Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem teknologi berbasis blockchain, SHOW Token masuk ke Indonesia lewat Mobee dengan target pendanaan senilai US$100 juta.

Sebelum masuk ke Indonesia melalui Mobee, SHOW Token telah lebih dulu diperdagangkan di sejumlah bursa kripto internasional, seperti Toobit dan Bitconomy.

CEO SHOW Token Akshay Melwani mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen karya kreatif. Namun, keterbatasan akses pendanaan dan distribusi masih menjadi tantangan utama bagi para pelaku industri.

"Kami memandang Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pusat talenta kreatif yang membutuhkan akses pendanaan dan sistem distribusi yang lebih efisien. Kami ingin membantu menjembatani kebutuhan tersebut melalui teknologi blockchain," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (28/6/2026).

Dia melanjutkan ekspansi strategis dengan komitmen pendanaan masif senilai $100 juta ini disiapkan khusus sebagai stimulus untuk menyuntik industri ekonomi kreatif serta memodernisasi ekosistem hiburan di Asia Tenggara.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga menyatakan tengah mempersiapkan pencatatan di beberapa bursa kripto global lainnya guna memperluas likuiditas dan menjangkau investor internasional.

Di sisi bisnis, SHOW mulai merealisasikan komitmen investasinya ke industri film. Pada Juni 2026, perusahaan terlibat sebagai Executive Producer dalam film horor berjudul Cerita Lila bersama MVP Pictures. Film tersebut diklaim berhasil menarik sekitar 500.000 penonton pada pekan pertama penayangannya.

Kolaborasi tersebut, kata dia, akan berlanjut melalui produksi film Sihir Tanah Kubur pada Juli 2026, disusul target pendanaan lebih dari 30 judul film bergenre horor dan drama sepanjang tahun ini.

"Langkah awal yang sukses ini akan diteruskan melalui target pendanaan produksi untuk lebih dari 30 judul film bergenre horor dan drama sepanjang tahun ini," lanjutnya

Sejumlah rumah produksi yang telah bekerja sama antara lain MVP Pictures, A&Z Production, serta beberapa studio lokal dan internasional.

Sementara itu, sejumlah film unggulan seperti Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Taboo, Siti Vampire, dan Sebelum Tiga Puluh.

SHOW Token dibangun di atas jaringan Ethereum ERC-20 dengan total pasokan terbatas sebanyak 100 juta token. Menurut perusahaan, struktur tokenomik tersebut dirancang untuk menjaga kelangkaan aset sekaligus mendukung stabilitas ekosistem.

Selain mendukung pendanaan film, SHOW menawarkan sejumlah manfaat bagi pemegang token, seperti kesempatan berpartisipasi sebagai pendukung proyek film (decentralized executive producing), akses eksklusif di balik layar produksi, undangan gala premiere, tiket gratis, hingga potensi memperoleh pembagian insentif berbasis pendapatan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan platform.

Chief Operating Officer (COO) SHOW, Joshua Khubani, mengatakan investasi senilai US$100 juta bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan upaya membangun infrastruktur baru bagi ekonomi kreatif digital di Asia Tenggara.

"Kami memandang Indonesia bukan sebagai pasar konsumtif, melainkan sebagai episentrum talenta yang selama ini kekurangan likuiditas dan sistem distribusi yang efisien," terangnya.

Dia berharap ke depannya mampu menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah, asosiasi film, dan komunitas teknologi untuk bersama-sama mengawal pemanfaatan blockchain dan AI.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), yang diwakili PINTU, berpartisipasi dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan bertema "Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional" itu menyoroti pentingnya penguatan literasi keamanan siber untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi digital.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, komunitas, dan pelaku industri teknologi guna memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan Gerakan Nasional 90 Hari Literasi Keamanan Siber menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber.

"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas," ujar Satryo dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi," kata Marulina.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan rendahnya literasi digital masih menjadi celah utama kejahatan siber.

