Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengkritik penerapan potongan aplikasi oleh perusahaan platform yang mulai berlaku hari ini. Menurut SPAI, potongan yang diterapkan di lapangan masih melebihi batas 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, total potongan yang dikenakan kepada pengemudi masih berkisar 16%–24% untuk layanan pengantaran penumpang menggunakan kendaraan roda dua.

Dia mencontohkan, saat konsumen membayar tarif Rp34.000, platform terlebih dahulu memotong biaya aplikasi Rp5.000 dan biaya asuransi perjalanan Rp1.000, sehingga total potongan awal mencapai Rp6.000. Setelah itu, sisa pendapatan sebesar Rp28.000 kembali dipotong 8% atau Rp2.240 sebagai komisi platform.

“Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” kata Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, SPAI menolak apabila batas potongan aplikasi 8% hanya diterapkan pada layanan pengantaran penumpang menggunakan sepeda motor. Menurut Lily, Peraturan Presiden tersebut mengatur pelindungan bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir kargo yang melayani pengantaran penumpang maupun barang dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun lebih.

Menurutnya, penerapan potongan aplikasi yang hanya berlaku bagi pengemudi ojek online merupakan praktik diskriminatif karena membedakan pekerja transportasi online yang pada dasarnya menghadapi kondisi kerja serupa.

Dia menilai seluruh pekerja transportasi online masih bekerja di bawah standar perlindungan ketenagakerjaan, dengan pendapatan yang tidak pasti, jam kerja panjang, serta risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Lebih lanjut, SPAI menilai belum adanya pengakuan pemerintah dan perusahaan platform terhadap status pengemudi sebagai pekerja menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan bagi pengemudi ojek online, taksi online, maupun kurir kargo.

Akibatnya, menurut SPAI, para pekerja transportasi online masih menerima pendapatan yang dinilai tidak layak, sekitar Rp100.000 per hari atau di bawah standar upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan. Di sisi lain, mereka juga menghadapi jam kerja yang mencapai 12–18 jam per hari sehingga lebih rentan mengalami kecelakaan.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Karena itu, SPAI mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform. Lily mengingatkan pemerintah telah menyetujui konvensi tersebut untuk disahkan dalam sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114 pada Juni lalu.

“Bersamaan dengan itu pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikasi layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim mulai memberlakukan potongan komisi untuk layanan ride hailing atau ojek online sebesar 8% secara serentak mulai hari ini, Senin 1 Juli 2026.

Maxim Indonesia telah mengumumkan pemberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Senada, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga sebelumnya telah mengumumkan terkait dengan penyesuaian potongan komisi 8% yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Langsung Berlaku Serentak

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

IDXChannel - Dampak aturan pembatasan komisi layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) sebesar 8 persen terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dinilai berpotensi lebih ringan dari kekhawatiran pasar.

Namun, sejumlah tekanan masih membayangi saham perusahaan, terutama terkait kepastian regulasi dan likuiditas.

Dalam riset analis UOB Kay Hian Willinoy Sitorus dan Audrey Celia yang terbit 30 Juni 2026, disebutkan bahwa kebijakan komisi 8 persen saat ini hanya berlaku untuk layanan roda dua (2W), yakni GoRide milik GOTO, bukan seluruh lini bisnis transportasi dan pengiriman.

GoTo mengumumkan layanan GoRide akan menerapkan tarif komisi baru sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026, turun dari skema awal sebesar 20 persen.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring, sembari menunggu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

"Skema ini sejauh pemahaman kami hanya berlaku untuk segmen e-hailing roda dua (GoRide) dan tidak mencakup e-hailing roda empat maupun layanan pengiriman seperti GoFood," tulis analis UOB Kay Hian.

Meski demikian, analis tidak menutup kemungkinan aturan tersebut dapat diperluas ke segmen lain di masa mendatang.

Jika pembatasan komisi hanya diterapkan pada layanan roda dua, dampaknya terhadap kinerja GoTo diperkirakan relatif terbatas.

