REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri aset kripto dan regulator mendorong pengembangan regulasi yang lebih adaptif untuk memperluas pemanfaatan aset digital di Indonesia. Langkah itu dinilai penting agar aset kripto tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas dalam mendukung ekonomi digital nasional.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam CFX Crypto Conference (CCC) 2026 yang digelar PT Central Finansial X (CFX) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri, serta asosiasi untuk membahas pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, regulator berupaya menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

“Dalam merespons dinamika inovasi di bidang Aset Keuangan Digital, OJK menerapkan prinsip balance dan technology neutral. Melalui prinsip balance, OJK memastikan bahwa pengembangan inovasi berjalan seiring dengan penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen sehingga tercipta industri yang sehat, aman dan berkelanjutan,” kata Adi.

Menurut Adi, OJK juga telah menyiapkan mekanisme Regulatory Sandbox sebagai ruang pengujian bagi berbagai model bisnis dan produk baru di sektor aset keuangan digital.

Di sisi lain, pelaku industri menilai Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur yang cukup untuk mendukung pengembangan berbagai inovasi aset digital. Beberapa produk seperti stablecoin berbasis rupiah dan layanan crypto repo mulai bermunculan sebagai alternatif pemanfaatan aset kripto di luar aktivitas perdagangan.

Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, mengatakan, industri aset kripto nasional telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih teratur dan memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

“Sekarang saatnya kita buktikan hal berikutnya, bahwa inovasi terbaik di ekosistem ini lahir dari dalam negeri. Konsumen kita siap, regulasi mendukung, dan pelaku industri juga siap mengembangkan berbagai inovasi baru,” ujar Robby.

Jakarta (ANTARA) - Platform akses likuiditas aset kripto Amanode milik PT Alpha Cipta Inovasi (ACI) telah mendapatkan izin masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persetujuan tersebut diberikan melalui Surat Persetujuan OJK Nomor S-89/IK.01/2026 tertanggal 6 April 2026 sebagai bagian dari pengujian inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) di lingkungan yang terkendali.

“Melalui Amanode, pemilik aset kripto dapat mengakses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset kripto mereka melalui mekanisme jual beli aset kripto dengan janji beli kembali yang berbasis rupiah,” kata CEO Amanode Corry Lamria berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan kehadiran Amanode menjadi langkah awal dalam membangun kerangka likuiditas berbasis aset kripto yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Menurut dia, solusi tersebut dihadirkan di tengah kondisi pasar aset kripto yang masih bergantung pada penjualan aset untuk memperoleh likuiditas serta belum tersedianya layanan terintegrasi berbasis rupiah yang teregulasi.

Corry menilai model pembiayaan berbasis aset kripto telah berkembang di pasar global, namun mayoritas masih menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat (AS), seperti USDC dan USDT, sehingga menimbulkan biaya dan risiko nilai tukar ketika dikonversi ke rupiah dalam jumlah besar.

Ia menambahkan layanan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan likuiditas, seperti uang muka rumah, arus kas perusahaan, atau modal kerja dengan memanfaatkan aset kripto yang dimiliki pengguna.

"Pengguna hanya perlu memiliki aset kripto dan dapat langsung mengakses likuiditas dengan proses yang aman dan transparan," ujarnya.

Chief Operating Officer Amanode William Setiawan menjelaskan pengguna dapat menjual aset kripto mereka ke platform untuk memperoleh dana rupiah dengan hak membeli kembali aset tersebut pada harga dan waktu yang telah disepakati.

"Aset kripto pengguna akan disimpan oleh kustodian independen yang berlisensi OJK," ujar William.

Menurut dia, layanan tersebut dapat menjadi alternatif bagi pemilik aset kripto yang membutuhkan dana tunai tanpa harus menjual aset digital yang dimiliki.

Amanode juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Central Finansial X (CFX), PT Koin Kustodian Indonesia (ICC), dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) guna mendukung pengembangan model bisnis perusahaan dalam ekosistem aset kripto nasional.

William mengatakan Amanode dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran dan akses awal bagi pengguna terverifikasi melalui platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berlisensi yang bekerja sama dengan Amanode.

Sementara itu, sejumlah PAKD berlisensi seperti PINTU, Pluang, dan MAKS menyatakan mendukung pengembangan layanan Amanode di industri aset kripto nasional.

“Kami juga memiliki visi yang sama untuk memajukan industri ini dan berkomitmen penuh untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kripto nasional,” kata SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra.

Senada, CCO Pluang Stella Lukman juga memandang kehadiran inovasi dari platform tersebut dapat memberikan opsi bagi pengguna yang mencari cara pengelolaan portofolio aset kripto yang lebih fleksibel.