"Kelompok usia 25-49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar pelaku penipuan karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, hingga bahasa tubuh korban," ujar Daniel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat literasi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor aset kripto. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan industri aset digital yang membutuhkan dukungan talenta dan inovasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diumumkan dalam ajang CFX Crypto Conference (CCC) 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026). CFX menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Direktur Utama CFX Subani mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk menjembatani kebutuhan industri dengan dunia akademik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital yang berlangsung cepat.

“Bagi kami, edukasi dan literasi mengenai aset kripto bukan sekadar kampanye, tetapi harus bersifat struktural. Penandatangan nota kesepahaman dengan UI, UGM, dan STAN menjadi langkah konkret untuk memastikan inovasi di sektor ini didukung riset dan talenta yang memadai,” kata Subani.

Menurut dia, pengembangan industri aset kripto tidak hanya bergantung pada pertumbuhan transaksi dan jumlah investor. Industri juga membutuhkan dukungan riset, inovasi, serta sumber daya manusia yang memahami teknologi dan tata kelola aset digital.

Melalui kerja sama tersebut, CFX dan perguruan tinggi akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital nasional.

Selain menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, CFX juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) melalui Anugerah Ksatria CFX 2026. Penghargaan diberikan kepada pelaku industri yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan pasar, peningkatan literasi, kepatuhan, serta inovasi layanan.

Indodax meraih penghargaan kategori literasi dan edukasi serta kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan pasar aset kripto. FLOQ memperoleh penghargaan atas komitmen pemenuhan kewajiban sebagai anggota bursa, Pluang meraih penghargaan pengalaman pengguna terbaik, sedangkan Ajaib mencatat pertumbuhan pangsa pasar paling signifikan.

Subani mengatakan, kolaborasi antara industri, akademisi, dan regulator menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem aset kripto yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Industri ini tidak akan tumbuh tanpa kontribusi para anggotanya. Karena itu, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membangun pasar yang lebih kredibel dan berdaya saing,” ujar Subani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri aset kripto dan regulator mendorong pengembangan regulasi yang lebih adaptif untuk memperluas pemanfaatan aset digital di Indonesia. Langkah itu dinilai penting agar aset kripto tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas dalam mendukung ekonomi digital nasional.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam CFX Crypto Conference (CCC) 2026 yang digelar PT Central Finansial X (CFX) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri, serta asosiasi untuk membahas pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, regulator berupaya menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

“Dalam merespons dinamika inovasi di bidang Aset Keuangan Digital, OJK menerapkan prinsip balance dan technology neutral. Melalui prinsip balance, OJK memastikan bahwa pengembangan inovasi berjalan seiring dengan penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen sehingga tercipta industri yang sehat, aman dan berkelanjutan,” kata Adi.

Menurut Adi, OJK juga telah menyiapkan mekanisme Regulatory Sandbox sebagai ruang pengujian bagi berbagai model bisnis dan produk baru di sektor aset keuangan digital.

Di sisi lain, pelaku industri menilai Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur yang cukup untuk mendukung pengembangan berbagai inovasi aset digital. Beberapa produk seperti stablecoin berbasis rupiah dan layanan crypto repo mulai bermunculan sebagai alternatif pemanfaatan aset kripto di luar aktivitas perdagangan.

Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, mengatakan, industri aset kripto nasional telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih teratur dan memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

“Sekarang saatnya kita buktikan hal berikutnya, bahwa inovasi terbaik di ekosistem ini lahir dari dalam negeri. Konsumen kita siap, regulasi mendukung, dan pelaku industri juga siap mengembangkan berbagai inovasi baru,” ujar Robby.

Jakarta: Perkembangan teknologi blockchain dan Web3 kini makin dekat dengan generasi muda Indonesia.