UOB Kay Hian memperkirakan kontribusi pendapatan dari layanan roda dua hanya sekitar 7 persen dari total pendapatan perusahaan, dengan asumsi kontribusi layanan roda dua dan roda empat dalam bisnis mobilitas memiliki porsi yang sama.

Kemudian, untuk segmen mobilitas secara keseluruhan, yang mencakup layanan roda dua dan roda empat, menyumbang sekitar 14 persen terhadap pendapatan bersih GoTo pada kuartal I 2026.

Sementara itu, layanan berdasarkan permintaan atau on-demand service (ODS) menyumbang sekitar 62 persen pendapatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan pengiriman.

Apabila perubahan hanya berdampak pada e-hailing roda dua, tulis analis UOB, dampaknya seharusnya relatif ringan.

Sebaliknya, apabila aturan komisi 8 persen diperluas ke seluruh layanan mobilitas dan pengiriman makanan, dampaknya akan jauh lebih besar terhadap kinerja perusahaan.

Menurut UOB Kay Hian, GoTo masih memiliki sejumlah strategi untuk mengurangi tekanan terhadap profitabilitas.

Langkah tersebut antara lain mengurangi insentif di segmen layanan berdasarkan permintaan (ODS), meningkatkan skala bisnis fintech, menaikkan biaya layanan e-commerce, memperkuat strategi wilayah dengan fokus pada area berpermintaan tinggi, serta melakukan optimalisasi biaya dan pendapatan.

Dari sisi kinerja operasional, analis memperkirakan bisnis mobilitas menghadapi tekanan pada kuartal II-2026 akibat pelemahan ekonomi, harga minyak yang tinggi, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, bisnis fintech diperkirakan masih relatif bertahan.

"Risiko utama yang perlu diperhatikan adalah apabila perlambatan ekonomi semakin memburuk dan akhirnya memengaruhi bisnis fintech. Karena itu, menjaga kualitas aset menjadi penting," tulis analis.

Meski demikian, kemampuan GoTo dalam mengelola risiko berbasis data dinilai dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan tersebut.

Tekanan terhadap saham GOTO sendiri masih berlanjut setelah perusahaan mencatatkan laba bersih kuartalan pertama kalinya pada kuartal I-2026.

Kabar tersebut langsung tertutup oleh kekhawatiran pasar terkait arahan pembatasan komisi maksimal 8 persen.

Saham GOTO kemudian terkoreksi hingga menyentuh batas bawah harga saham di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp50 per saham dan bertahan di level tersebut dengan likuiditas yang sangat tipis.

Kondisi tersebut juga membuat MSCI menunda perubahan terhadap jumlah saham beredar, faktor free float, dan faktor pembatasan lainnya dalam peninjauan indeks Mei 2026.

Keputusan penghapusan dari indeks akan kembali dievaluasi dalam tinjauan indeks Agustus 2026 apabila saham GOTO tidak memenuhi persyaratan likuiditas.

Di sisi lain, pemegang saham GOTO pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 18 Juni 2026 telah menyetujui program pembelian kembali saham (buyback) senilai Rp3,5 triliun untuk periode Juni 2026 hingga Juni 2027.

Program tersebut didukung posisi kas bersih perusahaan yang mencapai Rp21,8 triliun.

Namun, manajemen belum mulai menjalankan aksi buyback tersebut karena masih mempertimbangkan tekanan jual yang masih tinggi di pasar.

UOB Kay Hian memperkirakan aturan komisi 8 persen hanya menekan pendapatan bersih GoTo sekitar 3 persen pada 2026 dan 7 persen pada 2027 apabila hanya berlaku untuk layanan mobilitas roda dua.

Skenario tersebut dinilai masih dapat dikelola karena perusahaan memiliki berbagai strategi efisiensi.

Sebaliknya, jika aturan tersebut diperluas ke seluruh segmen, dampaknya diperkirakan jauh lebih besar, yakni dapat menekan pendapatan bersih sekitar 29 persen pada 2026 dan 36 persen pada 2027.

Dengan mempertimbangkan skenario saat ini, UOB Kay Hian mempertahankan rekomendasi beli (buy) untuk saham GOTO dengan target harga berbasis metode sum-of-the-parts (SOTP) sebesar Rp78 per unit.

