ide untuk mengaktifkan aset sebelum lelang sebenarnya masuk akal, apalagi kalau tujuannya mempercepat pemulihan piutang

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemanfaatan aset sitaan oleh negara harus diiringi dengan transparansi.

Yusuf berpendapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang merevisi PMK 240/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara menjawab persoalan klasik mengenai aset sitaan, yakni aset yang menganggur dan terus kehilangan nilai.

“Secara ekonomi, itu tidak efisien. Negara menanggung biaya, tapi tidak ada arus kas yang masuk. Jadi ide untuk mengaktifkan aset sebelum lelang sebenarnya masuk akal, apalagi kalau tujuannya mempercepat pemulihan piutang,” ujar Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Namun, mekanisme pasar yang digantikan oleh keputusan administratif menjadi tantangan.

Menurut Yusuf, lelang bukan hanya sekadar prosedur, tetapi alat untuk memastikan harga wajar dan proses yang terbuka.

Ketika sistem lelang dihilangkan, nasib aset sitaan bergantung pada penilaian internal dan diskresi pejabat.

“Di sinilah potensi penyimpangan terbuka, terutama kalau tidak ada pembanding harga yang transparan atau kompetisi antar pihak yang ingin memanfaatkan aset tersebut,” tambahnya.

Maka dari itu, Yusuf menggarisbawahi desain pengawasan harus diterapkan secara optimal, di mana transparansi menjadi fondasi.

Semua aset yang didayagunakan perlu diumumkan ke publik dengan nilai taksiran, skema pemanfaatan, dan siapa penggunanya.

Selain itu, penilaian harga wajib melibatkan pihak independen supaya tidak ada ruang untuk "undervaluation".

“Idealnya juga tetap ada unsur kompetisi, meskipun bukan lelang penuh, misalnya melalui penawaran terbatas agar harga yang terbentuk tetap rasional,” kata Yusuf.

Dari sisi dampak, Yusuf melihat adanya efek positif terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek. Aset yang sebelumnya idle bisa mulai menghasilkan.

Di sisi lain, terdapat trade off yang relatif signifikan terhadap kepastian hukum.

“Pelaku usaha bisa melihat ini sebagai sinyal bahwa negara punya kewenangan yang sangat besar atas aset dalam sengketa, bahkan sebelum proses benar-benar tuntas. Ini bisa mempengaruhi persepsi risiko dalam berbisnis,” tuturnya.

Sebagai catatan, salah satu perubahan dalam PMK 23/2026 yakni tambahan pasal sisipan pada Pasal 186A, yang menyatakan barang jaminan atau harta lainnya milik penanggung utang dan telah disita oleh negara dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui panitia urusan piutang negara (PUPN) tanpa perlu memperoleh persetujuan penanggung utang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang oleh pemerintah dikelola dengan ketat dan berlapis guna menghindari risiko konflik kepentingan.

Dia pun menegaskan pemanfaatan aset sitaan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme check and balance yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merevisi aturan terkait dengan skema penyelesaian utang kepada negara (piutang). Terbaru, pemerintah bisa langsung memanfaatkan aset sitaan tanpa persetujuan debitur.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang baru dirilis pada 24 April 2026.

Dalam Pasal 186A, Purbaya menetapkan bahwa negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat menguasai fisik dan menggunakan aset-aset para debitur sebelum dijual atau dilelang maupun pengambilalihan hak.

"Pendayagunaan (pemanfaatan) oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang," tulis Pasal 186A ayat 1b aturan tersebut yang dikutip pada Senin (27/4).

Melalui Pasal 186B, Purbaya menetapkan pengguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan, menyampaikan permohonan kepada Penyerah Piutang, hingga setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

"Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengiriman (pengajuan permohonan)," tulis Pasal 186B ayat 5.

Dalam Pasal 186B ayat 7 ditetapkan masa penguasaan fisik oleh negara atau Kementerian/Lembaga maksimal 2 tahun. Selama dikuasai negara, hasil dan manfaatnya tidak akan mengurangi jumlah utang debitur.

"Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi utang Penanggung Utang/Penjamin Utang."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan mengenai pengurusan piutang negara dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian kewajiban penanggung utang.

Perombakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2026, yang merevisi beleid sebelumnya yaitu PMK 240/PMK.06/2016. PMK 23/2026 diteken Menkeu Purbaya pada 21 April 2026 dan diundangkan pada 24 April 2026.

"Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu melakukan perubahan atas PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara," jelas poin pertimbangan PMK 23/2026, dikutip Minggu (26/4/2026).

Setidaknya ada empat poin perubahan penting dalam aturan baru ini. Pertama, penghapusan penetapan utang sepihak.

Pada aturan lama (PMK 240/2016), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara secara sepihak apabila Penanggung Utang enggan menandatangani Pernyataan Bersama. Kini dalam PMK 23/2026, ketentuan tersebut secara resmi dihapus melalui pencabutan Pasal 62 dan Pasal 63.

Kedua, skema penguasaan dan penggunaan aset sitaan oleh negara. Dalam aturan baru, Pasal 186A ayat (1) menyatakan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang telah disita kini dapat dikuasai secara fisik dan digunakan oleh negara, atau didayagunakan oleh PUPN cabang tanpa harus meminta persetujuan Penanggung Utang.

Jangka waktu penguasaan fisik oleh kementerian/lembaga ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, seperti yang diatur Pasal 186B ayat (7).

Sementara itu, pendayagunaan aset sitaan (berupa sewa, kontrak, kerja sama pemanfaatan, dll) ke pihak ketiga dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 186E ayat (1) dan (2). Adapun hasil pendayagunaan ini akan langsung digunakan untuk mengurangi utang.

Ketiga, PMK 23/2026 kini juga memperluas jangkauan objek penilaian PUPN untuk keperluan pengalihan hak secara paksa. Menurut Pasal 233 ayat (2) huruf e, penilaian aset kini mencakup aset keuangan yang meliputi uang tunai, aset digital/kripto, simpanan perbankan (deposito, giro), obligasi, saham, piutang, hingga penyertaan modal.

Keempat, adanya opsi pelunasan utang lewat penyerahan aset. Dalam Pasal 294 ayat (2) PMK 23/2026, pemerintah kini memberikan kepastian hukum terkait tiga metode pembayaran utang, yaitu: setoran tunai, penyerahan aset, dan/atau pengambilalihan aset.

Skema penyerahan aset ini diatur melalui penambahan Pasal 297A hingga Pasal 297D. Khusus untuk pembayaran utang melalui penyerahan aset, Pasal 297A ayat (2) dan (4) membatasi bahwa aset yang diserahkan hanya boleh berupa tanah dan/atau bangunan bersertifikat yang clean and clear alias tidak terkait permasalahan hukum, tidak dikuasai pihak ketiga, dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 23/2026.