Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) yang tercantum dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis Rabu (24/6).

Saat ini, Indonesia bertengger bersama beberapa negara Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, dan Asia-Pasifik dalam kelompok negara status emerging market.

Mengutip laporan MSCI, pengklasifikasian status Emerging Market berbagai bursa global berdasarkan batas geografi. Untuk kawasan Asia-Pasifik (APAC), kategori ini diisi Indonesia bersama dengan China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.

Status emerging market di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, meliputi Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, Kuwait, Polandia, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab (UAE).

Sementara di Amerika Selatan, negara yang pasar modalnya berstatus emerging market yaitu Brazil, Chile, Colombia, Mexico, dan Peru.

Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) dalam MSCI 2026 Market Classification Review, yang dirilis hari ini (24/6).

Namun, langkah tersebut disertai sejumlah catatan. MSCI menyebut investor internasional menyampaikan kekhawatiran menyoroti kurangnya transparansi yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham. Investor global juga mencurigai adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Kedua persoalan tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham beredar bebas (free float) yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk keperluan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

"Untuk Indonesia, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait kelayakan investasi (investability) yang bersumber dari berbagai persoalan tersebut," tulis MSCI.

MSCI juga mengakui reformasi transparansi yang baru-baru ini diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi itu mencakup peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC) atau Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi, serta peta jalan untuk menaikkan batas minimum saham beredar bebas (free float) menjadi 15 persen.

MSCI menyatakan meskipun berbagai langkah perbaikan itu menuju arah yang tepat, tetapi bagi investor internasional yang terpenting adalah implementasi yang konsisten, juga dampak berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh pasar.

"MSCI akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas jangka panjang dari langkah-langkah tersebut, baik dalam konteks penentuan free float maupun penilaian kelayakan investasi secara lebih luas," imbuh MSCI.

MSCI mewanti-wanti status Indonesia bisa turun kelas dari emerging market ke frontier market jika pada tinjauan November tidak ada perbaikan yang seharusnya.

"Apabila hingga MSCI Index Review November 2026 tidak terlihat kemajuan yang memadai, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan yang tepat terhadap pasar Indonesia. Opsi tersebut berpotensi mencakup konsultasi untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari Pasar Berkembang (Emerging Markets) menjadi Pasar Frontier (Frontier Markets)," pungkas MSCI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tinjauan Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market).

Hal ini tercantum MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis hari ini, Rabu (24/6).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut karena sesuai dengan harapan. OJK pun berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal RI.

"Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (24/6).

Hasan menyoroti terkait MSCI yang memberikan catatan positif soal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi tersebut untuk melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia.

Ia mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi (investability). Bahkan, tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi setelah China dan Malaysia.

"Dalam hasil asesmen MSCI terkait market accessibility, secara umum Indonesia menjadi salah satu yang mendapat penilaian terbaik di antara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik, setelah Tiongkok dan Malaysia," kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan sejak awal tahun ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, maupun tata kelola di pasar modal Indonesia.

Secara rinci, pasar modal Indonesia telah menyediakan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (UBO).

Selain itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan dan memperkenalkan High Shareholding Concentration (HSC) serta memperkuat penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

"Secara ytd hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai tindak pelanggaran di pasar modal, baik untuk keterlambatan maupun kasus. Nilai sanksi denda pada periode tersebut mencapai Rp 138,9 miliar terhadap 329 pihak," ungkapnya.

Berdasarkan pengumuman MSCI, Indonesia masih dengan status Emerging Markets bersama negara Asia-Pasifik (APAC) lainnya seperti China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.

Selain itu, MSCI juga mengakui reformasi pasar modal yang dilakukan oleh Self-Regulatory Organization (SRO). Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan informasi mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan kenaikan free float menjadi 15 persen.

Kendati demikian, MSCI pun memperingatkan masih adanya kekhawatiran investor institusi global terkait kelayakan investasi di pasar modal Indonesia, yaitu struktur kepemilikan saham dan indikasi praktik perdagangan terkoordinasi.

"Kedua masalah tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang teramati dalam penyusunan portofolio serta replikasi indeks," tulis MSCI dalam laporannya, Rabu (24/6).

Sebuah survei terbaru dari Lombard Odier mengungkapkan sebanyak 39,4 persen keluarga-keluarga kaya di Asia belum mempunyai rencana pewaris sama sekali.

Sementara, hanya sebesar 26,9 persen yang mengatakan keluarga mereka memiliki rencana pewaris yang lengkap.

Survei oleh bank swasta Swiss tersebut dilakukan terhadap lebih dari 390 individu yang memiliki aset investable bersih di kawasan Asia-Pasifik setidaknya US$1 juta atau setara Rp17,9 miliar (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS).

Padahal, sebanyak 64,2 persen responden survei mengatakan melestarikan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi adalah prioritas utama mereka saat mempertimbangkan transfer kekayaan.