UOB menekankan, kejelasan regulasi mengenai cakupan tarif komisi, peningkatan profitabilitas secara berkelanjutan, serta pelaksanaan program buyback secara bertahap menjadi katalis utama bagi saham GOTO ke depan. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Peringatan May Day tahun ini seakan menjadi tonggak sejarah baru bagi pekerja transportasi online seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo. Presiden Prabowo secara langsung mengumumkan di hadapan kaum pekerja bahwa ia telah mengesahkan potongan platform menjadi 8%. Pertanyaan selanjutnya, apakah potongan tersebut akan berdampak bagi pengemudi ojol?

Regulasi yang Bermasalah

Selama ini potongan platform diatur maksimal sebesar 20%. Khalayak umum beranggapan potongan ini berlaku untuk semua layanan yaitu pengantaran penumpang, barang dan makanan, baik yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih. Namun faktanya, potongan tersebut hanya berlaku untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk pengaturan pengantaran penumpang dengan kendaraan roda empat atau taksol, diatur dalam aturan yang berbeda oleh Kementerian Perhubungan. Sementara untuk pengantaran barang (kurir kargo) diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Mengapa ini terjadi? Karena peraturan mengenai ojol atau pekerja transportasi online dibiarkan pemerintah terpecah-pecah. Aturan hukum yang berserakan atau fragmentasi regulasi ini bukanlah semata akibat ketidakharmonisan kerja koordinatif antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Tapi lebih dari itu. Ia dibuat untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya yang menjadi biang kerok permasalahan yaitu status pekerja dan hubungan kerja yang disembunyikan.

Fragmentasi regulasi itu menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan modal dalam memupuk profitnya dari hari ke hari. Perusahaan platform sedapat mungkin menghindar dari hukum ketenagakerjaan. Ini jelas tertulis di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan platform dan pengemudi dengan menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tidak bisa diinterpretasikan ke dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain terpecah-pecah, peraturan terkait pekerja platform juga tidak diatur oleh pemerintah, alias diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya terkait pengantaran barang yang termasuk ke dalam layanan pos komersial diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara pos artinya pihak swasta, bukan pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas kertas tanpa campur tangan pemerintah, tarif dapat dipermainkan sedemikian rupa oleh perusahaan platform. Tarif yang tidak lagi di bawah kendali pemerintah, membuat terjadinya perang harga antara satu platform dengan platform lainnya. Platform menggunakan siasat mematok tarif lebih rendah dari pesaingnya, berlomba-lomba untuk memikat konsumen agar tidak berpaling ke platform lainnya.

Dampak terhadap Pengemudi

Akibat dari perang tarif ini membuat perusahaan platform menerapkan aturan sepihak yang membawa dampak luar biasa kepada setiap pengemudinya. Ini dimulai dari bagaimana platform menetapkan tarif murah dari setiap pengantaran yang dikerjakan oleh pengemudi ojol. Tarif yang berlaku saat ini tidak menghitung biaya perjalanan dari titik awal pengemudi mendapatkan notifikasi pesanan ke titik penjemputan penumpang atau barang. Jadi yang dihitung hanyalah dari titik penjemputan ke titik pengantaran akhir.

Sehingga pengemudi ojol diperas tenaga kerjanya karena pekerjaannya itu tidak dihargai sekaligus biaya operasional kerja yang tidak ditanggung perusahaan platform. Jadi dalam setiap pesanan yang dijalankan oleh pengemudi, platform mendapatkan dua keuntungan sekaligus yang berasal dari apropriasi upah kerja dan pengalihan biaya perusahaan yang dibebankan ke pengemudi ojol.

