Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, alias kembali memasuki zona kontraksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Program ini dipandang menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” ujarnya.

Selain HGBT dan perlindungan industri dalam negeri, Febri menjelaskan sejumlah upaya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Di samping itu, pihaknya juga mencermati laporan S&P Global yang menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Sebelumnya, laporan S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur Tanah Air.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan ini merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," kata Usamah dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah baru untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan pasokan energi. Salah satunya dengan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair bagi sektor industri agar biaya produksi lebih kompetitif sekaligus membantu mempertahankan lapangan kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas bumi industri tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah siapkan skema gas industri yang lebih kompetitif

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, seperti dikutip kembali pada Rabu, 1 Juli 2026.

Pemerintah melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT.

Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yaitu USD6,5 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar USD9,6 per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah. Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran USD20,57 per MMBTU akan diturunkan menjadi USD13 per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar USD15 sampai USD16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," jelas Bahlil.

Penurunan tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, termasuk harga gas hulu, biaya pemrosesan LNG, serta komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme ini, ia menilai penyesuaian harga dilakukan secara proporsional di seluruh rantai pasok, sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

Bahlil juga menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif. Namun di sisi lain, industri juga perlu memahami bahwa produksi gas pipa bersumber dari energi fosil yang pasti mengalami penurunan alamiah.

Dalam kondisi tersebut, LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional agar kegiatan industri tetap berjalan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa ke depan, pemanfaatan LNG dalam pemenuhan kebutuhan industri merupakan bagian dari upaya menjaga kontinuitas pasokan, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa. Namun, pemerintah juga memahami bahwa struktur harga LNG perlu ditata agar tetap mendukung daya saing industri nasional.

PGN siap jalankan kebijakan pemerintah

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), perusahaan menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi opsi strategis untuk menjaga keandalan sistem listrik nasional, sehingga mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar atau blackout.

“Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan,” kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Feiral, kemampuan panas bumi untuk beroperasi stabil selama 24 jam menjadikannya salah satu sumber energi potensial dalam memperkuat keandalan pasokan listrik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

“Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan potensi panas bumi Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah memberikan peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, pengembangan panas bumi perlu berjalan beriringan dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, hingga diversifikasi sumber energi.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sebesar 24 gigawatt (GW) atau sekitar 40 persen dari cadangan dunia, menjadikannya salah satu potensi energi lokal terbesar yang dimiliki Indonesia.

Dengan karakteristik yang stabil, andal, dan melimpah, panas bumi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

Meski demikian, pemanfaatan potensi tersebut masih perlu ditingkatkan. Dari total cadangan sekitar 24 GW, baru sekitar 2,7 GW atau 12 persen yang telah dimanfaatkan. Artinya, masih terdapat ruang pengembangan yang besar, termasuk untuk mengejar tambahan kapasitas sekitar 2,5 GW dalam 10 tahun ke depan.

Di sisi lain, target dalam RUPTL 2025–2034 yang mencapai 5,2 GW dinilai cukup ambisius, namun tetap sejalan dengan arah transisi energi nasional.

Pengembangan kapasitas panas bumi secara bertahap diperlukan untuk memperkuat bauran energi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Meski memiliki prospek yang besar, Feiral mengakui pengembangan panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan investasi awal yang besar, persoalan tarif keekonomian, proses perizinan, hingga kesiapan infrastruktur jaringan kelistrikan.

Karena itu, ia menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, mulai dari skema pembagian risiko eksplorasi, penyediaan pembiayaan jangka panjang, penyederhanaan perizinan, hingga sinkronisasi antara pengembangan pembangkit dan perencanaan jaringan kelistrikan nasional.

“Kalau bicara mitigasi blackout, panas bumi sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu opsi dalam portofolio ketahanan listrik nasional. Kuncinya bukan memilih satu teknologi saja, tetapi membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh, tersebar, fleksibel, dan memiliki cadangan yang memadai,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi Rp2,22 triliun atau 43,04% hingga 31 Mei 2026, dari target Rp5,15 triliun pada tahun ini.

Dana tersebut telah disalurkan kepada 30.845 debitur di berbagai sektor usaha. Dari sisi skema, KUR konvensional masih mendominasi dengan realisasi Rp2,13 triliun atau 95,99%, sementara KUR syariah mencapai Rp88,87 miliar atau 4,01%.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan secara nasional Kalsel berada di peringkat ke-17 dalam realisasi penyaluran KUR dan menempati posisi kedua di Pulau Kalimantan.

"Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp776,12 miliar atau 35,01% yang disalurkan kepada 13.497 debitur. Berdasarkan skema, KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran sebesar Rp1,43 triliun atau 64,46% kepada 27.794 debitur," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Jika ditelisik lebih jauh, penyaluran KUR di Kalsel masih bertumpu pada sejumlah daerah. Kota Banjarmasin mencatat penyaluran tertinggi, yakni Rp385,85 miliar kepada 4.351 debitur.

Selanjutnya, Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp293,99 miliar kepada 2.906 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp227,89 miliar kepada 3.666 debitur.

Pola tersebut menunjukkan pemerataan akses pembiayaan ke kabupaten/kota lain masih menjadi pekerjaan rumah.

Dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp1,48 triliun kepada 26.652 debitur. Posisi berikutnya ditempati Bank Mandiri dengan Rp232,75 miliar kepada 1.876 debitur dan BNI sebesar Rp210,83 miliar kepada 660 debitur.

UMi Masih Tertatih

Selain KUR, Catur mengatakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalsel juga terus berjalan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Namun, capaiannya masih jauh di bawah kinerja KUR.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi pembiayaan UMi mencapai Rp23,49 miliar kepada 4.364 debitur, terdiri atas pembiayaan konvensional Rp3,70 miliar dan syariah Rp19,80 miliar.

"Secara nasional, Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi dalam realisasi penyaluran UMi, sedangkan di tingkat regional menempati posisi ketiga se-Kalimantan," tegasnya.

Kota Banjarmasin kembali menjadi wilayah dengan penyaluran UMi terbesar, yakni Rp4,76 miliar kepada 814 debitur.

Disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp2,96 miliar kepada 548 debitur dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp2,53 miliar kepada 447 debitur.

Sektor perdagangan mendominasi penerima pembiayaan UMi dengan porsi 98,25%, sedangkan skema pembiayaan kelompok menjadi yang terbesar dengan nilai Rp19,80 miliar.

Adapun PNM tercatat sebagai penyalur UMi terbesar dengan realisasi Rp19,80 miliar kepada 3.638 debitur.

Catur menegaskan capaian penyaluran KUR dan UMi menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan pemerintah bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

"Penyaluran KUR dan pembiayaan UMi merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami akan terus memastikan agar pembiayaan ini tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur agar program tersebut tidak sekadar menjadi macan kertas—besar di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi.

"Kolaborasi dengan seluruh mitra penyalur akan terus kami tingkatkan agar keberhasilan penyaluran di daerah yang sudah tinggi, seperti Kota Banjarmasin, dapat direplikasi dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, distribusi pembiayaan kepada UMKM menjadi lebih merata, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$4,51 miliar atau setara Rp80,96 triliun (asumsi kurs Rp17.953 per US$) pada Mei 2026.Angka tersebut melonjak 70,78% dibandingkan dengan nilai impor migas pada Mei 2025 yang sebesar US$2,64 miliar.

"Impor migas sebesar US$4,51 miliar, meningkat 70,78% secara tahunan," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 secara total mencapai US$17,45 miliar.Angka itu merefleksikan kenaikan 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$13,64 miliar.

Ateng mengatakan impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 mayoritas berasal dari Singapura. Nilai impor migas dari negara itu mencapai US$5,1 miliar.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai Mei 2026 itu utamanya yang pertama dari Singapura, kita impor migasnya yang tadi Januari–Mei sebesar US$5,1 miliar atau sekitar 29,38% terhadap total impor migas," ucap Ateng.

Impor migas terbesar kedua berasal dari Malaysia, yakni sebesar US$3,6 miliar. Angka itu berkontribusi sebesar 20,54% dari total impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Selanjutnya, pemasok impor migas terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$1,4 miliar sepanjang Januari–Mei 2026. Angka ini berkontribusi sebesar 8,28% dari total nilai impor migas.

Ateng menambahkan bahwa komposisi negara impor migas terbesar Indonesia ini tak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Menurutnya, hanya ada pemain baru yang mulai muncul sebagai negara impor RI terbesar, yakni Brasil.

"Untuk minyak mentah dari Brasil menjadi peringkat keempat di Januari-Mei 2026. Hanya Brasil saja yang naik ke peringkat keempat," katanya.

IDXChannel - PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) menyuntik tambahan modal sebesar Rp64,9 miliar kepada anak usahanya, PT Samudera Sejahtera Shipping (SSS).

