Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara mengenai alasan di balik pencegahan keberangkatan drummer Dewa 19, Tyo Nugros, ke luar negeri yang membuatnya gagal tampil dalam konser di Malaysia pekan lalu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menjelaskan pencegahan tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian piutang negara yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan badan usaha yang terafiliasi dengan Tyo.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan tindakan pencegahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, perkara yang tengah ditangani bukan secara langsung terkait aktivitas pribadi Tyo, melainkan proses penyelesaian piutang negara yang berhubungan dengan suatu badan usaha tertentu yang memiliki keterkaitan dengan musisi tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," ujarnya.

Namun, DJKN tidak mengungkap rincian badan usaha maupun nilai piutang negara yang masih harus diselesaikan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan pencegahan keberangkatan Tyo dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan permintaan tersebut diajukan karena yang bersangkutan masih memiliki kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Hendarsam, Rabu (10/6).

Menurut Hendarsam, status cegah terhadap Tyo terdeteksi saat petugas memindai paspornya di bandara. Nama Tyo tercatat dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Akibat pencegahan tersebut, Tyo batal tampil dalam konser Dewa 19 bertajuk "Cintaku Tertinggal di Malaysia" pada Jumat (5/6). Posisi Tyo kemudian digantikan drummer lain agar konser tetap berjalan.

Dalam video yang diputar penyelenggara konser dan beredar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan keberangkatannya.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," ujar Tyo.

Imigrasi menyebut paspor Tyo saat ini masih berada di pihak Imigrasi dan akan dikembalikan setelah persoalan dengan KPKNL Jakarta I diselesaikan. Pihak Imigrasi juga menyarankan Tyo untuk segera berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I guna menuntaskan permasalahan tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada perusahaan terafiliasi eks drummer Dewa 19 Tyo Nugros yang mempunyai utang ke negara.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo menjelaskan permasalahan piutang negara telah berlangsung lama dan masih harus diselesaikan.

Permasalahan utang perusahaan ke negara inilah yang membuat DJKN Kemenkeu mengajukan pencekalan terhadap Tyo Nugros untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan diajukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan permasalahan piutang negara dengan perusahaan itu sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan terhadap Tyo Nugros pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi.

Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo Nugros tersebut.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mencekal drummer Tyo Nugros bepergian ke luar negeri.

Pencekalan dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan pencekalan terhadap Tyo Nugros berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan ada piutang negara dengan suatu badan usaha tertentu yang terafiliasi dengan Tyo Nugros, yang masih harus diselesaikan. Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," imbuhnya.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan mengenai pengurusan piutang negara dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian kewajiban penanggung utang.

Perombakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2026, yang merevisi beleid sebelumnya yaitu PMK 240/PMK.06/2016. PMK 23/2026 diteken Menkeu Purbaya pada 21 April 2026 dan diundangkan pada 24 April 2026.

"Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu melakukan perubahan atas PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara," jelas poin pertimbangan PMK 23/2026, dikutip Minggu (26/4/2026).

Setidaknya ada empat poin perubahan penting dalam aturan baru ini. Pertama, penghapusan penetapan utang sepihak.

Pada aturan lama (PMK 240/2016), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara secara sepihak apabila Penanggung Utang enggan menandatangani Pernyataan Bersama. Kini dalam PMK 23/2026, ketentuan tersebut secara resmi dihapus melalui pencabutan Pasal 62 dan Pasal 63.

Kedua, skema penguasaan dan penggunaan aset sitaan oleh negara. Dalam aturan baru, Pasal 186A ayat (1) menyatakan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang telah disita kini dapat dikuasai secara fisik dan digunakan oleh negara, atau didayagunakan oleh PUPN cabang tanpa harus meminta persetujuan Penanggung Utang.

Jangka waktu penguasaan fisik oleh kementerian/lembaga ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, seperti yang diatur Pasal 186B ayat (7).