Tidak lagi sekadar jadi tren digital, teknologi ini mulai dipelajari secara serius lewat hadirnya ruang edukasi khusus yang membuka peluang inovasi lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

Upaya memperluas literasi dan pemahaman teknologi Web3 di Indonesia diperkuat melalui kolaborasi lintas ekosistem. Upbit Indonesia turut mendukung peresmian Web3 Education Center (WEC) Blockchain Lab, sebuah pusat edukasi dan inovasi berbasis blockchain yang berlokasi di Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Apa itu Web3 Education Center (WEC)?

Web3 Education Center (WEC) merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Kristen Petra dan IDNFT, yang didukung oleh Upbit Indonesia. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang eksplorasi terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mempelajari teknologi Web3, blockchain, kripto, hingga kecerdasan buatan secara langsung dari para praktisi industri.

Melalui dukungan ini, Upbit Indonesia akan berperan dalam menghadirkan perspektif industri, edukasi terkait aset digital yang aman dan bertanggung jawab, serta membuka akses pemahaman yang lebih dekat antara mahasiswa dan pelaku industri Web3.

Lebih dari sekadar ruang belajar, WEC juga dirancang sebagai laboratorium inovasi yang bertujuan untuk mendorong lahirnya startup berbasis teknologi blockchain dari lingkungan kampus. Inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat.

Peresmian WEC yang berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 lalu di Universitas Kristen Petra ini juga diisi dengan talk show bertajuk “From Community to Global Industry”, menghadirkan berbagai perspektif dari pelaku industri dan regulator, termasuk perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif, komunitas Web3, serta pelaku industri kripto

Kesiapan generasi muda hadapi perkembangan teknologi

Dalam kesempatan tersebut, CEO Upbit Indonesia, Resna Raniadi, menekankan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis blockchain,

“Web3 membuka peluang yang sangat besar bagi generasi muda Indonesia, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai inovator dan pencipta solusi. Melalui inisiatif seperti Web3 Education Center ini, kami ingin memastikan bahwa talenta lokal memiliki akses terhadap pengetahuan, ekosistem, dan peluang untuk berkembang hingga ke tingkat global,” ujar Resna dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2026.

Lebih lanjut, Resna juga menambahkan bahwa kolaborasi antara industri, akademisi, dan komunitas menjadi kunci dalam membangun ekosistem Web3 yang berkelanjutan di Indonesia.

“Kami percaya bahwa edukasi adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem aset digital yang sehat, aman, dan terpercaya. Upbit Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan berkolaborasi untuk berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan literasi serta mendorong inovasi di bidang ini,” tambahnya.

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain dan aset digital, kehadiran pusat edukasi seperti WEC diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat pertumbuhan talenta digital Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem Web3 global.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri aset kripto di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna dan aktivitas transaksi. Penguatan infrastruktur dan literasi menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dan terukur.

Di tengah tren tersebut, platform jual beli aset kripto Indodax memperluas kantor operasional di Bali untuk meningkatkan kapasitas layanan. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, langkah ini tidak hanya terkait ekspansi bisnis, tetapi juga penguatan ekosistem yang telah berkembang sejak awal.

“Bali bukan sekadar lokasi ekspansi bagi Indodax. Bali adalah tempat cikal bakal lahirnya industri kripto di Indonesia dua belas tahun lalu, sekaligus epicentrum awal pertumbuhan inovasi kripto nasional,” ujar William, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, Bali memiliki peran historis dalam perjalanan industri kripto nasional sekaligus menjadi salah satu pusat aktivitas komunitas dan inovasi digital.

Perluasan operasional ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengguna yang terus meningkat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Kantor tersebut juga difungsikan sebagai pusat interaksi dengan pengguna melalui layanan customer support yang lebih responsif.

Selain fungsi operasional, Indodax juga menyiapkan fasilitas untuk kegiatan edukasi dan kolaborasi komunitas, seperti diskusi dan workshop terkait aset kripto dan teknologi blockchain.

