Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tinjauan Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market).

Hal ini tercantum MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis hari ini, Rabu (24/6).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut karena sesuai dengan harapan. OJK pun berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal RI.

"Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (24/6).

Hasan menyoroti terkait MSCI yang memberikan catatan positif soal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi tersebut untuk melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia.

Ia mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi (investability). Bahkan, tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi setelah China dan Malaysia.

"Dalam hasil asesmen MSCI terkait market accessibility, secara umum Indonesia menjadi salah satu yang mendapat penilaian terbaik di antara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik, setelah Tiongkok dan Malaysia," kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan sejak awal tahun ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, maupun tata kelola di pasar modal Indonesia.

Secara rinci, pasar modal Indonesia telah menyediakan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (UBO).

Selain itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan dan memperkenalkan High Shareholding Concentration (HSC) serta memperkuat penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

"Secara ytd hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai tindak pelanggaran di pasar modal, baik untuk keterlambatan maupun kasus. Nilai sanksi denda pada periode tersebut mencapai Rp 138,9 miliar terhadap 329 pihak," ungkapnya.

Berdasarkan pengumuman MSCI, Indonesia masih dengan status Emerging Markets bersama negara Asia-Pasifik (APAC) lainnya seperti China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.

Selain itu, MSCI juga mengakui reformasi pasar modal yang dilakukan oleh Self-Regulatory Organization (SRO). Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan informasi mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan kenaikan free float menjadi 15 persen.

Kendati demikian, MSCI pun memperingatkan masih adanya kekhawatiran investor institusi global terkait kelayakan investasi di pasar modal Indonesia, yaitu struktur kepemilikan saham dan indikasi praktik perdagangan terkoordinasi.

"Kedua masalah tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang teramati dalam penyusunan portofolio serta replikasi indeks," tulis MSCI dalam laporannya, Rabu (24/6).

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) masuk sebagai saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi (high shareholding concentration atau HSC).

Direktur BEI, Kristian Manullang mengatakan, berdasarkan penelusuran dengan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan nonwarkat, saham SATU masuk dalam kategori HSC.

"Saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham tertentu secara agregat menguasai 94,27 persen dari keseluruhan saham warkat dan nonwarkat SATU," katanya dalam pengumuman, Kamis (4/6/2026).

Penetapan status HSC tersebut terjadi meski porsi saham publik (free float) di atas ketentuan minimum. Hingga akhir April 2026, porsi free float SATU mencapai 18,33 persen dari total saham beredar, sedangkan pemegang saham pengendali menguasai 81,67 persen.

PT Kota Satu Indonesia saat ini memiliki 33,18 persen. Sementara pemegang saham di atas 1 persen dimiliki sejumlah individu seperti Raden Yohanes Kristian Hardianto (17,35 persen), Anton Stefian Dwi Kristanto (10 persen), dan Nyauw Farida Ak (9,43 persen).

Kendati demikian, BEI menegaskan bahwa pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Belum lama ini, BEI juga menetapkan saham PT Mahkota Group Tbk (MGRO) sebagai saham HSC. Hal itu setelah dilakukan penelusuran di mana kepemilikan saham MGRO oleh pemegang saham tertentu secara agregat mencapai 93,76 persen.

Dengan bertambahnya saham SATU, maka saat ini ada 13 saham yang masuk kategori HSC. Saham-saham tersebut yakni PT Barito Renewables energy Tbk (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK).

Kemudian ada PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV), PT Ifishdeco Tbk (IFSH), PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), PT Samator Indo Gas Tbk (AGII), PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI), dan PT Mahkota Group Tbk (MGRO).

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan sejumlah saham yang masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Terbaru, pada awal bulan Juni ini terdapat dua saham baru yang masuk daftar.

Dengan masuknya dua saham tersebut, total saham yang masuk di dalam daftar HSC sepanjang tahun ini hingga 2 Juni 2026 mencapai 12 saham, dari yang paling awal diumumkan BEI, yakni LUCY sampai terbaru ada MGRO dan TCPI.

Melansir pengumuman dalam keterbukaan informasi, BEI menyatakan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) mencapai 93,76% dari total saham beredar.

"Berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per tanggal 26 Mei 2026, saham perseroan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat MGRO," tulis BEI, dikutip Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan telah terdapat sejumlah emiten dalam daftar HSC yang mengajukan permintaan audiensi dengan pihaknya selaku regulator.

Kala ditemui di Kantor BEI Jakarta pada 18 Mei 2026, Jeffrey menerangkan bahwa per tanggal tersebut belum ada emiten dalam daftar HSC yang melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat.. Emiten juga belum ada yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Berikut adalah daftar terbaru saham yang masuk dalam kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau HSC:

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham emiten CPO PT Mahkota Grup Tbk. (MGRO) menjadi salah satu saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, menyusul saham BREN dan lainnya.

Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia Eqy Essiqy menuturkan sebanyak 93,76% dari total saham MGRO dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham, dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal,” tulis Kristian dan Eqy dalam pengumumannya, Selasa (2/6/2026).

Masuknya saham MGRO ini menambah daftar saham-saham dengan kepemilikan tinggi. Sebelumnya, Bursa juga menuturkan saham saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI), dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) menyusul masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC).

Saham-saham ini menyusul sejumlah saham yang sebelumnya telah masuk dalam daftar HSC pada 2 April 2026. Saham-saham tersebut seperti BREN yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Lalu saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Kemudian RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Lembaga indeks global FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy, status HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, dikutip Senin (1/6/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 25 Mei 2026, saham TCPI dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 94,10% dari total saham perseroan.

Di lantai Bursa, saham TCPI terpantau turun 1,59% atau 1175 poin ke level Rp10.850 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat (29/5/2026). Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, emiten pelayaran itu masih menguat 25,07%.

Susul MSCI, FTSE Russell Bakal Depak Saham HSC

Sebelumnya, Lembaga indeks global FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Keputusan menghapus saham dengan harga nol diambil guna menjamin integritas indeks. Pasalnya, FTSE menerima masukan bahwa likuiditas pada saham-saham yang terkena peringatan HSC diperkirakan bakal merosot tajam, sehingga menyulitkan investor pasif untuk melakukan exit secara wajar.

Selain penghapusan saham bermasalah, FTSE Russell juga memutuskan untuk tetap menangguhkan penambahan anggota baru dan peningkatan bobot free float bagi emiten Indonesia. Kebijakan tersebut akan berlaku setidaknya hingga tinjauan indeks September 2026 mendatang.

Penangguhan itu mencakup penundaan masuknya emiten hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maupun emiten yang seharusnya mengalami kenaikan peringkat atau re-ranking berdasarkan kapitalisasi pasar.

“FTSE Russell akan terus menunda re-ranking indeks secara penuh, kenaikan free float, dan penambahan emiten baru hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026, guna memberikan periode pemantauan yang lebih panjang.”

Sepanjang periode tinjauan Juni 2026, penyesuaian yang tetap dilakukan hanya mencakup pembaruan klasifikasi industri, jumlah saham kuartalan, serta pemutakhiran daftar emiten berdasarkan kriteria ESG dan syariah.

FTSE menyatakan akan terus memantau efektivitas reformasi transparansi yang dijalankan otoritas Indonesia sebelum memutuskan untuk memulihkan kembali proses pemeringkatan indeks secara penuh di masa mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Perusahaan penyedia indeks global, FTSE Russell melakukan perombakan indeks kuartalan untuk Juni 2026. Dalam perubahan tersebut, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dicoret dari indeks Large Cap.

FTSE mencoret saham DSSA karena dikategorikan sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi oleh pemegang saham tertentu (high shareholding concentration atau HSC).

Saham emiten energi milik Grup Sinarmas itu dikeluarkan dari indeks Large Cap bersamaan dengan tiga saham luar lainnya. Ketiganya yakni saham The Magnum Ice Cream Company (Belanda), Solstice Advanced Materials Inc (AS) dan Versant Media Group Inc (AS) di mana ketiganya dicoret usai spin-off yang berdampak pada penurunan nilai pasar.

Pencoretan saham DSSA mengikuti jejak sebelumnya oleh PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang telah didepak pada September 2024. BREN saat itu sempat masuk namun dicoret dua hari kemudian akibat isu free float dan HSC.

Di samping DSSA, FTSE juga menghapus tiga saham asal Indonesia lainnya dari indeks, dalam hal ini Micro Cap. Ketiga saham tersebut yakni PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ), PT Hillcon Tbk (HILL), dan PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA).

Saham DAAZ dicoret karena gagal memenuhi ketentuan minimal saham publik (free float). Sementara saham HILL dan MLIA dihapus karean gagal lolos pemantauan saham (surveillance stock screen) terkait berbagai isu mulai dari likuiditas hingga kepatuhan regulasi.

"Perubahan hasil tinjauan kuartalan akan mulai berlaku pada Senin, 22 Juni 2026 atau setelah penutupan perdagangan pada Jumat 19 Juni 2026," kata FTSE Russell dikutip Sabtu (23/5/2026).

FTSE Russell yang merupakan bagian dari LSEG Group juga menyatakan, perubahan hasil tinjauan indeks masih dapat direvisi hingga penutupan perdagangan 5 Juni 2026.