Sementara itu, pendayagunaan aset sitaan (berupa sewa, kontrak, kerja sama pemanfaatan, dll) ke pihak ketiga dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 186E ayat (1) dan (2). Adapun hasil pendayagunaan ini akan langsung digunakan untuk mengurangi utang.

Ketiga, PMK 23/2026 kini juga memperluas jangkauan objek penilaian PUPN untuk keperluan pengalihan hak secara paksa. Menurut Pasal 233 ayat (2) huruf e, penilaian aset kini mencakup aset keuangan yang meliputi uang tunai, aset digital/kripto, simpanan perbankan (deposito, giro), obligasi, saham, piutang, hingga penyertaan modal.

Keempat, adanya opsi pelunasan utang lewat penyerahan aset. Dalam Pasal 294 ayat (2) PMK 23/2026, pemerintah kini memberikan kepastian hukum terkait tiga metode pembayaran utang, yaitu: setoran tunai, penyerahan aset, dan/atau pengambilalihan aset.

Skema penyerahan aset ini diatur melalui penambahan Pasal 297A hingga Pasal 297D. Khusus untuk pembayaran utang melalui penyerahan aset, Pasal 297A ayat (2) dan (4) membatasi bahwa aset yang diserahkan hanya boleh berupa tanah dan/atau bangunan bersertifikat yang clean and clear alias tidak terkait permasalahan hukum, tidak dikuasai pihak ketiga, dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 23/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dalam waktu dekat bakal mengejar piutang negara terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih mencapai Rp211,02 triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 25.306 debitur yang belum melunasi utangnya sebesar Rp211,02 triliun.

Purbaya menyebut masa kerja Satgas BLBI sudah selesai sejak Desember 2024. Dia menyebut akan mengerahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu (DJKN Kemenkeu) untuk segera mengejar utang para obligor tersebut.

"Saya mau rapikan nanti dalam waktu dekat. Cuma kan pejabat di sananya [DJKN] mau pensiun. Pak [Rionald Silaban] mau pensiun bentar lagi, jadi kalau diskusi dengan dia nanti yang masuk [baru] bingung lagi. Saya akan rapikan nanti dengan pejabat yang baru di sana. Kalau masih banyak uangnya kami kejar," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Namun demikian, Purbaya menyebut tidak ingin upaya pengejaran piutang negara ini menghasilkan kebisingan semata. Kekhawatiran utamanya apabila ada upaya hukum ini menghasilkan sentimen negatif di pasar keuangan, khususnya pasar modal.

"Karena begitu orang kaya kesentuh sedikit, kabur dia. Tetapi kalau memang betul-betul case-nya clear, kami kejar. Jadi bukan untuk sekadar meres-meres aja," kata mantan pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Adapun BPK dalam IHPS II/2025 menyoroti bahwa piutang BLBI menjadi permasalahan signifikan dalam pendapatan negara. Hasil pemeriksaan auditor negara menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Permasalahan Signifikan.

Salah satu dari LHP dimaksud adalah upaya penagihan piutang negara eks-BLBI oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dinilai belum efektif.

Dalam temuan BPK, sebanyak 25.306 debitur BLBI belum melunasi utangnya ke negara sebesar Rp211,02 triliun sampai dengan 30 Juni 2025.

Auditor negara menyebut koordinasi interdepartemental PUPN yang meliputi Kemenkeu, Polri dan Kejagung dalam menagih piutang negara eks-BLBI belum optimal.

Permasalahannya meliputi penelusuran alamat dan status perusahaan dalam rangka pemanggilan obligor dan debitur, pemblokiran dan penyitaan jaminan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, serta tindakan keperdataan dan/atau layanan publik kepada para debitur.

"Selain itu, upaya penyelesaian piutang melalui keringanan utang berisiko permasalahan hukum. Akibatnya, proses penyelesaian piutang negara eks-BLBI tidak optimal," dikutip dari dokumen IHPS II/2025.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Menkeu untuk memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengurusan dan/atau penyelesaian piutang negara eks-BLBI.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan sempat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh dua penggugat yakni Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Marimutu Sinivasan.