Transaksi penyertaan modal tersebut dilakukan pada 29 Juni 2026 melalui pengambilan 6.490.000 saham baru yang diterbitkan SSS.

Setelah aksi korporasi tersebut, modal dasar SSS meningkat menjadi Rp150 miliar, sementara modal ditempatkan dan disetor penuh bertambah menjadi Rp65 miliar.

Manajemen PGJO menjelaskan, dana hasil penambahan modal akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha SSS, termasuk pengembangan bisnis, pembiayaan operasional sehari-hari, pemenuhan kebutuhan modal kerja, serta berbagai biaya pendukung operasional lainnya.

Perseroan berharap, penguatan struktur permodalan dapat meningkatkan kapasitas operasional SSS sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja keuangan PGJO.

Adapun PT Samudera Sejahtera Shipping merupakan entitas anak yang dikendalikan oleh PGJO dengan kepemilikan saham sebesar 99,9 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, PADANG - Hasil kolaborasi PT Pegadaian (Persero) dengan Universitas Andalas (Unand) berupa alat pendeteksi dini (early warning) gempa bumi menjadi hasil riset yang memberikan dampak positif bagi Provinsi Sumatra Barat.

Wakil Rektor III Unand Kurnia Warman mengatakan Sumbar yang menjadi wilayah yang memiliki potensi gempa bumi megathrust, penting untuk memiliki sebuah inovasi untuk mendeteksi terjadinya gempa bumi, sehingga dapat menjadi informasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi megathrust.

“Berkat adanya kolaborasi dan dukungan dari PT Pegadaian, akhirnya lahir sebuah hasil riset yang bermanfaat bagi Sumbar yakni berupa alat pendeteksi dini gempa bumi. Alat tersebut kedepannya akan menjadi sebuah hal yang akan memberikan dampak panjang bagi masyarakat,” katanya di sela CEO Talks yang diselenggarakan di Unand, Senin (29/6/2026).

Dia menyampaikan perguruan tinggi saat ini dituntut melampaui fungsi pendidikan dan penelitian, dimana perguruan tinggi dituntut untuk harus mampu menjadi pusat lahirnya inovasi yang berdampak dan menjawab berbagai tantangan pembangunan.

"Universitas Andalas meyakini bahwa riset yang baik adalah riset yang memberi manfaat. Riset harus keluar dari laboratorium, hadir di tengah masyarakat, dan menjadi dasar lahirnya kebijakan, inovasi, maupun teknologi yang meningkatkan kualitas kehidupan,” sebutnya.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha merupakan kebutuhan strategis agar inovasi berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas, seperti halnya untuk alat pendeteksi dini tersebut.

Menurutnya masa depan perguruan tinggi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Universitas, pemerintah, industri, termasuk media massa, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mempercepat lahirnya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan bangsa.

“Jadi kami berharap kemitraan dengan PT Pegadaian terus berkembang melalui riset strategis, penguatan literasi dan inklusi keuangan, transformasi digital, pengembangan kewirausahaan mahasiswa, hingga pemberdayaan UMKM,” pinta Kurnia Warman.

Di kesempatan itu, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas bahwa adanya hasil penelitian kolaboratif Universitas Andalas dan PT Pegadaian itu, merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Pusat Studi Bencana UNAND bersama Program Studi Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana tersebut, merupakan bagian dari riset pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa megathrust Mentawai dan tsunami di Kota Padang.

Dia melihat riset tersebut tidak hanya menghasilkan perangkat teknologi, tetapi juga mengembangkan model mitigasi berbasis masyarakat yang mengintegrasikan sistem deteksi dini, prosedur evakuasi, edukasi kebencanaan, pemanfaatan masjid sebagai pusat informasi dan shelter, serta simulasi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir.

“Kami berharap hasil riset ini benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Melalui kolaborasi dengan Unand itu, Ismail Ilyas juga mengajak mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang terus berubah akibat perkembangan teknologi.

Artinya mahasiswa selain tengah menuntut ilmu untuk menyiapkan masa depan yang baik untuk dunia kerja, tapi juga bisa mempersiapkan finansial, dengan cara memahami cara pengelolaan keuangan yang baik.

"Kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi merupakan bekal penting bagi generasi muda. Semakin cepat memulai, semakin besar peluang untuk memperoleh manfaat di masa depan,” tutup dia.

