Kelas menengah, penyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga Indonesia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengalami transformasi dalam mengelola keuangan mereka. Ketika penghasilan mereka semakin tergerus kenaikan biaya hidup, mereka mulai mengeksplorasi berbagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.

Di samping itu, mereka kini juga semakin bijak dalam membelanjakan uang mereka. Namun terdapat sebuah paradoks, di mana ketika keuangan mereka tertekan dinamika ekonomi, kelas menengah justru beralih ke produk dan jasa yang lebih “mahal” sebagai strategi mereka beradaptasi.

Kelas menengah Indonesia kini sedang dalam mode bertahan. Jumlah mereka terus menyusut, dari 57,3 juta di 2019 ke 46,7 juta jiwa di 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang tergolong aspiring middle class (AMC) meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa penyusutan jumlah kelas menengah terjadi akibat banyak dari mereka yang turun kelas menjadi AMC, bukan naik menjadi kelas atas.

Tingginya kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menekan kelas menengah Indonesia. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) pada April lalu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kelas menengah, kebutuhan hidup sehari-hari dan cicilan sudah menghabiskan setengah penghasilan mereka. Bahkan, kebutuhan hidup yang dimaksud didominasi oleh belanja makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kini, kelas menengah tidak lagi memiliki ruang gerak finansial yang leluasa untuk berbelanja barang tahan lama dan jasa. Situasi semakin genting bagi kelas menengah, dengan riset yang sama menunjukkan bahwa 6 dari 10 kelas menengah pernah mengalami besar pasak daripada tiang di sepanjang 2025.

Dengan situasi keuangan yang sangat ketat, kelas menengah Indonesia kini harus lebih bijak dalam berbelanja, yang mendorong transformasi dalam pemilihan produk oleh kelas menengah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan.

Namun keterbatasan uang tidak serta-merta membuat kelas menengah beralih ke produk dan jasa lebih murah. Riset KIMCI menunjukkan bahwa kini setengah kelas menengah lebih mengutamakan kualitas dan kegunaan dibandingkan harga dalam memilih produk.

Dalam situasi ini, terlihat kelas menengah justru mulai beralih ke produk premium yang seringkali lebih mahal. Meski sekilas tampak seperti sebuah paradoks, perubahan ini merupakan cara kelas menengah dalam berhemat.

Ketika uang mereka terbatas, membeli barang murah namun berkualitas rendah justru menjadi liabilitas bagi kelas menengah. Ketika barang tersebut rusak atau tidak sesuai harapan, mereka malah harus mengeluarkan uang lagi untuk menggantinya.

Sebaliknya, justru barang premium yang lebih tahan lama akan membantu kelas menengah berhemat, meski di awal mungkin mereka perlu membayar lebih mahal.

Perubahan preferensi kelas menengah menjadi value-driven tidak hanya terlihat dalam pemilihan produk konsumsi, tetapi juga pada pemilihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Riset KIMCI juga menunjukkan kepercayaan kelas menengah terhadap sekolah dan rumah sakit pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai harapan mereka, kelas menengah tidak keberatan membayar lebih dan beralih ke penyedia swasta. Kualitas dan manfaat kini menjadi kunci bagi kelas menengah dalam menentukan ke mana mereka akan mengeluarkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah.

Pola konsumsi pada kelas menengah yang kini menjadi semakin value-driven dan berhati-hati ini menimbulkan risiko tersendiri bagi target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika kelas menengah kini memiliki produk berkualitas tinggi dan tahan lama, mereka tidak akan perlu terlalu sering berbelanja.

Dengan postur PDB Indonesia yang lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah yang tidak berbelanja banyak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan kelas menengah. Mereka memang harus beradaptasi dan berhemat agar tidak turun menjadi AMC.

Melihat situasi kelas menengah ini, salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah berkolaborasi dengan dunia usaha. Terutama, dalam membantu kelas menengah tetap berbelanja.

Ketika harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, melainkan kualitas, produsen tidak lagi harus mengutamakan kompetisi dari sisi harga. Sebaliknya, mereka perlu memproduksi barang-barang tahan lama dan berkualitas untuk memaksimalkan akses ke segmen ini.