Apabila merujuk pada SIPP PTUN, Tutut dan Marimutu menggugat Menteri Keuangan atas pencegahan ke luar negeri perihal piutang BLBI. Belakangan, gugatan oleh Tutut yang merupakan putri Presiden ke-2 Soeharto.

Bisnis.com, DENPASAR — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebagian dari 201 penunggak pajak besar tidak lagi dapat dilacak keberadaannya. Otoritas pajak membuka peluang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat penagihan piutang negara yang masih tertahan.

Berdasarkan data DJP per 24 November 2025, nilai pembayaran tunggakan oleh para penunggak pajak besar mencapai Rp11,99 triliun. Pembayaran dilakukan secara lunas maupun dengan skema angsuran oleh 106 dari total 201 wajib pajak (WP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sejumlah wajib pajak telah menunggak kewajiban lebih dari 10 tahun. Sebagian dari mereka tidak dapat ditemukan lagi, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengusulkan penghapusan tunggakan tersebut.

"Ada juga yang memang keberadaannya tidak bisa diacak lagi karena sudah tidak di Indonesia misalkan. Nah, itu yang memang berdasarkan audit dari BPK juga memang diusulkan untuk dihapus," kata Bimo dalam media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Bimo menegaskan bahwa penghapusan tunggakan tidak menghapus hak negara untuk menagih. Upaya pemulihan tetap dapat dilakukan melalui entitas usaha terafiliasi yang masih aktif beroperasi di Indonesia.

"Kalaupun tidak, badan usaha yang lama misalnya dibubarkan, tapi kami bisa mendeteksi pindah ke badan usaha yang baru. Jadi aset-asetnya masih bisa terdeteksi juga, akun-akun rekeningnya juga masih aktif segala macam, ya kami amankan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan aset akan dikoordinasikan dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. "Bisa nanti menjadi last resort untuk tindakan-tindakan penagihan atas [piutang-piutang, red] negara, tetapi tentu kami memaksimalkan, semaksimal mungkin tindakan itu bisa kita kembalikan," ujarnya.

Koordinasi dengan Kejagung juga dilakukan melalui Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun), terutama untuk WP yang menghadapi persoalan hukum. Upaya penagihan turut diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga jasa keuangan.

Namun, tidak seluruh WP dapat ditagih secara aktif. Menurut Bimo, sebagian besar masih menjalani proses hukum. "Dari 201 wajib pajak belum bisa kami tagih secara aktif karena belum inkrah. Setelah inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai," katanya.

DJP masih menargetkan penerimaan sebesar Rp20 triliun dari para penunggak pajak besar hingga akhir 2025. Dari total 201 WP, sebanyak 91 WP sudah melakukan pembayaran termasuk angsuran, 59 WP diproses dengan tindak lanjut lain, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP mengalami kendala likuiditas, dan 4 WP berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Selain itu, asset tracing telah dilakukan terhadap 5 WP, terdapat 9 WP yang dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaatnya, dan 1 WP disandera oleh aparat penegak hukum.

Bisnis.com, DENPASAR — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebagian dari 201 penunggak pajak besar tidak lagi dapat dilacak keberadaannya. Otoritas pajak membuka peluang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat penagihan piutang negara yang masih tertahan.

Berdasarkan data DJP per 24 November 2025, nilai pembayaran tunggakan oleh para penunggak pajak besar mencapai Rp11,99 triliun. Pembayaran dilakukan secara lunas maupun dengan skema angsuran oleh 106 dari total 201 wajib pajak (WP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sejumlah wajib pajak telah menunggak kewajiban lebih dari 10 tahun. Sebagian dari mereka tidak dapat ditemukan lagi, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengusulkan penghapusan tunggakan tersebut.

"Ada juga yang memang keberadaannya tidak bisa diacak lagi karena sudah tidak di Indonesia misalkan. Nah, itu yang memang berdasarkan audit dari BPK juga memang diusulkan untuk dihapus," kata Bimo dalam media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Bimo menegaskan bahwa penghapusan tunggakan tidak menghapus hak negara untuk menagih. Upaya pemulihan tetap dapat dilakukan melalui entitas usaha terafiliasi yang masih aktif beroperasi di Indonesia.

