Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu Chinde Marjuang Praja menjelaskan, inisiatif pembebasan pajak itu lahir karena mempertimbangkan tingginya permintaan layanan haji yang berasal dari berbagai lapisan kelas masyarakat.

“Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih,” kata Chinde dalam taklimat media terkait Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan bagi Jemaah Haji secara virtual di Jakarta, Kamis.

Fasilitas pembebasan itu berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025.

Akan tetapi, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yaitu jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus dengan ketentuan masing-masing.

Sedangkan jemaah haji non-kuota atau lazim disebut haji furoda tidak berhak menerima fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar di sistem pemerintahan dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Fasilitas juga hanya berlaku barang pribadi yang digunakan secara pribadi, termasuk oleh-oleh. Adapun barang titipan atau yang kerap disebut jastip (jasa titipan) tidak termasuk objek penerima fasilitas.

“Jadi, oleh-oleh yang memang dari jemaah sendiri, bukan yang merupakan titipan. Kalau jastip, itu memang dikeluarkan dari fasilitas ini,” jelasnya.

Terkait ketentuan insentif, terdapat perbedaan fasilitas bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus dalam hal barang bawaan penumpang yang dibawa langsung oleh jemaah.

Jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan secara penuh atas seluruh barang bawaan. Sedangkan bagi jemaah haji khusus, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) maksimal 2.500 dolar AS.

Jika barang yang dibawa lebih besar dari nilai tersebut, kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10 persen serta pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sedangkan pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Adapun untuk barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah menetapkan FOB sebesar maksimal 3.000 dolar AS yang terbagi menjadi dua pengiriman, dengan masing-masing pengiriman maksimal 1.500 dolar AS.

Bila nilai barang atau frekuensi pengiriman lebih dari ketentuan, DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5 persen dan PPN sesuai ketentuan. Untuk PPh tetap dikecualikan dalam skema ini.

DJBC membatasi maksimal satu kemasan untuk tiap pengiriman dengan dimensi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm.

Dokumen pengiriman harus diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji dengan menggunakan nomor paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan maupun barang kiriman milik jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja menjelaskan fasilitas pembebasan ini berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 4/2025.

"Memang jemaah haji Indonesia effort-nya [usahanya] luar biasa ya. Untuk berangkat antreannya panjang, biayanya lumayan. Jadi memang ini bentuk apresiasi dari negara kita kepada para jemaah haji yang melaksanakan haji dan mengirimkan barang yang biasanya bentuknya oleh-oleh," ujar Chinde dalam media briefing yang diselenggarakan secara daring, Kamis (16/4/2026).

Catatannya, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yakni Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Sementara jemaah haji non-kuota atau yang lazim disebut haji furoda (menggunakan visa mujamalah) tidak berhak menikmati fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar secara resmi di sistem pemerintah dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Ketentuan Barang Kiriman

Untuk skema barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) paling banyak US$1.500 per pengiriman, dengan batasan maksimal sebanyak dua kali pengiriman.

"Jadi Bapak-Ibu Jemaah Haji nanti bisa mengirimkan barang pribadinya yang biasanya bentuknya oleh-oleh, sebanyak totalnya mungkin US$3.000, tapi ketentuannya adalah dua kali pengiriman," terang Cindhe.

Jika nilai barang atau frekuensi pengiriman melampaui batas tersebut maka DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5% untuk kelebihannya. Selain itu, atas kelebihan tersebut juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sementara pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Terdapat syarat tata waktu pengiriman, yaitu dokumen kiriman diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari pasca kepulangan kloter terakhir. Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji menggunakan Nomor Paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Dari sisi dimensi, kemasan dibatasi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Pengiriman juga tidak boleh lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

Sementara itu, untuk skema barang bawaan yang dibawa langsung di pesawat, relaksasi yang diberikan jauh lebih longgar, dengan perlakuan yang sedikit berbeda antara jalur reguler dan khusus.

Bagi Jemaah Haji Reguler, DJBC memberikan pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaan pribadi (personal use). Bahkan, untuk mempermudah proses ketibaan, pemberitahuan pabean dapat dilakukan secara lisan tanpa perlu mengisi deklarasi tertulis.

Di sisi lain, bagi Jemaah Haji Khusus, pembebasan bea masuk dipatok maksimal senilai FOB US$2.500. Jika kedapatan membawa barang lebih dari nilai tersebut, atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10% serta PPN sesuai ketentuan, dengan PPh dikecualikan.

Selain oleh-oleh berupa garmen, parfum, atau makanan, Cindhe juga mengingatkan jemaah yang membeli gawai (Handphone, Komputer genggam, dan Tablet/HKT) di Arab Saudi untuk segera mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) setibanya di Tanah Air.