Transparansi dari nilai produk juga menjadi penting, karena ini merupakan salah satu cara kelas menengah dalam memilih produk. Selain itu, visibilitas produk oleh teknologi AI juga menjadi semakin penting. AI kini perlahan menggantikan mesin pencari (search engine) bagi kelas menengah dalam memperoleh informasi. Ini merupakan “etalase” baru bagi penjual. Produk yang terbaca dan direkomendasikan AI tentu akan mendapat keunggulan tersendiri.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pemerintah dapat membantu kelas menengah dengan mempermudah proses belanja ini. Kelas menengah yang terbantu dalam berbelanja akan lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan kelas menengah yang harus terus waspada dan melakukan banyak pertimbangan.

Mendorong ekosistem jual-beli yang lebih transparan akan membantu kelas menengah berbelanja, pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan kelas menengah terhadap layanan publik, yang akan membantu kelas menengah mengurangi pengeluaran dan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja.

Pada akhirnya, kelas menengah yang lebih memiliki daya beli akan membantu menggerakkan ekonomi, mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Riset KIMCI merupakan salah satu riset unggulan Katadata Insight Center yang dirancang untuk membantu pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami kelas menengah, keresahan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat ini.

Sinergi antara kelas menengah, dunia usaha, dan kelas menengah akan menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA - Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal.

Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50% kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20%), perumahan (13%), dan tagihan rutin (10%). Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15%. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18%.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21% dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69%. Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif. Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Bisnis.com, SEMARANG - Penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi alarm yang perlu diperhatikan. Dalam laporan Mandiri Institute baru-baru ini, populasi penduduk kelas menengah tercatat mengalami penyusutan dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.
Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyebut laporan tersebut bukan sekedar temuan statistik semata. "Ketika jumlah mereka [kelas menengah] menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," ujarnya pada Rabu (18/2/2026).
Menurut Wisnu, rapuhnya fondasi kelas menengah disebabkan oleh konsentrasi masyarakat yang berada di ambang batas bawah (lower middle class). Kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kenaikan biaya hidup yang progresif. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan lapangan kerja yang bersifat survival-based atau sekadar untuk bertahan hidup.
Pekerjaan di sektor ekonomi gig dan informal memang menyerap tenaga kerja, tetapi gagal menyediakan stabilitas pendapatan serta jaminan sosial. Akibatnya, terjadi fenomena income squeeze di mana upah riil stagnan sementara biaya esensial seperti perumahan dan pendidikan terus melambung tinggi. Tekanan senyap ini perlahan mengikis kemampuan menabung dan perencanaan masa depan keluarga.
Dalam laporan yang dibuat Mandiri Institute, penyusutan jumlah penduduk kelas menengah diikuti dengan membengkaknya populasi Aspiring Middle Class (ASC) atau kelompok calon kelas menengah. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa sejak 2024.
Wisnu menuturkan bahwa besarnya jumlah penduduk pada kelompok ASC tersebut ikut menyisakan masalah lain. Kelompok masyarakat ini sering berada di wilayah abu-abu di mana kapasitas ekonominya tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhannya secara mandiri.
"Risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas," jelas Wisnu.
Dalam jangka panjang, membengkaknya jumlah kelompok calon kelas menengah juga bakal berimbas pada kinerja konsumsi rumah tangga maupun basis pajak pemerintah. Kondisi tersebut, kata Wahyu, akan menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyusutan jumlah kelas menengah mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara optimal. Kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena kelas menengah merupakan backbone perekonomian dan berkontribusi lebih dari 80% terhadap total konsumsi masyarakat.

Sekadar catatan, Mandiri Institute melaporkan bahwa sebanyak 1,2 juta penduduk kelas sosial 'turun kasta' sepanjang 2025. Populasi penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

Data menunjukkan, ketika kelas menengah menyusut, kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class justru membengkak tajam. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Konsekuensi Pelambatan Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa fenomena kontraksi jumlah kelas menengah terus merupakan konsekuensi logis dari perlambatan ekonomi, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Menurutnya, pandemi telah memukul sektor formal, tempat mayoritas kelas menengah menggantungkan hidup.

"Kan sejak Covid-19 melambat terus tuh [perekonomian], otomatis yang punya kerja [pekerjaan] formal kan hilang karena perusahaan tutup," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menariknya, alih-alih memberikan bantuan sosial tambahan atau insentif pajak khusus kelas menengah, Purbaya menekankan bahwa strategi utama pemerintah adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi makro.