Lebih lanjut, Direktur Utama MAKS Aaron menyebutkan bahwa kolaborasi dengan Amanode merupakan langkah konkret memperkuat ekosistem aset keuangan digital dengan membuka peluang baru di mana aset kripto tidak hanya disimpan, tapi juga bekerja secara produktif dalam ekosistem keuangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform teknologi penyedia solusi akses likuiditas berbasis aset kripto, Amanode, resmi masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persetujuan tersebut diberikan melalui Surat Persetujuan OJK Nomor S-89/IK.01/2026 tertanggal 6 April 2026.

Amanode merupakan platform milik PT Alpha Cipta Inovasi (ACI) yang menawarkan akses likuiditas bagi pemilik aset kripto tanpa harus melepas kepemilikan asetnya.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Regulatory Sandbox menjadi sarana uji coba dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) untuk menilai kelayakan dan keandalan inovasi dengan pengelolaan risiko yang baik.

Melalui sandbox tersebut, layanan Amanode akan diuji dalam lingkungan terkendali guna memastikan layanan berjalan aman, transparan, dan sesuai regulasi.

CEO Amanode Corry Lamria mengatakan, kehadiran Amanode menjadi langkah awal dalam membangun kerangka likuiditas berbasis aset kripto yang relevan di Indonesia.

Menurut dia, pemilik aset kripto dapat mengakses likuiditas tanpa harus menjual asetnya secara permanen melalui mekanisme jual beli aset kripto dengan janji beli kembali berbasis rupiah.

Ia menyebut solusi tersebut dihadirkan untuk menjawab kondisi pasar aset kripto yang masih bergantung pada penjualan aset untuk memperoleh likuiditas.

Selain itu, belum tersedia solusi terintegrasi dengan rupiah yang teregulasi serta pemanfaatan aset kripto sebagai instrumen produktif masih terbatas.

Chief Operating Officer Amanode William Setiawan menjelaskan, pengguna dapat menjual aset kripto mereka ke platform untuk memperoleh dana rupiah, namun tetap memiliki hak membeli kembali aset tersebut pada harga dan waktu yang telah disepakati.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto. Aturan pajak kripto baru resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Ia menambahkan, aset kripto pengguna nantinya akan disimpan oleh kustodian independen berlisensi OJK.

Menurut William, skema tersebut dapat menjadi alternatif bagi pemilik aset kripto yang membutuhkan likuiditas tanpa kehilangan kepemilikan aset.

Ia menilai, banyak investor menjual aset kripto ketika pasar sedang bearish karena khawatir harga turun lebih dalam.

“Pengguna hanya perlu memiliki aset kripto dan dapat langsung mengakses likuiditas dengan proses yang aman dan transparan, mengubah keputusan panik jual aset menjadi strategi finansial yang lebih cerdas lewat Amanode,” ujar Corry dalam siaran pers, Selasa (26/5/2026).

Likuiditas berbasis dollar AS dinilai masih dominan

Corry mengatakan, model pembiayaan berbasis aset kripto sebenarnya telah berkembang secara global.

Namun, mayoritas likuiditas yang tersedia masih menggunakan denominasi dollar AS seperti USDC atau USDT.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memunculkan biaya tambahan dan risiko nilai tukar ketika investor mengonversi dana ke rupiah dalam jumlah besar.

Selain itu, terdapat tantangan terkait kepatuhan bagi pengguna maupun institusi di Indonesia.

Siapkan ekspansi layanan

Di tengah proses uji coba dalam Regulatory Sandbox OJK, Amanode juga menyiapkan sejumlah langkah ekspansi bisnis.

Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Central Finansial X (CFX), PT Koin Kustodian Indonesia (ICC), dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI).

Corry mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap inovasi yang diajukan Amanode dalam Regulatory Sandbox OJK.

Ia menilai kolaborasi itu akan memperkuat model bisnis perusahaan dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

William menambahkan, Amanode dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran dan akses awal bagi pengguna terverifikasi.

Nantinya, layanan Amanode dapat diakses melalui platform PAKD berlisensi yang bekerja sama dengan perusahaan.

Ia juga menyebut perusahaan tengah mempertimbangkan pengembangan layanan stablecoin yang didukung rupiah agar pengguna dapat mengakses likuiditas dalam bentuk token dan tetap berada dalam ekosistem aset kripto yang terawasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform teknologi aset kripto PT Alpha Cipta Inovasi melalui layanan Amanode resmi masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan solusi akses likuiditas berbasis aset kripto di Indonesia.

CEO Amanode Corry Lamria mengatakan kehadiran Amanode menjadi langkah awal dalam membangun kerangka likuiditas berbasis aset kripto yang relevan dengan kebutuhan pasar domestik. Perusahaan juga masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox OJK melalui Surat OJK Nomor S-89/IK.01/2026 tertanggal 6 April 2026.