"Jadi memberitahukan kepada petugas Bea Cukai di bandara kedatangan supaya mendapatkan pembebasan yang tadi," jelasnya

Lebih lanjut, DJBC juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan aturan larangan dan pembatasan (lartas) dari kementerian/lembaga lain terkait barang bawaan. Misalnya, batas maksimal kosmetik atau parfum yang diizinkan oleh BPOM adalah 20 buah (pieces), sedangkan untuk produk makanan olahan seperti cokelat dibatasi maksimal 5 kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyegel empat kapal yacht berbendera asing di Pantai Marina, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan pelanggaran fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor.

Kepala Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan, penyegelan dilakukan dalam pengawasan bersama Kanwil Pajak Jakarta Utara terhadap kapal wisata asing. “Hasil pemeriksaan sementara, dari 6 kapal yang kami periksa itu 4 kapal kita lakukan penyegelan,” kata Siswo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Siswo menjelaskan, kapal tersebut masuk melalui skema impor sementara yang memberikan pembebasan bea masuk dan pajak. Fasilitas ini seharusnya digunakan untuk kegiatan wisata, bukan untuk aktivitas komersial di dalam negeri.

“Sampai dengan saat ini, terdapat dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas berupa kapal tersebut disewakan atau ternyata sudah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia sehingga menghindari pungutan bea masuk dan pajak impor,” kata Siswo.

Dari empat kapal yang disegel, dua berasal dari Malaysia dan dua dari Singapura. Sementara dua kapal lainnya tidak disegel karena telah memenuhi ketentuan administrasi kepabeanan.

“Kami tekankan bahwa kolaborasi dengan teman-teman pajak itu tujuannya adalah untuk menggali dan meningkatkan potensi penerimaan negara,” kata Siswo.

Siswo menyebut, pihaknya bersama DJP masih menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut. Ia memperkirakan satu kapal yacht berukuran kecil bernilai sekitar Rp10 miliar.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa patuh terhadap ketentuan baik itu bidang kepabeanan maupun perpajakan. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisatawan asing yang kami duga dan dapat pelanggaran,” kata Siswo.

Kepala Seksi Intelijen DJP Jakarta Utara Pujiyadi menegaskan, kolaborasi lintas instansi akan terus diperkuat untuk memastikan kepemilikan dan pemanfaatan yacht sesuai aturan. “Saya harap kepemilikan, kemanfaatan kapal yacht ini bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun kepabeanan yang berlaku di Indonesia,” kata Pujiyadi.

Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga memeriksa 82 kapal pesiar pribadi yang beroperasi di perairan dan bersandar di Batavia Marina dalam dua pekan terakhir.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menekan praktik ekonomi bawah tanah. “Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya,” kata Hendri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bea Cukai Jakarta memeriksa 82 kapal pesiar atau yacht yang berada di perairan dan sandar di dermaga Batavia Marina, Ancol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepabeanan serta administrasi impor atas kapal-kapal tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengatakan, pemeriksaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. “Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” kata Hendri dalam siaran per, Selasa (17/3/2026).

Hendri menambahkan, pemeriksaan juga bertujuan memastikan kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban fiskal. “Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya tetap membayar pajak. Kami ingin memastikan kepatuhan yang sama juga berlaku bagi pemilik barang bernilai tinggi,” kata Hendri.

Bea Cukai Jakarta mendalami kemungkinan adanya pelanggaran, termasuk penggunaan skema impor sementara atau penggunaan bendera asing yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen serta status kepemilikan kapal.

Dari hasil pendataan awal, terdapat 82 yacht yang diperiksa, terdiri dari 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari jumlah tersebut, terdapat kapal berbendera asing yang terindikasi dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun perusahaan dalam negeri.

Bea Cukai Jakarta menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah pendalaman selesai. “Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut,” kata Hendri.

Selain pemeriksaan yacht, Bea Cukai Jakarta juga menyatakan akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan administrasi barang impor dan ekspor secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut aktivitas ekonomi bawah tanah sulit diukur karena tidak tercatat secara resmi. Namun, pemerintah tetap berupaya memantau potensi tersebut karena berdampak pada penerimaan negara.

Berdasarkan studi Medina dan Schneider yang dirilis Bank Dunia, ukuran ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto pada 2015. Temuan ini menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergarap optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kalangan ekonom mendukung langkah penyegelan toko perhiasan impor oleh Bea Cukai karena dinilai penting untuk menutup kebocoran penerimaan negara. Penindakan ini juga dipandang sebagai sinyal keseriusan pemerintah memberantas praktik impor ilegal dan manipulasi nilai barang.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, kebocoran akibat praktik under-invoicing dan impor ilegal berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. “Jadi saya mendukung, tapi ini harus dilakukan secara konsisten. Jangan nanti ada oknum lagi. Karena praktek under-invoicing, kemudian impor ilegal dan lain sebagainya yang sering terjadi itu negara dirugikan dan banyak kehilangan pendapatan, sampai triliunan rupiah,” kata Telisa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Telisa mengatakan, pelanggaran administrasi impor dapat terjadi ketika kewajiban bea masuk tidak dipenuhi atau tidak dilaporkan. “Jadi ada barang-barang yang belum terdaftar atau disinyalir ilegal. Ketika barang masuk itu ada cukai yang harus dibayar oleh importir. Karena ketika itu tidak dibayar, itu dianggap maladministrasi juga. Entah dia belum dibayar atau belum dilaporkan,” ujarnya.

