REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim telah besaran bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan dua kali lipat. Diperkirakan, akan ada 850 ribu pengemudi ojol yang bakal mendapatkan BHR tahun ini.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap memperjuangan pemberian BHR kepada para ojol. Namun, kenaikan BHR dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dinilai masih belum layak.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp 50 ribu. Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikan dua kali lipat, yaitu jadi Rp 100 ribu saja," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, angka itu masih jauh dari kata layak, bahkan relatif tidak manusiawi. Ia menilai, pemberian BHR dengan nilai hanya sekitar Rp 100 ribu hanya meremehkan para pengemudi ojol yang selama ini bekerja tidak kenal waktu.

"Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu," kata dia.

Igun menilai, angka BHR yang layak diberikan untuk para pengemudi ojol adalah Rp 1,2 juta. Angka itu disebut belum terlalu ideal, tapi relatif lebih baik dibandingkan hanya Rp 100 ribu.

"BHR Rp 1,2 juta sangat relevan dan nilai yang masuk akal saat ini yang seharusnya dapat diberikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudinya," kata dia.

"Kami tekankan agar BHR tahun 2026 ini nilainya Rp 1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tambah Igun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyebut Bantuan Hari Raya (BHR) driverojek online (Ojol) tahun ini bakal naik dibanding 2025.

Yassierli mengatakan, para pengusaha platform angkutan digital atau aplikator menyatakan bakal menambah BHR.

“Kemarin yang hasil (pertemuan) kita ya mereka komitmen, ada yang menyampaikan kami lebih sekian dari tahun lalu dan itu kita apresiasilah,” kata Yassierli saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Yassierli menekankan, pemberian BHR itu bagaimanapun tetap harus mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan.

Selain itu, masing-masing perusahaan juga memiliki kategori tersendiri terkait siapa saja mitra kerja yang berhak menerima BHR.

Pada tahun lalu misalnya, BHR atau THR itu disesuaikan dengan seberapa aktifdriverojol.

Sebab, bisnis angkutan digital itu memang fleksibel dan bergantung pada produktivitas mitra.

“Orang yang memang full dengan orang yang part-time tentu harusnya berbeda. Karena kan ini model bisnisnya beda dengan pekerja biasa,” tutur Yassierli.

Adapun jumlah driverojol dan pekerja gig yang diperkirakan akan menerima BHR itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta orang.

Mereka merupakan driverojolaktif, bukan part time atau waktu tertentu.

“Jumlah total itu sebenarnya yang aktif itu antara mungkin kasarnya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta orang. Ya, kemarin berdasarkan data yang kita ini kan,” ujar Yassierli.

Meski demikian, Yassierlie mengaku belum mengetahui apakah BHR itu nanti akan bersifat wajib atau imbauan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari Senin mungkin kita bisa temui nanti, atau hari Selasa. Nanti dari situ nanti kita akan laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator,” ucap Yassierli.

Diketahui, pada Lebaran tahun lalu Prabowo meminta perusahaan layanan angkutan membayarkan bonus hari raya dalam bentuk tunai.

Bonus diberikan berdasarkan tingkat produktivitasdriverojol maupun kurir online.

Saat itu, terdapat 250.000 driverojol dan kurir online aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta lainnya yang berstatus part time.

“(Bonus Hari Raya) Dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).