"Mulai Senin, 8 Juni 2026, perubahan hasil tinjauan indeks akan dianggap final. Setelah itu, perubahan lanjutan umumnya hanya akan dipertimbangkan dalam kondisi luar biasa sesuai kebijakan dan pedoman rekalkulasi FTSE Russell," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tidak akan membuka metodologi perhitungan emiten dengan high shareholding concentration.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan terdapat satu emiten HSC yang dijadwalkan bertemu BEI hari ini, Kamis (21/5/2026). Namun, Jeffrey enggan menerangkan identitas emiten tersebut.

Meskipun begitu, Jeffrey menerangkan bahwa emiten HSC yang bertemu regulator, membahas langkah-langkah yang dapat dijalankan emiten untuk memperbesar porsi free float asli.

”Makanya mungkin mau berdiskusi bagaimana supaya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan lebih banyak pemegang sahamnya kepada publik,” katanya saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Jeffrey menegaskan, meskipun pertemuan-pertemuan dapat terlaksana, BEI tidak akan membuka metodologi yang digunakan oleh regulator untuk menilai saham HSC.

”Oh tidak [membuka metodologi], yang ditekankan Bursa adalah bagaimana mereka mendistribusikan lebih banyak [kepemilikan saham],” kata Jeffrey.

Sebelumnya Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa mengenai HSC.

Namun, Jeffrey saat itu menyebut, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saham-saham perusahaan Indonesia kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau dengan konsentrasi kepemilikan tinggi yang dikeluarkan dari daftar indeks global MSCI dan FTSE Russell, merupakan konsekuensi jangka pendek dari aksi reformasi pasar modal Indonesia.

“Saham-saham yang masuk dalam High Shareholding Concentration (HSC) memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh penyedia indeks global. Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar,” ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Jeffrey menjelaskan, lembaga penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell memiliki metodologi tersendiri untuk memasukkan ataupun mengeluarkan saham-saham Indonesia dalam daftar indeks mereka, termasuk menyangkut kriteria saham HSC.

“Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang harus diterima, tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang,” ujar Jeffrey.

Jeffrey berharap kejelasan informasi mengenai konsekuensi jangka pendek ini, dapat mengurangi sumber ketidakpastian di pasar saham Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

"Artinya, mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar, bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO, dan itu sudah terjawab semuanya," ujar Jeffrey.

Sebelumnya, MSCI telah mengeluarkan saham-saham Indonesia yang masuk kategori HSC dari indeks global mereka, diantaranya PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Kemudian, FTSE Russell juga berencana mengeluarkan saham-saham Indonesia kategori HSC dari indeks global mereka, yang disampaikan dalam pengumumannya berjudul Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review.

Sebelumnya, BEI pada 2 April 2026 dan 8 Mei 2026, BEI telah mengumumkan sepuluh saham-saham kategori HSC, diantaranya PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).

Kemudian, PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV), PT Ifishdeco Tbk (IFSH), PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), PT Samator Indo Gas Tbk (AGII), serta PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan telah menerima sejumlah surat permohonan audiensi dari emiten- emiten yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau emiten/saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan belum menerima laporan apapun terkait upaya atau langkah yang akan dilakukan oleh sejumlah emiten tersebut untuk keluar dari kategori HSC.

“Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan,” ungkap Jeffrey kepada awak media di Media Center Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Jeffrey mengungkapkan telah melakukan audiensi dengan sejumlah emiten terkait status HSC dalam beberapa waktu terakhir, yang mana saat ini terdapat 10 emiten yang masuk kategori HSC sebagaimana telah diumumkan BEI sebelumnya.

Namun demikian, pihaknya tidak menyebutkan nama-nama sejumlah emiten yang telah melakukan audiensi dengan BEI.

“Sudah ada satu atau dua deh sebelumnya. Tapi, semua yang meminta diskusi tentu kami layani dengan baik,” ujar Jeffrey.

Terhadap emiten kategori HSC, Jeffrey menyebut BEI tidak menetapkan target waktu bagi sejumlah emiten untuk memperbaiki struktur kepemilikan sahamnya, serta tidak akan menetapkan exit policy apapun terhadap emiten tersebut.

Sebagai informasi, sebanyak 10 saham yang masuk kategori HSC telah dikeluarkan dari indeks oleh penyedia indeks global seperti MSCI, dan FTSE Russell pun turut mengumumkan akan mengeluarkan saham HSC dari indeks mereka.

Adapun, berikut merupakan daftar lengkap emiten/ saham kategori HSC:

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)
• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)
• PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO)
• PT Rockfields Properti Indonesia (ROCK)
• PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV)
• PT Ifishdeco Tbk (IFSH)
• PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS)
• PT Samator Indo Gas Tbk (AGII)
• PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY)
• PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA)

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026