Namun Telisa mengingatkan, penegakan hukum perlu dilakukan secara bertahap melalui peringatan dan sosialisasi agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha. “Jadi supaya tidak menimbulkan ketakutan, berusaha di kalangan pengusaha, itu juga yang kita jaga. Karena kita sekarang lagi benar-benar butuh pengusaha itu untuk mau berinvestasi,” kata Telisa.

Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, penyegelan dilakukan berdasarkan proses investigasi yang memiliki dasar hukum. “Jika nantinya ada proses pengadilan, silahkan para pelaku usaha bisa melakukan banding. Kalau ternyata Bea Cukai salah, mereka bisa jadi mengembalikan hak-hak pelaku usaha. Namun, jika memang ditemukan ada masalah, itu adalah hak negara untuk melakukan penegakan hukum,” kata Tauhid.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China menanggapi putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China menyebut, pihaknya akan memantau ketat langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang berencana melanjutkan kebijakan tarif melalui instrumen lain. Kementerian Perdagangan China juga mengatakan Beijing saat ini melakukan evaluasi komprehensif atas implikasi putusan tersebut.

“Kami juga mencatat bahwa pihak AS sedang menyiapkan langkah alternatif, seperti investigasi perdagangan, dalam upaya mempertahankan tarif terhadap mitra dagang. China akan memantau perkembangan ini secara saksama dan dengan tegas melindungi kepentingannya sendiri,” ujarnya dalam pernyataan resmi sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Senin (23//2/2026).

Komentar resmi pertama China itu disampaikan beberapa hari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global besar-besaran yang diterapkan Trump. Presiden AS tersebut kemudian menyatakan akan kembali memberlakukan tarif global 15% serta menjanjikan investigasi perdagangan baru.

Indikator utama saham perusahaan China yang tercatat di Hong Kong sempat melonjak hingga 2,6% pada perdagangan Senin pagi. Meski Trump mengumumkan pungutan baru, Bloomberg Economics menghitung tarif efektif rata-rata yang berlaku akan berada di kisaran 12% — terendah sejak kebijakan tarif “Liberation Day” diumumkan pada April lalu.

Sebelumnya, investigasi berdasarkan Section 301 dan Section 232 telah digunakan untuk mengenakan bea masuk atas ekspor China, termasuk produk otomotif dan logam. Otoritas hukum alternatif tersebut dinilai dapat memberi Gedung Putih ruang untuk tetap menerapkan pajak impor tambahan meskipun ada putusan pengadilan.

Namun demikian, bagi China — yang juga melihat tarif 10% terkait fentanyl dibatalkan oleh pengadilan — tekanan terhadap ekspor kini relatif berkurang. Beijing kembali menyerukan agar AS mencabut tarif sepihak karena dinilai tidak menguntungkan pihak mana pun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden AS Donald Trump. Hal itu menjadi pukulan telak terhadap agenda ekonomi utama Trump sekaligus menjadi kekalahan hukum terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

DilansirBloomberg, Jumat (20/2/2026) malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif global Presiden Donald Trump

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

“Pengadilan menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif ‘resiprokal’ di seluruh dunia serta pajak impor terarah yang menurut pemerintah ditujukan untuk mengatasi perdagangan fentanil,” demikian laporanBloomberg.

Kendati begitu, Mahkamah Agung AS tidak memutuskan secara langsung soal hak pengembalian dana bagi importir.

“Para hakim tidak membahas sejauh mana importir berhak atas pengembalian dana, dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pengadilan tingkat bawah untuk memutuskannya,” tulisBloomberg.

Padahal, potensi dampak kebijakan tersebut tidak kecil. Jika pengembalian dana dikabulkan sepenuhnya, nilainya dapat mencapai US$170 miliar.

Sementara itu, Gedung Putih menyatakan akan segera mencari dasar hukum alternatif untuk mempertahankan kebijakan tarif tersebut.

“Gedung Putih mengatakan akan segera mengganti pungutan tersebut dengan menggunakan instrumen hukum lain, meskipun opsi cadangan tersebut cenderung lebih rumit atau lebih terbatas dibandingkan kewenangan luas yang diklaim Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act.”