Dia cukup yakin bahwa, jika ekonomi tumbuh maka ruang bagi usaha baru akan terbuka sehingga diharapkan dapat menyerap kembali tenaga kerja ke sektor formal, yang pada akhirnya akan melahirkan kembali kelas menengah baru.

"Jadi strategi utamanya adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi, yang menciptakan ruang bagi usaha baru bangkit, dan ada orang-orang yang berpenghasilan lebih formal lagi. Itu adalah penciptaan kelas menengah," jelasnya.

Saat dikonfirmasi kembali mengenai apakah ada alokasi insentif fiskal khusus tahun ini untuk menjaga eksistensi kelas yang mendorong konsumsi utama tersebut, Purbaya memastikan tidak ada. "Enggak ada. Insentifnya pertumbuhan ekonomi, biar mereka gampang cari kerja," ucapnya.

Ketimpangan Pengeluaran

Terlepas dari naik turunnya kelas menengah yang saat ini sedang menjadi perhatian banyak pihak, ketimpangan pengeluaran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kelompok 20% penduduk teratas, masih mendominasi total pengeluaran penduduk Indonesia kendati angkanya mulai mengecil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 5,11%. Meski tercatat tumbuh, distribusi pendapatan masyarakat masih cukup timpang kendati ada perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BPS mencatat sampai dengan September 2025, 20% penduduk teratas setidaknya memiliki 44,80% dari total pengeluaran penduduk Indonesia.

Secara tren jumlah ini sebenarnya mengalami penyusutan dibanding September 2024 dimana penduduk 20% ke atas mampu berkontribusi sebesar 46,24% dari total pengeluaran penduduk.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan 20% penduduk teratas, masyarakat yang masuk kategori penduduk 40% menengah mengalami peningkatan peranannya. Kelompok ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 35,92% dari total pengeluaran. Ada kenaikan kontribusi dibandingkan September 2024 yang hanya 35,35%.

Tren tersebut juga terjadi di dalam kelompok penduduk 40% terbawah. Kontribusi mereka naik dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025.

Pertumbuhan Belum Berkualitas?

Di sisi lain, BPS juga melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada November 2025 sebesar 4,74 persen, terus menurun sejak Agustus 2024. Pada Agustus 2024, angka pengangguran sebesar 4,91 persen.

Sementara itu, dari total 155,27 juta orang angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang bekerja dan 7,35 juta orang menganggur.

Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal pun terus mengalami peningkatan dari 40,83 persen pada Februari 2024, 42,05 persen pada Agustus 2024, 40,60 persen di Februari 2025, 42,20 persen pada Agustus 2025, menjadi 42,30 persen di November 2025.

Sebaliknya, proporsi penduduk yang bekerja informal terus menyusut. Pada Agustus 2025 porsi penduduk yang bekerja informal tercatat sebesar 57,8%. Pada bulan November 2025 angkanya menurun menjadi 57,7%.

Meski demikian, proporsi kualitas pekerjaan penduduk bekerja berdasarkan jam kerjanya justru mengalami penurunan. Pada Agustus 2025 lalu, sebanyak 32,68% pekerja masuk dalam kategori pekerja tidak penuh. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Agustus 2024 yang tercatat sebesar 31,94%.

Ada Problem Struktural

Sementara itu, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai pandangan pemerintah yang menganggap fenomena ini semata-mata akibat dampak residu Covid-19 adalah diagnosis yang kurang lengkap.

Menurutnya, data Mandiri Institute yang menunjukkan proporsi kelas menengah tergerus menjadi 16,6%, sementara kelompok aspiring middle class (calon kelas menengah) membengkak menjadi 50,4% dari total populasi, mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang serius. "Masalah kita bukan sekadar kelas menengah menyusut, tetapi bahwa mesin mobilitas sosial kita sedang melambat," ujar Wisnu kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa struktur kelas menengah Indonesia relatif tipis dan mayoritas berada di batas bawah atau lower middle class. Kondisi ini membuat mereka sangat sensitif terhadap guncangan pendapatan: sedikit saja ada gejolak ekonomi, mereka akan langsung 'turun kasta' menjadi kelompok calon kelas menengah atau bahkan rentan.

Wisnu membedah empat faktor fundamental yang menyebabkan erosi kelas menengah ini terus berlanjut, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi agregat sebagaimana dicanangkan Purbaya.