Demikian juga rincian tarif murah dan potongan yang saat ini terjadi sangat tidak adil karena perusahaan platform mengambil porsi potongan secara sepihak. Platform menetapkan porsi pendapatan kepada pengemudi ojol dengan terlebih dahulu mengambil bagiannya sendiri dengan cara memungut biaya aplikasi kepada konsumen. Setelah biaya aplikasi tersebut dikurangi dari tarif yang dibayarkan konsumen, barulah perusahaan menghitung potongan platform dengan pendapatan pengemudi. Sehingga pengemudi ojol mengalami dua kali kerugian, dari biaya aplikasi sepihak dan potongan platform.

Tidak cukup di situ, pengemudi ojol juga dirugikan oleh program atau skema perusahaan platform yang memprioritaskan pengemudi dalam mendapatkan pesanan (order). Namun, dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi.

Pengemudi terpaksa menjalankan skema tersebut karena tidak ada pilihan lain walaupun tampaknya program tersebut sifatnya pilihan sukarela. Karena bila tidak mengikuti program tersebut maka pengemudi menjadi kesulitan (anyep) untuk mendapatkan order dibandingkan dengan pengemudi yang mengikuti program.

Sebut saja berbagai nama program seperti fitur slot, hub, aceng (argo goceng), langganan gacor, program hemat dan lainnya. Semua skema ini membebankan biaya tambahan hingga Rp20.000 per hari di luar potongan platform 20% yang saat ini masih berjalan.

Situasi itulah yang menciptakan kondisi kerja rentan bagi pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan di bawah standar upah minimum dan terpaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan melelahkan. Beberapa survei menggambarkan nilai perolehan upah pengemudi ojol yang rendah seperti Survei Litbang Kompas tahun 2026 mencatat upah pengemudi sebesar Rp75.000-Rp100.000 per hari.

Kondisi ini tidak membaik bila melihat Survei Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang merilis upah pengemudi ojol rata-rata pendapatannya Rp50.000-Rp100.000 per hari.

Demikian juga jam kerja pengemudi ojol yang berada di atas standar 8 jam kerja yang ditemukan pada hasil survei seperti Survei IDEAS tahun 2023 yaitu 9-16 jam per hari dan Survei Litbang Kompas tahun ini yaitu 9-12 jam per hari.

Akomodasi Dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Demi melindungi hak pengemudi ojol, taksol dan kurir, pemerintah berkewajiban untuk memanifestasikan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait kesejahteraan pengemudi, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak pengemudi sebagai pekerja di dalam hukum ketenagakerjaan.

Untuk itu pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja, yang telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online, harus ditegaskan kembali dengan mendasarkan pada hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga tidak ada lagi model hubungan kerja yang ditutupi dengan hubungan kemitraan sebagai dalih perusahaan platform untuk tidak menjalankan kewajibannya memberikan hak pekerja kepada pengemudi ojol.

Karena sejatinya setiap pengemudi ojol memiliki hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Antara lain, untuk menikmati hak upah minimum layak, jam kerja 8 jam, waktu istirahat cukup, THR, cuti haid dan melahirkan, inklusi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan regulasi mengenai potongan komisi ojek online (ojol) 8 persen saat ini difokuskan bagi layanan roda dua, bukan roda empat.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda dua karena layanan tersebut memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

"Sekarang ini (potongan komisi 8 persen) fokus dilakukan untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Dudy, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah hanya berlaku bagi layanan roda dua sehingga belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan kendaraan roda empat.

Ia menjelaskan kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus roda empat berbeda dengan ojek online karena di wilayah Jabodetabek menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan daerah lain diatur pemerintah provinsi.

Dudy mengungkapkan terdapat usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Ia menegaskan pemerintah saat ini tetap memfokuskan penyusunan regulasi komisi ojek online pada layanan roda dua sebagai langkah awal dalam memperkuat kepastian pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.

"Memang ada ada permintaan dari para operator supaya kiranya bisa untuk roda empat itu regulasinya dipusatkan saja. Tapi kita itu harus bicara dengan stakeholder yang terkait, tidak hanya operator tapi juga pemerintah daerah provinsi," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub.