William menilai, pertumbuhan industri perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar adopsi tidak hanya cepat, tetapi juga terukur.

“Dari Bali, ekosistem ini mulai tumbuh, berkembang, dan terus bergerak hingga menjadi sebesar hari ini. Karena itu, peresmian kantor ini bukan hanya soal penambahan kapasitas, tetapi juga wujud komitmen kami untuk melanjutkan sejarah tersebut dan mendorong industri kripto Indonesia tumbuh semakin kuat dan sehat,” ujarnya.

Bali dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat ekosistem digital, dengan berkembangnya komunitas dan agenda internasional di sektor kripto dan blockchain. Penguatan layanan dan edukasi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas industri di tengah dinamika pasar aset digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri aset kripto terus berkembang, dan memberikan kontribusi ekonomi yang masuk ke penerimaan negara. Tercatat, sejak pajak kripto diterapkan pada 2022 hingga Februari 2026, jumlah penerimaan negara dari aset kripto mencapai Rp 1,96 triliun.

“Pengembangan industri aset kripto berkontribusi terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp 796,73 miliar. Dan hingga Februari 2026 mencapai Rp 1,96 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam acara Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Perincian dari angka Rp 1,96 triliun tersebut penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,54 miliar penerimaan pada tahun 2022, Rp 220,89 miliar penerimaan pada 2023, Rp 620,38 miliar penerimaan pada 2024, dan Rp 796,73 miliar pada 2025, serta sebanyak Rp 84,7 miliar penerimaan hingga tahun 2026.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 1,09 triliun dan PPN DN sebesar Rp 875,31 miliar. Diketahui, pajak kripto mulai diberlakukan di Indonesia per 1 Mei 2022 sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan dari transaksi perdagangan aset digital tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

OJK mencatat, jumlah konsumen atau investor kripto pada Februari 2026 menembus 21,07 juta. Angka tersebut meningkat 370 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 20,70 juta.

Adapun, nilai kapitalisasi pasar transaksi kripto pada Februari 2026 tercatat mencapai Rp 23,59 triliun, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 27,35 triliun.

“Jadi kalau ditanya, apakah kontribusi ABI (Asosiasi Blockchain Indonesia) terhadap pembangunan, pasti ada. Capaian ini (kinerja perdagangan kripto) menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita. Dan oleh karena itu, penguatan tata kelola serta perlindungan konsumen menjadi semakin penting untuk keberlanjutan ekosistem ini,” jelas Adi.

Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menghadirkan portal pelindungan konsumen yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan aduan terkait berbagai permasalahan dalam ekosistem blockchain dan kripto nasional.

Selain sebagai upaya penegakan hukum dan pelindungan konsumen, Ketua Umum ABI Robby Bun menyatakan bahwa inovasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap industri aset kripto di Indonesia.

“Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional), termasuk project, layanan berbasis blockchain, hingga potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, kanal pengaduan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara konsumen dan para pelaku industri untuk menindaklanjuti dan mencari penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang muncul.

Robby menyatakan, setiap laporan akan disampaikan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga proses penanganan masalah menjadi lebih jelas dan terarah.

Ia memastikan bahwa seluruh data para pengadu aman dan terlindungi kerahasiaannya. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan portal tersebut.

“Jadi, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengaduan, silakan. Tidak perlu khawatir terhadap adanya intimidasi. Kami menjamin bahwasannya data yang Anda submit (kirimkan) kepada asosiasi itu terlindungi baik sesuai peraturan OJK yang saat ini berlaku terhadap pelindungan konsumen,” tuturnya.

Robby menilai, saat ini industri blockchain dan kripto di Indonesia tidak lagi berada di tahap eksperimental, tapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan digital yang lebih luas.

Namun, sektor tersebut masih menghadapi tantangan terkait rendahnya tingkat 8 masyarakat, maraknya aktivitas ilegal, serta cepatnya dinamika regulasi berubah, di samping pelindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat yang belum optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, asosiasi, pelaku industri, dan pemerintah terus memperkuat dan mengembangkan ekosistem aset kripto nasional melalui tiga pilar utama.