Temuan tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan antara niat dan implementasi di kalangan keluarga kaya Asia. Banyak di antara mereka masih kurang siap meskipun kesadaran akan risiko pewaris semakin meningkat.

Masalah ini semakin mendesak seiring dengan terjadinya transfer kekayaan antargenerasi yang masif di Asia dan seluruh dunia. Hal ini terutama terjadi di kalangan pengusaha generasi pertama yang bersiap menyerahkan bisnis dan kekayaan mereka kepada anak-anak mereka.

Adapun persiapan pewaris yang lemah menonjol di kawasan Asia-Pasifik, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Hong Kong. Sekitar setengah dari responden di pasar-pasar tersebut mengatakan mereka tidak memiliki rencana pewaris atau merasa perencanaan semacam itu tidak relevan bagi mereka.

Selain itu, survei tersebut juga menemukan banyak anggota keluarga yang lebih tua belum secara berarti melibatkan generasi muda dalam pembahasan tata kelola dan kekayaan.

Hal ini dibuktikan dengan lebih dari seperempat responden dari generasi Baby Boomers mengatakan keluarga mereka belum membahas tujuan bersama yang jelas terkait kekayaan.

Kepala Investasi Asia di Lombard Odier John Woods memperingatkan banyak keluarga berisiko menyia-nyiakan kekayaan tanpa kerangka tata kelola dan perencanaan yang lebih kuat.

"Kekhawatiran seputar kontradiksi ini sangat mengkhawatirkan bagi saya," kata Woods dalam sesi diskusi yang menyertai peluncuran laporan tersebut, dikutip CNBC.

"Jika (mayoritas) klien yang kami survei belum benar-benar memikirkan perencanaan kekayaan secara serius, mereka tidak akan mampu mempertahankan kekayaan mereka dalam waktu lama," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perencanaan Kekayaan Lombard Odier untuk Asia Louisa Loo mengatakan banyak keluarga kaya di Asia terus menunda pembahasan pewaris karena sensitivitas budaya dan kurangnya rasa urgensi.

Komunikasi tetap menjadi hambatan utama, terutama di Asia, yaitu pembicaraan seputar warisan dan transfer kekayaan sering dianggap tabu. Hampir 29 persen responden mengidentifikasi kurangnya komunikasi terbuka sebagai tantangan tata kelola utama.

"Ketika sesuatu yang tak terduga terjadi, yang seringkali memang terjadi, banyak keluarga akan sama sekali tidak siap," ujarnya.

Perusahaan multinasional HashMicro memperkenalkan HMX sebagai sistem AI-native yang dirancang dengan pendekatan berbeda. Tidak sekadar menambahkan AI ke dalam sistem, HMX menjadikan kecerdasan buatan sebagai inti dari cara kerja software itu sendiri.

Sebelumnya, HashMicro menghadirkan Hashy sebagai AI agent pendukung. Adapun HMX dibangun dengan arsitektur baru yang memungkinkan sistem menjalankan proses bisnis secara menyeluruh. Sistem mampu memahami konteks, menentukan langkah, dan mengeksekusi tugas secara otomatis dalam satu alur yang terintegrasi.

Pendekatan ini diyakini memungkinkan perusahaan mempercepat operasional secara signifikan, menekan biaya hingga sekitar 30 persen, serta memperoleh insight bisnis secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Inovasi HashMicro ini menjadi respons atas perubahan di ranah enterprise system melalui fase yang disebut ERPocalypse, yakni ketika sistem ERP konvensional dinilai tak mampu lagi mengikuti kecepatan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI).

Ada sejumlah indikator yang memperkuat pergeseran ini. Perusahaan teknologi global terlihat mengalihkan fokus ke pengembangan AI, termasuk melakukan restrukturisasi dan penyesuaian strategi bisnis. Perusahaan seperti IBM dan Oracle yang melakukan PHK massal demi pengembangan AI menjadi contoh tentang tekanan terhadap adopsi AI yang semakin nyata.

Sebelumnya, sebagian besar sistem ERP yang digunakan saat ini masih dibangun di atas fondasi lama, dengan fungsi awal sebagai alat pencatat data sejak era 1980-an. Meski telah berkembang dengan tambahan fitur automasi, pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan operasional yang semakin cepat dan kompleks.

Kondisi ini pun berdampak langsung pada bisnis. Banyak perusahaan menjalankan proses yang memakan waktu panjang, sementara teknologi yang tersedia sebenarnya memungkinkan percepatan signifikan. Terjadi ketergantungan pada input manual yang juga meningkatkan risiko kesalahan serta biaya operasional, dengan akses terhadap insight bisnis kerap tidak tersedia secara real-time.

"Banyak perusahaan tidak sadar bahwa bottleneck terbesar mereka bukan pada tim, tapi pada sistem yang mereka gunakan," ujar Chief of Business Development HashMicro, Lusiana.