Adapun, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Kepala Negara menegaskan kebijakan itu diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Selain memangkas persentase potongan pendapatan, revisi beleid ini akan mencakup pembaruan jaminan proteksi asuransi bagi pengemudi sebagai bagian dari penyempurnaan menyeluruh terhadap regulasi keselamatan transportasi daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, tercatat telah menggelar serangkaian pertemuan berkala dengan para aplikator untuk memastikan keselarasan teknis sebelum tenggat waktu pemberlakuan.

Langkah penyesuaian biaya jasa ini diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar intervensi negara terhadap ekosistem ekonomi digital.

Dalam pidatonya di Monumen Nasional beberapa waktu lalu, Kepala Negara secara terbuka menyatakan keberpihakannya untuk memitigasi ketimpangan pembagian hasil pendapatan yang selama ini dinilai membebani para pekerja sektor informal tersebut.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Meskipun proses penerbitan draf revisi final Keputusan Menhub masih berjalan, Dudy meyakini seluruh penyedia aplikasi transportasi daring di Indonesia berkomitmen penuh mematuhi instruksi baru ini demi menjaga stabilitas hubungan kemitraan dengan para pengemudi roda dua di jalanan.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain. Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," pungkas Menhub.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diterapkan tanpa masa uji coba sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

Dudy mengatakan, pemerintah telah meminta seluruh perusahaan aplikator segera menyiapkan implementasi kebijakan agar dapat diterapkan sesuai jadwal.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/6/2026) dikutip dari Antara.

Menurut Dudy, dalam pertemuan antara perusahaan aplikator dan pimpinan DPR telah disepakati bahwa pemberlakuan komisi maksimal 8 persen dimulai secara resmi pada 1 Juli 2026.

Kementerian Perhubungan, lanjut dia, mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menyiapkan seluruh aspek administratif maupun teknis agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Ia juga menilai para aplikator telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam berbagai pertemuan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan.

Dudy mengungkapkan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan para aplikator hingga seluruh pihak menyatakan siap melaksanakan kebijakan Presiden.

Menurut dia, perubahan besaran komisi tidak memerlukan regulasi baru karena ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Kementerian Perhubungan hanya akan merevisi ketentuan mengenai batas maksimal komisi yang sebelumnya mencapai 20 persen menjadi paling tinggi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sehingga dengan adanya komisi 8 persen maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu kan 15 plus 5 ya? Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8 persen," jelas Dudy.

Selain mengubah batas maksimal komisi, Kementerian Perhubungan juga akan merevisi ketentuan mengenai asuransi sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi yang menjadi kewenangan kementerian.

Dudy menegaskan perubahan tersebut hanya mencakup aturan yang sebelumnya telah diterbitkan Kementerian Perhubungan sehingga penyesuaian dilakukan mengikuti arahan Presiden yang disampaikan pada 1 Mei 2026.

Meski aturan revisi belum diterbitkan, ia memastikan para aplikator telah menyatakan kesiapan menjalankan kebijakan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai dinamika di lapangan.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain," katanya.

"Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," tambah Dudy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online menjadi maksimal 8 persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Prabowo saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Presiden menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk melindungi hak para pengemudi ojek online yang setiap hari bekerja keras dan menghadapi risiko di jalan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku belum memberikan rasa keadilan bagi para pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan alasan aturan terkait komisi 92% alias potongan 8% untuk aplikator baru berlaku untuk transportasi online roda dua.

Dudy menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan lebih dahulu pada layanan roda dua karena jumlah pengguna maupun mitra pengemudinya jauh lebih besar dibandingkan layanan roda empat.

"Jadi, sekarang ini yang fokus dilakukan adalah untuk roda dua, karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Dia mengatakan, regulasi terbaru mengenai komisi tersebut untuk sementara hanya berlaku bagi layanan ojekonline (ojol) roda dua.

Pemerintah akan lebih dulu melihat implementasi kebijakan tersebut sebelum mempertimbangkan pengaturan pada layanan roda empat.

Menurutnya, karakter regulasi angkutan daring roda empat berbeda dengan roda dua. Untuk wilayah Jabodetabek, pengaturan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Adapun di luar Jabodetabek, kewenangan pengaturan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan operator angkutan daring tersebut memang telah mengusulkan agar pengaturan layanan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sebelum diambil keputusan.

