palantir digunakan untuk melacak dan menyelidiki berbagai tindak kejahatan keuangan yang terjadi di seluruh wilayah Negeri Paman Sam tersebut.

Berdasarkan laporan The Intercept, IRS telah membayar Palantir sebesar US$130 juta atau sekitar Rp2,24 triliun sejak 2018. Dana tersebut digunakan untuk pemanfaatan perangkat lunak analisis data canggih guna memeriksa catatan keuangan dalam skala masif untuk kepentingan investigasi.

Data yang dihimpun oleh lembaga pengawas nirlaba American Oversight menunjukkan keterlibatan Palantir telah berlangsung selama hampir satu dekade terakhir. Namun, rincian mengenai cakupan luas penggunaan alat tersebut baru terungkap melalui catatan kontrak publik terbaru.

Lembaga pajak tersebut menggunakan platform Lead and Case Analytics (LCA) milik Palantir untuk mengagregasi data dari berbagai lembaga federal. Perangkat lunak ini diklaim mampu menemukan koneksi dari jutaan catatan dengan ribuan tautan di berbagai basis data yang berbeda.

“Agen khusus dan analis investigasi memanfaatkan platform ini untuk menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan koneksi antara set data yang berbeda guna menghasilkan petunjuk,” tulis penilaian dampak privasi agensi tahun 2024 dilansir dari The Intercept, Senin (27/4/2026).

Platform LCA mengintegrasikan aplikasi Gotham dan Foundry untuk memfasilitasi analisis data berskala besar. Sistem ini dirancang untuk mengungkap skema penipuan pajak, pencucian uang, hingga aktivitas penyitaan aset dengan mengidentifikasi anomali yang sulit ditemukan secara manual.

Selain investigasi kriminal, perangkat lunak ini juga menjadi instrumen utama dalam upaya modernisasi proses audit di lingkungan IRS. Teknologi tersebut memungkinkan otomatisasi pemeriksaan terhadap kumpulan data sensitif warga negara yang sebelumnya sulit terintegrasi secara cepat.

Laporan tersebut juga mengungkapkan Palantir turut membantu inisiatif efisiensi pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE). Proyek ini diluncurkan melalui perintah eksekutif Presiden Trump untuk mempermudah akses birokrasi terhadap catatan IRS.

Meskipun efisien secara operasional, keterlibatan vendor teknologi militer dalam mengelola data sipil memicu reaksi hukum. American Oversight baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait transparansi penggunaan alat Palantir di sejumlah lembaga federal.

Dokumen kontrak yang diperoleh menunjukkan volume data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut mencakup puluhan set data berbeda mengenai warga Amerika. Perangkat ini memiliki keunggulan khusus dalam memetakan hubungan antarmanusia serta pola komunikasi secara mendalam.

Keterlibatan mendalam antara pihak swasta dan otoritas pajak ini menyoroti peran teknologi dalam memantau proses keuangan nasional. Hal ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya kerangka kerja penggunaan data yang akuntabel di dalam entitas pemerintahan.

Hingga saat ini, pihak Palantir belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai rincian operasional kontrak tersebut. Laporan dari TechCrunch juga menyebutkan upaya permintaan informasi lebih lanjut kepada perusahaan belum mendapatkan respons.

Secara bisnis, kontrak bernilai jutaan dolar ini mempertegas posisi Palantir sebagai mitra teknologi utama bagi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Pemanfaatan big data menjadi standar baru dalam strategi negara untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat tindak kejahatan.

Isu mengenai transparansi dan perlindungan data pribadi diprediksi akan terus menjadi perhatian utama badan pengawas. Integrasi teknologi AI dalam birokrasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas investigasi dan hak privasi warga negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pesan penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak melalui aplikasi WhatsApp, terutama setelah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax DJP, muncul modus baru yang menyasar wajib pajak dengan dalih pemutakhiran data.

Pesan tersebut biasanya mengaku berasal dari petugas pajak dan meminta wajib pajak melakukan verifikasi atau pembaruan data usai melaporkan SPT.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Tidak jarang, pesan disertai tautan tertentu atau permintaan pengiriman data pribadi seperti NPWP, NIK, hingga informasi perbankan.

Fenomena ini dinilai rawan karena wajib pajak yang baru menyelesaikan kewajiban pelaporan cenderung menganggap komunikasi lanjutan sebagai hal yang wajar.

Pesan mencurigakan umumnya berasal dari nomor tidak dikenal, tidak mencantumkan identitas resmi kantor pajak, serta menggunakan bahasa yang mendesak atau menakut-nakuti, seperti ancaman sanksi apabila data tidak segera diperbarui.

