PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) setara 49 persen dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp1.774 triliun di sepanjang 2026.

Hal ini dipastikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Senin (9/2).

Adapun realisasi penyaluran KPP secara nasional di 2026 tercatat mencapai Rp3.547 triliun. Sebagai mitra strategis pemerintah, langkah BRI ini sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita dan target Program 3 Juta Rumah sebagai upaya memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun untuk tahun 2026.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery di Kantor Kementerian PKP, Senin (9/2).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

"Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar.

Group CEO BRI, Hery Gunardi menyampaikan apresiasi atas kinerja pemberdayaan yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang dinilai berhasil memberikan dampak luas bagi masyarakat prasejahtera.

Saat ini, PNM telah menjangkau sebanyak 60.250 dari 84.000 desa/kelurahan dengan total melayani 22,9 juta nasabah, yang secara konsisten mengadakan pertemuan antara nasabah bersama AO setiap minggunya.

"Selama 26 tahun PNM diberikan mandat oleh negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat Indonesia khususnya prasejahtera yang berkelanjutan," ujar Hery saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNM, Senin (2/2).

Ia meyakini, PNM dapat menjadi lembaga keuangan yang memberikan dampak besar dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui dukungan digitalisasi, serta peningkatan kualitas SDM dan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan).

"Digitalisasi dan pertemuan kelompok mingguan perlu untuk terus didorong, dan didukung juga oleh pengembangan SDM yang berkualitas," kata Hery.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Arief Mulyadi menyatakan bahwa proporsi yang semakin besar menuntut PNM untuk terus memperkuat layanan, sehingga misi pemberdayaan serta pemberian akses permodalan dapat lebih mudah diakses secara efektif dan tepat guna.

"Setiap tahunnya dana yang PNM salurkan minimal Rp1 miliar di setiap desa memberikan dampak secara langsung yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga prasejahtera. Artinya, PNM bukan hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga sosial dan terus akan menjadi komitmen perusahaan ini dalam melakukan transformasi melalui re-modeling proses bisnis," tutur Arief.

PNM sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan Pegadaian, terlibat dalam transformasi ekosistem UMi yang menjadi salah satu agenda besar pada 2026.

Tingkat pengangguran terbuka di kalangan muda, terutama bagi lulusan SMA dan SMK, masih menjadi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat lebih dari 6 juta jiwa berusia 15-24 tahun belum memiliki pekerjaan tetap.

Salah satu upaya konkret datang dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan BUMN yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha, Perseroan tidak hanya membuka akses permodalan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi puluhan ribu anak muda.

Saat ini, PNM mempekerjakan tenaga lapangan PNM atau Account Officer (AO) yang merupakan lulusan SMA dan SMK. Di samping mendapatkan pekerjaan, para AO juga berkesempatan mengikuti program beasiswa kuliah sarjana yang disediakan PNM.

Langkah ini cukup jarang terjadi, karena lulusan SMA/SMK umumnya kesulitan masuk dunia kerja formal. PNM justru memberi kesempatan kerja sekaligus program beasiswa kuliah sarjana gratis bagi para AO-nya.

Para AO PNM tidak hanya bekerja untuk kepentingan perusahaan. Tugas utama mereka adalah memberdayakan masyarakat prasejahtera, terutama ibu-ibu yang berada di garis kemiskinan atau yang sering disebut 'wong cilik'.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini PNM telah melayani sekitar 22,7 juta nasabah di seluruh Indonesia. Artinya, 22,7 juta keluarga telah mendapatkan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui peran para AO.

"Ini menjadi bukti bahwa para AO PNM adalah roda pemberdaya, setidaknya di kalangan masyarakat prasejahtera Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11).

Ia menilai, langkah PNM ini dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, membuka lapangan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang sering kali sulit terserap pasar kerja.

Di sisi lain, upaya ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat kecil.

Hingga saat ini, keberadaan AO PNM tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Mereka mendampingi usaha mikro warga secara langsung, memberikan akses pembiayaan, dan membantu pengelolaan usaha.

Model kerja ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak harus dimulai dari pusat kota atau kantor besar. Justru perubahan terjadi di tingkat akar rumput, melalui pendampingan langsung oleh AO yang memahami kondisi masyarakat setempat.

Melalui jaringan AO yang tersebar hingga ke pelosok, PNM berupaya menjaga keberlanjutan program pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, PNM tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga mendorong perubahan sosial di tingkat akar rumput.