"Tetapi kami harus bicara dengan stakeholder yang berkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah semua, apakah kami satukan saja pengaturan terhadap kendaraan roda empat," ujarnya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mulai menerapkan potongan 8% pada 1 Juli 2026

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojol sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah siap memberlakukan penurunan komisi aplikator ojekonline(ojol) menjadi maksimal delapan persen mulai 1 Juli 2026. Dudy mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah mendapat komitmen dari perusahaan aplikasi.

"Pada saat pertemuan para aplikator dengan pimpinan DPR sudah disepakati bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Juli," ujar Dudy saatmedia briefingmengenai sejumlah isu strategis terkini di sektor transportasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dudy mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai jadwal. Menurut dia, para aplikator juga telah menyatakan kesiapannya menjalankan aturan baru tersebut.

"Tentunya kami akan mendukung itu dan kami akan menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pemberlakuan komisi baru tersebut, yakni delapan persen," ucap Dudy.

Menurut Dudy, hasil komunikasi intensif antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan perusahaan aplikasi menunjukkan mereka siap menjalankan kebijakan pemerintah. Dudy menjelaskan, pada tahap awal kebijakan ini hanya berlaku untuk layanan ojekonlineroda dua.

Untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, lanjut Dudy, Kementerian Perhubungan akan merevisi aturan yang selama ini mengatur besaran potongan aplikasi. Selain mengubah ketentuan komisi, pemerintah juga akan memperbarui pengaturan mengenai aspek asuransi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Dengan adanya komisi delapan persen, maka kami akan merevisi ketentuan yang semula berbunyi komisi maksimal 20 persen, yaitu 15 persen ditambah lima persen, menjadi maksimal delapan persen," sambung Dudy.

Meski masih terdapat sejumlah perusahaan aplikasi yang melakukan penyesuaian terhadap model bisnisnya, Dudy menegaskan hal tersebut tidak akan menghambat implementasi kebijakan. Dudy memahami para aplikator masih mencari keseimbangan baru terhadap pemberlakuan komisi delapan persen.

"Kalau seperti Grab, GoJek, maupun Maxim, sepertinya mereka sudah siap. Tentunya dengan keseimbangan yang baru, akan adaadjustmentatau penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Dudy.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy menyatakan akan merevisi ketentuan potongan komisi aplikator transportasi daring kepada mitra pengemudinya. Khususnya untuk layanan roda dua angkutan penumpang.

Dudy mengatakan hal itu untuk mendukung ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo pada 1 Juni 2026.

“Dengan adanya komisi 8%, maka kami akan merevisi ketentuan komisi yang semula berbunyi maksimal 20%, itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” kata Dudy saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Selama ini, sistem potongan aplikator sebesar 20% hanya diterapkan untuk layanan pengantaran orang untuk ojol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Sedangkan komisi untuk layanan pengantaran orang oleh mitra pengemudi taksi online diatur oleh masing-masing gubernur.

Tak hanya itu, Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan mengatur berkaitan dengan asuransi bagi para mitra pengemdui.

“Jadi kita boleh hanya mengatur berkaitan dengan apa namanya yang menjadi wilayah dari Kemenhub yang sudah diatur sebelumnya. Jadi kita akan perbaharui sesuai dengan kondisi sebagaimana yang disampaikan oleh presiden pada 1 Mei,” ujarnya.

Ia memastikan Kemenhub akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menerapkan perpres tersebut. Dudy mengungkapkan, perpres tersebu juga akan terbit sebelum 1 Juli 2026. Hal ini menyusul kesiapan Gojek dan Grab yang akan menerapkan ketentuan itu mulai 1 Juli 2026.

Sebelumnya, Prabowo hanya mengumumkan saja akan menerbitkan aturan itu dan menyatakan akan mengatur pembatasan potongan komisi sebesar 8%. Meski sudah diumumkan, hingga kini pemerintah juga belum menerbit beleid itu.