“(Pilar) pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time. Kedua, pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail. Ketiga, clearing dan custody sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini,” kata Robby Bun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai industri kripto domestik memiliki potensi besar, mulai dari pertumbuhan jumlah investor maupun nilai transaksi, sehingga perlu didorong untuk mendapatkan ruang inovasi agar bisa berakselerasi.

Direktur Ekonomi Digital Center Celios, Nailul Huda, menyebut industri kripto di Tanah Air mengalami pertumbuhan luar biasa. Nailul memaparkan pada 2024 lalu, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 20,24 juta.

Saat ini, berdasarkan data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investor kripto Tanah Air ada sebanyak 19,08 juta pada Oktober 2025 dengan kapitalisasi pasar senilai Rp39,34 triliun.

“Nah, satu sisi untuk transaksi aset kripto sendiri per bulannya itu cenderung fluktuatif. Bahkan kalau kita lihat bandingkan dengan tahun kemarin, tahun kemarin sekitar Rp650 triliun, tahun ini itu Rp400 triliun sekian,” ungkap Nailul dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Membangun Masa Depan Industri Kripto yang Bertanggung Jawab, Kamis (11/12/2025).

Artinya, kata Nailul, rata-rata investor kripto di Indonesia memiliki nilai transaksi yang kecil. Namun, dirinya menggarisbawahi transaksi investor lokal di pasar kripto luar negeri tercatat empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan transaksi di pasar lokal, yakni mencapai Rp2.500 triliun per bulan.

“Nah ini yang memang memberikan hipotesa mungkin jumlah investor ini, dia masuk ke dalam ekosistem lokal, tapi dia bertransaksi di luar, itu bisa jadi seperti itu,” jelasnya.

Nailul menyebut hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam industri kripto. Menurutnya, industri ini memiliki potensi lebih, namun sayangnya industri kripto hari ini belum bisa memaksimalkan potensi yang ada.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal tokenisasi atau proses mengubah hak kepemilikan atas aset fisik maupun aset digital menjadi token digital yang tercatat di blockchain. Hal tersebut memungkinkan peningkatan likuiditas.

Bahkan, disebut bisa mempermudah serta memperluas akses bagi investor dengan biaya lebih rendah. Nailul mengungkapkan potensi tokenisasi di Indonesia bisa mencapai Rp133 triliun.

Sayangnya, pemanfaatannya masih minim. Padahal, token bisa mendanai berbagai sektor, seperti properti hingga energi baru dan terbarukan. “Ke depan, emas bisa menjadi salah satu aset yang bisa dikembangkan dengan tokenisasi,” ungkapnya.

Di sisi lain Asih Karnengsih selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) tidak menampik potensi industri kripto kerap tersandung sejumlah tantangan. Di antaranya, sukarnya pelaku industri untuk menaati regulasi yang ada.

“Yang mungkin di sini ada tantangannya mereka untuk comply. Apakah karena regulasinya belum ada atau regulasinya sudah ada tapi mungkin belum jelas,” jelas Asih.

Asih melihat para pelaku industri sebenarnya cukup aktif dalam memberi masukan, termasuk terkait revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dirinya pun mengapresiasi sikap OJK yang terus menerima masukan para pelaku industri, terutama lewat regulatory sandbox. Ke depannya, Asih mendorong agar setiap pemangku kepentingan industri untuk berkolaborasi demi menjamin kepatuhan regulasi bisnis dalam industri.