Melalui platform tersebut, pemilik aset kripto disebut dapat memperoleh akses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset digital mereka secara permanen.

“Melalui Amanode, pemilik aset kripto dapat mengakses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset kripto mereka melalui mekanisme jual beli aset kripto dengan janji beli kembali yang berbasis rupiah,” ujar Corry dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, solusi tersebut hadir di tengah masih terbatasnya instrumen likuiditas berbasis rupiah di industri aset kripto nasional. Selama ini investor dinilai masih bergantung pada penjualan aset untuk mendapatkan dana tunai.

Selain itu, model pembiayaan berbasis aset kripto global umumnya masih menggunakan denominasi dolar AS seperti USDC atau USDT sehingga memunculkan risiko nilai tukar dan biaya konversi saat digunakan di Indonesia.

Chief Operating Officer Amanode William Setiawan mengatakan mekanisme layanan Amanode dirancang agar pengguna tetap dapat memiliki hak atas aset kripto yang dijual sementara untuk memperoleh dana rupiah.

“Pengguna cukup menjual aset kripto mereka ke platform untuk mendapatkan dana rupiah, namun mereka tetap memiliki hak untuk membeli kembali aset tersebut di harga dan waktu yang sudah disepakati,” ujar William.

Menurutnya, aset kripto pengguna nantinya akan disimpan oleh kustodian independen yang memiliki lisensi dari OJK.

William menilai layanan tersebut dapat menjadi alternatif bagi investor kripto yang membutuhkan likuiditas mendesak tanpa harus kehilangan potensi kenaikan nilai aset digital mereka.

“Ketiga pengguna butuh likuiditas untuk membayar uang muka rumah, modal kerja, dan sebagainya, hanya perlu memiliki aset kripto dan dapat langsung mengakses likuiditas dengan proses yang aman dan transparan,” kata Corry.

Seiring proses uji coba dalam Regulatory Sandbox, Amanode juga mulai memperkuat kolaborasi di ekosistem aset kripto nasional.

Perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Central Finansial X, PT Koin Kustodian Indonesia, dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai bagian dari self-regulatory organization (SRO) aset kripto di Indonesia.

Corry mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat model bisnis Amanode dalam ekosistem keuangan digital domestik.

Dalam waktu dekat, Amanode juga berencana membuka akses awal bagi pengguna terverifikasi melalui platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berlisensi yang bekerja sama dengan perseroan.

Ke depan, Amanode membuka peluang menghadirkan layanan stablecoin berbasis rupiah guna memperluas akses likuiditas di ekosistem aset digital yang terawasi regulator.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kripto Indonesia dinilai memasuki fase konsolidasi setelah satu dekade bertumbuh pesat dari sisi pengguna dan volume transaksi. Kini, fokus pelaku industri mulai bergeser ke penguatan tata kelola, transparansi, dan keberlanjutan.

Memasuki tahun ke-12 operasionalnya, Indodax melihat dinamika tersebut sebagai tanda pendewasaan industri. CEO Indodax William Sutanto mengatakan tantangan saat ini bukan lagi sekadar memperluas pasar.

“Kami melihat industri kripto Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi dan pendewasaan. Tantangannya bukan lagi soal membangun awareness, tetapi bagaimana membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan regulator dan komunitas,” ujar William.

Ia menambahkan, fase ini menuntut pelaku industri memperkuat aspek keamanan dan transparansi sebagai fondasi utama. Menurutnya, perusahaan meningkatkan investasi di bidang keamanan teknologi informasi serta mempublikasikan Proof of Reserves guna menjaga keterbukaan kepada anggota.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dalam berbagai siklus pasar, sehingga anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” katanya.

Perkembangan industri kripto juga mendapat perhatian pembuat kebijakan. Dalam diskusi “The Future of Crypto” pada perayaan 12 tahun Indodax, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kripto perlu ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional.

“Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry atau industri yang masih muda yang perlu diberi ruang tumbuh dan grace period,” ujar Misbakhun.

Ia menegaskan pertumbuhan adopsi yang pesat harus diimbangi regulasi adaptif, perlindungan masyarakat, serta sistem pelaporan dan tata kelola yang kredibel di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Undang-Undang P2SK dan mekanisme regulatory sandbox, negara disebut hadir untuk memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi real-world asset dengan tetap berada dalam koridor perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.

Sementara itu, CEO Malaka Ferry Irwandi menyoroti tantangan literasi di tengah volatilitas pasar.

“Masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal profit instan, mengabaikan inovasi blockchain di baliknya sehingga perlu edukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil ini,” ujarnya.