Adapun, putusan tersebut membuka babak baru dalam kebijakan perdagangan AS dan berpotensi memicu ketidakpastian lanjutan bagi pelaku usaha serta mitra dagang global yang terdampak kebijakan tarif resiprokal Washington.

Sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Penyegelan tersebut dilakukan di tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany  &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Siswo mengatakan pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Penyegelan tersebut dilakukan di tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany  &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Siswo mengatakan pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) meminta pemerintah kembali memberlakukan pajak atas impor pakaian bekas agar bisnis tersebut tidak dinyatakan ilegal.

Ketua APPBI WR Rahasdikin menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut aturan pajak impor pakaian bekas pada 2017. Dia meminta aturan tersebut kembali diterapkan sebagai pertanda kesanggupan dari kalangan pedagang.

“Karena selama ini cuma ada pajak impor normal 11%, pajak impor barang mewah 12%. Kita minta pajak impor barang bekas, itu yang kita usahakan agar barang ini bisa tetap eksis,” kata Rahasdikin usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, pengenaan pajak tersebut akan memberikan kepastian bagi pedagang, sekaligus menambah pemasukan baru bagi negara.

Pihaknya pun mengusulkan pengenaan pajak impor pakaian bekas pada rentang 7,5% hingga 10%, di samping bea masuk sebesar 7,5% yang dihitung dari harga barang, asuransi, dan ongkos angkut (cost, insurance, and freight/CIF), pajak pertambahan nilai (PPN) 11%, serta pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor sebesar 7,5%.

“Kalau di angka 7,5%, total globalnya itu 33,5%. Kalau dijadikan 10%, berarti nanti kami akan membayar pajak sekitar 36%,” ujar Rahasdikin.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI), WR Rahasdikin mengakui bahwa praktik perdagangan mereka selama ini belum sepenuhnya benar. Lantaran itu Ia meminta maaf atas berbagai isu negatif yang beredar dan mengklarifikasi tuduhan pembayaran ilegal sebesar Rp550 juta.

“Memang selama ini mungkin kegiatan yang kami lakukan ini salah dan kami tidak tahu sumber barang ini dari mana, kami tahunnya beli dari para cukong-cukong hingga sampai ke kami," ujar Rahasdikin dalam RDPU dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/12/2025).

Bakal Diberangus Purbaya, Pedagang Thrifting: Kita Siap Bayar Pajak 1.000 Persen

Ia menegaskan, nilai Rp550 juta yang sempat menjadi opini liar di media bukanlah pembayaran kepada oknum, melainkan biaya logistik secara wajar. "Makanya kemarin ada opini bola liar yang menyatakan membayar Rp550 juta kepada oknum itu kami juga sebenarnya tidak tahu, yang kami tahu nilai itu adalah biaya pengiriman per kontainer," jelasnya.

Sementara itu para pedagang pakaian bekas atau thrifting ini menekankan siap memberikan kontribusi kepada negara. Secara proaktif, mereka merespons seruan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menciptakan penerimaan negara dan lapangan kerja.

Adapun Rahasdikin mengajukan proposal skema pajak terperinci yang siap diterapkan pada bisnis impor pakaian bekas atau thrifting. Ia memaparkan usulan tarif pajak yang akan dikenakan pada nilai barang impor senilai USD3 hingga USD1.500, atau bahkan lebih tinggi. Skema pajak yang diusulkan APPBI ini mencakup empat komponen utama.

"Di sini kami juga sudah siapkan kajian pajaknya. Pertama ada bea masuk, bea masuk itu 7,5 persen, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN itu 11 persen, yang ketiga itu kita masukkan pajak impor pakaian bekas, nah ini kami mengusulkan di angka 7,5 persen sampai 10 persen, yang keempat ada PPh 22 impor sebesar 7,5 persen," ungkap Rahasdikin secara rinci.

Respons Usulan Kuota Thrifting, Menteri UMKM: Hal Wajar, Biasa Saja

Lebih lanjut, Rahasdikin mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait status hukum perdagangan pakaian bekas, khususnya di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai impor larangan terbatas (Lartas). Permintaan ini penting untuk menentukan kerangka regulasi yang pasti.

"Apakah ini bisa dimasuk kategorikan kami pedagang pakaian bekas ini termasuk dalam kategori Lartas, larangan terbatas atau tidak," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menindak tegas pelaku praktik impor ilegal, seperti under invoicing. Dirinya bahkan tidak segan-segan mencabut izin impor perusahaan.

Tidak hanya itu, Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya, saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Purbaya mengungkapkan bagaimana dirinya menemukan praktik under invoicing. Salah satu praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sidak itu, Purbaya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan jauh di bawah harga pasarannya. Misalnya, nilai yang importir cantumkan dalam dokumen senilai Rp 100 ribuan, tapi ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta di pasaran, seperti e-commerce.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang murah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya

Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah beredar di publik.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]