Kesiapan Aplikator

Dua aplikator transportasi daring, Grab dan Gojek resmi menyatakan akan menerapkan potongan komisi 8% kepada mitra pengemudi transportasi roda dua. Wakil Direktur Utama GoTO Catherine Hindra menyatakan perusahaan mendukung upaya pemerintah melalui perpres tersebut untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online alias ojol.

“Jadi (komisi 8%) mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide,” kata Catherine di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (23/6).

Grab Indonesia yang juga menyatakan komitmen sama untuk menerapkan potongan komisi 8% kepada mitra pengemudinya. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan akan menerapkan kebijakan tersebut pada wkatu yang sama.

“Grab Indonesia mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike. Implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” ujarnya.

Sementara itu, Maxim Indonesia masih menunggu secara resmi diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. "Terkait wacana pengaturan komisi aplikasi sebesar 8% dalam Peraturan Presiden, kami memahami regulasi tersebut masih berada pada tahap pembahasan," kata Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).

Dirhamsyah mengatakan, Maxim menghormati setiap usulan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Selain itu, Maxim juga terus berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

"Saat ini, komisi yang diterapkan Maxim merupakan salah satu yang paling kompetitif di industri ride-hailing yang memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk mendapat penghasilan yang lebih layak," ujarnya.

Di sisi lain, inDrive menyambut baik rencana pemerintah membatasi aplikator untuk membatasi komisi yang diambil dari mitra pengemudi sebesar 8%.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dari Perpres. Aturan ini akan mengatur mekanisme teknis implementasi berbagai ketentuan dalam Perpres tersebut.

“Ini termasuk terkait batas komisi maksimal bagi platform transportasi online,” kata Rio kepada Katadata.co.id.

Rio menambahkan, inDrive sejak awal menerapkan struktur komisi yang rendah dan transparan. Hal ini dilakukan dengan penerapan komisi hingga maksimal 12% serta tanpa biaya layanan, biaya platform, maupun biaya tersembunyi bagi pengguna.

“Kami terus mempelajari implikasi dari ketentuan baru tersebut terhadap operasional dan ekosistem secara keseluruhan,” ujarnya.

Salah satu aplikator transportasi daring, inDrive, menyambut baik rencana pemerintah membatasi aplikator untuk membatasi komisi yang diambil dari mitra pengemudi sebesar 8%. Ketentuan tersebut akan segera berlaku pada 1 Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 menyatakan ketentuan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Namun, hingga kini Perpres tersebut belum terbit.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dari Perpres. Aturan ini akan mengatur mekanisme teknis implementasi berbagai ketentuan dalam Perpres tersebut.

“Ini termasuk terkait batas komisi maksimal bagi platform transportasi online,” kata Rio kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).

Rio menambahkan, inDrive sejak awal menerapkan struktur komisi yang rendah dan transparan. Hal ini dilakukan dengan penerapan komisi hingga maksimal 12% serta tanpa biaya layanan, biaya platform, maupun biaya tersembunyi bagi pengguna.

“Kami terus mempelajari implikasi dari ketentuan baru tersebut terhadap operasional dan ekosistem secara keseluruhan,” ujarnya.

Rio mengatakan inDrive juga belum bisa mengungkapkan dampak aturan tersebut terhadap tarif konsumen maupun penyesuaian bisnis lainnya. Pasalnya, saat ini belum ada kejelasan mengenai aturan teknis pelaksanaannya.

Ke depan, Rio memastikan setiap penyesuaian yang diperlukan akan dipertimbangkan secara cermat. “Hal ini dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi pengguna,” ujarnya.

Potongan Komisi Ojol

Sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojol dari maksimal 20% menjadi 8%.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%,” kata Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/5).

Selama ini, sistem potongan aplikator sebesar 20% hanya diterapkan untuk layanan pengantaran orang untuk ojol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Sedangkan komisi untuk layanan pengantaran orang oleh mitra pengemudi taksi online diatur oleh masing-masing gubernur.

Presiden Prabowo belum memerinci apakah batasan komisi 8% itu termasuk untuk layanan pengantaran barang dan makanan atau tidak. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, mitra pengemudi ojol dalam beberapa kali aksi unjuk rasa mengeluhkan potongan lebih dari 20% untuk layanan antar barang dan makanan yang lebih besar daripada pengantaran orang.