Selain itu, permintaan data sensitif seperti kata sandi akun pajak, kode OTP, hingga informasi keuangan menjadi indikasi kuat bahwa pesan tersebut bukan berasal dari otoritas resmi.

Wajib pajak juga diminta mewaspadai tautan yang disertakan dalam pesan, karena berpotensi mengarah ke situs palsu yang menyerupai layanan perpajakan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, wajib pajak disarankan untuk tidak memberikan data apa pun melalui pesan, tidak mengeklik tautan yang tidak jelas, serta tidak langsung mempercayai isi pesan sebelum melakukan verifikasi.

Langkah yang paling aman adalah melakukan konfirmasi langsung melalui kanal resmi DJP atau mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat.

Di tengah masifnya digitalisasi layanan perpajakan, kemampuan memilah informasi dan menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi kunci untuk menghindari penipuan.

Dengan kewaspadaan yang tinggi, wajib pajak diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus kejahatan digital yang memanfaatkan momentum pelaporan pajak tahunan.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan pajak yang mengatasnamakan instansi otoritas pajak.

“ DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Inge, penipu menawarkan layanan perpajakan palsu dengan berbagai modus penipuan.

Berdasarkan data yang dihimpun DJP, latar belakang yang digunakan oleh penipu umumnya berupa pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

Modus penipuan yang digunakan mencakup menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format .apk, mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu, melunasi tagihan pajak, memproses pengembalian kelebihan pajak, serta membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Cara lain yang juga digunakan termasuk menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP.

Bila masyarakat mengalami permintaan serupa dari oknum yang mengaku pejabat/pegawai DJP, masyarakat dapat mengonfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, dan email pengaduan@pajak.go.id.

Masyarakat juga bisa melakukan verifikasi melalui akun X @kring_pajak, situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada https://www.pajak.go.id.

Di samping itu, DJP juga mengajak masyarakat untuk melaporkan penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital maupun aparat penegak hukum.

Untuk saluran Komdigi, masyarakat bisa mengakses aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id dan aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email khusus bagi para wajib pajak yang tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada negara.

Email resmi itu sebagai pengingat bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak untuk segera membayarkan utang-utang nya secara daring melalui sistem inti administrasi pajak atau Coretax.

"Email tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan Wajib Pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala," dikutip dari pengumuman di website pajak.go.id, Senin (10/11/2025).

Bagi para Wajib Pajak penerima email pengingat tersebut harus melakukan Akses Coretax DJP melalui tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/.

Lalu, cek tagihan pajak pada menu "Pembayaran", dan melakukan pembayaran dengan milih "Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak".

Setelah itu pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang, dan isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" (Jumlah yang harus dibayar).

Selanjutnya, pilih menu "Buat Kode Billing", dan lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-Commerce dengan menu MPN-G2.

Bila para Wajib Pajak tidak atau belum bisa mengakses Coretax DJP, dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP dengan datang ke KPP Terdekat, Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Akun media sosial X @kring_pajak, atau Email ke [email protected].

Untuk mengantisipasi penipuan mengatasnamakan DJP di tengah momen pengiriman email tagihan tunggakan ini, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh layanan tidak dipungut biaya, dan email resmi dikirim oleh DJP hanya dengan domain pajak.go.id.

Selain itu, DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan di luar situs resmi.

Jika ragu mengenai email yang diterima, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Email pengingat tunggakan pajak ini bukan merupakan tindakan penagihan aktif

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.

Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan email tersebut resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id.

Jika mendapatkan email tunggakan pajak, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak:

1. Akses coretax melalui coretaxdjp.pajak.go.id
2. Cek tagihan pajak pada menu "pembayaran" lalu "pembuatan kode billing atas tagihan pajak"
3. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang
4. Isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" atau jumlah yang harus dibayar
5. Pilih menu "Buat Kode Billing"
6. Lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-commerce dengan menu MPN-G2
7. Lihat buku manual pembayaran pajak jika diperlukan.

Sementara bagi wajib pajak yang belum bisa mengakses coretax, dapat menghubungi saluran resmi DJP. Yakni kantor pajak terdekat yang dapat di cek di pajak.go.id/unit-kerja atau aplikasi M-Pajak.

Selain itu juga bisa melalui Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring pajak 1500200, media sosial X @kring_pajak, dan melalui email [email protected]

Untuk para wajib pajak juga harus tetap waspada terhadap penipuan. Pasalnya, seluruh layanan DJP gratis dan tidak dipungut biaya, email resmi dikirim oleh DJP selalu menggunakan domain pajak.go.id.

DJP juga tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan link di luar situs resmi.

Jika wajib pajak masih ragu mengenai email yang diterima, bisa menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi kantor pajak terdekat.

Email tersebut bukanlah tindakan penagihan aktif, hanya sebagai pengingat kewajiban. Abaikan jika sudah membayar.