“Dan kita aktif juga melakukan banyak kajian, benchmarking, untuk memberikan masukan bahwa secara global banyak loh potensi-potensi yang bisa dicapai di Indonesia,” ujarnya menekankan potensi yang bisa dicapai industri kripto Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — MEXC Foundation dan Triv memperluas strategi pengembangan talenta digital sebagai bagian dari upaya memperkuat industri blockchain dan Web3 di Indonesia—salah satu pasar aset kripto dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga ahli blockchain di tengah lonjakan pengguna dan transaksi aset digital dalam tiga tahun terakhir.

Indonesia mencatat lebih dari 18,61 juta investor aset kripto per Oktober 2025. Kenaikan minat ritel ini mendorong industri kripto berskala global seperti MEXC untuk memperdalam fondasi ekosistem, terutama melalui ketersediaan talenta yang siap masuk ke industri.

Kristina Xu, VP of MEXC Foundation, mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi “pasar prioritas” karena kombinasi demografis muda, penetrasi digital yang tinggi, serta arah regulasi yang semakin jelas.

“Kami percaya Indonesia sangat berpotensi menjadi pusat blockchain dan Web3 terkemuka di
Asia Tenggara pada siklus ini, dan salah satu yang paling dinamis di dunia,” kata Kristina, Rabu (12/11/2025).

Triv, yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade dan melayani lebih dari 3 juta pengguna, melihat fenomena yang sama. CEO & Founder Triv Gabriel Rey menyebutkan bahwa permintaan industri terhadap talenta Web3 meningkat lebih cepat dibanding supply-nya.

“Dulu ada stigma industri kripto adalah sesuatu yang meragukan tapi sekarang industri ini sudah bisa memberikan dampak langsung ke seluruh masyarakat di Indonesia,” katanya.

Keduanya sepakat bahwa penguatan talenta lokal menjadi elemen strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi pusat inovasi Web3 di kawasan.

Untuk itu, MEXC Foundation dan Triv meluncurkan program F.I.R.E (Future Innovators in Rising Economy) sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun pipeline talenta dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Program ini menyediakan jalur pendidikan, pendampingan, dan akses ke industri bagi mahasiswa dan pengembang muda. Meski terdapat komponen beasiswa, fokus utamanya adalah membangun kompetensi teknis seperti smart contract, keamanan blockchain, riset kriptografi, dan pengembangan aplikasi Web3—area yang selama ini menjadi kekurangan utama di Indonesia.

Founder & CEO CryptoWave, Goldwin Halim, mencatat bahwa minat mahasiswa terhadap blockchain melonjak, tetapi sebagian besar masih berbasis tren, bukan pemahaman teknis.

“Industri butuh talenta yang tahu cara membangun, bukan hanya yang ikut hype. Program seperti ini mengubah rasa ingin tahu menjadi kompetensi,” ujarnya.

MEXC melihat langkah ini sebagai investasi strategis untuk menghadapi “talent war” di industri Web3 global. Banyak negara di Asia kini berebut membangun pusat pengembangan blockchain. Indonesia dinilai memiliki keunggulan unik yakni komunitas yang besar, partisipasi ritel yang tinggi, dan pendekatan ekosistem yang berbasis komunitas (community-driven).

Ke depan, MEXC Foundation dan Triv menargetkan memperluas kolaborasi dengan lebih banyak universitas, laboratorium riset, serta startup Web3 lokal. Mereka juga menyiapkan integrasi peserta program ke dalam jaringan ekosistem global MEXC, termasuk peluang inovasi, riset, dan hackathon tingkat internasional.

Program F.I.R.E akan mendukung 20 mahasiswa dari 11 universitas dengan biaya kuliah penuh selama satu semester, akses mentorship industri, serta kesempatan menjadi Student Ambassador Web3.

Namun bagi MEXC dan Triv, nilai terbesar dari program ini bukan beasiswanya, melainkan pembentukan generasi pertama builder Web3 Indonesia yang terhubung langsung dengan industri global.

“Indonesia sudah punya user base besar. Sekarang saatnya membangun fondasi talenta dan inovasi agar Indonesia dapat memimpin siklus Web3 berikutnya,” ujar Kristina.