Para lulusan SMA dan SMK yang menjadi AO kini berperan sebagai penggerak ekonomi 'wong cilik', sekaligus bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional dari bawah.

Pemerintah didorong memperkuat program pembiayaan ultramikro (UMi) sebagai bagian dari strategi menekan kemiskinan yang menjadi prioritas Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, menilai pembiayaan ultramikro mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak tersentuh perbankan konvensional.

Menurutnya, fokus lembaga pembiayaan ultramikro memang pada segmen kelompok masyarakat yang unbankable. Ceruk itu, kata dia, selama ini diisi oleh keberadaan renternir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Menurutnya, lembaga seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bukan hanya menyalurkan kredit, tetapi juga menjalankan misi pemberdayaan ekonomi, terutama kepada kelompok kelas bawah.

"Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil 'mentas' dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya," kata Sunarsip.

Dia memandang lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar.

"Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan," kata ekonom senior tersebut.

Senada, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai, secara umum pembiayaan ultramikro bisa menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah.

Namun, dengan plafon kredit ultramikro yang karena menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, menurut Eko, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.

"Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya," kata Eko.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Berbagai kebijakan dan program pun disiapkan.

Dalam memastikan program tepat sasaran, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah juga menjalankan sejumlah program, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, membangun Sekolah Rakyat, program renovasi rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Konsep pembiayaan ultramikro bukan hal baru di dunia. Dua lembaga asal Bangladesh, BRAC dan Grameen Bank, telah membuktikan efektivitasnya menekan kemiskinan global.

BRAC yang berdiri sejak 1972 kini memiliki 11 juta nasabah, sedangkan Grameen Bank, yang didirikan oleh peraih Nobel Perdamaian 2006, Dr. Muhammad Yunus, melayani 10,77 juta nasabah, 98% di antaranya perempuan.

Semula lembaga ini hanya 'bermain' di negara Bangladesh, singkatan dari Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC).

Ketika mulai menyalurkan pinjaman ultramikro, BRAC berganti nama menjadi Bangladesh Rural Advancement Committee. Program itu diduplikasi ke beberapa negara yakni Pakistan, Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Liberia, dan Myanmar.

Sedangman Grameen Bank mulai beroperasi pada 1983. Lembaga yang dibidani oleh ekonom Dr. Muhammad Yunus mengusung tagline Bank untuk Orang Miskin. Situs Grameen Bank mengklaim telah menyalurkan pembiayaan kepada 10,77 juta nasabah.

Pada 2006, Yunus dan Grameen Bank menerima Nobel Perdamaian sebagai apresiasi atas upayanya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kredit ultramikro dalam memerangi kemiskinan.

Di dalam negeri ada PT PNM, BUMN yang dibentuk pada 1999 semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie. PNM Bala menjadi pionir pembiayaan ultramikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) sejak 2016.

PNM kemudian tergabung dalam holding ultramikro yang dibentuk pada September 2021 dengan BRI sebagai induk dan satu anggota lain yakni PT Pegadaian.

Meski baru muncul beberapa dekade setelah BRAC dan Grameen Bank, program Mekaar berkembang pesat melampui dua lembaga itu dari sisi jumlah nasabah.

Hingga semester pertama 2025, sekitar 22,4 juta nasabah di 6.165 kecamatan di Indonesia menikmati pembiayaan ultramikro dari PNM. Seluruh penerima adalah perempuan.

Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Selama 2024, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun.

"Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai desil III. Yang masuk kemiskinan ekstrem sekitar 6 juta nasabah. Jadi PNM dari sejak digagas dan dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan," ujar Dirut PNM Arief Mulyadi dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum pada Juli 2025 lalu.

Sebagai informasi, BRAC berdiri pada 1972 dengan total jumlah nasabah 11 juta orang dan 89% di antaranya adalah perempuan. BRAC sudah menyalurkan kredit sebesar US$6 miliar pada 2024.

Kemudian Grameen Bank berdiri pada 1983 dengan total jumlah nasabah sebanyak 10,77 juta orang, 98% di antaranya adalah perempuan dan sudah menyalurkan pembiayaan sebesar US$1,383 miliar pada Januari - September 2025.

Sedangkan PNM Mekaar berdiri pada 2016 dengan nasabah sebanyak 22,7 juta orang dan semuanya adalah perempuan. Lembaga ini sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp73,93 triliun pada 2024.

Selain PNM, ada beberapa badan usaha swasta sejenis di dalam negeri seperti BTPN Syariah, Amartha, dan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) yang memiliki nasabah di atas 1 juta orang.