Pertama, deformalisasi pasar kerja. Wisnu mengakui pandemi mempercepat hilangnya pekerjaan formal, namun masalah utamanya lebih dalam dari itu. Berdasarkan risetnya, penciptaan lapangan kerja di Indonesia belakangan ini cenderung berbasis pada kemampuan bertahan hidup (survivability), bukan pekerjaan yang mendorong mobilitas sosial.

"Banyak pekerjaan baru berada di sektor informal, gig economy, atau sektor berproduktivitas rendah. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak memberikan stabilitas pendapatan jangka panjang," jelasnya.

Kedua, stagnasi produktivitas dan upah riil. Terjadi fenomena income squeeze atau himpitan pendapatan, di mana upah riil kelas menengah bawah relatif jalan di tempat, sementara biaya hidup—khususnya perumahan, pendidikan, dan transportasi—terus merangkak naik.

Laporan World Bank (Bank Dunia) bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 mengonfirmasi fenomena tersebut. Lembaga berbasis di Washington DC itu mengungkapkan bahwa rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi sebesar 1,1% per tahun sepanjang periode 2018—2024.

Ketiga, peningkatan pekerjaan rumahan dan pekerjaan rentan. Wisnu mencatat bahwa banyak dari pekerjaan ini tidak dilengkapi jaminan sosial, sehingga tidak menciptakan tangga untuk naik kelas. Keempat, absennya peredam kejut (shock absorber) bagi kelompok 'hampir menengah'. Kelompok calon kelas menengah yang kini menjadi mayoritas penduduk (142 juta jiwa) sangat rentan

Banyak dari mereka yang sebelumnya sudah masuk kelas menengah, namun tergelincir turun sedikit di bawah ambang batas karena tidak ada jaring pengaman yang memadai. "Jadi, ini bukan semata dampak Covid-19 yang tertunda, tetapi cerminan bahwa struktur ekonomi kita belum cukup menghasilkan pekerjaan produktif dan stabil," jelas Wisnu.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Mandiri Institute mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

Dalam laporan bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (total populasi sebesar 24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Paradoks Konsumsi: Makan Ditahan, Gawai Jalan Terus

Tekanan pendapatan ini memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.

Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%.

Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%.

"Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone," tulis riset tersebut.

Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja

Jakarta (ANTARA) - Kelas menengah di Indonesia masih menjadi segmen yang dominan dan krusial sebagai penopang perekonomian nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia turun 17,13 persen dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.

Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kelas ke kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan rentan untuk berada di ambang batas garis kelompok miskin.

Adapun BPS mengklasifikasikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720.

Sementara, aspiring middle class, yang merupakan kelompok dengan jumlah terbesar di Indonesia, berjumlah 137,5 juta orang atau hampir 50 persen dari penduduk Indonesia.

Mereka dikategorikan oleh BPS sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan di rentang Rp874.398 hingga Rp2.040.262.

Maka, secara total jumlah kelas menengah dan aspiring middle class di Indonesia dua tahun lalu adalah sebanyak 66,35 persen dari total penduduk, dan menyumbang setidaknya 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penurunan signifikan dari jumlah kelompok ini dapat berdampak pada pelemahan perekonomian Indonesia.

Kerentanan ini meningkat lantaran dipengaruhi beberapa faktor seperti pemulihan ekonomi pascapademi COVID-19 yang masih terasa, inflasi, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga sejumlah isu di aspek ketenagakerjaan termasuk badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyerapan tenaga kerja yang belum masif.

Bertahan dengan “pas-pasan”

Meski memiliki peran yang begitu vital bagi roda perekonomian nasional, sesuai dengan posisinya, kelas menengah dan kelas menuju menengah terus dikejar oleh berbagai masalah ekonomi dan sosial yang menantang stabilitas kebutuhan rumah tangga mereka.

Ketahanan ekonomi kedua kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kebergantungan mereka pada pendapatan tetap bulanan.

Di tengah kenaikan biaya hidup, inflasi, sampai iklim usaha dan ketenagakerjaan, mereka bersusah-payah mengatur keuangannya yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untung-untung kalau masih bisa menabung di sela tuntutan untuk hidup dari paycheck to paycheck.

Oleh karena itu, kelompok ini pun menjadi tidak aman dan memiliki risiko untuk turun kelas, bahkan ketika mereka mendapatkan goyangan ekonomi yang skalanya tidak terlalu besar.