Beda ERP Tradisional vs HMX

Perbedaan antara ERP konvensional dan HMX bukan cuma soal fitur, melainkan pada fundamental cara kerjanya.

ERP tradisional bersifat pasif. Sistem ini hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan data yang sangat bergantung pada input manual dan koordinasi manusia. Akibatnya, semakin kompleks bisnis Anda, sistem ini justru sering kali menjadi penghambat karena alur kerjanya yang kaku dan lambat beradaptasi.

Sebaliknya, sistem AI-native seperti HMX hadir sebagai sistem aktif yang menjalankan proses secara end-to-end. Sistem tidak hanya menunggu laporan, tetapi mampu memahami konteks data dan langsung mengeksekusi tindakan nyata secara otomatis.

Jika ERP lama membuat Anda bekerja untuk sistem, pendekatan AI-native memastikan sistem bekerja untuk Anda, mengubah kompleksitas menjadi efisiensi melalui otomatisasi yang cerdas dan terintegrasi.

Perbedaan ini diyakini berdampak pada efisiensi operasional. Sistem konvensional cenderung memperlambat proses seiring peningkatan kompleksitas, sementara pendekatan AI-native memungkinkan pengelolaan kompleksitas secara lebih efisien melalui otomatisasi yang terintegrasi.

Keunggulan cara baru HMX itu tercermin dari pengalaman pengguna. HMX memungkinkan pengguna menjalankan tugas atau memperoleh informasi melalui instruksi sederhana, tanpa navigasi sistem yang kompleks. Sistem juga dapat menyesuaikan alur kerja dengan cepat, serta mendeteksi pola dan anomali untuk membantu mengidentifikasi risiko maupun peluang.

Dalam praktiknya, sistem tidak lagi bersifat pasif. HMX dapat berperan sebagai 'rekan kerja' digital yang membantu menjalankan aktivitas operasional sehari-hari.

"Pada ERP konvensional, sistem berhenti di pencatatan dan integrasi data, pengguna yang harus menjalankan prosesnya. Di HMX, data yang sama langsung menggerakkan proses. Sistem memahami konteks dan mengeksekusi langkah berikutnya secara otomatis," papar Lusiana.

Sejak diperkenalkan, HMX segera mencuri perhatian dari pasar Asia-Pasifik. Sejumlah perusahaan menunjukkan minat untuk mengadopsi pendekatan AI-native, seiring peningkatan kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif dan mudah digunakan.

Pendekatan berbasis instruksi sederhana serta minimnya kebutuhan kustomisasi dinilai mempercepat proses adopsi dibandingkan ERP konvensional.

"Perusahaan tidak lagi butuh sistem untuk dioperasikan, tetapi sistem yang bisa mengoperasikan proses itu sendiri," pungkas Lusiana.

Dengan kehadiran HMX, HashMicro menempatkan AI sebagai fokus utama pengembangan ke depan, dengan arah sistem yang semakin otonom, adaptif, dan terintegrasi dalam operasional bisnis.

Para pemimpin negara Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) menyepakati Deklarasi Gyeongju yang menegaskan komitmen untuk memperkuat perdagangan dan investasi di kawasan itu, Sabtu (1/11)

Namun, mengutip dari Antara, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, deklarasi kali ini tidak mencantumkan pernyataan mengenai dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hilangnya rujukan itu diduga mencerminkan perbedaan pandangan yang semakin lebar di antara kekuatan ekonomi besar dunia terkait isu perdagangan bebas dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat.

Sejak 2021, seluruh deklarasi KTT APEC selalu menyebut sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya. Namun, pernyataan tahun ini menunjukkan adanya perubahan sikap di tengah ketegangan dagang global.

Deklarasi tersebut diadopsi pada penutupan konferensi tingkat tinggi (KTT) selama dua hari di Gyeongju, Korea Selatan, dan dihadiri 21 negara anggota APEC yang mewakili lebih dari setengah perekonomian dunia.

"Kami menegaskan kembali pandangan bersama bahwa perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik," demikian isi pernyataan bersama itu.

Para pemimpin negara APEC juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang tangguh dan inklusif.

Mereka juga sepakat memperdalam kerja sama ekonomi untuk menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Selain itu, untuk pertama kalinya, deklarasi APEC mengakui peran industri budaya dan kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru bagi kawasan Asia-Pasifik.

Bersamaan dengan deklarasi itu, para pemimpin juga mengadopsi dua dokumen tambahan yang berfokus pada inisiatif AI dan respons terhadap perubahan demografis.

Selain isu perdagangan, Deklarasi Gyeongju juga menyoroti kemajuan teknologi yang dipacu kecerdasan buatan atau akal imitasi (Artificial Inteligence/AI) dan perubahan demografis.

Itu adalah dua agenda utama yang diusung Korea Selatan selaku tuan rumah KTT APEC kali ini.