"Kalaupun tidak, badan usaha yang lama misalnya dibubarkan, tapi kami bisa mendeteksi pindah ke badan usaha yang baru. Jadi aset-asetnya masih bisa terdeteksi juga, akun-akun rekeningnya juga masih aktif segala macam, ya kami amankan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan aset akan dikoordinasikan dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. "Bisa nanti menjadi last resort untuk tindakan-tindakan penagihan atas [piutang-piutang, red] negara, tetapi tentu kami memaksimalkan, semaksimal mungkin tindakan itu bisa kita kembalikan," ujarnya.

Koordinasi dengan Kejagung juga dilakukan melalui Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun), terutama untuk WP yang menghadapi persoalan hukum. Upaya penagihan turut diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga jasa keuangan.

Namun, tidak seluruh WP dapat ditagih secara aktif. Menurut Bimo, sebagian besar masih menjalani proses hukum. "Dari 201 wajib pajak belum bisa kami tagih secara aktif karena belum inkrah. Setelah inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai," katanya.

DJP masih menargetkan penerimaan sebesar Rp20 triliun dari para penunggak pajak besar hingga akhir 2025. Dari total 201 WP, sebanyak 91 WP sudah melakukan pembayaran termasuk angsuran, 59 WP diproses dengan tindak lanjut lain, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP mengalami kendala likuiditas, dan 4 WP berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Selain itu, asset tracing telah dilakukan terhadap 5 WP, terdapat 9 WP yang dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaatnya, dan 1 WP disandera oleh aparat penegak hukum.

Bisnis.com, SURABAYA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi nilai pokok lelang yang dijalankan mencapai Rp4,13 triliun per Oktober 2025.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menjelaskan pihaknya mematok realisasi pokok lelang yang dilaksanakan sepanjang 2025 mencapai Rp5,44 triliun.

"Dari target Rp5,44 triliun untuk tahun ini, jadi pokok lelang, dan terkini kami sudah sampai di angka 76% ya," ungkap Dudung kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Dudung menyebutkan, lelang yang dilaksanakan oleh DJKN yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh wilayah Jawa Timur bertujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara, dengan memastikan seluruh piutang negara dapat ditagih dengan baik dan meraih hasil semaksimal mungkin.

"Barang-barang milik pemerintah, BMN, yang sudah usang, dihapuskan, yang dijual lelang tahun lalu agak banyak, dan biasanya memang success rate-nya untuk lelang itu lumayan besar. Bisa mencapai 80%," paparnya.

Selanjutnya, anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu menyatakan bahwa pihaknya menargetkan realisasi pokok lelang yang diperoleh oleh DJKN Jawa Timur dapat melampaui target yang sebelumnya telah digariskan. Menurutnya, terdapat sejumlah sektor lelang potensial yang dapat dikejar untuk dapat disetorkan sebagai penerimaan negara.

"Ada beberapa lelang potensial ya, yang nanti kita akan lakukan di DJKN. Jadi, kalau saya targetnya 115% Jadi, tahun ini bisa landing 115%, jadi mungkin [realisasi pokok lelang] Rp6 triliun-an. Itu komitmen kami di DJKN Jawa Timur, tapi target 2025 sendiri adalah Rp5,44 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pendapatan negara pada tahun berjalan 2026 mendapatkan sorotan dari berbagai institusi, mulai dari lembaga pemeringkat utang hingga auditor negara. Efektivitas pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan hingga pengelolaan pendapatan dikhawatirkan semakin menantang.

Berbagai lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody's dalam laporannya telah menyoroti kinerja penerimaan negara khususnya pajak. Poin kekhawatiran yang sama-sama menjadi keprihatinan para analis yaitu besarnya rasio pembayaran utang pemerintah terhadap pendapatan (interest payment to revenue ratio).