Meskipun saat ini indikator ekonomi Indonesia masih terlihat stabil di atas kertas, tekanan dari berbagai faktor global dan domestik bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang terhimpit di tengah-tengah.

Bisa dibilang, kelas menengah dan kelas menuju menengah memiliki kemampuan terbatas untuk bisa punya simpanan uang, atau bahkan sekadar memenuhi kebutuhan primer: sandang, pangan, papan, di tengah naiknya biaya kesehatan, pendidikan, tempat tinggal. Juga kesulitan para penganggur muda dan terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai dengan indeks kebutuhan hidup layak (KHL).

Ini semua adalah dampak atau risiko sosial imbas dari dinamika perekonomian dan sistem perlindungan yang belum berjalan dengan tepat.

Karena pada hakikatnya, stabilitas, utamanya dari aspek ekonomi, sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi warganya agar mampu bertahan dari berbagai skala guncangan ekonomi dari dalam dan luar negeri.

Keberpihakan pemerintah

Melihat berbagai tantangan bagi si kelas menengah yang merupakan kontributor perekonomian nasional, maka pemerintah perlu hadir dengan keberpihakan yang sepadan: inisiatif kebijakan berbasis data dan empati untuk memulihkan upaya yang masih belum efektif.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan-kebijakan fiskal yang bersifat mendorong permintaan dengan cara yang berkelanjutan menjadi sangat urgen.

Pendorong pendapatan pun masih harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai stimulus. Salah satu contohnya adalah inisiatif 8+4+5 pada Oktober 2025 yang menyasar program penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya dan pembukaan akses ke pekerjaan formal.

Langkah ini, kata Faisal, perlu diperluas demi mencapai masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah agar mereka mendapatkan angin segar dari berbagai rintangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kelas menengah perlu mendapat perhatian pemerintah dari sisi belanja, misalnya perluasan perlindungan sosial ke desil 5 sampai 6.

Lebih lanjut, opsi bantuan sosial (bansos) seperti bantuan subsidi upah (BSU) di tahun 2025 juga dapat dipertimbangkan, sejalan dengan dukungan dari sisi perluasan kemudahan akses kerja, dan kebijakan pajak yang tidak agresif ke kelas menengah.

Namun, perlu diingat bahwa pembicaraan sosio-ekonomi tidak bisa lepas dari sistem yang menggerakkannya. Pemerintah tak hanya harus mempertimbangkan dan membuat kebijakan fiskal dan pendorong konsumsi, tapi juga berangkat dari hal-hal fundamental lainnya yang berhak didapatkan oleh masyarakat, terlepas apa pun kelompoknya.

Akses pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang inklusif dan mudah, akses untuk mendapatkan dukungan perumahan yang laik, akses untuk memiliki pekerjaan dengan upah dan perlindungan, akses fasilitas publik yang memadai, merupakan beberapa hal yang dapat diintervensi langsung dengan regulasi yang berpihak.

Toh, bukan rahasia lagi bahwa Indonesia bermimpi agar rakyatnya dapat keluar dari label middle-income trap.

Hanya saja, mimpi yang besar tentunya membutuhkan upaya kolektif yang sama besarnya, terutama dari para pembuat kebijakan kepada mereka yang menggerakkan perekonomian bangsa dari bawah dan tengah.

Mereka yang harus bersusah-payah menerjang puluhan kilometer dari tempat tinggal ke tempatnya mencari nafkah. Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja.

Mereka yang harus menghemat rupiah agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan bernasib lebih cerah di masa depan.

Kehadiran negara pun, idealnya memberikan harapan, terutama bagi mereka yang rentan, atau bahkan, mungkin, tidak punya banyak pilihan selain bertahan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah hiruk pikuk dinamika global dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga ketidakpastian ekonomi dunia kelas menengah Indonesia kembali menjadi sorotan. Kelompok ini, yang selama dua dekade terakhir menjadi tulang punggung konsumsi domestik, kini berada di persimpangan jalan: bertahan, naik kelas, atau justru tergelincir ke bawah.

Pemerintah menunjukkan optimisme. Namun di sisi lain, para ekonom mengingatkan adanya tekanan struktural yang semakin nyata. Di antara dua narasi ini, nasib puluhan juta masyarakat Indonesia dipertaruhkan.