Dua aplikator transportasi daring, Gojek dan Grab, sudah resmi menyatakan akan menerapkan potongan komisi bagi mitra pengemudi layanan roda dua penumpang sebesar 8%. Sementara itu, Maxim Indonesia masih menunggu secara resmi diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

"Terkait wacana pengaturan komisi aplikasi sebesar 8% dalam Peraturan Presiden, kami memahami regulasi tersebut masih berada pada tahap pembahasan," kata Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hanya mengumumkan saja akan menerbitkan aturan itu dan menyatakan akan mengatur pembatasan potongan komisi sebesar 8%. Ketentuan yang ada di dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 itu diumumkan Prabowo pada 1 Mei namun hingga kini juga belum diterbitkan.

Dirhamsyah mengatakan, Maxim menghormati setiap usulan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Selain itu, Maxim juga terus berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

"Saat ini, komisi yang diterapkan Maxim merupakan salah satu yang paling kompetitif di industri ride-hailing yang memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk mendapat penghasilan yang lebih layak," ujarnya.

Sejak awal, ia mengatakan Maxim selalu mendukung terciptanya keseimbangan antara kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional layanan dan besaran komisi yang dikenakan. Dirhamsyah mengatakan Maxim selalu beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, di saat yang sama juga Maxim tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terjangkau dan berkualitas. Khususnya, bagi seluruh pengguna serta peluang penghasilan yang kompetitif bagi mitra pengemudi.

Maxim berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan secara inklusif kepada mitra pengemudi maupun pengguna dengan menyediakan program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia. Ini untuk memberikan santunan kecelakaan atau musibah lainnya yang terjadi pada saat menggunakan layanan Maxim.

Maxim juga secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan berbagai pihak lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

"Kami meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojol dari maksimal 20% menjadi 8%.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%,” kata Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/5).

Selama ini, sistem potongan aplikator sebesar 20% hanya diterapkan untuk layanan pengantaran orang untuk ojol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Sedangkan komisi untuk layanan pengantaran orang oleh mitra pengemudi taksi online diatur oleh masing-masing gubernur.

Presiden Prabowo belum memerinci apakah batasan komisi 8% itu termasuk untuk layanan pengantaran barang dan makanan atau tidak. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, mitra pengemudi ojol dalam beberapa kali aksi unjuk rasa mengeluhkan potongan lebih dari 20% untuk kedua layanan ini, alih-alih pengantaran orang.

Gojek dan Grab Dukung Komisi 8%

Wakil Direktur Utama GoTO Catherine Hindra menyatakan perusahaan mendukung upaya pemerintah melalui perpres tersebut untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online alias ojol.

“Jadi (komisi 8%) mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide,” kata Catherine di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (23/6).

Grab Indonesia yang juga menyatakan komitmen sama untuk menerapkan potongan komisi 8% kepada mitra pengemudinya. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan akan menerapkan kebijakan tersebut pada wkatu yang sama.

“Grab Indonesia mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike. Implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” ujarnya.

Usai pernyataan dua aplikator tersebut, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak agar aplikator lain seperti Maxim dan inDrive menerapkan kebijakan yang sama.

"Garda menegaskan untuk perusahaan aplikasi lain yang belum mengumumkan kepada publik mengenai kesiapan implementasi agar mematuhi potongan komisi 8% per 1 Juli 2026 tanpa terkecuali,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono kepada Katadata.co.id, Rabu (24/6).

Igun menjelaskan, untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan perpres tersebut pihaknya menyiapkan infrastruktur digital untuk memantau pelaksanaan implementasi potongan biaya aplikasi 8% di lapangan.

Melalui situs resmi gardaindonesia.or.id, masyarakat dan para pengemudi dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi tersebut.

“Yang melanggar akan kami laporkan kepada pihak regulator, kepresidenan, dan kementerian teknis terkait serta DPR,” kata Igun.