Emiten kongsi Grup Bakrie-Salim, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), memperamping bisnisnya dengan melakukan divestasi terhadap perusahaan tambang emas PT Citra Palu Mineral (CPM). Tambang tersebut kini dialihkan ke anak usahanya, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Aksi pelepasan saham di perusahaan emas raksasa di Palu, Sulawesi Tengah, itu membuat kepemilikan BRMS sebagai perusahaan tambang emas semakin kuat. Adapun BUMI mendivestasikan 3,03% saham CPM ke BRMS dengan nilai transaksi Rp 151,99 miliar.

“Sebagai bagian dari proses transisi strategis dan diversifikasi perseroan,” tulis Group Head of Corporate Communications & CSR Renno Wicaksono dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/7).

Dia menjelaskan, saham yang didivestasikan BUMI tersebut terdiri atas 24.999 saham Seri A dan 927.236 saham Seri C.

Aksi divestasi ini juga mempertegas arah bisnis BUMI yang fokus pada aset-aset jangka pendek yang dekat dengan kepentingan pengendali. Adapun pengendali BUMI saat ini adalah Mach Energy Limited yang menggenggam 170 miliar saham BUMI atau setara dengan 45,78% dari total saham BUMI yang beredar.

Lewat divestasi itu, perseroan dapat mengalokasi modal hasil divestasi tersebut untuk mendukung inisiatif pertumbuhan yang terus dijalankan sejalan dengan agenda diversifikasi perseroan.

“Perseroan tetap memiliki eksposur tidak langsung terhadap kinerja CPM melalui kepemilikan sahamnya di BRMS,” kata Renno.

BUMI saat ini menggenggam sebanyak 20,09% dari total saham BRMS yang beredar. Sementara itu, kegiatan usaha CPM adalah melakukan pertambangan emas dan perak, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar logam dan bijih logam.

Jika melihat lini bisnis BUMI, saat ini perseroan memiliki bisnis pertambangan batu bara lewat anak usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Lalu energi baru terbarukan (EBT) yang masuk ke proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) dan pengembangan energi surya serta proyek infrastruktur untuk anak usahanya PT Darma Henwa Tbk (DEWA).

Kendati sudah mendivestasikan saham di tambang emas CPM, BUMI masih memiliki aset tambang emas di Australia seusai mengakuisisi penuh WF Limited (WFL) di Queensland.

Berdasarkan data perdagangan bursa pukul 10.42 WIB, saham BUMI terpantau naik 1,52% atau 2 poin ke R 132 per saham. Sejak awal tahun, saham BUMI terkoreksi 63,39%.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti BBCA, INCO, hingga MBMA memimpin penguatan pada pembukaan perdagangan.
Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia dibuka melemah 0,83% ke posisi 387,24. Dari 27 konstituen, sebanyak 16 saham menguat, 5 melemah, dan 6 stagnan.
Penguatan dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang mengalami kenaikan 3,15% ke Rp5.725, diikuti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang naik 2,91% ke Rp4.240, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) naik 1,73% ke Rp470.
Penguatan juga dialami oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 1,70% ke Rp2.390, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menguat 1,54% ke Rp2.630, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 1,52% ke Rp134, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,41% ke Rp288.
Sebaliknya, pelemahan harga dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 4,71% ke Rp3.240, PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 2,93% ke Rp22.325, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) melemah 0,37% ke Rp6.775, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang melemah 0,33% ke Rp1.520.
Laporan riset harian Mirae Asset Sekuritas menyebutkan bahwa kejatuhan IHSG sampai dengan paruh pertama hari ini utamanya disebabkan oleh minimnya katalis positif yang mampu menopang psikologis pasar domestik.
Kondisi tersebut memicu aksi jual masif yang membuat seluruh indeks sektoral bergerak melemah secara kompak. Sektor bahan baku menjadi indeks dengan penurunan terdalam, tertekan oleh kejatuhan saham-saham komoditas logam seperti AMMN yang ambles 5,45% dan saham EMAS yang merosot 8,97%.
Selain sektor komoditas, pelemahan indeks komposit juga diperberat oleh koreksi dalam pada sejumlah saham big caps yang selama ini menjadi penggerak indeks.
Di sisi lain, performa minor pasar modal dalam negeri bergerak kontras dengan bursa regional Asia yang cenderung bervariasi cenderung menguat. Indeks Kospi di Korea Selatan dan Nikkei di Jepang justru tampil perkasa dengan lonjakan masing-masing sebesar 3% dan 1,5% pada periode perdagangan yang sama.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.