JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor, menyebut penyedia platform atau aplikator ojek online (Ojol) tidak bersikap resisten dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sebelumnya menetapkan memangkas tarif potongan aplikator terhadap biaya ojol dari 20 menjadi 8 persen.

“Sejauh ini bagus-bagus saja. Sampai sejauh ini belum (ada resistensi),” kata Afriansyah sat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).

Afriansyah mengatakan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk aplikator.

Kemenaker, kata dia, tengah berkoordinasi dengan pihak Gojek, Grab, hingga Maxim.

Meski demikian, ia belum mengetahui kapan aturan tersebut diberlakukan secara efektif.

Afriansyah juga menepis kabar dirinya menyebut potongan 8 persen mulai diterapkan pada Juni mendatang.

“Saya bicara segera diterapkan,” ujar Afriansyah.

“Segera karena semua sedang dikomunikasikan,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo menurunkan potongan tarif driver ojol dari 20 menjadi 8 persen.

Keputusan itu Prabowo uangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Kebijakan itu Prabowo umumkan saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Selama ini, aplikator memotong 20 persen dari biaya yang dibayarkan penumpang ojol. Sementara, pengemudi hanya 80 persen.

“Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Beberapa waktu kemudian, Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan menghormati keputusan pemerintah.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, pihak Grab masih menunggu salinan dan akan mengkaji Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut," ujar Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyebut Bantuan Hari Raya (BHR) driverojek online (Ojol) tahun ini bakal naik dibanding 2025.

Yassierli mengatakan, para pengusaha platform angkutan digital atau aplikator menyatakan bakal menambah BHR.

“Kemarin yang hasil (pertemuan) kita ya mereka komitmen, ada yang menyampaikan kami lebih sekian dari tahun lalu dan itu kita apresiasilah,” kata Yassierli saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Yassierli menekankan, pemberian BHR itu bagaimanapun tetap harus mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan.

Selain itu, masing-masing perusahaan juga memiliki kategori tersendiri terkait siapa saja mitra kerja yang berhak menerima BHR.

Pada tahun lalu misalnya, BHR atau THR itu disesuaikan dengan seberapa aktifdriverojol.

Sebab, bisnis angkutan digital itu memang fleksibel dan bergantung pada produktivitas mitra.

“Orang yang memang full dengan orang yang part-time tentu harusnya berbeda. Karena kan ini model bisnisnya beda dengan pekerja biasa,” tutur Yassierli.

Adapun jumlah driverojol dan pekerja gig yang diperkirakan akan menerima BHR itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta orang.

Mereka merupakan driverojolaktif, bukan part time atau waktu tertentu.

“Jumlah total itu sebenarnya yang aktif itu antara mungkin kasarnya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta orang. Ya, kemarin berdasarkan data yang kita ini kan,” ujar Yassierli.

Meski demikian, Yassierlie mengaku belum mengetahui apakah BHR itu nanti akan bersifat wajib atau imbauan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari Senin mungkin kita bisa temui nanti, atau hari Selasa. Nanti dari situ nanti kita akan laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator,” ucap Yassierli.

Diketahui, pada Lebaran tahun lalu Prabowo meminta perusahaan layanan angkutan membayarkan bonus hari raya dalam bentuk tunai.

Bonus diberikan berdasarkan tingkat produktivitasdriverojol maupun kurir online.

Saat itu, terdapat 250.000 driverojol dan kurir online aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta lainnya yang berstatus part time.

“(Bonus Hari Raya) Dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) masih terus disempurnakan.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aturan tersebut telah mencakup berbagai masukan dari seluruh pihak yang terkait dengan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

“Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur yang berkaitan dengan proses korporasi antara perusahaan penyedia aplikasi.

“Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” ujarnya.

Terkait tuntutan para mitra ojol yang meminta penghapusan potongan komisi 10 persen oleh aplikator, Prasetyo menyebut hal itu juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

“Ya kan itu salah satunya. Dari awal kan memang itu kan yang diminta oleh teman-teman mitra ojol. Makanya disitulah dibicarakan untuk cari titik temunya,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai bentuk instrumen hukum yang akan digunakan dalam pengaturan ekosistem ojol, apakah berupa revisi undang-undang, keputusan presiden (keppres), atau perpres, Prasetyo belum memberikan kepastian.

“Tunggu dulu nanti,” ucapnya singkat.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan kebijakan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikator ojek daring.