Ia menilai penguatan pemahaman publik menjadi kunci agar perkembangan industri kripto Indonesia tidak hanya bertumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin kredibel dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menerima 24 permohonan resmi pelaku Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk menjadi peserta program regulatory sandbox.

Dari jumlah itu, sembilan penyelenggara memperoleh persetujuan untuk mengikuti uji coba.

"Sembilan di antaranya telah disetujui untuk menjadi peserta sandbox, yang terdiri dari empat penyelenggara ITSK dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan satu penyelenggara ITSK dengan model bisnis Pendukung Pasar, serta terdapat empat peserta sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan mendapatkan status 'Lulus'," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bahkan sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK hingga Oktober 2025, total terdapat 292 permintaan konsultasi telah masuk dari calon peserta yang ingin memahami proses dan persyaratan uji coba inovasi digital di sektor keuangan.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan perusahaan yang berhasil lulus berhak langsung mendaftar kepada OJK sesuai ketentuan POJK 3/2024 tanpa harus mengulang proses uji coba.

Hak yang sama juga berlaku bagi penyelenggara ITSK lain yang memiliki model bisnis serupa.

Di sisi lain, OJK saat ini masih mengevaluasi lima permohonan baru untuk menjadi peserta sandbox, seluruhnya berasal dari model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Evaluasi ini meliputi kelayakan model usaha, mitigasi risiko, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengaturan di sektor keuangan.

Adapun sampai dengan periode November 2025, terdapat 30 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 20 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Pruv Finance, yang dikembangkan oleh D3 Labs, resmi memperoleh persetujuan untuk masuk ke Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah POJK 3/2024, dengan kategori Digital Financial Market Infrastructure (D-FMI).

Pencapaian ini menjadikan Pruv Finance sebagai platform tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Asset/RWA) berbasis Web3 pertama di dunia yang beroperasi di lingkungan yang diatur secara resmi.

Langkah ini menandai babak baru bagi tokenized funds, yang tengah mentransformasi sistem keuangan global dengan mendigitalisasi kepemilikan aset, seperti surat utang negara, properti, dan dana investasi.

SHUTTERSTOCK/A9 STUDIO Ilustrasi reksa dana, investasi reksa dana. Dividen reksa dana dapat dicairkan tunai atau diinvestasikan ulang jadi modal baru.

Data menunjukkan, pada 2025 saja, lebih dari 7 miliar dollar AS aset seperti treasury dan reksa dana pasar uang telah ditokenisasi.

Bahkan institusi besar seperti BlackRock dan Goldman Sachs kini turut membangun ekosistem di sektor ini.

Meski demikian, sebagian besar produk tokenisasi selama ini masih terbatas pada investor terakreditasi di platform tertutup.

Dengan memanfaatkan kerangka D-FMI Indonesia, Pruv Finance menghadirkan jembatan patuh regulasi antara keuangan tradisional dan Web3, sehingga investor dapat mengakses penerbitan tokenized assets secara teregulasi melalui blockchain.

Melalui D-FMI, institusi dapat menerbitkan, mendistribusikan, dan mengelola tokenized funds dengan transparansi penuh, sambil tetap berada di bawah pengawasan regulator.

Pruv mengelola seluruh siklus hidup dana di blockchain, mulai dari langganan (subscription), penilaian (valuation), penebusan (redemption), hingga distribusi (distribution) di berbagai jaringan blockchain.

“Tokenized funds bukanlah hal baru. Yang selama ini belum ada adalah cara untuk menghubungkan produk tersebut dengan investor nyata,” ujar Tigran, Co-Founder dan Co-CEO D3 Labs dalam siaran pers, Selasa (11/11/2025).

SHUTTERSTOCK/BLACK SALMON Ilustrasi teknologi Web3.

“Kerangka D-FMI memberi kami jembatan itu. Ini menggabungkan keamanan dari regulasi dengan keterbukaan Web3," jelas Tigran.

Pruv Finance telah bekerja sama dengan berbagai manajer aset dari Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong, Thailand, dan Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana model Indonesia dapat membuka partisipasi lintas batas yang patuh regulasi.

Peluncuran beta bulan ini akan memberikan akses awal bagi pengguna untuk berinvestasi pada tokenized funds yang teregulasi di blockchain publik.

Sebagai salah satu pasar aset digital paling aktif di dunia, dengan lebih dari 20 juta pengguna kripto dan proyeksi aset tokenisasi senilai hampir 90 miliar dollar AS pada 2030, Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam memadukan inovasi regulasi dengan likuiditas baru antara pasar tradisional dan pasar terdesentralisasi.

Melalui Pruv Finance, Indonesia kini telah membangun fondasi untuk generasi baru infrastruktur keuangan terbuka dan patuh regulasi yang menghubungkan aset dunia nyata dengan ekonomi global.