Inisiatif talenta ini menjadi bagian langsung dari pilar pendidikan dan pemberdayaan MEXC Foundation, sekaligus mempertegas strategi kedua organisasi ini dalam memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.067 triliun pada 2029, seiring optimalisasi transformasi digital di berbagai sektor. Proyeksi tersebut tertuang dalam Draft Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan data Bappenas 2023.

Dalam rancangan tersebut dijelaskan bahwa digitalisasi telah merambah berbagai bidang, mulai dari e-health, e-farming, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga e-government. Ke depan, sejumlah tren teknologi yang diprediksi berpengaruh besar antara lain Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), metaverse, cloud computing, blockchain, dan data analytics.

Penerapan teknologi ini diyakini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” demikian tertulis dalam dokumen rencana strategis tersebut.

Komdigi menilai bonus demografi Indonesia juga dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 68% dari total populasi.

Namun, pemanfaatan peluang tersebut memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang relevan. Saat ini, jumlah talenta digital di Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sementara kebutuhannya diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030 (BPSDM Komdigi, 2024).

Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia juga tergambar dari nilai Gross Merchandise Value (GMV) yang meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Google Temasek 2023, GMV Indonesia mencapai US$82 miliar, naik dua kali lipat dari US$41 miliar pada 2019.

Meski perekonomian global diliputi ketidakpastian, transaksi digital Indonesia diperkirakan akan menembus US$110 miliar pada 2025. Nilai tersebut jauh melampaui negara-negara ASEAN lain seperti Thailand (US$36 miliar), Malaysia (US$23 miliar), dan Singapura (US$22 miliar). Dengan capaian tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci ekonomi digital ASEAN.

Namun, Komdigi mencatat masih ada tantangan besar, yakni dominasi pemain asing di sektor strategis seperti e-commerce, media, dan periklanan. Kajian Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023 menunjukkan bahwa pangsa pasar asing diperkirakan menguasai 74% pada 2030, dengan potensi kerugian ekonomi (potential loss) mencapai Rp2.000 triliun jika tidak diantisipasi dengan intervensi kebijakan yang tepat.

Di balik potensi besar tersebut, kualitas sumber daya manusia (SDM) digital masih menjadi tantangan utama. Pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-80 dari 134 negara dalam Global Talent Competitiveness Index, dengan skor 40,25. Angka ini jauh di bawah Singapura (peringkat ke-2, skor 77,11) dan Malaysia (peringkat ke-42, skor 51,35).

Selain dari sisi kualitas, jumlah tenaga profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga masih rendah, yakni hanya 0,5% dari total pekerja nasional. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (7,7%), Singapura (5,1%), China (3%), dan India (1%).

Tantangan lain datang dari literasi digital dan etika berinternet. Berdasarkan Digital Civility Index Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara, mencerminkan rendahnya kesopanan digital dan tingginya risiko paparan ujaran kebencian, perundungan siber, dan konten pornografi. Peringkat ini juga masih tertinggal dari Singapura (4), Malaysia (10), dan Vietnam (24).

Di sektor pemerintahan, pengembangan layanan publik digital masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan. Berdasarkan E-Government Development Index (EGDI) 2022 dari ITU, Indonesia berada di peringkat 77 dari 193 negara, di bawah Malaysia (53), Thailand (54), dan Singapura (12).

Kondisi ini sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kemenpan RB, yang menunjukkan tingkat kematangan nasional baru mencapai skor 2,34 dari 5,00 pada 2022. Artinya, masih diperlukan percepatan dalam integrasi dan tata kelola layanan digital pemerintah.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur telekomunikasi, terutama melalui perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah. Namun, kualitas konektivitas dan kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Komdigi menegaskan, fokus strategis 2025–2029 akan diarahkan pada pembangunan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi talenta digital nasional, serta penguatan kedaulatan data dan pemain lokal agar manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh perusahaan asing.